DENGAN suara lantang dan tegas mahasiswa yang diberi kesempatan pertama bicara dalam Pusiban Agung di Pascasarjana UBL Kamis pekan lalu menyebut premanisme sebagai penghambat utama investasi di Lampung! "Itu das sein, kenyataan!" tegas Umar. 

"Semua investasi besar di Lampung yang investornya hengkang meninggalkan investasinya bernilai triliunan rupiah, penyebab utamanya konflik berlatar premanisme!"

"Artinya sang mahasiswa berani menyebutkan realitas penghambat investasi yang sebenarnya bersamaan dengan penghambat klasik, seperti infrastruktur buruk, birokrasi yang korup berbelit, dan lain-lain!" tukas Amir. 

"Ciri premanisme bersifat universal, yakni ada kelompok determinan (wak geng) yang selalu memaksakan kehendak, beroperasi mencari keuntungan buat kelompoknya! Kelompok ini bisa memakai jubah dan legalitas apa saja! 

Mereka mencapai tujuan dengan mekanisme ancaman dan praktik kekerasan! Istimewanya, mereka lihai memanipulasi situasi bahkan hukum untuk mencapai tujuannya sehingga perusahaan sebesar apa pun tempat kanker ini bersarang, takkan mampu bertahan! Seperti kanker, menjadi vonis mati bagi perusahaan tempat premanisme tersebut bersarang!" 

"Sejauh ini di Lampung, belum ada operasi yang berhasil mengeluarkan kanker tersebut dari tubuh tempatnya bersarang!" sambut Umar. "Sebaliknya, dengan eksistensi mereka berdasar pada hak berserikat yang dilindungi konstitusi, kelompok sejenis malah sering berhasil menyudutkan pihak pengusaha dan polisi dengan tudingan melanggar HAM! 

Lewat tudingan itu polisi ketakutan dan angkat kaki dari perlindungan lokasi usaha pembayar pajak yang sebelumnya mereka kawal itu! Akibatnya, kelompok determinan bukan saja menguasai lokasi usaha secara lebih leluasa, malah mereka bakar pun pabrik dan fasilitas perusahaan itu polisi tak berani tuntas mengusutnya!" 

"Celakanya, premanisme itu justru sering dapat angin dari pemerintah, yang oleh mahasiswa tadi disebut acap melakukan intervensi!" tukas Amir. "Dalam sebuah kasus, oknum penguasa menjanjikan investor baru—mengeliminasi posisi investor yang tengah dirongrong itu! Bahkan pejabat itu juga secara terbuka memberi bantuan berbagai fasilitas terkait usaha mendorong kepergian investor dari lahan usahanya!" ***

Selanjutnya.....

"HARGA bawang merah di Bandar Lampung akhir pekan lalu Rp45 ribu/kg, diikuti harga bawang putih yang tak jauh beda!" ujar Umar. "Ternyata harga itu relatif rendah dibandingkan di Jember Rp90 ribu/kg dan bawang putih Rp85 ribu/kg, (running text Metro TV, 11-3). Harga bawang menggila mengikuti harga daging sapi yang akhir pekan lalu (juga berita Metro TV) di Palangkaraya mencapai Rp120 ribu/kg!" "Semua itu terjadi seiring dengan perubahan fungsi Kementerian Pertanian (Kementan) dari pengatur peningkatan produksi pertanian menjadi de facto sebagai juru rekomen(dasi) izin impor hasil pertanian dan peternakan!" timpal Amir. 

"Setelah bagi-bagi kuota impor daging sapi yang meningkatkan harganya di pasar dalam negeri dari Rp40 ribu/kg menjadi Rp90 ribu/kg, terakhir Kementan menerbitkan rekomendasi impor 160 ribu ton bawang putih dan 60 ribu ton bawang merah, yang juga diikuti kenaikan harga bawang dari biasanya Rp15 ribu/kg menjadi Rp90 ribu di Jember!"

