"RAKYAT Venezuela ke luar rumah berhimpun ke jalanan, dengan tangis sungguhan meratapi wafatnya presiden mereka Hugo Chavez, Selasa (5-3), pukul 16.25 waktu setempat!" ujar Umar. "Menurut CNN, Wakil Presiden Nicolas Maduro juga meneteskan air mata saat mengumumkan wafatnya Chavez di jaringan televisi nasional!" 

"Wajar kematian Chavez ditangisi rakyatnya, terutama warga miskin, karena merupakan kenyataan penghasilan minyak bumi Venezuela diprioritaskan buat membangun perumahan, pendidikan, dan kesehatan warga miskin negerinya!" timpal Amir.

"Itu sebabnya, menurut televisi Euro News yang breaking news wafatnya Chavez sepanjang hari Rabu, kepemimpinan Chavez yang meski diraih lewat pemilu itu disebut Revolusi Bolivar, intinya revolusi bagi kaum miskin!" 

"Prioritas itu membuat, meski masuk 10 besar negara penghasil minyak dunia, Karakas dan Venezuela umumnya tidak kinclong dengan proyek mercusuar!" tegas Umar. "Berbagai televisi—Aljazeera, BBC, CNN—menayangkan situasi Venezuela hari terakhir yang didominasi mobil tua! Ini salah satu ekses sejak awal usahanya merebut kekuasaan, Chavez telah mempromosikan pembersihan korupsi di negaranya—dan nasionalisasi perusahaan yang tak berorientasi kepentingan nasional!" 

"Praktiknya setelah ia berkuasa ialah land reform dan renegosiasi bagi hasil dengan perusahaan tambang asing, di bawah tekanan kalau menolak perusahaannya dinasionalisasi!" timpal Amir. "Itulah gaya Hugo Chavez, lahir 28 Juli 1954, anak kedua guru sekolah dasar di Sabaneta, lulusan akademi militer yang dijuluki El Comandante karena sejak pangkat letnan kolonel telah melakukan kudeta tapi gagal dan masuk penjara militer! Nyali Chavez memang luar biasa besar, hingga bersama Castro, Khadafi, dan Ahmadinejad membentuk poros anti-Amerika Serikat, antikapitalis, dan anti-Smith (anti-Yahudi)!" 

"Maka itu, untuk kepentingan nasional (demi rakyat) ia tak peduli tanah siapa menganggur dibagikan ke rakyat, perusahaan asing tak ikut ketentuannya dinasionalisasi! Sebaliknya, perusahaan negara yang merongrong dan jadi sarang korupsi diprivatisasi!" tegas Umar. 

"Itu yang membuat rakyat Venezuela benar-benar menangisi kepergiannya! Dengan semua itu orang luar menyebutnya otoritarian populer! Penguasa otoriter yang merakyat!" ***

Selanjutnya.....

"BUMI gonjang-ganjing, langit kelap-kelap!" Umar menirukan Ki Dalang Suluk—melantunkan pembuka cerita—tentang ketidaknyamanan singgasana. "Penonton tak tahu persis seperti apa kegoyahan singgasana akibat digoyang sekelompok elite, kecuali lukisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penguasa di singgasana itu—berdasar laporan intelijen!" "Jadi gonjang-ganjing yang episentrumnya di kisaran Anas Urbaningrum terkait kunjungan sejumlah elite politik itu realitasnya berupa laporan intelijen yang analisisnya berujung kesimpulan getaran gonjang-ganjing tersebut bisa menggoyang singgasana!" timpal Amir. "Esensi keterangan pers Presiden SBY di Halim, Minggu (3-3), itu laporan intelijen yang lazim seperti permainan catur, dilengkapi analisis beberapa langkah ke depan! Jadi, elite simpati ke Anas, diproyeksi intel kalau melangkah ke depan, ke kiri, ke kanan, atau diagonal dan seterusnya, berakibat singgasana goyang!" 

