"SEJARAH kekerasan premanisme di Yogyakarta terekam sejak zaman Gali—sebutan preman di daerah itu era 1970-an!" ujar Umar. "Gali amat ganas, mengganggu warga! Maka masa itu, warga yang tak bisa berbuat lain mengatasinya tidak protes saat muncul Petrus (penembak misterius) 'menertibkan' premanisme!" 

"Kalau di Yogyakarta yang terkenal lemah-lembut saja keganasan premannya sudah keterlaluan, bisa dibayangkan lebih buruknya di kota-kota besar lain!" timpal Amir.

"Tak ayal, Petrus pun beroperasi membersihkan Gali—gembong preman—serentak secara nasional! Mungkin itu relevansinya ketika Brigjen Unggul Yudhoyono, pimpinan tim investigasi TNI AD untuk kasus LP Cebongan, berekspresi khas saat mengaitkan premanisme dengan empat korban penembakan dalam penyerangan 11 anggota Kopassus ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu 23 Maret!"

"Relevansi utama penyebutan premanisme dengan ekspresi khas itu untuk dibandingkan dengan sikap kesatria yang dia berikan kepada para prajurit Kopassus atas kejujuran mereka mengakui sebagai pelaku penyerangan ke Cebongan sejak hari pertama investigasi!" tukas Umar.

"Jadi, Unggul melabeli empat korban tewas serangan ke LP Cebongan dengan preman, sedang 11 prajurit pembunuhnya dilabeli kesatria! Unggul juga mengulang-ulang tindakan para prajurit itu untuk menegakkan kehormatan korsa (korps/kesatuan) yang telah diinjak-injak dengan pembunuhan terhadap senior mereka Sertu Santoso secara keji!"

"Penekanan sikap kesatria itu mengesankan para prajurit akan menjalani proses hukum sebagai tumbal (martir) bagi perjuangan menertibkan premanisme yang merendahkan kehormatan korsa!" timpal Amir. "Ini reflektif ke era Petrus, ada harga yang harus dibayar untuk menertibkan premanisme! Kalau era Petrus harga itu berupa pelanggaran HAM berat yang kini mulai diproses, peristiwa Cebongan seharga kemartiran para prajurit!"

"Masalahnya, jika merefleksi ke era Petrus, di Yogyakarta saja yang warganya lemah lembut sudah dironai premanisme hingga perlu kemartiran prajurit TNI untuk menertibkannya, bagaimana premanisme di daerah lain yang warganya tak selemah lembut itu?" tukas Umar. "Polda Metro Jaya telah melakukan penertiban premanisme dengan tegas dan keras! Polda lain, tentu tak perlu menunggu kapoldanya diganti seperti Yogyakarta pascakasus Cebongan!" ***

Selanjutnya.....

"DI pantai lokasi turis asing berselancar, tanah warga lokal ditawar Rp1 juta/meter persegi oleh investor hotel!" ujar Umar. "Karena itu tanah warisan, investor yang bersaing dengan harga lebih tinggi pun dicueki! Tapi, meski tak dijual, dengan harga pasaran tanah setinggi itu, harga itu pun dijadikan nilai jual objek pajak—NJOP! Lalu, apa warga itu harus bayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai tarif NJOP yang dipatok tinggi itu, padahal tanahnya tak menghasilkan apa-apa?" "Kalau tanah itu berlokasi di Bandar Lampung, kayaknya warga itu harus bayar PBB sesuai tarif NJOP yang dipatok tinggi itu!" jawab Amir. "Tapi jika di lokasi lain, bisa dipastikan tidak! Karena NJOP itu utamanya untuk menetapkan pajak jika terjadi jual-beli terhadap objek pajak tersebut! Sedang penetapan pajak di luar itu secara universal dilakukan lewat NPOP—Nilai Perolehan Objek Pajak!" "Berarti tanah di pantai yang tak menghasilkan apa-apa itu tak harus bayar PBB dengan tarif yang dipatok tinggi?" timpal Umar.