"Bagaimana mekanisme pasar bisa merespons begitu cepat dengan kenaikan harga yang spektakuler bagi keuntungan importir itu, jawabannya ditemukan pada pernyataan Bob Budiman, wakil ketua Gabungan Importir Hasil Bumi Indonesia (Gisimindo), setelah ada pengalaman membuat kartel harga daging sapi sejak diberlakukannya pembatasan impor, kini ditiru dengan kartel harga bawang!" tegas Umar. 

"Soalnya, dari rekomendasi impor yang dikeluarkan Kementan 160 ribu ton bawang putih dan 60 ribu ton bawang merah kepada 131 perusahaan impor, lebih separuhnya jatuh ke hanya 21 perusahaan—yang bisa dengan mudah bersepakat mengatur harga di pasar!" 

"Apalagi kalau dalam proses persetujuan impor di Kementerian Perdagangan tersaring lagi menjadi lebih kecil jumlah perusahaan yang bisa merealisasikan impornya, seperti dari rekomendasi Kementan 160 ribu ton bawang putih yang direalisasikan Kemendag cuma 29.136 ton atau hanya 18,21%!" tukas Amir. 

"Jelas, semakin besar peluang kartelisasi harga barang impor hasil pertanian-peternakan! Akibatnya, semakin banyak pengeluaran rakyat yang sia-sia diperas berbagai kartel yang hadir berkat ketidakbecusan birokrasi pemerintahan, atau bahkan bisa jadi kerja sama birokrasi dan pengusaha yang menjelma jadi kartel! Dasar malang nasib rakyat, jatuh ke tangan penguasa licik pemeras rakyat!"

Selanjutnya.....

"KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh di Pekanbaru menyatakan Indonesia mengalami social distrust—ketidakpercayaan sosial!" ujar Umar. "Rakyat tak percaya pemimpin, para pemimpin saling mencurigai! Kata Surya hal itu tak sehat, tak bisa membangun bangsa di atas ketakpercayaan dan saling curiga! Ini bukan kesalahan satu partai atau golongan, tapi kesalahan kita semua!" (Metro TV, 10-3) "Pernyataan Surya itu merupakan keprihatinan masyarakat luas selama ini, terutama karena ketidakpercayaan sosial itu jadi prima causa—penyebab utama—merebaknya banyak konflik dalam masyarakat!" timpal Amir. 

"Serangan tentara ke Mapolres OKU pekan lalu, atau juga serangan warga ke polsek yang acap terjadi, bertolak dari social distrust itu, khususnya ketakpercayaan masyarakat pada polisi dalam menangani kasus hukum!"

"Ketidakpercayaan warga kepada politisi dan birokrat bahkan menjadi dasar beraneka demo yang tak henti dilancarkan berbagai kelompok warga!" tukas Umar. "Karena itu, pernyataan Surya Paloh tentang social distrust sewajarnya mendorong usaha bersama mencarikan jalan keluarnya demi kepentingan bersama membangun negara-bangsa! Jika social distrust tidak dicarikan solusinya, bisa menjadi prima causa konflik sosial atau malah konflik politik lebih besar dan lebih serius lagi!" 

"Bercokolnya social distrust itu berkembang jadi sinisme rakyat pada pemimpin (utamanya politisi dan birokrat) serta saling curiga sesama pemimpin bangsa, telah membuat kehidupan bernegara-bangsa terasa tak kondusif, dengan suasana ketegangan di sana-sini!" tukas Amir. 

"Sialnya, suasana demikian yang mencekam kalangan pemimpin bukan diusahakan untuk dikurangi, melainkan justru dipertajam lewat pernyataan terbuka—seperti usaha menjegal Abu Rizal Bakrie dan Prabowo dalam pilpres!" "Semangat jegal-jegalan dari balik panggung demokrasi itu menyedihkan!" timpal Umar. 

