http://lampost.co/berita/kekuasaan-mk-jadi-absolut

"SETELAH mengesampingkan semua kritik yang menyebut tak etis Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili sendiri uji materi UU terkait lembaganya, MK membatalkan seluruh isi UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi!" ujar Umar. 

"MK lalu memutuskan UU Nomor 24 Tahun 2003 berlaku kembali!" "Dengan putusan MK itu, substansi UU Nomor 4/2014 menyangkut persyaratan calon hakim konstitusi, dan pembentukan panel ahli serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) tidak berlaku lagi!" timpal Amir.

"Terhapusnya MKHK sekaligus menjadikan MK sebuah kekuasaan absolut, tidak ada satu pun badan baik eksternal maupun internal yang melakukan kontrol terhadap sepak terjang, baik para hakim konstitusi maupun lembaganya—satu-satunya lembaga yang tak kenal check and balance di negara demokrasi!" 

"Tapi mereka kan cuma kembali ke UU 24/2003, yang berarti kondisi serupa pernah terjadi di negeri ini!" tegas Umar. "Kalau dalam pelaksanaan UU itu MK bisa menjadi kekuasaan absolut, yang salah bukan para hakim konstitusi! 

Melainkan pemerintah dan politikus di parlemen yang membuat UU tersebut, yang ternyata 'bocor halus', bisa membuat kekuasaan MK dan hakim konstitusi tak kenal kontrol! Hingga, pada 2006 dengan kekuasaan absolut yang diberikan oleh para pembuat UU No. 24/2003 itu, MK membatalkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap MK!" 

"Tapi yang menyedihkan sekali alasan pembatalan UU yang diangkat dari perppu tersebut!" tukas Amir. "Yakni, MK menilai pembentukan perppu yang kemudian jadi UU itu tak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. 

Meskipun kegentingan yang memaksa menjadi subjektivitas Presiden, menurut MK, subjektivitas itu harus memiliki dasar objektivitas yang sesuai dengan syarat konstitusi!" "Padahal, perppu itu lahir akibat Ketua MK waktu itu, Akil Mochtar, ditangkap KPK terlibat kasus korupsi menyalahgunakan kekuasaannya di MK!" timpal Amir. 

"Penilaian bahwa korupsi ketua MK bukan kegentingan memaksa sesuai objektivitas syarat konstitusi, hingga seolah-olah konstitusi tidak antikorupsi, jelas memprihatinkan!" "Namun, meski segala kontrol formal berhasil dielakkan MK, jangan kira tak ada kontrol yang justru selalu efektif! Yakni kontrol pers!" kata Umar. "Kontrol pers, sebagian besar cukup lewat pemberitaan sehari-hari, mampu membentuk kesan publik tentang baik-buruknya MK!"

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/missmatch-produksi-konsumsi-bbm- 

"DIRJEN Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan telah terjadi missmatch antara produksi dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), produksi terus menurun sedang konsumsi terus meningkat!" ujar Umar. 

"Dalam seminar di Jakarta Kamis (13/2) ia mengatakan produksi 2013 sebesar 860 ribu barel per hari, 2014 jadi 804 ribu barel per hari! Sedang konsumsi 2014 diperkirakan mencapai 49 juta kiloliter, menguras subsidi sebesar Rp350 triliun!" (Kompas.com, 13/2) "Lebih memprihatinkan lagi, satu dekade ini tak ada ditemukan sumur baru!" timpal Amir.

"Terakhir ditemukan Blok Cepu, yang baru mulai berproduksi sekarang, 15 tahun kemudian! Maka itu, wajar kalau di forum itu Askolani mencemaskan bagaimana 20—30 tahun ke depan! Kalau laju penurunan produksi seperti sekarang, kurang dari 20 tahun produksi BBM kita sudah habis!" 

"Usaha mencari energi alternatif harus diprioritaskan, terutama energi baru terbarukan (EBT) yang paling aman dan murah biaya operasionalnya seperti panas bumi!" tegas Umar. "Selain itu, energi matahari yang setiap hektare ladang kaca menghasilkan 1 mw, dengan membuka kesempatan pada swasta untuk menggarapnya dengan menjual listrik murahnya ke PLN! Untuk itu, sampai 50 tahun ke depan mungkin jangan gegabah membangun PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir)! 

Jepang saja yang disiplin tinggi PLTN Fukushima bocor, apalagi kita yang dengan pembangkit tradisional saja sebentar-sebentar rusak dan giliran padam, pakai PLTN bisa menjadi bencana Bhopal kedua! 

Apalagi Indonesia cincin api, rawan gempa, dan letusan gunung!" "Dengan mengandalkan EBT, 30 tahun ke depan mobil sudah tak pakai BBM lagi, tapi cukup pakai listrik!" timpal Amir. "Secara teknologi menuju era itu Indonesia sangat diuntungkan, seperti kata banyak pakar di televisi, dalam riset dan penggarapan teknologi mobil listrik kita berangkat pada garis start yang sama dengan negara-negara maju!" 

"Tapi sebelum sampai ke era energi baru itu, APBN lebih dulu terkuras semakin dalam untuk subsidi BBM!" tegas Umar. "Memang perlu usaha yang sistematis untuk mengatasi kebuntuan soal subsidi, yang terus membengkak tak kepalang besar itu! Sudah banyak dicoba kebijakan tapi hasilnya tak memuaskan! 

