"POLEMIK justru menghentikan perencanaan jembatan Selat Sunda (JSS) setelah keluarnya Perpres No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, 2 Desember 2011!" ujar Umar. "Perpres terdiri dari 33 pasal itu membentuk Dewan Pengembangan, Dewan Pengarah, dan Badan Pelaksana! Dewan Pengarah diketuai Menko Perekonomian, Wakil Ketua Menko Polhukam, Ketua Harian Menteri PU dan wakilnya Menteri Perhubungan, beranggota 23 pejabat, semua menteri terkait dan pejabat utama, serta dua gubernur—Banten dan Lampung!" 

"Ujungnya, Rakor Gubernur Sumatera 20 Maret 2013 mengusulkan ke Presiden agar direalisasi persiapan pembangunan kawasan strategis dan infrastruktur jembatan Selat Sunda!" tukas Amir. "Usul rakor itu mengingatkan dewan dan badan pembangunan JSS bentukan perpres untuk menjaga JSS jangan sampai menjadi singkatan dari janji sia-sia!" 

"Untuk groundbreaking—memulai pekerjaan konstruksi—tahun 2014 seperti dijanjikan Ketua Dewan Pengarah, yang waktunya kurang dari dua tahun, kayaknya harus dikejar dengan langkah ekstra!" timpal Umar. "Sebab, hanya untuk menyiapkan feasibility study (FS) kawasan strategis JSS di Banten dan Lampung, menurut Agung R. Prabowo dari mitra strategis konsorsium Pemprov Banten-Lampung, perlu waktu dua tahun! Jadi, waktu kian sempit!" 

"Padahal, di lain sisi, banyak hal yang masih perlu kajian saksama untuk penyiapan rancang bangunnya!" tegas Amir. "Wakil Menteri PU Hermanto Dardak menyatakan banyak aspek yang masih terus dikaji terkait rancang bangun JSS, mulai angin, gempa tektonik, gempa vulkanik, sesar bumi di sekitarnya, lalu pilihan teknik fondasi yang akan digunakan!"

 "Semua itu masih terkait masalah teknis!" ujar Umar. "Masalah prinsip yang semula sempat terbayang belakangan malah jadi kabur, yakni investornya! Dengan polemik yang merebak di pusat seputar sumber dana proyek JSS yang sejak awalnya tegas bukan dari APBN, tapi ada yang menyerempetkan ke APBN, para investor malah jadi bingung! Kata Agung Prabowo, para investor dari Jepang, China, Amerika Serikat, dan Korea yang semula siap, kini jadi tak jelas kabarnya! Sempat putus komunikasi! Usulan Rakor Gubernur itu relevan mengingatkan Presiden, agar JSS tak jadi 'Janji Sia-Sia'!" ***

Selanjutnya.....

“TERMINAL agrobisnis yang sedang dibangun di Kecama¬tan Penengahan, Lampung Selatan, akan menjadi sentra pengubah kultur (cara ber¬cocok tanam) petani di Lam¬pung!” ujar Umar. “Itu karena para pemasok pasar modern yang memproses hasil pertanian mereka di terminal terse¬but mempunyai kewajiban pada kliennya—supermarket dan aneka produsen di Jabodetabek—untuk menyiapkan jenis, kualitas, dan ukuran ke¬masan tertentu!”

“Dalam memenuhi jenis, kualitas, dan ukuran sesuai kontrak dengan klien, pe¬masok juga jadi punya kewa¬jiban membina petani untuk bisa menghasilkan komoditas yang sesuai!” timpal Amir. “Sekarang saja kegiatan seperti itu sudah dilakukan pada petani pepaya di Sido¬mulyo, Lampung Selatan! Pe¬masok menyiapkan bibit dan bimbingan teknis agar jenis, kualitas, dan ukuran buah pepaya bisa standar sesuai yang dikehendaki pemesan!”

“Dengan begitu, petani selain mendapatkan teknologi baru dalam kultur bertaninya, juga hasil panen yang lebih baik dengan harga yang bernilai lebih tinggi!” tegas Umar. “Cara kerja demikian yang lebih kom¬prehensif, dalam arti pembi¬naan petani dan pengemasan segala jenis produk pertanian terpadu, dilakukan oleh JA—Japan Agriculture—pengelola dan pemasok hasil pertanian nyaris ke semua supermar¬ket di Jepang sampai kemasan terkecil!”

“Belajar dari JA yang pu¬nya terminal pemroses hasil pertanian di setiap prefektur (provinsi), kemasan bayam, kangkung, seledri, dan lain-lain di seantero negeri uku¬ran, kualitas, dan harganya sama dari waktu ke waktu, 200 yen—dirupiahkan sekitar Rp20 ribu!” sambut Amir.