"Gaya permainan politik begitu harus diakhiri untuk mereduksi saling curiga para pemimpin! Sedang untuk menumbuhkan lagi kepercayaan rakyat pada politisi dan birokrat secara umum, dimulai dari perekrutan awalnya yang terjamin serta tepercaya bersih dan kualitatif! Rakyat punya indera keenam untuk mengetahui baik-buruknya proses rekrutmen! Retorika menutupi kebusukan proses itu justru mempertinggi distrust rakyat kepada politisi dan birokrat!" ***

Selanjutnya.....

"JURU Bicara Al Qaeda Sulaiman Abu Gaith, yang menantu Osama bin Laden, Jumat, divonis tak bersalah Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) di New York, didakwa terlibat serangan ke WTC 11 September 2001!" ujar Umar. "Sulaiman, yang sering muncul di video rilis Al Qaeda ke media, ditangkap di Turki, lalu dideportasi ke Yordania, dikirim ke New York untuk diadili!" 

"Langkah Obama mengalihkan teroris pada tim di bawah FBI, bukan CIA, dan cepat diproses pengadilan federal dipertanyakan banyak pihak di AS!" timpal Amir. "CNN misalnya, untuk berita putusan pengadilan atas Sulaiman Abu Gaith itu masih diberi tagline Why New York, Not Gitmo?—maksudnya kenapa diadili di New York tak dikirim saja ke Guantanamo, tempat terduga teroris dikurung dan disiksa tanpa proses pengadilan!"

"Padahal, dia dibawa ke New York dan diadili dekat TKP 11 September supaya memberi pemuasan emosional warga AS!" tukas Umar. 

"Tapi, para juri pengadilan federal menegakkan keadilan benar-benar sesuai fakta, tak bisa dibuktikan keterlibatan Sulaiman dalam teror 11 September, hingga diputus tak bersalah!" 

"Menurut Antara (8-3-2013), sumber-sumber AS mengindikasikan FBI mengambil peran dalam penangkapan ini di bawah Kelompok Interogasi Tahanan Bernilai Tinggi bentukan pemerintah Obama setelah Sang Presiden memerintahkan penutupan program CIA di Guantanamo, di mana para terduga teroris disiksa tanpa diadili selama pemerintahan Bush!" timpal Amir. 

"Berdasar catatan komite sanksi PBB, Sulaiman Abu Gaith kelahiran Kuwait 1965, kemudian ke Pakistan. Setelah serangan 11 September, ia muncul sebagai juru bicara utama Al Qaeda. Para pejabat AS yakin ia termasuk dalam kelompok yang bersama Saad, putra Osama, berada di Iran tempat pemerintah Teheran menyebut mereka sebagai tahanan!" 

"Diadilinya Jubir Al Qaeda Sulaiman Abu Gaith di New York, bukan di-Gitmo-kan seperti tagline CNN, menunjukkan ada perubahan signifikan kebijakan Pemerintah AS terhadap tokoh-tokoh teroris atau bahkan terhadap terorisme!" tegas Umar. 

"Yakni, konsisten menangani terorisme sebagai penegakan hukum! Beda dari era Bush, menangani teroris mengesampingkan hukum, dari serbuan ke Afghanistan sebagai negara berdaulat, sampai program Gitmo—menyiksa terduga teroris tanpa proses pengadilan!" ***

Selanjutnya.....

"PEKAN terakhir peristiwa nan mempermalukan pemimpin negara ini terjadi, anggota TNI menyerang Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan!" ujar Umar. "Tak kepalang, atasan pimpinan dua angkatan yang berbeda itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dari perjalanannya di Eropa memerintahkan pemimpin kedua angkatan itu menyelesaikan masalahnya di lapangan!" 

"Tentara menyerang markas polisi tak bisa dibenarkan! Sama-sama pelindung rakyat berantem!" tukas Amir. "Tapi bagi rakyat, peristiwa itu menjadi bahan cerita menarik! Kisah satu pleton tentara (30 orang) ngeluruk (mendatangi) markas polisi tanpa membawa senjata! Padahal, kekuatan markas polisi yang didatangi ratusan orang bersenjata lengkap!"

