Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Partisipasi Membangun Kampung!

"PARTISIPASI rakyat dalam membangun kampungnya di Kabupaten Tulangbawang lumayan!" ujar Umar. "Dalam empat bulan terakhir pelaksanaan GSMK—Gerakan Serentak Membangun Kampung—kerja sama Pemkab dengan Unila, tercatat rakyat bergotong royong sebesar 217.406 hari orang kerja (HOK), atau sepanjang empat bulan itu setiap hari rata-rata 1.800 orang lebih yang bergotong royong!" "Catatan itu agak mengejutkan karena sebelumnya sebagian warga daerah itu sinis, banyak kampung puluhan tahun tak tersentuh pembangunan!" timpal Amir.

 "Partisipasi tinggi dalam gotong royong membangun desa itu mengesampingkan relatif masih rendahnya partisipasi dalam bentuk material, yang masih di kisaran 20% dari dana Rp30 miliar lebih yang dikucurkan Pemkab untuk GSMK di 151 kampung, atau Rp200 juta/kampung pada 2013! Menurut Unila, nilai ideal partisipasi material itu di atas 40%."

"Sebagai langkah pertama, program yang berkelanjutan setiap tahun anggaran, prestasi itu cukup memadai!" tegas Umar. "Terutama di kampung yang puluhan tahun tak tersentuh oleh pembangunan, sambutan rakyat ikut ramai-ramai gotong royong itu merupakan hasil positif untuk ke depan! Dengan pembangunan itu hasil keringat mereka sendiri, rakyat pun akan merasa memiliki hasil pembangunan!

 Sehingga mereka jaga dan rawat!" "Rasa memiliki hasil pembangunan itulah buah terpenting partisipasi!" timpal Amir. "Hanya dengan rasa memiliki, kelanjutan program membangun infrastruktur desa yang berlanjut setiap tahun hasilnya akan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga kampung! 

Infrastruktur kampung yang selesai dibangun tahun ini, menurut guru besar Unila, Irwan Effendi, selaku pengarah program, 76 jalan onderlaag masing-masing sekitar 1,2 km, 45 jembatan, 45 gorong-gorong, 10 rabat beton, 9 pemadatan jalan, 8 timbunan tanah jalan, 6 drainase, 2 jalan beton, 2 jalan lapen, dan lain-lain!" 

 "Peningkatan kesejahteraan itu, selain oleh dukungan infrastruktur yang dibangun, kini bahkan dengan peredaran uang Rp30 miliar dana proyek itu di kampung sudah terasa pengaruhnya yang positif!" kata Umar. 

"Dana proyek itu mengalir ke kampung untuk pembelian material batu, pasir, semen, dan sejenisnya serta upah pekerjaan teknis di luar gotong royong, menjadi stimulan ekonomi kampung! 

Uang tunai yang berputar ke warung-warung kampung bertambah! Apalagi jika pada tahun-tahun berikutnya selain untuk proyek infrastruktur, GSMK juga untuk pemberdayaan ekonomi warga."
Selanjutnya.....

Skor Persepsi Korupsi Stagnan!


"INDEKS persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2013 stagnan, tetap 32 seperti tahun lalu, dari skor 100 untuk negara yang sangat bersih korupsi!" ujar Umar. "Itu pertanda pemberantasan korupsi di negeri kita, menurut Transparency International (TI), tidak mencatat kemajuan! Kalau peringkat IPK Indonesia yang diumumkan TI di Berlin, Selasa (3/12), itu naik empat tingkat dari 118, tahun lalu menjadi 114, bukan karena ada perbaikan! 

Namun, karena ada negara dari atas peringkat kita yang melorot!" "Catatan TI, sekitar 70% dari 177 negara yang diperingkat—berarti 120 negara dari peringkat terbawah (termasuk Indonesia) memiliki masalah serius pada pelayanan publik, sistem peradilan dan pelayanan sipil, karena belum bebas dari korupsi!" tukas Amir. "Kata pemimpin peneliti Finn Heinrich ke AFP, yang paling dirugikan korupsi adalah kaum miskin! Lihat di negara-negara peringkat bawah, orang miskin paling menderita! Negara-negara itu takkan pernah keluar dari kemiskinan jika tak mengatasi korupsi!"

