"PERTUMBUHAN ekonomi Lampung triwulan II 2012 tumbuh 6,35% dari periode sama 2011, sedikit di bawah pertumbuhan nasional pada kurun sama, 6,4%!" ujar Umar. "Ini berkah penting bagi Lampung hingga perlu dijaga tak cuma dinikmati masyarakat lapisan atas, sedang kondisi masyarakat lapisan bawah bukan hanya stagnan, melainkan secara kualitatif malah terus merosot oleh gerogotan inflasi—akibatnya laju pertumbuhan ekonomi selalu sejajar dengan penajaman tingkat ketimpangan sosial!"

"Soal penajaman ketimpangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi itu perlu dijelaskan saksama!" sambut Amir. "Pertumbuhan ekonomi sebagai medium peningkatan kemakmuran secara efektif hanya dinikmati warga lapisan atas yang pendapatannya elastis mengikuti pertumbuhan! Sedang warga lapisan bawah yang pendapatannya tidak elastis, semisal buruh yang dipatok pada UMP (untuk Lampung di bawah Rp1 juta/bulan), tak kebagian arti pertumbuhan! Sebaliknya, secara kualitatif nilai riil pendapatan mereka terus merosot digerogoti inflasi!" "Itu yang membuat pertumbuhan ekonomi bisa jadi pemicu kian tajamnya ketimpangan sosial!" tegas Umar. "Di satu sisi—kelompok majikan dan kelas menengah berpendapatan elastis—menikmati pertumbuhan ekonomi, secara realistis tampak makin memacetkan jalanan dengan jubelan mobil-mobil bertahun terbaru!" "Sedang kelompok lapisan bawah yang kian dalam terbenam di jurang ketimpangan, waktunya semakin lama dipakai bekerja di pabrik atau ladang tempat buruh tani—karena harus bekerja lembur untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akibat gajinya terus minus digerogoti inflasi!" tukas Amir. "Karena itu, untuk mengatasi ketimpangan sosial agar tidak terus menganga semakin lebar, diperlukan paradigma baru dalam penetapan upah buruh—yang bisa memberikan arti pertumbuhan ekonomi buat warga kelas bawah! Untuk itu, penetapan upah buruh tidak hanya dinaikkan sebanding tingkat inflasi tahun lalu, tapi juga peningkatan kemakmuran umum yang dicapai lewat indikator pertumbuhan ekonomi!" "Dengan itu usaha memajukan kesejahteraan umum sesuai tujuan kemerdekaan bangsa yang ditetapkan konstitusi bisa diimplementasikan dalam realitas kehidupan rakyat!" tegas Umar. "Tanpa itu, negara ini kian jauh terjebak paradoks, semakin maju perekonomian dengan durasi pertumbuhan tinggi yang panjang, jurang ketimpangan sosial semakin lebar dan dalam hingga tak terjembatani lagi! Tapi adakah negarawan yang mampu menerapkan peningkatan kemakmuran hasil pertumbuhan ekonomi menjadi komponen peningkatan kesejahteraan rakyat? Tokoh seperti itu yang ditunggu kehadirannya di Republik Kerakyatan ini!" ***

Selanjutnya.....

"PERTUMBUHAN ekonomi Lampung triwulan II 2012 tumbuh 6,35% dari periode sama 2011, sedikit di bawah pertumbuhan nasional pada kurun sama, 6,4%!" ujar Umar. "Ini berkah penting bagi Lampung hingga perlu dijaga tak cuma dinikmati masyarakat lapisan atas, sedang kondisi masyarakat lapisan bawah bukan hanya stagnan, melainkan secara kualitatif malah terus merosot oleh gerogotan inflasi—akibatnya laju pertumbuhan ekonomi selalu sejajar dengan penajaman tingkat ketimpangan sosial!"