"Tapi kalau niatnya menyerang, kenapa mereka ngeluruk tanpa bawa senjata?" timpal Umar. "Itulah yang dijelaskan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo, awalnya 30 prajurit yang kini ditahan Pomdam itu berniat baik, ingin menanyakan proses hukum kasus tewasnya seorang teman mereka ditembak polisi terkait pelanggaran lalu lintas! 

Niat baik di awal itu dibuktikan dengan mereka datang tanpa membawa senjata!" jawab Amir. "Kasus hukum yang terjadi Januari 2013 itu, tak jelas prosesnya sudah sejauh mana! Tapi tak ada yang menerima apalagi menjelaskan apa yang ingin mereka ketahui itu! Malah terkesan kehadiran mereka dicuekin!"

"Suasana seperti itu bisa memprovokasi mereka jadi merasa diremehkan!" tukas Umar. "Mungkin itu penyebab mereka marah!" "Justru itu yang membuat cerita tentara ngeluruk tanpa senjata ke markas lawan itu menarik bagi rakyat!" timpal Umar. "Soalnya, kalau kasus hukum terkait kematian tentara saja masalahnya disepelekan polisi, apalagi kalau kasusnya terkait rakyat jelata!" 

"Jadi, tampak hikmah kejadian yang sampai merepotkan presiden itu, yakni kejelasan dan kebenaran proses polisi menegakkan hukum!" tegas Amir. "Labih-lebih kasus hukum berbau solidaritas korps kepolisian, ada seorang ayah jalan kaki dari Malang ke Jakarta menuntut kebenaran proses hukum kematian anaknya! Untuk itu, serangan tantara atau warga ke markas polisi tak bisa diakhiri begitu saja, karena justru jadi petunjuk baik-buruknya kinerja polisi menegakkan hukum!" ***

Selanjutnya.....

"BERDASAR pengalaman, pengusaha tahu-tempe Bandar Lampung menyatakan, kedelai lokal kalau dibuat tempe rasanya pahit! Juga lebih cepat busuk dibanding kedelai impor!" ujar Umar. "Kedelai lokal bagus dibuat tahu, tapi ketersediaannya tidak cukup!" "Pokoknya, ada masalah dengan kedelai lokal!" timpal Amir. 

"Dari fisiknya pengusaha tahu-tempe mudah membedakan kedelai lokal dan impor! Kedelai impor lebih besar dari lokal!" "Itu karena aslinya kedelai tanaman subtropis!" tukas Umar. "Di negeri habitatnya, semisal di Jepang yang ditanam di sela-sela pabrik, buah di pohonnya terlihat gendut-gendut! Di supermarket dijual kedelai rebus hijau diikat sama gagangnya seperti dekeman di Jawa, ditarok di lemari pendingin! Kalau di luar cepat berlendir, jadi seperti kedelai lokal bisa pahit dan cepat busuk setelah direbus untuk dibuat tempe!"

"Faktor habitat aslinya itu membuat petani kita kurang maksimal panen kedelainya, hingga banyak beralih ke tanaman lain! Akibatnya, pasar domestik dikuasai kedelai impor!" timpal Amir. "Termasuk bibit kedelai di pasar bebas, kebanyakan produk impor yang belum tentu cocok jika langsung ditanam di lahan tropis!"

"Maka itu, kalau secara ambisius pemerintah tahun ini memperluas tanaman kedelai 400 ribu hektare, diharapkan bibitnya sudah lewat proses 'pengindonesiaan', bukan bibit impor dari negeri subtropis!" tegas Umar. "Selain itu, seperti tanaman hortikultura subtropis lain (sayur gunung dan bunga) yang dikembangkan Belanda di negeri kita, lahan buat kedelai lebih baik di daerah berhawa sejuk! Maksudnya, jangan karena pemerintah terlalu berambisi, petani dijadikan kelinci percobaan!" 