"Lazim begitu!" jawab Amir. "Sebaliknya jika perolehan dari kegiatan di lokasi tanah itu tinggi, penerimaan negara dari situ juga besar! Sebab NPOP beraneka, dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan (PPn), dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21—25 dan seterusnya! Semua pajak itu terealisasi ketika suatu lokasi jadi pusat pertokoan, cukup besar pendapatan negara dari lokasi itu! Jadi, dagingnya di NPOP, PBB itu cuma buntut!" "Justru buntut itu sabetannya terasa sakit!" timpal Umar. "Tapi semua jenis pajak yang berdaging tadi ditarik pusat, bukan daerah!" "Ini negara kesatuan, pajak yang ditarik pusat dibagi-hasil, dikembalikan ke daerah lewat APBN!" tegas Amir. 

"Dana dari APBN menjadi inti APBD! PBB itu juga pajak pusat yang pemungutannya didelegasikan ke daerah! Jadi idealnya, daerah tetap memakai standar pusat, tarif pajaknya seperti dirasakan warga zaman ke zaman sebelumnya—tak terasa berat!" "Artinya tepa seliralah pada rakyat pembayar pajak yang telah membayar segala jenis pajak pusat sebagai sumber utama APBD!" timpal Umar. "Untuk itu penetapan tarif PBB bukan didasarkan pada kondisi kebutuhan mendesak pemda, melainkan pada kewajaran yang tak terlalu memberatkan wajib pajak! Sebab, kalau terlalu berat malah bisa mengganggu pembayaran pajak-pajak pusat, sumber utama APBD!" ***

Selanjutnya.....

“DARI lebih 35 ribu calon pe­gawai negeri sipil (CPNS) yang diusulkan Pemprov, pemkab, dan pemkot se­Lampung un­ tuk direkrut tahun ini, tak seorang pun usulan Pemkab Tulangbawang (Tuba) Barat!” ujar kakek. “Itu tak terlepas dari komitmen kepala daerah bersama DPRD Tuba Barat untuk menjaga belanja pem­ bangunan tetap besar hingga APBD­nya prorakyat!” 

“Komitmen itu tradisi sejak Bachtiar Basri jadi pelaksana tugas bupati dan Umar Ah­ mad Ketua DPRD Tuba Barat!” timpal cucu. “Dari APBD 2013 sebesar Rp536,9 miliar, 46,25% untuk belanja pembangu­nan, porsinya meningkat dari 2012 sebesar 45,29%! Tapi apa hubungan APBD prorakyat dengan tak merekrut CPNS?”

“Setiap pegawai, meski gajin­ ya dibayar pusat, harus ditang­ gung APBD belanja operasion­ alnya, mulai peralatan kerja meja­kursi, listrik, komputer, transpor, uang makan dan lainnya untuk bisa melakukan kegiatan!” jelas kakek. “Mer­ekrut pegawai baru, apalagi ribuan, berarti harus meny­ iapkan ribuan meja­kursi dan lainnya, hingga meningkatkan porsi belanja pegawai di APBD! Itu diambil dari porsi APBD untuk rakyat! Akibatnya, APBD untuk rakyat yang di sebagian besar pemda tinggal di bawah 30%, akan dikurangi lagi!” 

“Jadi itu alasan hingga Pem­ kab Tuba Barat tidak merekrut CPNS!” timpal cucu. “ Tapi apa Tuba Barat tak kurang pegawai?” “Bisa mengoptimalkan yang ada!” tegas kakek. “Formasi baru pun, kalau dibuat karena benar­benar dibutuhkan, bisa diisi dari yang sudah ada, dari pos yang kurang kegiatan!” 

“Di kantor pemda terlihat banyak pegawai yang cuma duduk, tak ada kegiatan, beban tugasnya tak jelas!” tukas cucu. “Begitu kok masih merekrut ribuan pegawai baru lagi?” “Formasi baru bisa dicip­ takan sesuai dengan aturan, tapi formasi begitu sering jadi pegawai tanpa kegiatan!” tegas kakek. 