"Soal penajaman ketimpangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi itu perlu dijelaskan saksama!" sambut Amir. "Pertumbuhan ekonomi sebagai medium peningkatan kemakmuran secara efektif hanya dinikmati warga lapisan atas yang pendapatannya elastis mengikuti pertumbuhan! Sedang warga lapisan bawah yang pendapatannya tidak elastis, semisal buruh yang dipatok pada UMP (untuk Lampung di bawah Rp1 juta/bulan), tak kebagian arti pertumbuhan! Sebaliknya, secara kualitatif nilai riil pendapatan mereka terus merosot digerogoti inflasi!" "Itu yang membuat pertumbuhan ekonomi bisa jadi pemicu kian tajamnya ketimpangan sosial!" tegas Umar. "Di satu sisi—kelompok majikan dan kelas menengah berpendapatan elastis—menikmati pertumbuhan ekonomi, secara realistis tampak makin memacetkan jalanan dengan jubelan mobil-mobil bertahun terbaru!" "Sedang kelompok lapisan bawah yang kian dalam terbenam di jurang ketimpangan, waktunya semakin lama dipakai bekerja di pabrik atau ladang tempat buruh tani—karena harus bekerja lembur untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akibat gajinya terus minus digerogoti inflasi!" tukas Amir. "Karena itu, untuk mengatasi ketimpangan sosial agar tidak terus menganga semakin lebar, diperlukan paradigma baru dalam penetapan upah buruh—yang bisa memberikan arti pertumbuhan ekonomi buat warga kelas bawah! Untuk itu, penetapan upah buruh tidak hanya dinaikkan sebanding tingkat inflasi tahun lalu, tapi juga peningkatan kemakmuran umum yang dicapai lewat indikator pertumbuhan ekonomi!" "Dengan itu usaha memajukan kesejahteraan umum sesuai tujuan kemerdekaan bangsa yang ditetapkan konstitusi bisa diimplementasikan dalam realitas kehidupan rakyat!" tegas Umar. "Tanpa itu, negara ini kian jauh terjebak paradoks, semakin maju perekonomian dengan durasi pertumbuhan tinggi yang panjang, jurang ketimpangan sosial semakin lebar dan dalam hingga tak terjembatani lagi! Tapi adakah negarawan yang mampu menerapkan peningkatan kemakmuran hasil pertumbuhan ekonomi menjadi komponen peningkatan kesejahteraan rakyat? Tokoh seperti itu yang ditunggu kehadirannya di Republik Kerakyatan ini!" ***

Selanjutnya.....

"MINGGU (5-8) pagi buta sebuah travel bermuatan penuh penumpang dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung dengan kecepatan tinggi menyalip kendaraan di depannya pada tikungan tajam Km 41-42! Travel itu menubruk truk Fuso yang datang dari arah berlawanan! Dua tewas dan delapan lainnya luka!" ujar Umar. "Kecelakaan itu terjadi hampir bisa dipastikan akibat sopir travel mengemudi ugal-ugalan, ngebut dan menyalip di tikungan tanpa kepastian dari depan tak ada kendaraan!"

"Kecenderungan sopir travel mengemudi lebih kencang dari rata-rata bukan hal aneh untuk mengejar rit!" sambut Amir. "Tapi saat kebiasaan kencang itu berubah jadi ugal-ugalan tak lagi memikirkan keselamatan penumpangnya, sopir itu telah lalai! Ketika kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan orang, sifat kelalaian itu menjadi pidana!" "Karena itu, kepada sopir travel—utamanya pada lintasan Bakauheni—Bandar Lampung—layak diingatkan untuk lebih berhati-hati, tidak ugal-ugalan hanya untuk menunjukkan kehebatannya mengemudi!" tegas Umar. "Kewaspadaan semua sopir perlu ditingkatkan di lintasan itu karena jalanan semakin padat dengan kenderaan berbadan besar sehingga ketika tepergok tak cukup ruang untuk mengelak—seperti dialami travel malang itu! Tepatnya, situasi dan kondisi jalan di lintasan itu kini amat rawan kecelakaan, juga akibat kian ramainya sepeda motor yang sering kurang antisipatif pada situasi lalu lintas!" "Peringatan buat para sopir itu juga penting untuk keselamatan diri mereka agar tidak menjadikan pekerjaan sebagai tempat pertaruhan nasib hidup-mati setiap hari!" timpal Amir. "Tapi jadikan tempat kerja yang nyaman dan aman bagi dirinya! Dengan sikap begitu, keluarga di rumah juga lebih tenang, tak waswas berkepanjangan setiap hari!" "Lebih dari itu, waktu yang diperoleh dari kebut-kebutan itu juga akhirnya cuma terbuang percuma untuk menunggu giliran keberangkatan di pangkalan! Tak menambah jumlah rit apalagi penghasilan ekstra!" tukas Umar. "Sebab, logika jumlah penumpang dan jumlah kendaraan berproses sesuai skala yang sudah terbentuk oleh mekanisme operasionalnya! Jadi percuma memacu lebih cepat, jika sehari biasa cuma bisa dua trip akan tetap cuma kebagian dua trip!" "Penambahan jumlah penumpang hanya terjadi pada hari-hari tertentu, seperti mudik Lebaran!" timpal Amir. "Tapi itu pun tetap tak perlu ngebut karena penambahan jumlah penumpang itu skalanya hanya akan mengurangi lamanya waktu nongkrong di pangkalan—dibanding hari biasa! Artinya, membeludaknya penumpang jangan justru membuat sopir lupa batas kemampuan fisiknya, hingga malah bisa mencelakakan dirinya!" ***