"Tapi, semua itu kan cuma dalam analisis!" entak Umar. "Realitasnya para elite itu cuma datang bersilaturahmi, berempati, bersimpati ke rumah Anas! Menyedihkan sekali, sejumlah orang bersilaturahmi ditafsirkan, bahkan dituding, melakukan gerakan yang mengancam singgasana—hujan tidak angin pun tidak, juga gempa tidak, diekspos lewat temu pers ada gonjang-ganjing politik!" "Disimak dengan akal sehat membesar-besarkan ancaman terhadap singgasana berdasar analisis intelijen kalau elite melangkah 10 langkah ke depan, terkesan cengeng!" tukas Amir. "Tapi kalau disimak dari sisi intelijen, justru menjadi keharusan menangkal setiap ancaman sejak ancaman itu bisa dibayangkan dalam proses analisis—kalau begini atau kalau begitu!" 

"Tapi menyedihkan ketika negara dikelola dengan prakiraan yang penuh kekhawatiran kalau begini dan kalau begitu, karena akhirnya menjadi 'negeri kalau-kalau'!" timpal Umar. "Negeri kalau-kalau dicekam kecemasan penguasa terhadap hal yang cuma ada dalam analisis penyulut kecemasan itu sendiri, suatu kecemasan yang jauh dari akal sehat maupun kemungkinannya untuk terjadi!" "Meski bukan mustahil, hal itu dilontar ke publik sebagai kompensasi bagi terpuruknya elektabilitas partai penguasa akibat ulah Anas dan elite dekatnya!" tukas Amir. "Jadi, elite dekat Anas dijadikan kambing hitam!" ***

Selanjutnya.....

"PARA pemilik dan pengemudi angkutan kota (angkot) dengan bus mini, memohon pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung agar diberi hak sama sebagai warga negara!" ujar Umar. "Hak sama itu dengan sesama angkutan umum yang diistimewakan Pemkot! Angkot cuma dijadikan pelayan (feeder) bagi angkutan jenis lain itu!" 

"Pemkot itu paduan eksekutif dan legislatif yang membuat peraturan daerah (perda) untuk mengistimewakan BRT (bus rapid transit) bagi angkutan umum kota!" sambut Amir. "BRT itu meniru bus way di Jakarta, tapi fasilitasnya tak sebaik bus way! Tujuannya mengurangi jumlah angkutan umum di jalanan kota yang semakin macet dijubeli angkot! Demi keistimewaan BRT itu, layanan bus BUMN, DAMRI, dihentikan!"

"Jadi, demi tujuan yang baik itu, mengurangi kemacetan, hak istimewa berlebihan diberikan pada salah satu pihak, yang merugikan pihak lain!" tukas Umar. "Itu produk cara berpikir para pemimpin kota di negeri kita, termasuk Jakarta, masih berpikir homogen, mengatasi masalah dengan cara dan sarana tunggal!" "Itu cara berpikir orang kampung yang di kampungnya hidup homogen!" timpal Amir. 

"Padahal, kota terbentuk oleh berkumpulnya beraneka ragam orang dan kepentingan—heterogen! Mereka harus hidup bersama, dengan hak-hak sama saling menghidupi—simbiosa mutualistis! Hak yang sama, bukan yang satu dijadikan pelayan bagi yang lain!" 

"Tapi nyatanya, solusi masalah perkotaan selalu dibuat dengan pilihan homogen, cara berpikir kampungan!" tukas Umar. "Ini disadari Jokowi sejak memimpin Solo sehingga sebagai penguasa ia berjuang memberikan hak-hak sama pada semua pihak, utamanya kaum lemah seperti pedagang kaki lima! 

Model itu diterima secara nasional hingga ia terpilih jadi gubernur Jakarta! Di Jakarta, ia melihat solusi homogen itu pada bus way,-maka ke depan selain angkot versi Jakarta (Metro Mini dan Kopaja) diremajakan, nantinya juga diberi hak masuk jalur dan fasilitas bus way!" 