“Dari jumlah yang di­ usulkan banyak tak betul­betul dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan publik! Buktinya, se­tiap merekrut ribuan pegawai baru, tapi pelayanan publik tak ada kemajuan berarti!” “Mungkin hal itu dilaku­ kan karena mumpung ada kesempatan merekrut pe ­ gawai sebanyak­banyaknya!” timpal cucu. 

“Motif berburu sebanyak­banyaknya itu bisa ditafsir sendiri, yang untuk motif itu tak peduli menambah beban rakyat pembayar pajak jangka panjang, sampai ribuan orang yang nantinya cuma duduk­duduk itu menjalani pensiun!” ***

Selanjutnya.....

"PRESIDEN Bank Dunia Jim Yong Kim mengajak 188 negara anggota bank itu agar mengurangi kemiskinan ekstrem 50% pada 2015, dari saat tujuan pembangunan milenium (MDGs) 2000 ditetapkan jumlahnya 21% dari 5 miliar jiwa warga bumi—hingga 2030 tinggal 3%!" ujar Umar. "Kemiskinan ekstrem yang dia maksud adalah konsumsi per jiwa di bawah 1,25 dolar AS/hari!" 

"Untuk Indonesia, yang pada 2012 menetapkan garis kemiskinan sekitar Rp265 ribu/jiwa/bulan, atau dengan kurs Rp9.500/dolar AS jadi sekitar 78 sen dolar AS/hari, masih jauh dari standar kemiskinan ekstrem Bank Dunia 1,25 dolar AS/jiwa/hari!" timpal Amir.

"Artinya, jumlah warga di bawah garis kemiskinan sekitar 12,5% atau 30 juta jiwa sekarang masih terlalu lebih kecil jumlahnya dari warga penyandang kemiskinan ekstrem yang sebenarnya di negeri kita!" "Pengerdilan jumlah warga miskin ekstrem dengan memakai standar jauh di bawah tujuan pembangunan milenium itu tak bijaksana, menyesatkan karena bisa salah hitung berapa besar sebenarnya biaya mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem! 

Disiapkan untuk 30 juta jiwa, padahal yang memakai 100 juta jiwa!" tukas Umar. "Akibatnya, pengentasan kemiskinan malah berjalan lebih lambat! Dari sekitar 16% pada 2000, seharusnya 2015 tinggal 8%, kini sudah 2013 masih di tataran 12,5%! Tak mungkin memangkas 4%—setara hasil kerja 10 tahun—cuma dalam 2 tahun!" 

"Tradisi memakai standar yang memperkecil tampilan jumlah orang miskin itu karena para pemimpin Indonesia yang punya negeri subur kaya sumber daya alam malu kalau ketahuan di negerinya amat banyak warga miskin—apalagi miskin ekstrem!" timpal Amir. 

"Padahal, dengan ditutup-tutupi jumlah sebenarnya warga miskin ekstrem itu, pengalokasian kekuatan nasional—dan internasional—buat mengentas kemiskinan tereduksi setingkat pengerdilan yang dilakukan! Prestasi pemimpin Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan pun jadi terlihat rendah di mata dunia!" 

"Lebih menyedihkan lagi nasib warga miskin ekstrem di daerah yang angka kemiskinannya lebih tinggi dari rata-rata nasional, seperti Lampung yang masih di atas 15%!" tegas Umar. "Pengentasan lebih lambat karena kekuatan nasional yang terpaket dalam dana alokasi umum (DAU), jabarannya ke bawah untuk mengentas kemiskinan tak jelas!" ***

Selanjutnya.....

"JANJI itu utang! Termasuk janji kampanye yang oleh politisi sering dilupakan, bahkan untuk selamanya!" ujar Umar. "Janji kampanye juga cenderung mudah diucapkan, tapi sukar diwujudkan! Hal itu juga berlaku pada janji kampanye pasangan Handoyo (Hanan A. Rozak-Heri Wardoyo) di Pilbup Tulangbawang, yang tersimpul dalam semboyan: Membangun Serentak dari Kampung—MSDK!" 