“Di Jepang harga hasil pertanian memang dijaga oleh JA untuk tetap tinggi—beras 300 yen/kg—demi menjaga standar hidup petani! Perdana Men¬teri Jepang sekarang, Sinzo Abe, pada pertama menjabat (2007) terpaksa mundur dari jabatannya oleh beratnya te¬kanan politik nasional akibat membuat kebijakan yang dini¬lai merugikan petani!”

“Meski dibangun dan dikelola secara lebih sederhana, diharapkan terminal agrobisnis Lampung bisa membawa kemajuan bagi petani daerah¬nya!” tegas Umar. “Pengelolanya harus profesional, hingga lokasinya senantiasa bersih dan sehat, bukan malah jadi tumpukan sampah pemrosesan! Dijaga tidak menjadi kerajaan preman, yang bisa menghabisi nilai tambah terminal hingga tak sampai ke petani!” ***

Selanjutnya.....

"MELALUI program padat karya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji memberdayakan pengangguran!" ujar Umar. "Program terwujud berkat proposal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) ke Kementerian Nakertrans 2012, dapat tiga proyek padat karya memperbaiki jalan di dua kecamatan! Dua manfaat sekaligus, perbaikan jalan antardesa yang rusak dan penganggur dientaskan!" 

"Upaya kreatif menjolok program yang meski nilai rupiahnya tidak wah tapi bermanfaat bagi warga desa dan penganggur itu jelas layak diapresiasi!" timpal Amir. "Memanfaatkan program padat karya pula, suatu usaha yang tak bisa dianggap sepele! Presiden Amerika Roosevelt di zaman depresi parah awal 1930-an,

menjadikan program padat karya justru sebagai terobosan mengatasi krisis ekonomi terburuk, hingga keluar teori Keynes tentang relevansi peran negara memecah kebuntuan sistem laissez faire—pemerintah tak boleh mencampuri ekonomi masyarakat di pasar!" 

"Tak berarti pemkab lain tak menjolok proyek ke pusat, tapi kebanyakan lebih berburu yang 'berdaging'—nilainya besar—sehingga hasilnya kurang bisa dirasakan warga desa, apalagi bagi penganggur!" tukas Umar. "Itu bisa dilihat di daerah lain, banyak penganggur termenung memandangi jalan-jalan desanya yang telah lama rusak tak kunjung diperbaiki! Proyek padat karya cenderung kurang menarik untuk dijolok karena dinilai kurang 'berdaging' bagi kebanyakan pejabat." 

"Sebenarnya bukan cuma program padat karya dari Kemenakertrans yang tersedia di pusat dan bermanfaat buat warga!" timpal Amir. "Di kementerian lain juga cukup banyak program sejenis yang bisa dijolok satker-satker lain, semisal program Bina Wirausaha di Kemenkop dan UKM, Bina Aneka Industri Kecil, dan lainnya! Tapi itu tadi karena kurang 'berdaging', meski bermanfaat bagi warga tak menarik dijolok! Sedang kalau yang 'berdaging', konon banyak pula orang yang siap membantu 'galahnya'!" 

"Tapi karena PAD murni yang sesungguhnya secara umum masih relatif kurang memadai buat memenuhi kepentingan pembangunan warga, apalagi para penganggur, kreativitas semua satker dalam menjolok anggaran kecil-kecil untuk rakyat harus dikembangkan!" tegas Umar. "Jangan pula kerja satker-satker cuma termenung di kantor, mirip penganggur yang merenungi jalan desanya yang rusak!" ***

Selanjutnya.....

“INDEKS daya saing teknologi Indonesia di Global Growth Competitiveness Index rilisan World Economy Forum untuk 2012—2013 turun dari peringkat 46 ke 50 dari 144 negara yang disurvei!” ujar Umar. 

“Menurut Menristek Gusti Muhammad Hatta, hal itu terjadi karena ‘ABG’—Akademisi, Business, Government—tak bisa bersinergi memproduksi hasil riset! Untuk mengatasi itu, Menristek menerapkan Insentif Sinas—Sistem Inovasi Nasional—mendorong aplikasi riset teknologi!” (detiknews, 16-3)

“Aplikasi riset ke produk industri sebenarnya hanya salah satu aspek dalam survei tersebut!” timpal Amir. “Secara komprehensif, kapasitas daya saing bangsa, utamanya kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber-sumber daya memajukan peradaban manusia (termasuk moralitasnya) lewat sisi ekonomi, yang disurvei lewat sejumlah variabel! Itu terlihat pada 10 besar indeks dengan urutan Swiss, Singapura, Finlandia, Swedia, Belanda, German, Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, dan Jepang!” 