"Belum lagi soal jaminan harga produksinya!" timpal Amir. "Harga terakhir kedelai impor Rp7.600/kg, kalau dibanding dengan tanaman lain semisal beras Rp7.000/kg, nilainya dari hasil panen per hektare masih jauh lebih untung bertanam padi—karena padi bisa dapat 6 ton atau lebih per hektare, sedang kedelai untuk 4 ton per hektare saja masih sulit!" 

"Maka itu, kalau harga pokok petani (HPP) kedelai lokal disetarakan kedelai impor, petani kita kalah telak karena harga kedelai impor itu padat subsidi terselubung dari pemerintah negerinya!" tegas Umar. "Kalau HPP kedelai lokal disesuaikan nilainya dengan panenan per hektare produk pertanian lain—padi, sawit—harganya jadi lebih mahal dari kedelai impor! Belum jadi tempe pun, sudah pahit!" ***

Selanjutnya.....

"ANCAMAN Nur Misuari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang dipimpinnya akan mengacau Sabah jika Malaysia menangkap Sultan Sulu Jamalul Kiram dan orang-orangnya, membuat konflik Sabah kian rumit, makin banyak pihak terlibat!" ujar Umar. "MNLF itu kekuatan bersenjata yang tak bisa dihabisi tentara Filipina! Jika MNLF mengacau Sabah, imbasnya pada TKI yang banyak di situ!" "Tapi konflik itu tetap terbatas sebagai urusan dalam negeri Malaysia terkait para penyusup ke wilayahnya!" timpal Amir. 

"Meski warga kita yang bekerja di Sabah terganggu konflik itu—di Tanduo, Lahad Datu, titik konflik itu saja ada 162 orang TKI yang telah diamankan Konjen RI setempat, kita tak bisa campuri pemerintah Malaysia mengatasi masalahnya!"

"Serbuan Sultan Sulu secara militer sebagai wujud klaimnya atas Sabah merupakan wilayah kesultanannya itu kurang pas, meski secara historis mungkin punya dasar kuat!" tegas Umar. "Lebih tepat jika Sultan Sulu mengajukan klaim ke Mahkamah Internasional di Den Haag! Jadi menempuh jalur hukum, bukan militer!"

"Sultan Sulu tahun 1658 menerima Sabah dari Sultan Brunei! Pada 1761 British East India Company menyewa Sabah dari Kesultanan Sulu!" tutur Amir. "Lalu pada 1980-an Filipina termasuk Kesultanan Sulu dijajah Spanyol! Pada 1885 Spanyol dan Inggris melakukan perjanjian disebut Protokol Madrid, Inggris mengakui kedaulatan Spanyol atas Kesultanan Sulu, tapi Spanyol melepas klaimnya atas Sabah! 

Maka jadilah Sabah wilayah protektorat Inggris, yang pada 1963 bergabung ke Malaysia lewat plebisit yang dilakukan Inggris kepada rakyat Sabah untuk memilih bergabung dengan Kesultanan Sulu atau Malaysia!" (MI, 6-3) "Dengan hasil plebisit rakyat Sabah sendiri yang memilih bergabung dengan Malaysia, tak bisa disebut Malaysia mencaplok Sabah dari Kesultanan Sulu, seperti klaim Sultan Sulu!" tukas Umar. 

"Tapi karena penyelenggara plebisit itu Inggris, yang mendapatkan Sabah lewat protokol Madrid sebagai hasil rampasan Spanyol atas wilayah Kesultanan Sulu, maka Sultan Sulu bisa mengklaim penyerahan Sabah oleh Spanyol pada Inggris itu tidak sah—karena sebagai hasil kejahatan merampas milik orang lain! Klaim Sultan Sulu secara militer justru merugikan pihaknya, karena keburu dicap negara-negara sekitar sebagai pengacau!" ***

Selanjutnya.....