"Tampak bagi politisi kota, eksekutif maupun legislatif, tak pada tempatnya lagi membuat solusi homogen, apalagi berlebihan!" timpal Amir. "Ciri utama kota heterogen, jadi buatlah solusi simbiosa mutualistis—ciptakan hidup bersama dengan hak sama dan setara agar rukun saling menghidupi!" ***

Selanjutnya.....

"MENURUT Badan Pusat Statistik Lampung, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung Februari 2013 turun 0,32% posisinya secara nasional menjadi peringkat 23 dari 32 provinsi!" ujar Umar. 

"Padahal kata kamu, NTP Lampung peringkat pertama nasional! Mana yang benar?" "BPS Lampung benar, dengan turun 0,32% pada Februari 2013, peringkat Lampung secara nasional dalam fluktuasi NTP pada Februari 2013 itu di urutan 23!" jawab Amir.

"Tapi NTP Lampung yang tercatat 124,37 pada Februari 2013, merupakan NTP tertinggi atau peringkat teratas dari 32 provinsi! NTP seluruh provinsi Februari 2013 belum bisa didapat, tapi dari NTP Januari 2013 diketahui, NTP Nasional (rata-rata provinsi) 105,67. Peringkat dua DI Yogyakarta 116,98. Di Jawa cuma Jawa Timur yang NTP-nya dibawah nasional, 103,35." 

"Di bawah DI Yogyakarta siapa?" kejar Umar. "Jawa Barat 111,26, Banten 110,51, dan Jawa Tengah 106,45!" jelas Amir. "Kedekatan dengan Ibu Kota sebagai konsumen produk pertanian maupun sumber kebutuhan petani, tampak memberi nilai lebih bagi NTP Petani! Seperti produk pertanian untuk konsumsi baik pangan maupun holtikultura, harganya di lapangan selalu terkondisi oleh harga terakhir di pasar Ibu Kota! Sebaliknya kebutuhan yang harus dibayar petani, harganya tergantung kelancaran pasokan dari sentra produk industrial!" 

"Asumsi itu terbukti, ketika cuaca ekstreem pada puncaknya Januari 2013, ketika truk-truk dari Lampung terhambat di Bakauheni dan truk dari Jakarta terhambat di Merak, NTP Lampung anjlok sampai 1 persen!" timpal Umar. 

"Sedang pada Februari meski cuaca ekstreem belum berakhir tapi pelayaran sudah lebih baik, turunnya NTP Lampung cuma 0,32%. Itu pun terjadi, akibat harga yang harus dibayar petani masih naik 0,69%, diperkirakan karena jalan transpor lokal untuk pasokan makin buruk!" 

"Untuk menjaga NTP Lampung tidak merosot terus, dengan prinsip NTP sebagai indikator kesejahteraan petani, perlu langkah seksama Pemprov dan semua Pemkab mempertahankan NTP Lampung tetap di peringkat pertama nasional!" tegas Amir. 

"Hal terpenting untuk itu mempercepat perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten se-Lampung agar ongkos transpor penjualan produksi dan pasokan kebutuhannya bisa memberi benefit bagi petani! Tak lagi membuat petani defisit!" ***

Selanjutnya.....

"PEMBANGUNAN kota baru di kawasan PTPN 7 Perkebunan Bergen, atau Jati Agung Lampung Selatan, kayaknya butuh komitmen baru di kalangan pimpinan dan politisi!" ujar Umar. "Betapa, meski sudah heboh pemberitaannya, bukan saja Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum proyeknya belum selesai, malah konversi lahan register untuk pengganti lahan PTPN 7 belum jelas juntrungnya!" 

"Kata politisi DPRD Lampung, penyiapan Perda kota baru menunggu selesai konversi lahan penggantinya!" timpal Amir.