Selanjutnya.....

"SETOP! Jangan langgar lampu merah!" entak Amir ke Umar yang menyetir mobil. "Kita puasa Ramadan dengan penuh disiplin sejak imsak menahan diri atas semua rukun dan wajibnya, untuk mengejar waktu berbuka malah mau melanggar lampu merah!" "Melanggar lampu merah lalu lintas kan tak membatalkan puasa!" kilah Umar. "Memang!" sahut Amir. "Tapi seperti kata tuan guru, puasa Ramadan itu latihan disiplin sekaligus ujian buat kehidupan kita 11 bulan ke depan! Dalam 11 bulan ke depan itu kita tidak berpuasa wajib, tapi harus menahan diri sesuai norma kehidupan rutin sehari-hari! Jadi, disiplin dalam kehidupan sehari-hari itulah implementasi pada dimensi sosialnya yang penting dari latihan selama Ramadan, selain nilai sakral puasa Ramadan sebagai amalan memenuhi perintah Sang Khalik!"

"Kalau puasa Ramadan juga dijadikan proses transformasi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, terutama praktek disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari menaati aturan lampu lalu lintas sampai menahan diri dari korupsi, panji keislaman akan berkibar dalam wujud masyarakat yang tertib dan berbudaya luhur!" timpal Umar. "Tak lagi seperti dewasa ini, negara kita yang terkenal mayoritas penduduknya muslim malah berkibar dengan citra negara terkorup di dunia!" "Juga negara paling kacau dan semrawut lalu lintasnya, hingga jalan raya menjadi killing field paling mengerikan!" tukas Amir. "Sedang warga Kota Bandar Lampung yang masih gemar membuang sampah ke selokan hingga aliran sungai tempat buangannya jadi kotor sekali, terkenal dengan stigma dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kota terjorok di Indonesia! Yang diberi stigma itu warga kotanya yang hidup, sebab kotanya cuma benda mati!" "Artinya, kita harus menerjemahkan segala sesuatu terkait kehidupan dengan logika—menggunakan akal sehat—sebagai anugerah istimewa manusia dari Sang Khalik yang tidak diberikan kepada hewan maupun makhluk lain ciptaan-Nya!" timpal Umar. "Demikian pula dengan implementasi logisnya (silogisme) puasa Ramadan pada 11 bulan berikutnya, idealnya mengaktual sebagai etika—disiplin sosial di mana setiap orang dengan pilihannya sendiri menghormati hak orang lain—seperti saat lampu merah menyala, ia berhenti untuk menghormati hak orang lain yang sedang mendapat lampu hijau! Dengan itu mayoritas muslim tecermin pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang beretika-moral luhur!" ***

Selanjutnya.....