"Bisa dibayangkan, jauhnya skor IPK 32 itu dari skor 100, bersih korupsi!" tukas Umar, "Skor kita stagnan bisa jadi karena partai berkuasa saat kampanye pemilu promosi memberantas korupsi, ternyata justru barisan elitenya menjadi tersangka korupsi!" 

"Jadi, alih-alih memberantas korupsi!" timpal Amir. "Kalau yang berkuasa sendiri terlibat korupsi, jelas segala sisi pelayanan publik, sosial, dan proses hukum menjadi lepas kontrol! Tak ayal, segesit apa pun KPK menangkap tangan para pelaku korupsi bisa tenggelam dalam gejala korupsi yang luas dan masif di seantero negeri!" "Posisi KPK jadi seperti bara kecil dalam gunung sekam basah!" tegas Umar. 

"Asap terlihat mengepul ke atas, tetapi dengan timbunan sekam basah yang besar dan terus bertambah, gunung sekam basah itu mungkin tak pernah habis terbakar!" "Apalagi kalau terbukti IPK-nya stagnan, api dalam sekam itu tak merebak berarti!" tukas Amir. 

"Karena itu, bisa dipahami jika Ketua KPK Abraham Samad berpikir untuk mengembangkan KPK ke daerah-daerah! Sebab, kalau hanya ada di Jakarta, itu pun cuma lima komisioner, bisa dibayangkan seberapa jauh jangkauannya terhadap korupsi yang masif di seantero negeri!" "Lebih terbatas lagi hasil kerja KPK karena kasus korupsi harus diungkap dengan bukti-bukti hukum yang kuat, padahal korupsi berjalan sistemik dengan pelaku amat mahir melakukannya tanpa jejak!" timpal Umar. 

"Skor IPK itu mungkin baru meningkat jika ganti rezim penguasa yang konsekuen dan konsisten membersihkan birokrasi pemerintahan dari korupsi—bukan cuma retorika janji kampanye!" ***
Selanjutnya.....

Impor Gula dan Bawang Melejit!

"DI balik hebohnya defisit neraca pembayaran (curent account) dan neraca perdagangan (ekspor/impor), diam-diam impor gula dan bawang (merah dan putih) terus melejit!" ujar Umar. "Impor gula tebu sepanjang Januari—Oktober 2013 tercatat BPS 2,75 juta ton dengan nilai 1,4 miliar dolar AS! Ditambah lagi gula pasir 70.879 ton senilai 41,3 juta dolar AS!" (detikFinance, 3/12) "Selain itu, meskipun masalah impor bawang masih ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), impor bawang jalan terus!" timpal Amir. 

"Dari Januari—Oktober 2013, total impor bawang merah tercatat sebesar 70.048 ton dengan nilai 36,4 juta dolar AS. Sedangkan bawang putih dalam periode yang sama mencapai 385.092 ton dengan nilai 317,1 juta dolar AS!"

"Mengingat pengalaman Indonesia dalam industri gula sudah sejak zaman penjajah, impor gula hampir 3 juta ton dalam 10 bulan itu menunjukkan pemerintah benar-benar tak punya visi pembangunan pertanian!" tegas Umar. 


"Apalagi kalau lahan bekas HPH yang cocok untuk tanam tebu di luar Jawa dan Sumatera tersedia cukup luas, sesungguhnya masalah untuk swasembada gula bukanlah mustahil!" "Dirangkai dengan program transmigrasi pun penanaman tebunya cukup prospektif bagi peningkatan kesejahteraan keluarga transmigran!" timpal Amir. "Di kawasan PTPN VII Bunga Mayang, Lampung Utara, para petani setempat yang bekerja sama dengan PTPN menanam tebu—tembus ke kawasan Way Kanan—berhasil jadi simpul kemakmuran warga daerah itu!" "Sebaliknya, di daerah pertanian bawang seperti lembah sekitar Gunung Slamet, terutama Brebes, Jawa Tengah, maupun kawasan Danau Toba, pertanian bawang malah cenderung mundur—sering gagal panen!" tegas Umar. "Itu bisa jadi akibat pembangunan pertanian pemerintah cenderung lebih berprioritas pada retorikanya di media massa untuk meningkatkan citra penguasa! Sedangkan realisasinya di lapangan, terbukti terus memburuk! Buktinya, impor untuk aneka komoditas pertanian terus meningkat!" "Berharap pada rezim sekarang yang masa berkuasanya tersisa kurang dari setahun, tentu berlebihan untuk membuat program mengatasi keranjingan impor banyak komoditas pertanian itu jadi swasembada nasional!" tukas Amir. "Sebab, dua periode berkuasa saja nyatanya impor hasil-hasil pertanian yang terus meningkat volume dan aneka jenisnya!" "Memang, lebih tepat partai-partai lain yang adu konsep perbaikan pembangunan sektor pertanian!" timpal Umar. "Partai yang konsepnya terbaik, bisa jadi pilihan!" ***
Selanjutnya.....

