"TOKOH adat dan masyarakat Desa Agom dan Balinuraga, Way Panji, Lamsel, menandatangani perjanjian damai di Balai Keratun, Minggu, disaksikan Sekprov Lampung Berlian Tihang dan Sekkab Lamsel Ishak," ujar Umar. "Hari yang sama di Novotel, Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kadarsyah Irsa dan tokoh adat Bali Shri Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III juga bersepakat damai!" 

"Esoknya, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika bersama melepas pemulangan pengungsi dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling ke Desa Balinuraga!" timpal Amir. "Klop, perdamaian antarwarga, tokoh adat, dan Gubernur! Artinya, segala dimensi damai terpenuhi!"

"Tinggal realisasi perdamaian dengan hidup bersama rukun dan damai antarwarga kedua desa!" tegas Umar. "Untuk itu, dengan telah dibentuknya panitia bersama rekonsiliasi oleh tokoh-tokoh kedua pihak, utamanya para penanda tangan perjanjian damai, kelembagaan untuk mewadahi kegiatan bersama mengisi prosesnya sudah tersedia! Tapi itu saja tidak cukup! Apa yang harus mereka lakukan dalam proses rekonsiliasi dan kebersamaan hidup selanjutnya, jelas dibutuhkan fasilitator! Untuk itulah, Sekprov dan Sekkab sebagai fasilitator perdamaian, diharapkan menjadi fasilitator dalam realisasi perdamaian selanjutnya!" 

"Posisi sebagai fasilitator realisasi perdamaian bagi Sekprov dan Sekkab otomatis—ex officio!" timpal Amir. "Tapi kegiatan apa saja mengisi usaha mempererat kerukunan dari kelompok dewasa, pemudi-pemuda, sampai belia perlu dirumuskan saksama! Kalau asal ngumpul dengan kegiatan asal ada, bisa cepat bosan!" "Kegiatan untuk itu harus dirumuskan ahlinya, selain membangun kebersamaan juga bermanfaat dan bisa menghasilkan!" tegas Umar. 

"Kelompok pemudi-pemuda, mungkin dimulai dari sejenis outbound bersama, lalu dimatangkan dalam kegiatan Tagana—Taruna Siaga Bencana! Untuk dewasa dan pemuda yang butuh pekerjaan tetap, disatukan dalam kelompok usaha bersama PNPM Mandiri! Untuk belia, disatukan dalam pramuka, dibuatkan marching band yang sederhana—alatnya cukup drum, angklung, dan suling! Kalau dari belia terpadu dalam kesatuan gerak marching band, dewasa mereka bisa kompak selalu!" ***

Selanjutnya.....

"SELASA 6 November ini rakyat AS memilih presiden, calonnya petahana Barrack Obama dari Partai Demokrat versus Mitt Romney dari Partai Republik!" ujar Umar. "Obama kampanye Obamanomic, realitas ekonomi AS empat tahun ia memerintah! Kampanye Romney membuka 12 juta lapangan kerja baru empat tahun ke depan dan menyalahkan berbagai kebijakan Obama, oleh Obama dijuluki Romnesia, idea orang amnesia—lupa ingatan!" 

"Kubu Obama menilai kampanye Romney muluk dan berlebihan, lupa kebijakan Partai Republik di bawah Presiden Bush Jr. dua priode jabatan 2000—2008 mengakibatkan buble ekonomi—ekonomi gelembung sabun—ekonomi AS ambruk dan memicu resesi global!" timpal Amir. "Akhir 2008, saat terpilih sebagai presiden, Obama menerima puing kehancuran ekonomi AS dengan segala realitas buruknya! Empat tahun memerintah, Obama menata sepotong demi sepotong puzzle yang rusak, menggerakkan roda ekonomi dengan piece meal engineering berbasis penguatan jaminan sosial kepada mayoritas warga korban krisis 2008 yang kehilangan pekerjaan dan rumah!"