"SEMPAT merebak kesan terjadinya rebutan penyidikan untuk kasus simulator pembuatan SIM antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri!" ujar Umar. "Drama yang menegangkan pun terjadi saat penggeledahan gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri oleh KPK yang beberapa kali dihalangi tapi akhirnya terlaksana Selasa dini hari, di mana bersamaan hadirnya tiga pimpinan KPK—Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro Muqoddas—muncul Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman! Kedua pihak sama-sama menyatakan menyidik kasus serupa!"

"Seru banget!" timpal Amir. "Apalagi selain KPK resmi menetapkan empat tersangka, mantan Kepala Korlantas Polri yang kini menjabat Gubernur Akpol Irjen Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Polri selaku pejabat pembuat komitmen dalam kasus simulator Brigjen Didik Purnomo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, Polri juga menetapkan lima tersangka, tiga di antaranya yang disebut belakangan dalam daftar tersangka KPK!" "Artinya kesan terjadinya rebutan kasus itu antara KPK dan Polri secara de facto memang terjadi!" tegas Umar. "Malah kesan itu tak pupus tuntas setelah pertemuan pimpinan KPK dengan Kapolri disepakati kedua pihak tetap sama-sama dan bekerja sama menyidik kasus tersebut dengan berbagi tersangka—yang terkait dengan korupsi pejabat negara ditangani KPK, yang lainnya ditangani Polri!" "Dari situ tampak selain tegas menjalankan kewajibannya, pimpinan KPK juga bijaksana untuk menjaga muka pimpinan Polri dengan sekaligus mengatasi conflict of interest Polri!" tukas Amir. "Tapi masih ada yang dibutuhkan untuk membuktikan kesiapan kerja sama dari Polri bukan sekadar basa-basi! Dalam hal ini, kesediaannya untuk menyerahkan kepada KPK semua bahan bukti yang telah dimiliki Polri dan digunakan dalam menetapkan pihak-pihak terkait menjadi tersangka!" "Semua itu diharapkan tak akan jadi masalah dalam kerja sama penyidikan ke depan hingga proses hukumnya lancar!" timpal Umar. "Arah ke sana bisa diyakini, karena di balik kata siap bekerja sama itu sebenarnya terselubung sikap dewasa Kapolri untuk mundur dan tak ngotot mempertahankan hak polisi menyidik kasus korupsi simulator itu! Tepatnya, Kapolri tak akan plintat-plintut dalam janji kerja sama mendukung penyidikan kasus dalam tubuh kepolisian tersebut! Karena, sikap plintat-plintut hanya akan memperburuk citra Polri!" ***

Selanjutnya.....

"PETANI Lampung yang berbasis kultur sawah tadah hujan memiliki tradisi semangat juang melawan musim!" ujar Umar. "Maksudnya, meski tahu usai panen rendeng (padi yang ditanam musim hujan) itu musim kemarau, mereka tetap menyemai benih padi lagi dengan mengejar waktu mengolah lahan sawahnya untuk kembali ditanami padi!" "Tradisi yang aneh sekali!" potong Amir.

"Memang aneh, lebih-lebih bagi para birokrat yang amat rasional, hingga saat tanaman padi gagal sang birokrat maido—bahasa Jawa: menyesalkan bernada menyalahkan—sudah tahu kemarau kok tetap nekat menanam padi di sawah tadah hujan!" tukas Umar. "Tapi itulah tradisi semangat juang petani yang ternyata juga sering berhasil! Karena tidak semua kemarau kerontang! Seperti tahun lalu, kemarau basah datang dan mereka sukses panen gogo, padi yang ditanam saat kemarau!" "Saat panen tanaman musim kemarau petani baik, kaum birokrat yang tepuk dada berbangga mengklaim program bimbingannya berhasil meningkatkan produksi padi dan produktivitas lahannya—kepala daerahnya pun menerima penghargaan program ketahanan pangan dari Presiden!" timpal Amir. "Sebaliknya ketika perjuangan petani kandas oleh datangnya kemarau kerontang, para birokrat 'buang badan' mengelak dari kewajibannya membina petani lewat program penggantian benih bagi yang kena puso dengan dalih petani bandel, musim kemarau tetap menanam padi di sawah tadah hujan!" "Apalagi di Lampung, pada musim kemarau padi gogo di sawah irigasi juga sering gagal—akibat irigasinya banyak yang rusak tak kunjung diperbaiki oleh birokrat!" tegas Umar. "Karena itu, suatu perspektif baru atas tradisi kultur bertani warga daerah ini perlu dikembangkan ke arah yang tak mau enaknya kaum birokrat saja—ketika perjuangan petani berhasil diklaim sebagai sukses birokrat, ketika perjuangan melawan musim itu gagal petani disalahkan dengan dituding bandel!" "Untuk itu, karena untuk membangun irigasi teknis di sejumlah daerah mustahil akibat jauh dari aliran sungai atau danau, suatu grand design program pengembangan pertanian sawah tadah hujan harus disiapkan!" timpal Amir. "Bukan cuma sporadis saat kekeringan membantu pompa air kecil kepada sedikit petani yang sawahnya dekat sungai! Tetapi, membangun tersebar merata sedotan air tanah dengan kincir angin hingga biaya operasionalnya tak memberatkan petani! Angin tersedia setiap waktu, dan bisa dimanfaatkan kapan saja diperlukan!" ***