“Memang, kita selalu masih menganggap remeh soal pelayanan publik, hingga kita tetap terbelit birokrasi yang mengisap rakyat, padahal variabel itu dipakai dalam banyak jenis survei mengukur kemajuan bangsa, dari indeks korupsi, indeks pembangunan manusia (IPM) sampai indeks daya saing!” tukas Umar. “Lihat, dalam indeks daya saing global, di ASEAN saja Indonesia di urutan 5 setelah Singapura (2), Malaysia (25), Brunei (28), dan Thailand (38).” 

“Tapi untuk menghibur diri bolehlah Indonesia berbangga, meski di peringkat 50 posisinya di bawah Brasil dan Portugal, bahkan di atas Kazakhstan dan Afrika Selatan!” timpal Amir. “Tapi menghibur diri untuk berbangga dengan posisi 48 tingkat di bawah Singapura dan 25 tingkat di bawah Malaysia jelas konyol! Karena, justru realitas kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga itulah seharusnya menjadi cemeti buat melecut diri kita agar tidak selalu cuma merasa hebat sendiri!” 

“Untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal kapasitas SDM seperti dari indeks teknologi itu, kita bisa melihat lewat hal-hal fisis pendukung kapasitas SDM!” tegas Umar. “Misalnya dalam konsumsi daging sapi, Malaysia 47 kg/kapita/tahun, sedang kita baru naik 0,2 kg menjadi 2,2 kg/kapita/tahun! Kalau bisa konsisten naik 0,2 kg/kapita/per tahun, 225 tahun ke depan kita baru menyamai Malaysia masa kini! Oke?” ***

Selanjutnya.....

"MENANGGAPI langkanya BBM subsidi utamanya solar di banyak daerah, bahkan ada antrean kendaraan sampai menginap di SPBU, Vice President Corporate Pertamina Ali Mudakir menegaskan Pertamina takkan memperlonggar pasokan BBM subsidi!" ujar Umar. 

"Pertamina tetap memperketat pasokan BBM subsidi sesuai anggaran 2013!" (Metro TV, 16-3: 11.05). "Kuota BBM subsidi 2013 45 juta kiloliter, setara realisasi 2012, takkan cukup mengingat pertambahan kendaraan baru per tahun lebih 5%!" sambut Amir.

"Namun, kuota ditetapkan demikian dengan asumsi kebutuhan BBM pertambahan kendaraan itu bisa dikompensasi dengan mewajibkan mobil dinas (pelat merah) memakai BBM nonsubsidi, juga kendaraan di sektor perkebunan dan pertambangan tidak boleh memakai BBM subsidi! Realitasnya, pembatasan itu tak jalan, bahkan fasilitas pelayanannya juga belum cukup tersedia!" 

"Jadi, kelemahan kendali dan pelayanan untuk pembatasan BBM subsidi terhadap mobil pelat merah dan kendaraan sektor perkebunan dan pertambangan itu berimbas pada kekurangan pasokan BBM subsidi buat yang berhak atas subsidi!" tegas Umar. 

"Tapi begitulah akibat kelemahan para pemimpin negeri kita di pusat, segalanya hanya didasarkan pada perhitungan di atas kertas, kalau begini dibuatkan aturan kompensasi begitu akan beres sendiri!" "Kenyataan di lapangan jauh berbeda!" potong Amir. 

"Perhitungan cuma berandai-andai tanpa penyiapan mekanisme operasional bersanksi keras sama sekali tak jalan! Akibatnya, mereka yang berhak atas subsidi, seperti sopir truk, dibuat sengsara harus antre berlama-lama (kadang sampai menginap di SPBU) dengan muatan mudah membusuk di atas truknya!" 

"Untuk mengatasi keterbatasan pasokan BBM subsidi itu agar tak sampai menjadi krisis BBM di daerah ini, Pemprov Lampung memang harus proaktif membuat hitungan berapa BBM diperlukan dan harus diperjuangkan, bukan hanya menunggu kuota yang bakal diterima!" tegas Umar. 

"Hitungan kebutuhan nyata secara proaktif dari Pemprov itu penting karena Lampung dilalui tiga jalan lintas Sumatera (barat, tengah, timur) melayani kendaraan yang lintas, bahkan untuk solar kebutuhan kendaraan yang lintas bisa sebesar kendaraan lokal! Jika cuma menunggu kuota yang lazim didasarkan jumlah kendaraan lokal, krisis BBM Lampung bisa lebih cepat dan lebih serius!" ***

Selanjutnya.....

"DI lahan tambak yang telah ditinggalkan investornya, para wak geng preman yang dulu merupakan parasit berubah jadi juragan palu gada—apa lu perlu gue ada!" ujar Umar. "Itu dalam usaha mereka mengoordinasi bertambak tradisional di situ, mau benur, ada! Mau pakan udang, ada! Mau natura beras dan sebagainya, ada! Semua tinggal minta, asalkan saat panen nanti udangnya sang juragan palu gada yang membeli—tentu tidak dengan harga pasar!" 