"Menyadari tak mudah mewujudkan janji itu, untuk memenuhinya Pemkab Tulangbawang bekerja sama dengan Universitas Lampung yang menunjuk Irwan Effendy sebagai pelaksana sekaligus merupakan ketua tenaga ahli (nonstruktural) Pemkab Tulangbawang!" timpal Amir. "Program yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong oleh warga kampung masing-masing itu, dimulai 1 April dengan sosialisasi dan pelatihan calon tim pelaksana dari setiap kampung!"

"Untuk pelaksana di setiap kampung dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara dengan 4 anggota. Kepala kampung dan tokoh warga sebagai pembina Pokmas!" lanjut Umar. 

"Camat selaku penanggung jawab operasional bersama jajarannya mengoordinasi pelaksanaan program! Namun, apa yang akan dibangun dengan tahun pertama ini mendapat stimulan dari Pemkab Rp200 juta/kampung, proyeknya diputuskan musyawarah warga kampung!" 

"Prinsipnya stimulan dari Pemkab itu sebagai inti penggerak partisipasi dalam arti luas, mulai dari gotong royong dan penggunaan materi bangunan lokal (pasir, batu, kayu dan lain-lain), juga dari perusahaan-perusahaan di sekitar kampung untuk mendukung proyek yang telah ditetapkan prioritasnya oleh warga kampung itu!" tegas Amir. 

"Untuk itu, lewat koordinasi camat proyek-proyek kampung itu disosialisasikan ke perusahaan maupun tokoh sukses asal desa setempat di kota, diharapkan juga bisa berpartisipasi!" "Seiring dengan itu, semua satuan kerja di Pemkab ikut memfokuskan program kerjanya mendukung MSDK sesuai bidangnya!" timpal Umar. 

"Dengan itu nilai proyek MSDK secara praktis tak sebatas Rp200 juta, tapi nilainya bisa lebih besar lagi yang hasilnya dinikmati rakyat! Dan karena proyek MSDK itu secara nyata merupakan hasil kerja keras rakyat, pengawasan dan perawatannya akan menjadi perhatian bersama warga kampungnya!" ***

Selanjutnya.....

“APALAH arti sebuah nama, kata Shakespeare. Itu berlaku pada Partai Demokrat, yang meski bernama demokrat organisasinya berwujud oligarki!” ujar Umar. “Usai Kongres Luar Biasa di Bali, Sabtu (30-3), semua kelembagaan utama partai dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat—DPP! Semua kekuasaan partai di satu tangan!” 

“Ketika semua kekuasaan di satu tangan begitu oligarkinya bahkan bisa disebut ekstrem!” tukas Amir. “Oligarki mulanya bentuk suatu pemerintahan yang ditentukan hanya oleh sedikit orang (elite berkuasa). Kata oligarki dalam bahasa Yunani berarti ‘sedikit’. Oligarki di Indonesia justru menonjol secara de facto dalam partai-partai politik, dengan tokoh utama (bisa ketua umum atau ketua dewan pembina) jadi penentu keputusan partai!”

“Jadi namanya bisa apa saja—demokrat, sosialis atau nasionalis—tapi bentuk yang mengaktual dalam kiprahnya oligarki!” timpal Umar. “Dan untuk itu, Partai Demokrat tak sendirian! Meski tak disebut dalam anggaran dasar dan rumah tangganya, sejumlah partai politik membentuk diri dan sekaligus mempraktikkan oligarki!” “Tapi oligarki Partai Demokrat cukup istimewa, karena di tangan SBY juga digenggam kekuasaan negara!” tegas Amir. 