Selanjutnya.....

"PUSO yang secara umum berarti gagal panen, penyebabnya bisa banjir, kekeringan, atau bencana lain, dalam bahasa kaum birokrat ternyata memiliki aneka persepsi!" ujar Umar. "Salah satunya dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pringsewu Tabrani Mahfi. Menurut dia, tanaman padi yang mati akibat kekeringan belum tentu bisa dikatakan puso! Seperti yang kekeringan pada usia 2 minggu, tanpa kecuali secara nyata bisa dipastikan tanaman padi itu gagal panen! Kelompok ini dinilai salah petani yang tetap menanam di musim kemarau!" "Berarti untuk kelompok itu gagal panennya tak tergolong puso sehingga tidak berhak atas bantuan pemerintah terhadap puso, yakni pengganti benih padinya!" timpal Amir. "Lalu, persepsi lainnya seperti apa?"

"Persepsi lainnya dari Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Ediyanto, yang optimistis kekeringan sawah tidak mengganggu sasaran produksi padi!" tegas Umar. "Dalam versi ini, puso hanya dilihat sebagai angka-angka turunnya produksi yang diakibatkan sehingga tampak kecil sekali artinya bagi target panen tahunan! Dengan gambaran kecilnya akibat puso itu ia laporkan ke atas, masalah puso pun tak membuat atasan gelisah-resah! Para pejabat atasan pun tetap bisa nyenyak tidur dan nikmat makan di tengah bencana gagal panen yang menyengsarakan-banyak petani!" "Jadi persepsi birokrat terhadap puso berbeda dengan realitas penderitaan petani akibat gagal panen, baik yang digolongkan puso hingga dapat ganti benih maupun tidak!" tukas Amir. 

"Persepsi birokrat—untuk menenangkan dan menyenangkan atasan itu—cenderung untuk mengecilkan arti gagal panen dengan kriteria puso yang rigid sebagai usaha pengecilan jumlah kasusnya, hingga jika di delapan desa Kecamatan Ambarawa saja HKTI mencatat ancaman gagal panen 1.835 hektare (ha), pada kantor birokrat untuk se-Kabupaten Pringsewu hanya tercatat 187 ha! Bayangkan betapa kontras jika pengecilan arti itu diproyeksikan skalanya ke tingkat provinsi!" "Pengecilan arti lewat angka-angka itu terkait erat dengan pengecilan arti kemanusiaan di balik penderitaan petani yang gagal panen!" tegas Umar. "Bayangkan, gagal panen yang bukan hanya memupus harapan, melainkan juga melenyapkan kebutuhan hidupnya setengah tahun sampai setahun ke depan, cukup diganti hanya dengan sekian kilogram benih! Itu pun, penerimanya masih harus diseleksi dengan kriteria birokrat, gagal panen mana yang bisa digolongkan puso! Bagi yang tak memenuhi kriteria birokrat terpaksa meraih 'duo gagal'—gagal panen dan gagal puso!" ***

Selanjutnya.....