"Berarti semua wak geng di situ jadi kaya raya dong!" tukas Amir. "Itu bisa menjadi inspirasi kelompok preman lain membentuk wak geng di tempatnya, tentu dengan jubah organisasi yang paling tepat di tempat itu!"

"Tak semua wak geng mampu menjadi juragan palu gada! Terbatas hanya pada mereka yang memang ada hubungan dengan pemodal untuk itu! Sisanya masih berjuang untuk cari investor bertambak intensif yang baik-baik!" jawab Umar. 

"Wak geng yang berhasil jadi juragan palu gada itu memang menjadi inspirasi untuk kelompok lain di tempat masing-masing! Ada yang berhasil dan menjadi juragan palu gada jenis baru lagi! Ini karena dengan suksesnya itu ia ingin jadi kepala daerah, setidaknya wakil kepala daerah, memenangi pemilukada!" "Juragan palu gada jenis baru?" keja Amir. "Betul!" jawab Umar. 

"Di kebun sawit yang ditinggal investornya sejak pabriknya mereka bakar, para wak geng di situ mengoordinasi panen raya buah sawit. Ada yang bisa beli truk puluhan buah dari situ! Dan karena uangnya berlimpah—tanpa bayar pajak pendapatan pula—muncul keinginannya memenangi pemilukada, ia pun menjadi juragan palu gada—apa pun lu perlu gue ada—pada setiap yang datang meminta bantuan solusinya!" 

"Maksudnya ia jadi juragan palu gada dalam arti sebagai Robin Hood, apa pun kesulitan orang bisa dia beri 'solusi'!" timpal Amir. "Dengan begitu dia memang bisa mendapat dukungan signifikan dalam pemilukada!" "Dan aman melanjutkan operasi panen raya, karena kebutuhan semua pihak bisa dia penuhi dari hasilnya!" tegas Umar. 

"Tapi nikmat itu dianggap sebanding dengan 'perjuangan' mengganggu investor hingga hengkang yang menewaskan seorang warga dari massa yang mereka kerahkan! Celakanya, korban jiwa itu ikut jadi inspirasi wak geng penirunya di tempat lain! Kekerasan pun jadi cara mencapai tujuan!" ***

Selanjutnya.....

"TERDORONG oleh menggilanya harga daging sapi dan bawang di pasar lokal, pemerintah akan menertibkan tata niaga pangan—hasil pertanian dan peternakan!" ujar Umar. "Kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dari masa ke masa tata niaga sering mengalami distorsi dan penyimpangan, ada pihak-pihak yang menyiasati tata niaga untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya! Pemerintah akan menertibkan segalanya itu agar rakyat dapat manfaat yang sebaik-baiknya!" 

"Ternyata, meski diselubungi dengan program swasembada sapi maupun bawang, SBY tetap bisa mencium ada tata niaga yang mendistorsi mekanisme pasar lewat kuota impor daging sapi dan bawang hingga harganya menggila di pasar lokal!" sambut Amir. "Penegasan SBY pemerintah akan menertibkan segala tata niaga itu melegakan, karena tata niaga itu mimpi buruk rakyat sejak tata niaga cengkih dan jeruk menghancurkan ekonomi rakyat!"

"Masalahnya, kenapa Presiden bisa kecolongan tata niaga terselubung daging sapi dan bawang hingga harus menertibkan setelah harganya 'jadi bubur'?" tukas Umar. "Bisa saja itu terjadi karena indahnya kemasan program swasembada sapi dan bawang yang menyelubungi rencana jahat mengeruk untung dari mengencundangi rakyat dengan membuat harga selangit komoditasnya!" tegas Amir. 

"Itu sudah dipahami SBY realitasnya sehingga bisa diharapkan penertiban efektif ke inti masalah! Meski diakui tak mudah mengembalikan harga daging dan bawang seperti semula, karena seperti kata Menteri Perdagangan baru-baru ini, izin impor daging sapi (tentu juga bawang) telanjur beredar di tangan importir!" "Sebagai langkah penertiban, apalagi importir pemegang izin impor daging dan bawang itu telah menjelma jadi kartel, kan bisa saja pemerintah membatalkan izin—impor yang telanjur dikuasai kartel itu?" tukas Umar. "Semestinya bisa!" tegas Amir. 

"Tapi karena yang ditugasi merumuskan rencana penertiban itu orangnya dari pihak yang mengeluarkan izin impor, kayaknya sulit berharap langkah penertiban dengan membatalkan izin yang sudah beredar di tangan kartel itu! Alasan untuk menghindari itu bisa segudang!" "Itu karena seperti kata orang Medan, 'Ise do mangatur nagara on?—Siapa (sebenarnya) yang mengatur negara ini?" timpal Umar. "Tebak sendiri jawabnya!"

Selanjutnya.....