Indonesia, Negeri Bekicot!


SEORANG manajer restoran Prancis tiba di Bandara Radin Inten II. Tujuannya melihat negeri asal escargot—bekicot—makanan favorit di daftar menunya! Lampung, asal bekicot yang diekspor ke Prancis itu! "Di mana peternakannya?" tanya si turis. 

"Bekicot tak diternakkan intensif!" jawab pemandu. 

"Kalaupun ada warga yang memelihara bekicot, hanya di lahan sempit belakang rumahnya yang rindang dengan pohon pisang! Jumlah pelaku bisnis demikian sangat sedikit!"

"Lantas bagaimana menjamin ekspor yang teratur memenuhi kebutuhan satu benua penggemarnya?" kejar turis. "Pekerjaan cari bekicot di semak belukar desa justru menjadi sumber penghidupan banyak warga miskin!" jawab pemandu. 

"Dari sini kita ke pabrik pemroses ekspor bekicot, penampung hasil tangkapan bekicot rakyat! Tak jauh dari bandara!" "Kalau andalan ekspornya cuma dari hasil tangkapan, bukan peternakan intensif, escargot bisa punah akibat kemajuan zaman merusak habitatnya!" kata turis. 

"Tuan tak perlu khawatir habitat bekicot rusak akibat kemajuan zaman!" tegas pemandu. "Sifat bekicot yang geraknya amat lambat itu diikuti masyarakatnya, terutama warga miskin, sehingga juga lambat sekali menggapai kemajuan! Sudah 68 tahun merdeka pun, mereka tetap hidup di bawah garis kemiskinan!" "Tapi kalau pemerintahnya gerak cepat membangun, kan mereka ikut terkatrol pesatnya kemajuan!" ujar turis. 

"Itu yang lebih menjamin kemajuan selalu berjalan seperti bekicot!" tegas pemandu. "Contoh terakhir, untuk mengatasi defisit neraca berjalan (curent account) yang telah delapan triwulan hingga 4,4% dari PDB, melewati batas toleransi, Agustus lalu pemerintah membuat empat kebijakan ekonomi mengatasinya! Salah satunya memakai biodiesel sawit menggantikan solar impor! 

Namun, Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat kabinet di Istana Cipanas awal pekan ini berkata, peraturan pemerintah (PP) buat kebijakan ekonomi itu belum selesai! Jadi, proses aturannya juga seperti bekicot!" 

"Tapi kalau sudah keluar peraturannya kan bisa dikebut!" potong turis. "Tidak juga!" tegas pemandu. "Contohnya proyek Jembatan Selat Sunda—JSS! Perpres alias peraturan presidennya sudah lama nian keluar, dengan jadwal 2014 pancang pertama! 

Tapi 2014 tinggal hitungan hari lagi, tujuh kementerian yang ditugasi Presiden belum melakukan apa-apa! Jadi tuan, jangan khawatir soal kecukupan bekicot di negeri ini karena gerak bekicot juga telah menjadi sistem dalam pemerintahan negara!"
Selanjutnya.....

Warga Bosan Elite Politik Lama!

"WARGA masyarakat pemilih nasional kini jengah (jemu) dan tak lagi percaya pada elite politik lama!" ujar Umar. "Itu kata Burhanudin Muhtadi, direktur eksekutif Indikator Politik, yang baru merilis hasil survei 10—20 Oktober 2013 atas biaya Sinar Harapan!" (Kompas.com, 1/12) 

"Kejenuhan pemilih pada elite lama itu tecermin pada warga yang masuk kategori kerah putih—masyarakat kota yang relatif mengakses berita di media secara teratur, berlatar demografi baik, berpendidikan, dan bekerja di sektor yang bertumpu pada pengetahuan dan skill!" timpal Amir.