“Bukan sembarang negara, tapi negara Republik Indonesia berpenduduk lebih 245 juta jiwa! Bayangkan kalau kekuasaan partai dipegang tangan kiri, lalu kekuasaan negara di tangan kanan, betapa perkasa SBY sebenarnya!” “Masalahnya, ketika dua tangan memegang dua hal yang berbeda begitu, orang sukar melakukan sesuatu terhadap kedua barang yang dipegangnya!” timpal Umar. 

“Itu yang dikeluhkan banyak warga bangsa, padahal dengan konsentrasi menangani satu hal saja pun, negara, harapan rakyat pada kepemimpinannya belum bisa diwujudkan seperti diharapkan! Apalagi kalau cuma dengan sebelah tangan!” 

“SBY sendiri menyadari itu, hingga ia berterus terang fokusnya di partai hanya sampai selesai pendaftaran caleg ke KPU! Setelah itu ada ketua harian di DPP dan Dewan Pembina partainya!” timpal Amir. “Tapi prinsip oligarki bukan pada siapa yang menangani sehari-hari, melainkan siapa yang punya grip—kekuasaan menentukan—atas partainya!” ***

Selanjutnya.....

"SABTU (30-3) Korea Utara (Korut) menetapkan status perang lawan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat—AS!" ujar Umar. "Presiden Kim Jong-Un sehari sebelumnya mengancam akan menyulut perang nuklir dengan merudal Guam dan Hawai—pangkalan militer AS! Alasannya, AS memprovokasi dengan pengebom U-2 di Jazirah Korea dan latihan bersama dengan Korsel!" 

"Alasan itu tak sebanding untuk menyulut perang nuklir!" timpal Amir. "Perlu alasan lain kenapa Kim Jong-Un jadi begitu marah, hingga mengancam perang nuklir yang ujungnya cuma jadi bunuh diri massal bangsanya!"

"Alasan yang bisa membuat Kim Jong-Un jadi semarah itu mungkin sanksi DK PBB 7 Maret atas percobaan nuklir Korut 12 Februari!" tegas Umar. "Sanksi embargo senjata dan larangan perdagangan dalam teknologi nuklir dan rudal dengan Korut, ditambah (yang membuat Un marah) larangan bagi elite Korut mengimpor barang mewah—kapal pesiar, mobil balap, mobil mewah, dan perhiasan!" (Tempo.co, 8-3). 

"Larangan impor barang mewah itu sensitif di warfare state seperti Korut, di mana rakyatnya dipompa patriotisme tinggi hidup menderita serbakekurangan, elitenya diam-diam hidup mewah!" tukas Amir. "Itu memicu amarah Kim Jong-Un! Tapi ada hal yang lebih prinsipil!" "Soal apa?" kejar Umar. "Keluarnya sanksi DK PBB itu anomali yang membuat Korut merasa sendirian!" tegas Amir. 

"Dalam DK PBB ada China dan Rusia, pembela Korut sejak Perang Korea 1951-53, tapi kenapa tak menggunakan hak vetonya untuk resolusi itu? Saat China dan Rusia meloloskan resolusi, berarti Korut tak punya siapa-siapa lagi!" "Berarti ancaman Korut ke Korsel dan AS itu sodokan biliar, pantulannya menuju China dan Rusia. Kalau kedua pelindung Korut sudah tega Korut dikeroyok dunia (risiko putusan DK PBB), maka Korut pun nekat!" timpal Umar. 

"China kena dampak langsung jika Korut menyulut perang, jutaan pengungsi dari Korut akan membanjiri China!" "Tapi China masa kini yang mitra dagang terbesarnya AS, bahkan sejak Februari telah menghentikan kiriman bantuan 300 ribu barel/bulan BBM ke Korut, sebagai isyarat tak setuju percobaan nuklir Korut, agaknya bisa saja mengecewakan Kim Jong-Un!" tegas Amir. 

"Apalagi Rusia yang duta besarnya memimpin sidang sebagai Ketua DK PBB saat memutuskan resolusi menjatuhkan sanksi buat Korut!" ***

Selanjutnya.....