"ROMBONGAN anggota parlemen dari negara amat terbelakang tiba di Paris untuk studi banding tentang peternakan dan kesehatan hewan yang UU-nya hendak mereka revisi!" ujar Umar. "Mereka disambut pemandu wisata spesialis untuk turis asal negeri mereka, yang fasih apa maunya turis asal negeri tersebut!" 

"Bisa ditebak, pemandu itu menyatakan bahwa para anggota parlemen itu amat tepat dan bijak memilih Paris sebagai tujuan studi banding tentang peternakan dan kesehatan hewan, karena Kota Paris yang berpenduduk 20 juta manusia itu terkenal bebas dari penyakit mulut dan kuku!" timpal Amir.

"Itu bisa dijamin 100 persen, karena di Paris tak ada peternakan hewan berkat aturan pemerintah kota tegas melarangnya! Memelihara hewan kesayangan saja, seperti anjing, kucing, dan sejenisnya, harus lengkap silsilah keturunannya!" "Jaminan Paris bebas dari penyakit mulut dan kuku itu penting bagi para anggota parlemen itu, karena satu-satunya alasan untuk merevisi UU yang baru berusia tiga tahun itu hanya karena belum dilengkapi studi banding dari Paris!" tegas Umar. 

"Jadi ada alasan yang bisa mereka pertanggungjawabkan pada publik negerinya yang amat terbelakang mengenai pilihan studi banding ke Paris tersebut!" "Pemandu wisata melanjutkan meski begitu rombongan tak perlu khawatir! Di Paris ada kawasan yang oleh para bangsawan sebelum revolusi disebut peternakan, yakni lorong-lorong bawah tanah Kota Paris tempat kaum Bohemian—orang-orang bebas—utamanya para seniman bercengkerama!" tukas Amir. 

"Tempat itu sampai sekarang masih ada dan jadi tujuan wisata, tapi istilah peternakan itu dusta, mirip dusta pemandu wisata di Jeddah menyebut replika perahu di sebuah simpang sebagai perahu Nabi Nuh!" "Ternak di situ dijamin bebas penyakit mulut dan kuku, lanjut pemandu, karena mulutnya telah diseterilkan dengan lipstik dan kukunya dengan kuteks!" timpal Umar. 

"Kedatangan Bapak-Bapak langsung ke Paris untuk bisa merasakan suasana kebatinan ternak tersebut tepat dan bijak sekali! Karena untuk merasakan suasana kebatinan, hanya bisa dicapai lewat hubungan batin! Dan itu tak bisa diperoleh di internet oleh para staf ahli anggota parlemen dalam melengkapi bahan revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan! Hasilnya, negara mereka jadi makin amat jauh terbelakang sekali!" ***

Selanjutnya.....

"NEGERI yang mengandalkan kemajuan ekonomi dan pertumbuhannya pada investasi (baca: penanaman modal alias kapital), secara sadar ia telah memilih jalan kapitalisme!" ujar Umar. "Tapi bagaimana jika di negeri itu tiada lagi investasi baru skala besar masuk? Semisal di Lampung, kiprah kapitalismenya sudah jauh hingga sulit mencari lahan untuk investasi baru bidang pertanian, tetapi dua tahun terakhir ini jangankan kapital baru yang masuk, malah kapitalis raksasa yang sudah ada hengkang!" 

"Dalam dua tahun terakhir itu terjadi pada PT AWS eks Dipasena, pemilik tambak udang modern seluas 16.250 hektare yang saat diambil alih awal milenium ini nilai asetnya sekitar Rp20 triliun, lalu BSMI milik investor Singapura dengan ribuan hektare sawit beserta pabrik akhirnya dibiarkan ngangkrak, terakhir Silva Inhutani yang bulan ini memberhentikan 4.000 orang buruhnya akibat usaha hutan tanaman industrinya diduduki perambah!" timpal Amir. "Semua itu menggelar paradigma baru kapitalisme tanpa kapital!"

"Itu antara lain dari kapital besar yang kurang tertangani dengan baik oleh penguasa negeri keamanan dan kenyamanan usahanya hingga terjadi proses deindustrialisasi!" tegas Umar. "Ada pula penggembosan skala usaha, dialami tujuh perusahaan penggemukan sapi dengan pembatasan 40% impor sapi bakalan! Penggemukan sapi bukan cuma di kandang perusahaan, sebagian di kandang rakyat! Ketika kapasitas usahanya digembosi, yang pertama kena dampaknya kandang rakyat!" 

"Tapi penggembosan jumlah impor sapi bakalan itu kan oleh pusat?" potong Amir. "Tapi pemerintah negeri setempat diam saja!" tegas Umar. "Seharusnya mereka protes, sebab pembatasan mengurangi kesempatan kerja, juga nilai tambah ekonomi negerinya!" "Kapitalisme tanpa kapital itu bisa diakhiri jika tak terpaku pada investasi bidang pertanian!" timpal Amir. 