"Terbalik!" tukas Umar. "Tanpa ada Perda yang memastikan penggunaan tanah register yang dikonversi, apa dasar Kementerian Kehutanan melepaskan hak atas tanah negara? Tak cukup hanya 'berdasar keinginan Bapak Anu untuk ini-itu' sebagai dasar pelepasan hak atas tanah negara dari register! Malah, semua pekerjaan yang telah dilakukan di areal kota baru--seperti pembangunan jalan--bisa menyalahi ketentuan anggaran jika tak disiapkan Perdanya!" 

"Kalau begitu kau benar, perlu komitmen baru buat pembangunan kota baru hingga tak perlu bersitegang mana lebih dahulu ayam dan telur, Perda atau konversi lahan pengganti lebih dahulu!" sambut Amir. "Perda sebagai payung hukum semua hal terkait kota baru, menjadi salah satu komitmen baru yang diperlukan! Karena, semua harus berjalan di atas dasar hukum, dalam hal ini Perda, tak lagi memadai hanya didasarkan pada keinginan pejabat tertentu, kota baru--setidaknya kantor Sekprov--sudah bisa ditempati 2014,sebagai legasi gubernur di akhir masa jabatannya!" 

"Target waktu penyelesaian tahap pertama proyek kota baru itu harus ditetapkan sebagai komitmen baru tersebut!" tegas Umar. "Tanpa itu, sekarang saja gubernur masih aktif ada pihak yang berkelit dari penyelesaian sesuai jadwal tahapan proyeknya! 

Jika pada akhir masa jabatan gubernur bangunan tahap pertama belum ditempati, jangan disalahkan kalau nantinya lahan kota baru diduduki perambah dan pemerintah negara tak mampu mengusir mereka seperti di Register 45!" 

"Dengan spirit dan cara kerja penanganan kota baru seperti sebelum ada komitmen baru, hal-hal yang menjadi kendala penyelesaian kota baru sesuai jadwal bisa muncul belakangan!" timpal Amir. "Tanpa komitmen baru itu, harus siap mental melihat kawasan kota baru menjadi 'caravan' gubuk perambah!" ***

Selanjutnya.....

"NILAI investasi di Lampung 2012 Rp3,4 triliun, naik lebih 50% dari 2011!" ujar Umar. "Persentase kenaikannya aduhai! Tapi dilihat dari investasi nasional 2012 sebesar Rp340 triliun, capaian itu cuma 1% saja dari prestasi nasional! Bahkan jauh di bawah rata-rata 33 provinsi—Rp10 triliun! 

Realitas itu layak mendorong para pemimpin mencari tahu tantangan penghambat investasi ke Lampung!" "Nilai investasi itu cuma dihitung yang masuk! Coba dikurangi yang keluar, juga divestasi dengan penurunan kegiatan, bisa jadi nilai investasinya malah minus, alias negatif!" timpal Amir.

"Dalam tiga tahun terakhir sejak 2010, PT AWS pengelola 16.250 hektare tambak udang ultramodern dengan fasilitas bernilai investasi riil lebih Rp10 triliun, angkat kaki akibat lokasi usahanya tidak kondusif! Disusul PT BSMI meninggalkan ribuan hektare kebun sawit dan pabrik beserta fasilitasnya senilai lebih Rp2,5 triliun! 

Lalu PT Silva Inhutani memberhentikan 3.000-an buruhnya karena lahan hutan tanaman industri (HTI)-nya diduduki perambah, yang membabat tanaman albasia lebih besar dari paha!" "Semua tantangan itu terkait 'modus lama' era reformasi, gerakan massa yang gagal diantisipasi dan diatasi oleh pemerintahan negara!" tukas Umar. 

"Untuk itu, selain penyakit lama birokrasi berbelit yang belum sembuh, tantangan dengan 'modus baru' tetap harus diwaspadai, semisal politisasi menyerimpung jalannya usaha atas investasi milik seorang politisi, berlatar persaingan di panggung politik!" 