"Pemilih sekarang, tegas Burhanudin, mendamba presiden yang bisa dipercaya atau jujur dan cenderung tidak memilih elite lama, seperti Megawati, Prabowo, atau Aburizal Bakrie. Lebih menarik, masyarakat yang bosan pada wajah lama umumnya dari usia di bawah 40 tahun, usia mayoritas pemilih!" "Gejala itu sesuai berbagai studi kelas menengah terpelajar di dunia yang menjadi motor bagi perubahan dan pembaruan politik!" tukas Umar. 

"Kelas ini, kata dia, cenderung kritis dan tidak percaya pada elite lama serta menaruh harapan dan kepercayaan ke elite baru!" "Survei indikator politik juga mengungkap pemilih suka pemimpin yang jujur dan amanah, lebih penting dari sikap tegas maupun pintar!" timpal Amir. "Sebanyak 51% pemilih menunjuk kualitas personal jujur dan amanah, lalu mampu berempati (24%), mampu memimpin (12%), tegas (7%), berwibawa (3%), dan pintar (1%)." 

"Lebih menarik jika disandingkan dengan survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) 13—20 November, dengan 42,7% massa Partai Demokrat, 22,7 massa Partai Golkar, dan 20,6% massa Partai Gerindra memilih Jokowi sebagai calon presiden 2014!" tegas Umar. "Kata peneliti CSIS Phillips Vermonte, itu memperkuat 63,6% massa PDIP yang mendukung Jokowi sebagai capres! 

Hasil survei ini menunjukkan jelas kecenderungan pemilih jemu pada wajah lama sehingga Jokowi yang wajah baru jadi idola!" "Jika kedua hasil survei dipadukan, faktor jujur, amanah, dan berempati sebagai kualitas unggulan pemilih dikaitkan ke Jokowi, mungkin bisa disebutkan tidak kontradiktif!" timpal Amir. 

"Ditambah lagi sebagai wajah baru yang tampil dengan gaya kepemimpinan tidak sama dengan para pemimpin wajah lama, tak mustahil survei menemukan pendukung Jokowi—dari kelas menengah yang dimaksud Burhanudin—dalam partai-partai di luar PDIP! Agar Pilpres 2014 seru, partai-partai lain harus menampilkan calon wajah baru yang jujur, amanah, dan berempati!"
Selanjutnya.....

Rupiah, Cermin Kondisi Ekonomi!


"MESKI pemerintah terus berdalih untuk mengelak dari tanggung jawab, tak bisa diingkari ambruknya kurs rupiah pekan lalu tembus Rp12.000/dolar AS merupakan cermin kondisi ekonomi Indonesia!" tegas Umar. 

"Kaum ibu yang setiap pagi belanja kebutuhan hidup bisa merasakan betapa merosot nilai rupiah, dengan jumlah uang sama kian sedikit belanjaan didapat!" 

"Dengan keterbatasan uang belanja, kalau bukan kuantitas makanan yang dikurangi, maka kualitasnya!" timpal Amir. "Kedua pilihan sama buruknya bagi pemenuhan kebutuhan fisik warga! Jadi, runtuhnya rupiah sebagai cerminan kondisi ekonomi, juga menurunkan kondisi fisik rakyat!"


"Di pasar spot Jumat sore rupiah ditutup pada Rp11.965/dolar AS atau sepekan melemah 2,26%. Kurs tengah BI malah lebih rendah, Rp11.977/dolar AS atau melemah 2,31%!" (Kompa.com, 30-11) lanjut Umar. 

"Pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan, setelah pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kendali rupiah pada BI, bukannya bicara kemungkinan kebijakan membantu mengatasi krisis kurs rupiah, tapi lagi-lagi mengajak tunggu laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Senin 2 Desember hari ini tentang inflasi dan neraca perdagangan--ekspor/impor!" "Itu karena otoritas moneter di tangan BI!" tukas Amir. 