"Penguatan dan perluasan jaminan sosial itu secara kualitatif dan kuantitatif, dilakukan bertahap sesuai perkembangan ekonomi dan fiskal!" tegas Umar. "Sampai akhirnya, tanda-tanda berakhirnya resesi global muncul, di mana pada triwulan III 2012 ekonomi AS tumbuh 2%! Seiring itu, September 2012 tercatat pula terbukanya 171 ribu lapangan kerja baru dalam sebulan!" 

"Namun, bukan berarti Obama tak gagal dalam beberapa hal!" timpal Amir. "Antara lain, janji Obama memulangkan semua tentara AS dari Irak setelah dua tahun ia memerintah, hingga sekarang belum terwujud! Di Afghanistan, kehadiran militer sekutu AS justru kian intensif dengan front Taliban merembet ke Pakistan! Sedangkan dalam musim semi di Timur Tengah karena terlalu berorientasi melindungi kepentingan Israel, AS gagal dalam mengawal bangkitnya demokrasi dan civil society—Mesir kembali tercekam kekuasaan militer, Libya menjadi arena geng-geng bersenjata!" "Kelemahan Obama itu bisa membuat amnesia merebak di warga AS hingga memilih Romney!" tegas Umar. "Sejarah mengisyaratkan, pemilih AS juga tak terjamin sepenuhnya rasional!" ***

Selanjutnya.....

“PERADABAN berkembang dalam proses tak henti persaingan (kon­flik) tesis dan antitesis untuk mencapai solusi, sintesis! Dalam proses dialektika, sintesis kembali jadi tesis yang diuji lagi oleh antitesis dan seterusnya!” ujar Umar. “Dialektika solusi konflik itu berlangsung nyaris dalam semua bidang kehidupan—jadi tak hanya dalam ilmu—mulai persaingan produk dalam bisnis sampai persaingan kepentingan antarpribadi maupun kelompok sosial!” 

“Dialektika persaingan dinamis pada produk seluler!” timpal Umar. “Orang belum paham mengoperasikan HP yang baru dibeli, sudah keluar iklan model HP lebih baru lagi!” “Sebaliknya, lamban dalam pemberantasan korupsi!” tukas Umar.

“Dalam kasus simulator, KPK (tesis) menghadapi antitesis dari polisi—yang mengusut sendiri kasus itu dan menarik 20 penyidik Polri dari KPK! Lalu muncul sintesis dari Presiden SBY, Polri agar menyerahkan semua kasus simulator ke KPK! Tapi, sintesis Presiden itu segera jadi tesis, muncul antitesis dari Polri! Yakni, memperlambat penyerahan kasus simulator, mengancam penyidik yang tak memenuhi panggilan, dan gugatan perdata atas KPK! Sementara janji Presiden dalam solusinya akan membuat aturan penempatan penyi­dik ke KPK tak kunjung keluar, sisa lima penyidik yang menanti SK Presiden itu tak mampu bertahan hingga harus mundur dari KPK! Akibatnya, KPK jadi kian lemah kehabisan penyidik andal, dan itu berarti kemunduran!” 

“Lewat proses dialektika solusi persaingan, kita bisa melihat apakah dalam konteks peradaban suatu kasus membawa masyarakat mengalami kemajuan atau kemunduran, seperti contoh kasus persaingan (kekuasaan) KPK versus Polri itu!” timpal Amir. “Sedangkan untuk kasus konflik massa di Way Panji, Lamsel, tesis dan antitesisnya bergesekan sudah lama, sehingga gesekan itu menjadi titik api menghanguskan puluhan rumah Januari 2012! Sintesisnya—bantuan Pemkab pada korban—konon malah menyulut kecemburuan yang menyeret Pemkab dijadikan bagian dari tesis (masalah) sampai muncul aksi perobohan simbol kekuasaan—patung dekat kantor Pemda!” 