"Gejala ke arah itu yang mulai terlihat bisa menjadi tantangan berat investasi di Lampung, karena jika modus baru itu bisa menjatuhkan sebuah grup investasi bisnis seorang politisi, sekaligus politisinya jatuh, grup-grup investasi bisnis lain milik politisi tinggal menunggu giliran untuk dikerjai!" sambut Amir. 

"Padahal, terjunnya para pengusaha ke dunia politik merupakan gejala sehat bagi dunia politik seperti di negara maju! Sebab, para pengusaha itu terjun ke politik bukan untuk cari makan dari politik, melainkan dengan dukungan finansialnya yang cukup mereka mengabdikan diri pada bangsa dan negaranya!" 

"Karena itu, para pemimpin di Lampung layak mewaspadai bertambahnya variabel tantangan penghambat investasi!" tukas Umar. "Di sisi lain, kalangan politisi agar bersaing elegan, tak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan pesaing di panggung politik!" ***

Selanjutnya.....

SEBUAH grup perusaahan setiap bulan teratur membayar bunga bank sekitar Rp1 miliar. Dalam perjalanan, ada anak perusahaan yang berat menghadapi tantangan, antara lain juga ekses kebijakan pemerintah maupun otoritas moneter. Semisal, kewajiban uang muka kredit motor 30%, drastis menurunkan penjualan. Proyeksi perusahaan, tantangan itu menyendat kelancaran pembayaran kredit bank ke depan, ujungnya malah bisa jadi kredit macet! 

Untuk mengatasi hal itu, perusahaan mengajukan penjadwalan ulang (rescheduling) kreditnya, sekaligus suntikan kredit modal kerja agar roda anak perusahaan lancar kembali dan ancaman kredit macet ke depan bisa dihindari!

"Rescheduling dengan suntikan modal kerja untuk mengatasi ancaman kredit macet itu hal biasa dilakukan bank!" ujar Umar. "Bukti kredit konsolidatif—semua anak perusahaan—tetap lancar memenuhi kewajiban kepada bank, tak terjadi kredit macet, cukup jadi ukuran kinerja pejabat bank dan nasabahnya itu baik!" 

"Tapi suntikan modal untuk mengatasi kredit macet itu diproses pidana sebagai kredit fiktif!" timpal Amir. "Mungkin karena tidak dialasi agunan baru khusus untuk itu!" "Kalau agunan lama yang mengover kredit konsolidasi berbunga Rp1 miliar per bulan itu dihitung bank masih cukup untuk menutup agunan suntikan modal mengatasi kredit macet itu, tentu tak perlu agunan khusus lagi!" tukas Umar. 

"Soal kecukupan agunan kredit berbunga Rp1 miliar sebulan itu direksi bank bersangkutan yang paling tahu, tak bisa direkayasa di tingkat cabang! Lantas kalau direksi bank bersangkutan tak memasalahkan itu, kok bisa jadi kasus dugaan kredit fiktif? Jangan-jangan ada politisasi di balik itu!" 

"Kasus politisasi itu yang ramai jadi buah bibir karena pengusahanya terjun ke dunia politik!" sambut Amir. "Tapi aparat hukum tentu tak bisa dijadikan alat permainan politik!" "Memang, tak perlu menduga-duga aparat dijadikan alat permainan politik!" tegas Umar. 

"Tapi kriminalisasi proses penyelamatan dari kredit macet itu bisa mengganggu konsentrasi pengelola perusahaan, kredit macet malah bisa jadi kenyataan! Bukan hanya bunga bank per bulan Rp1 miliar kemudian jadi gagal bayar, melainkan ratusan atau malah ribuan karyawan yang operasionalnya menghasilkan bunga bank Rp1 miliar per bulan itu kehilangan pekerjaan!" ***

Selanjutnya.....