"Untuk bidang manufaktur bahkan Lampung punya kawasan industri yang kavelingnya masih ada kosong!" "Infrastrukturnya bagaimana?" tukas Umar. "Perusahaan yang ada disuruh bangun jalan sendiri! Padahal tugas perusahaan berproduksi menghasilkan aneka pajak untuk negara, dengan uang pajak itu pemerintah bangun jalan! Tapi ini, perusahaan harus bangun jalan sendiri, birokrat enak menikmati pajaknya! Begitulah kapitalisme tanpa kapital!"

Selanjutnya.....

"BAGAIMANA sih, kata Pimpinan Bank Indonesia (BI) Lampung Gandjar Mustika, triwulan III 2012 ekonomi Lampung tumbuh 6,25% antara lain berkat volume ekspor kopi naik 218,24%?" tukas Umar. "Padahal, di lapangan, akibat cuaca ekstrem, hingga baru Oktober turun hujan, volume panen kopi rakyat turun, utamanya di sentra produksi kopi Lampung Barat!" 

"Kalau cermat membaca beritanya dipahami, volume ekspor kopi Lampung naik sampai 218,24% itu terjadi pada triwulan III 2012. Itu bisa terjadi karena kebetulan periode tersebut merupakan puncaknya musim panen kopi!" timpal Amir.

"Lalu kalau ia menyatakan harga ekspor kopi turun 3,75%, di lapangan (Lampung Barat) harga kopi asalan turun lazim akibat musim panen dari Rp18 ribu/kg menjadi Rp17.500/kg! Tapi, meski turun Rp500/kg, petani tetap bersyukur karena harga itu relatif masih baik bagi perekonomian mereka!" "Selain mayoritas petani Lampung Barat, juga menikmati baiknya harga kopi itu petani di Tanggamus, Lampung Utara, dan Way Kanan!" sambut Umar. 

"Itu menaikkan daya beli petani, sehingga cukup berarti dalam mendukung peningkatan konsumsi—sebagai kekuatan terpenting pertumbuhan ekonomi! Jadi, ekspor kopi sebagai unggulan pertumbuhan memang penting, tapi jauh lebih penting lagi multiplier effect-nya pada daya beli yang selain benar-benar dinikmati rakyat, juga mendongkrak konsumsi yang masih menjadi determinan pertumbuhan ekonomi Indonesia!" "Baiknya harga kopi bahkan selalu menjadi penyegar perekonomian daerah Lampung—utamanya perdagangan!" tegas Amir. 

"Itu karena uang hasil panen kopi benar-benar beredar di tangan rakyat, sehingga langsung berputar di pasar dan menstimulasi ekonomi secara umum! Beda dengan komoditas hasil perkebunan lainnya, meski harga baik panen melimpah, uang hasil panennya dikuasai maskapai majikan, uang hasil ekspor berhenti di kantor pusat perusahaannya di Jakarta, atau malah luar negeri!" 

"Baiknya panen dan harga kopi bahkan jadi petunjuk maju-mundurnya ekonomi rakyat sejumlah kabupaten di Lampung, terutama Lampung Barat yang punya 60.347,7 hektare tanaman kopi rakyat!" timpal Amir. "Bantuan pemda meningkatkan produktivitas, kualitas produksi, dan menyangga harga kopi pun jadi penentu peningkatan kesejahteraan rakyat!

Selanjutnya.....

“INTI kurikulum 2013 yang materinya segera diuji publik, menggali kreativitas siswa!” ujar Umar. “Untuk itu, selain pemadatan dengan menggabungkan sejumlah mata pelajaran, hingga jumlah mata pelajaran berkurang, guru tak lagi terpaku pada buku paket, tapi justru mendorong siswa mencari sendiri ilmu pengetahuan dari luar buku paket!” 

“Kayaknya setelah hampir 30 tahun, kurikulum jalan melingkar kembali ke model kurikulum 1984 yang berfokus pada cara belajar siswa aktif—CBSA!” timpal Amir. “Bedanya, keaktifan siswa pada CBSA berkutat pada paket yang telah disiapkan, sedang pada kurikulum 2012 justru didorong aktif mencari di luar yang telah disiapkan! Jadi, kurikulum 2012 condong ke sistem pendidikan liberal!”

“Di situ masalahnya! Pendekatan berbeda butuh cara belajar-mengajar berbeda pula!” tegas Umar. “Perbedaan itu membawa perubahan dari guru sebagai pusat kebenaran di depan kelas, menjadi fasilitator bagi para siswa yang mencari sendiri pengetahuan dan nilai-nilai! 