“Solusi perdamaian di lapangan bola Kalianda juga tak tuntas, ada kelompok tak setuju!” tegas Umar. “Untuk itu, sintesis solusi konflik beneran harus diwujudkan kali ini, sebagai dasar dialektika solusi persaingan dalam mengelola konflik ke masa depan!” ***

Selanjutnya.....

“BENTROK fisik antaretnis yang menewaskan belasan orang di Lampung Selatan pekan lalu, seperti yang meruyak di berbagai daerah, jadi ujian bagi keindonesiaan kita!” ujar Umar. “Keindonesiaan itu identitas bangsa yang berciri Bhinneka Tunggal Ika! Identitas itu mengaktual sebagai karakter dalam kehidupan sehari-hari warga, mengekspresikan semangat Sumpah Pemuda—satu nusa, satu bangsa, satu bahasa—dan Proklamasi Kemerdekaan — bersatu dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang berasas Pancasila!” “Rumusanmu tentang keindonesiaan terlalu formalistik!” sela Amir. 

“Bahasa sederhananya, keindonesiaan itu sikap yang merasa nyaman di tengah lingkungan yang serbabeda secara sosial dan kultural dari dirinya! Seberapa besar merasa terusik dan tak nyaman oleh perbedaan itu, sebesar itu pula penurunan kadar keindonesiaan! Apalagi ketika ia telah sampai pada kesimpulan harus menghabisi yang beda dari dirinya, bisa jadi sudah habis pula kadar keindonesiaan pada dirinya! Sebab, prularisme (kebhinnekaan) itu realitas absolut!”

“Rumusan begitu terlalu sederhana pula, bisa disimplifikasi— harus serbabeda melulu!” tegas Umar. “Perlu dilengkapi pemahaman tentang kebersamaan dan persamaan dalam berbagai dimensinya sebagai ikatan dasar mencapai harmoni hidup berbangsa! Ketika ikatan dasar itu longgar, bukan saja tak mencapai harmoni, melainkan malah jadi permusuhan, keindonesiaan kita keluar rel!” “Tapi masalah keindonesiaan kita tak sebatas makna dan penghayatannya sebagai nilai-nilai pribadi warga itu!” tukas Amir. 

“Tapi justru ketika implementasinya dalam kehidupan bersama mengalami disharmoni antarunsur yang berbeda, pengelolaan konflik di atas kebersamaan itu yang tidak optimal, baik secara politik maupun hukum! Akibatnya konflik tidak mengalir dalam dialektika solusi persaingan menjadi proses pendewasaan kebersamaan dalam perbedaan, tapi malah menjadi bara permusuhan!” “Jadi, keindonesiaan hangus akibat proses dialektika solusi persaingan secara politik dan hukum macet!” tegas Umar. “Setiap konflik muncul, bukan penanganan cepat, tepat, dan adil hadir memberi solusi, tapi keraguan lalu pembiaran! Ini menasional, menghanguskan keindonesiaan warga bukan karena salah tingkah, melainkan karena salah urus!” ***

Selanjutnya.....

“KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan, terdiri dari Setara Institut, Kontras, Imparsial, dan Elsam, mendesak DPR menunda pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) karena 40 pasalnya mengancam kebebasan warga!” ujar Umar. “Ancaman itu menurut Hendardi dari Setara Institut pada konferensi pers koalisi Kamis (1-11), akibat ada keinginan kembali menegakkan supremasi militer dalam kehidupan bernegara!” (Kompas, 2-11) “Jadi, inginkembali ke kondisi era Orde Baru!” 

 “Keinginan itu muncul tak terlepas dari gejala polisi yang masih kurang mumpuni mengatasi masalah keamanan selama berlakunya sistem supremasi sipil!” timpal Amir. “Dengan dalih itu, RUU Kamnas pun jadi mirip pengaturan kerja sama bantuan TNI pada Polri, tapi malah peran TNI yang lebih ditonjolkan hingga justru peran polisi dikesampingkan! Ini dicontohkan Al Araf dari Imparsial pada Pasal 20 dan 28 RUU, kepolisian daerah tak dimasukkan dalam unsur keamanan nasional di daerah! Justru TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang masuk!”