"Tapi pemerintah idealnya memikirkan jalan keluar rakyatnya dari kesulitan ekonomi yang dicerminkan oleh terpuruknya kurs rupiah! Karena banyak penyebab kesulitan itu akibat fungsi pelayanan pemerintah tak dipenuhi! Misalnya, tak membangun kilang minyak bumi sesuai peningkatan kebutuhan! Akibatnya kita jadi net importer BBM, yang menguras dolar, rupiah pun terkapar!" 

"Lalai membangun kilang minyak sendiri di dalam negeri, itu cuma salah satu kesalahan pemerintah yang memperburuk kondisi ekonomi bangsa!" timpal Umar. "Kelalaian memberi insentif pembangunan industri manufaktur, sehingga kebutuhan kelas menengah yang merebak pesat harus impor, atau ditutupi dari seludupan! 

Semua sisi itu menguras devisa! Borosnya devisa di underground economy, seperti penyeludupan, lebih berbahaya karena sukar diprediksi besarnya pemakaian!" "Begitu kalang kabut kondisi ekonomi yang dicerminkan ambruknya nilai rupiah!" tegas Amir. 

"Belum lagi lalai merawat infrastruktur untuk konektifitas ekonomi darat, laut dan udara--bahkan yang sudah dibangun Orde Baru di luar Jawa banyak rusak berat--pertumbuhan ekonomi di daerah pun rendah! Semua akibat kelalaian pemerintah itu pun akhirnya dibebankan ke pundak BI!" ***
Selanjutnya.....

Lestarinya Pendidikan 'Celengan'!

"PENDIDIKAN tradisional menurut Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) seperti piggy bank (celengan babi), murid jadi tabung diisi pengetahuan!" ujar Umar. "Pada periode tertentu maupun akhir suatu jenjang pendidikan isi celengan itu diuji! Model yang 50 tahun lalu dinyatakan Freire kuno itu, dipertahankan negeri kita dengan tetap dilakukannya ujian nasional (UN), yang menguji isi celengan!" 

 "Lestarinya pendidikan model celengan yang ketinggalan zaman setengah abad itu bukan karena demi menghindari model pendidikan kritis dari Freire yang Marxis, melainkan karena banyak model pendidikan kreatif berkarakter di 'pasar model pendidikan'!" timpal Amir.

"Tapi alasannya lagi-lagi ke perspektif Freire, karena the oppressor (penguasa penindas sang penentu sistem) selalu berusaha mempertahankan status quo determinasi kekuasaannya atas sistem dan the oppressed—guru, murid, dan lembaganya yang ditindas! Seantero negeri guru dan murid demo menolak UN pun tak ada artinya di bawah kekuasaan oppressor yang tangguh mempertahankan status quo—sekaligus melindungi segala kepentingan penguasa!" 

 "Itu yang menjawab kenapa meski gonta-ganti kurikulum sekalipun pendidikan kita selalu tertinggal, bahkan dari Malaysia yang 50 tahun lalu mengimpor guru dari Indonesia!" kata Umar. "Artinya, bukan faktor guru jika pendidikan kita jadi terbelakang dalam laju kemajuan zaman, karena terbukti guru kita di negeri lain bisa membuat kemajuan signifikan! 

Tapi, blundernya, terletak pada sistemnya yang dilestarikan dengan status quo menjaga amannya kepentingan the oppressor!" "Bukan lagi cuma Freire, secara universal pendidikan model celengan kini sudah dinyatakan dehumanisasi, sebab melawan kodrat manusia yang setiap pribadi punya potensi berkembang sesuai bakat dan dukungan lingkungannya!" timpal Amir. 

 "Sedang dalam model celengan dijadikan makhluk statis, nyaris benda mati, karena setiap ditarik isi celengannya harus sesuai dengan yang dimasukkan!" 

 "Determinasi kepentingan kekuasaan terhadap sistem pendidikan dalam model celengan itu bukan saja memasung pengembangan kapasitas pribadi-pribadi guru dan murid karena secara nasional segala prosesnya telah ditakar lewat UN, kurikulum, dan pelaksanaan teknisnya!" tukas Umar.

 "Melainkan sekaligus memasung bangsa dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya! Sehingga, gonta-ganti kurikulum juga secara praktis cuma ganti celengan, dari 'celengan babi' ke 'celengan semar'!" ***
Selanjutnya.....