Perubahan itu tidak sepele, bahkan bersifat fundamental bagi kebiasaan yang telah melembaga dalam diri para guru, harus diubah sesuai model guru kurikulum 2012!” “Mau berapa lama proses penyesuaian 2,9 juta guru se-Indonesia?” tukas Amir. 

“Bagaimana menatar untuk mengubah kebiasaan guru sebanyak itu, sertifikasi guru yang telah bertahun-tahun saja uji kompetensinya terhambat biaya! Berapa besar pula biaya menatar 2,9 juta guru, di balik kenyataan 62 persen guru di Indonesia tak pernah dapat pelatihan menurut hasil survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Agustus-November 2012! (Kompas, 6-12) Padahal, tanpa guru yang mumpuni, penerapan kurikulum baru bisa sia-sia!” 

“Kalau seumur kemerdekaan bangsa 62 persen guru belum pernah mendapat pelatihan, untuk melatih 2,9 juta guru jelas butuh anggaran besar sekali!” timpal Umar. “Biaya proyek penerapan kurikulum baru ini memang bakal besar! Terutama buku paket semua mata pelajaran untuk guru dan siswa, semua gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan! Tak ada lagi buku dari penerbit dan pengarang bebas bisa masuk sekolah!” “Pantas ngotot kurikulumnya dilabeli tahun 2013!” entak Amir. “Rupanya kurikulum baru itu proyek yang besar sekali!” ***

Selanjutnya.....

“KPK—Komisi Pemberantasan Korupsi—akhirnya melakukan perlawanan atas pelemahan dirinya dengan menahan Irjen Pol. Djoko Susilo dan menetapkan Menpora Andi Mallarangeng jadi tersangka!” ujar Umar. “Pelemahan itu oleh koran Tempo (6-12) digambarkan Ketua KPK Abraham Samad telentang dikerubuti tikus dengan sekujur tubuhnya terikat tali, dengan judul Istana-Polisi Sandera KPK! Kompas hari yang sama juga menebar kecemasan dengan judul berita, KPK Terancam Lumpuh!”

“Pelemahan terhadap KPK berupa gelombang penarikan penyidik dari Polri, bulan terakhir ini 13 orang lagi, hingga total penyidik ditarik 41 dari 100-an penyidik KPK—dibanding KPK Hong Kong punya 3.000 penyidik! (Kompas, 6-12),” timpal Amir. 

“Proses pelemahan KPK itu tak bisa dihentikan karena Istana tak kunjung mengeluarkan revisi peraturan pemerintah tentang rekrutmen personalia KPK, meski telah dijanjikan dalam pidato Presiden SBY di televisi saat menengahi konflik KPK-Polri yang rebutan menyidik kasus simulator mengemudi! Itu yang mungkin digambarkan koran Tempo lewat judul Istana-Polisi Sandera KPK!” 

“Sebagai perlawanan terhadap pelemahan itu, penahanan Djoko Susilo dan penetapan status tersangka Andi Mallarangeng jadi terkesan seperti dipaksakan—meski secara hukum tentu memenuhi syarat!” tukas Umar. “Karena bisa ditebak, yang ingin ditunjukkan KPK kepada Istana maupun polisi, KPK bisa bekerja dengan cara kualitatif menuntaskan kasus-kasus yang ingin mereka hambat dengan pelemahan itu! Artinya, setelah kasus simulator mengemudi (terkait petinggi Polri) dan Hambalang (terkait elite partai berkuasa yang berkubu di Istana), bukan mustahil KPK juga segera menetapkan tersangka kasus Century!” 

“Dengan jumlah penyidik yang sangat terbatas, KPK memang harus bekerja kualitatif, hanya menangani kasus-kasus besar yang beraspek kepentingan luas!” timpal Amir. “KPK tak cukup tenaga lagi untuk mengejar kasus korupsi di daerah, semisal menyadap telepon Bupati Buol atau hakim Tipikor Semarang, yang mereka tangkap tangan proses suapnya! 

Tepatnya, korupsi di daerah bisa kian merajalela!” “Itulah harga yang harus dibayar rakyat akibat janji pemimpin merevisi peraturan pemerintah tak kunjung dipenuhi!” tegas Umar. “Kalau janji saja tak dipenuhi, jelas sukar memberantas korupsi yang jauh lebih rumit lagi!” ***

Selanjutnya.....

BANJIR dan longsor terjadi di wilayah Lampung Barat, Minggu (2-12) malam. Akibatnya Krui dan sejumlah wilayah di pesisir Lampung Barat terisolasi. Bahkan, arus lalu lintas dari dan menuju Krui lumpuh total. Jembatan Way Basoh dan Way Tenumbang yang menghubungkan daerah itu dengan Tanggamus ambruk, jalan menuju Liwa tertutup longsor. 