“Itu terpulang ke pemerintah, penyusun RUU, yang kayaknya kepengin punya UU Kamnas sejenis Internal Security Act (ISA) yang dimiliki Malaysia!” tukas Umar. “Banyak alasan untuk sampai pada keinginan seperti itu! Aksi massa yang sering mengganggu kelancaran roda ekonomi di kawasannya, dengan adanya UU Kamnas sejenis ISA mungkin bisa dikategorikan gangguan keamanan yang harus ditangani TNI dan BIN secara represif!” “Lebih celaka karena penentuan status suatu gangguan cukup oleh presiden sendiri tanpa konsultasi/persetujuan DPR, otoritarianisme seperti Orde Baru bisa kembali!” timpal Amir. 

“Tanpa kecuali ketika penentuan status itu memiliki tujuan terselubung untuk meringkus lawan politik penguasa!” “Dari penolakan pada RUU Kamnas tebersit pemikiran rasional, kalau masalahnya polisi yang kurang memadai mengelola sistem keamanan dalam supremasi sipil, kenapa bukan kemampuan dan kekuatan polisi saja yang ditingkatkan hingga tingkat mumpuni mengatasi tantangan!” tegas Umar. “Seiring itu, kapasitas dan kekuatan TNI ditingkatkan di bidang pertahanan baik personalia maupun persenjataannya! Jangan pula tugas TNI diperluas ke bidang keamanan, padahal mayoritas persenjataannya rongsok!” ***

Selanjutnya.....

“BPK—Badan Pemeriksa Keuangan—Rabu (31-10) menyingkap sedikit tirai megakorupsi proyek pusat olahraga Hambalang yang merugikan negara Rp243,66 miliar dari nilai proyek Rp2,5 triliun!” ujar Umar. “Hanya sedikit korupsi yang diperlihatkan karena data itu baru hasil audit investigasi BPK tahap I, baru sebatas aliran dana satuan besar, puluhan, dan ratusan miliar! Aliran dana sekunder, tersier, dan seterusnya dilakukan pada tahap II.” 

 “Meskipun baru tersingkap sedikit, kepastian ada kerugian negara sebesar itu sudah cukup untuk membuat tercengang!” timpal Amir. “Di tengah rakyat kebanyakan yang kian tersengal oleh beban hidup yang terus tambah berat, terkait proyek ini prestasi olahraga nasional di tingkat dunia juga jeblok terus, megakorupsi itu betul-betul membuat rakyat sesak napas!”

“Terpenting, meskipun KPK menyatakan hasil audit investigasi BPK tak memengaruhi penyidikan mereka atas kasus Hambalang karena KPK telah memiliki bukti-bukti sendiri yang kuat buat proses hukum, hasil audit BPK itu ternyata tak bertentangan dengan arah penyidikan KPK!” tegas Umar. “Setidaknya DPR bisa melihat relevansi pengusutan kasus Hambalang oleh KPK—meskipun sejauh ini dengan hasil audit itu pimpinan BPK baru bisa menyebut keterlibatan menteri-menteri dalam kasus tersebut sebatas pembiaran dan lalai! Cenderung diperingan!” 

 “Meskipun demikian, kita tetap salut pada BPK yang telah mengungkap arus besar penyimpangan dana lewat pelanggaran prosedur sehingga mengalir ke pihak-pihak yang seharusnya tak menerimanya!” timpal Amir. “Antara lain, seperti disebutkan anggota BPK Ali Masykur Musa, perintah membayar Rp217,13 miliar uang muka proyek, padahal pekerjaan belum dilaksanakan dan bukti pelaksanaan pekerjaan belum diverifikasi pejabat yang berwenang! Demikian pula uang muka proyek pada PT Adi Karya sebesar Rp189,44 miliar, maupun pada subkontraktor PT Dutasari Citralaras, yang komisarisnya istri ketua umum sebuah partai besar, sebesar Rp63,30 miliar!”

“Enak amat mereka mengeruk dana yang tidak semestinya mereka terima sebesar puluhan bahkan ratusan miliar itu sekali genjot!” entak Umar. “Mending kalau proyek yang dikerjakan baik! Sedangkan ini, bangunan proyeknya berkali-kali runtuh! Itu penyebab tudingan korupsi Hambalang dari Nazarudin—terpidana kasus wisma atlet—diseriusi KPK!” ***

Selanjutnya.....

“AMUK (belasan ribu orang) massa yang kalap hingga tak bisa diatasi ribuan polisi dan tentara menun¬jukkan orisinal dan murninya aksi kekerasan itu sebagai pelampiasan amarah warga sendiri, terlepas dari arahan maupun kepentingan elite!” ujar Umar. 

“Tudingan di balik kerusuhan itu ada elite bermain demi tujuan politik, bisa keliru! Karena, pengerah utama massa hari itu (29-10) adalah emosi mereka sendiri, yang tersulut oleh pemakaman rekan mereka yang menjadi korban bentrokan hari sebelumnya!” 

 “Terlepasnya amuk massa itu dari arahan dan kepentingan elite, bukan berarti adanya kesenjangan elite dan massa!” timpal Amir. “Dari peristiwa itu mungkin yang bisa dipastikan terkait relasi elite-massa adalah, tak hadirnya di lapangan hari itu elite berkarisma yang mampu menghentikan langkah maju massa!” “Saat emosi membara itu, memang hanya karisma ulung pemimpin yang bisa memadamkan!” tegas Umar. “Tapi tak ada elite sekelas itu yang hadir di lapangan, hingga tak ada yang bisa menghentikan gerak massa hari itu!”

“Lantas ke mana elite berkarisma hari itu?” sela Amir. “Mungkin justru di tempat yang semestinya!” tegas Umar. “Karena posisi elite berkarisma belakangan agak ter¬ganggu oleh elite pragmatis, di antaranya elite politik, yang sibuk mendekati rakyat saat butuh dukungan un¬tuk meraih kursi eksekutif atau legislatif! Di belakang elite politik itu ada pula ‘elite sembako’, yang posisinya di antara elite politik dan massa! Buah tangan elite sembako dinanti oleh massa, paket sembako yang memang mereka butuhkan! Sebagai imbalannya, massa menaati arahan si elite untuk pilihan dalam setiap pemilu nasional/daerah!” “Jadi konflik yang terjadi juga tak terlepas dari terganggu¬nya peran elite karisma oleh elite pragmatis!” timpal Amir. 

“Dalam prakteknya, ketika ada gejolak massa, seolah-olah elite pragmatis mampu mengatasi, tapi saat konflik me¬ledak ternyata malah tak kelihatan batang hidungnya! Pa¬dahal, elite karisma telanjur menjaga jarak agar tak terke¬san ‘ngerusuhi’ hubungan elite pragmatis dengan massa!” “Berarti salah satu hal penting untuk penyelesaian konflik, menempatkan kembali posisi elite karisma pada proporsinya—tak lagi dikesampingkan oleh hubungan elite pragmatis dan massa yang bersifat transaksional itu!” te¬gas Umar. “Masalahnya, massa sendiri menerima pengaruh elite pragmatis sebatas arahan pilihan saat pemilu, tidak untuk yang lain! Massa memberi sesuai transaksi, apa yang dibeli elite pragmatis! Sehingga, ketika elite pragmatis coba menghentikan langkahnya dalam konflik tertentu, massa tak peduli! Itu memang otoritas elite karisma!” ***

Selanjutnya.....