Selain itu, jalan di Pekon Mandiri Sejati ambles sepanjang 30 meter. Banjir yang terjadi mengakibatkan banyak rumah penduduk dan ribuan hektare sawah di Bandarnegeri Suoh terendam. Banjir terjadi akibat tanggul Way Semaka tidak kuat menahan kekuatan air hingga jebol sepanjang 300 meter di tiga titik.

Longsor susulan juga terjadi di Km 12 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, jalur Liwa—Krui. Safi'i, warga Tanggamus yang sedang melintas mengendarai sepeda motor di wilayah itu dinyatakan hilang, Senin (3-12). Ketika bencana sudah datang, barulah pemerintah sibuk untuk mengatasi dan mencari bantuan ke pusat. Sebenarnya banjir dan longsor, terutama yang terjadi di wilayah Lampung Barat dan Tanggamus, terjadi hampir setiap tahun. Namun, hal itu tidak pernah dijadikan pelajaran untuk mencegahnya. 

Kalau pun ada yang bisa dianggarkan melalui APBD, pekerjaan yang dilakukan kerap hanya sekadar memperbaiki saluran, mengeruk kotoran di selokan atau dianggap cukup untuk menahan banjir, serta memperbaiki tanggul penahan air. Namun, di sisi lain, sumber daya alam terus digerus tanpa henti. Hutan hilang, mata air mengering. Ketika panas datang kering kerontang, sehingga saat hujan datang banjir dan longsor terjadi. 

Untuk itu, perlu ada rencana dan upaya komprehensif dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir dan longsor secara bersama-sama. Banjir dan longsor harus dijadikan musuh bersama-sama untuk kemudian diatasi secara terpadu. Tidak hanya infrastruktur yang perlu diperbaiki, tetapi hutan juga harus dilindungi dan dilestarikan, sehingga ketika hujan deras datang air mempunyai tempat yang baik di dalam tanah. Tidak terus mengalir ke dataran rendah hingga menjadi air bah yang kemudian menimbulkan banjir dan longsor.

Selanjutnya.....

"LEWAT hasil voting sidang Majelis Umum (MU) 138 negara mendukung, 9 menolak, dan 41 abstain, Kamis (29-11), PBB mengakui Palestina sebagai negara dengan status pemantau nonanggota PBB!" ujar Umar. "Sebelumnya, status Palestina sebatas entitas pemantau di PBB, diwakili PLO—Organisasi Palestina Merdeka!" 

"Itu langkah maju bagi perjuangan Palestina meraih kemerdekaan!" timpal Amir. "Sebab, dengan peningkatan statusnya menjadi negara (pemantau nonanggota) itu, Palestina bisa bergabung dalam organisasi-organisasi PBB, seperti UNDP, UNHCR, UNESCO, WHO, serta terlibat dalam perjanjian internasional! Posisi di organisasi PBB memperkuat diplomasi!"

"Tanggal 29 November 1947, atas sponsor Inggris (pemangku tanah Palestina sejak 1922 setelah Dinasti Utsmaniyah Turki kalah Perang Dunia I), Prancis, dan AS, MU PBB mengeluarkan Resolusi 181, membagi tanah Palestina jadi 55% untuk Yahudi dan 45% untuk Palestina—dan kemerdekaan bagi Israel!" tegas Umar. "Putusan tak adil itu didukung 33 negara, 13 menolak, 10 abstain, dengan PBB waktu itu didominasi negara kolonialis! 

Sikap tak adil itu berlanjut, utamanya AS yang membela Israel dalam setiap konflik memperluas terus wilayah pendudukan Israel atas tanah Palestina hingga tanah Palestina kini lebih kecil dari 1947!" "Paling tidak adil cara AS menghambat usaha Palestina justru lewat penampilannya sebagai fasilitator, seperti persetujuan damai Oslo 13 September 1993, antara Yitzak Rabin dan Yasser Arafat, yang difasilitasi Bill Clinton, disepakati otoritas Palestina sebatas pemerintahan sendiri secara sementara!" tukas Amir. 

"Posisi itu masih jauh dari status Palestina merdeka yang didamba! Betapa jauh, setelah 19 tahun kemudian, Kamis lalu, baru maju selangkah—pengakuan status di PBB sebagai negara!" "Jelas sangat tak adil dibandingkan kemerdekaan Israel yang mereka (AS dan sekutunya) berikan seketika 1947!" timpal Amir. "Bahkan keji, setiap kondisi rakyat Palestina membaik selalu diserang militer Israel, dan kebrutalan tanpa rasa kemanusiaan itu selalu dilindungi AS! Pengakuan PBB sebagai negara diharapkan bisa mengubah penilaian dunia saat Israel memperlakukan Palestina cuma sebagai kelompok teroris! Sebanyak 138 negara di belakang Palestina untuk itu!" ***

Selanjutnya.....