Terakhir mobil dipasangi radio kontrol pengendali pengisian BBM, tapi karena penambahan jumlah mobil tak terkendali—lebih-lebih dengan mobil murah terakhir—subsidi BBM malah membengkak lebih pesat! Hanya pemerintahan yang berani tidak populer, dengan menghentikan subsidi BBM, yang mampu membawa negara bebas dari jerat subsidi BBM yang kian mencekik itu!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/ekonomi-pelihara-pertanda-baik

"MESKI ancaman bencana masih membayangi, terutama banjir dan erupsi gunung berapi, pertanda baik ekonomi nasional muncul di paruh awal Februari 2014," ujar Umar. 

 "Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah, menyatakan surplus perdagangan Desember 2013 sebesar 1,52 miliar dolar AS selain menurunkan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan (current account), sekaligus menambah cadangan devisa yang pada akhir Januari tercatat sebesar 100,7 miliar dolar AS! Untuk itu, Firmanzah mengimbau agar memelihara pertanda baik itu hingga menjadi tren positif sepanjang 2014!" (Kompas.com, 11/2)

"Untuk memelihara tren positif itu dengan menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok rakyat dan sarana produksi, menurut dia, Pemerintah Pusat menggesa perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana yang merebak bulan terakhir di nyaris semua daerah," timpal Amir. 

"Selain itu, pemerintah meminta BI menjadwal ulang kredit pada korban bencana, kemudian memberi bantuan tunai kepada petani yang tanaman padinya rusak akibat bencana sampai Rp2 juta/hektare!" "Usaha memelihara tren positif itu tentu harus didukung oleh pemerintahan daerah, baik pemprov maupun pemkab-pemkot, karena infrastruktur jalan yang rusak itu menjadi kesatuan jaringan—jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota!" tegas Umar. 

"Jadi, kalau jalan negara saja yang diperbaiki, sedangkan jaringan lainnya rusak—bahkan separah selama ini—distribusi kebutuhan pokok rakyat bisa tersendat, dengan akibat tren positif yang harus dipelihara itu malah berantakan!" 

"Kegagalan memelihara pertanda baik, apalagi menjadikannya sebagai momentum perbaikan, bisa berakibat kondisi ekonomi nasional yang pada 2014 diprediksi Bank Dunia hanya akan tumbuh 5,3%, akan lebih buruk dari 2013—yang meskipun tumbuh 5,78% jumlah warga miskin bertambah dari Maret 2013 sebesar 11,37% menjadi 11,47% pada September 2013!" kata Amir. 

"Jika pertumbuhannya lebih rendah, logis andai dampaknya lebih buruk! Komitmen kalangan pemerintahan daerah—eksekutif dan legislatif untuk saksama memelihara tren baik itu menjadi kuncinya!" "Artinya semua pihak di pemerintahan daerah konsolidasi melakukan hal-hal yang prioritas untuk memelihara pertanda baik itu!" tegas Umar. 

"Disepakati bersama anggaran darurat untuk itu dengan mengeyampingkan hal-hal kurang relevan, lebih-lebih yang hanya terkait kepentingan pribadi elite!"

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/membaca-air-mata-megawati

"PADA akhir acara Mata Najwa di Metro TV baru-baru ini, Megawati Soekarnoputri terdiam saat ditanya apa impian mata hatinya. Beberapa saat kemudian dengan suara dalam dari lubuk hatinya dan mata berkaca-kaca ia menjawab, ‘Indonesia raya!’" ujar Umar. 

"Yudi Latief membaca gagasan Indonesia raya yang dimaksud Megawati itu dari era Kebangkitan Nasional sampai realitas masa kini yang ditutup dengan nyanyian Ibu Pertiwi sedang bersusah hati melihat kehancuran alam negerinya, tapi hasilnya tak sebanding dalam mengatasi penderitaan rakyatnya!" (Kompas.com, 11/2) 

Bicara tentang Indonesia raya, menyangkut konsep dasar atau desain awal perjuangan kemerdekaan bangsa!" timpal Amir. "Dan intinya seperti dalam lagu kebangsaan yang pertama dikumandangkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya! Kenyataannya, sampai hari ini indeks pembangunan manusia Indonesia masih berada di peringkat 120-an dari 187 negara yang diperingkat PBB!

Sebagai negara terbesar keempat dunia (penduduknya) dengan kekayaan alamnya yang melimpah sejak dulunya, peringkat itu belum mencerminkan tekad ‘bangunlah jiwanya bangunlah badannya’ tersebut!" "Membangun kembali dengan desain awal seperti pada Candi Borobudur lazim disebut restorasi!" sambut Umar. 

"Kalau untuk mewujudkan Indonesia raya impian mata hati Megawati memang tepat disebut restorasi, pertama tentu harus diwujudkan dulu kedaulatan bangsa ini atas tanah airnya seperti yang tecermin pada pengelolaan kekayaan alamnya oleh putra-putri pertiwi sendiri! Saat ini lebih 70 persen usaha pertambangan dikuasai asing!" 

"Untuk merestorasi hal itu ke desain awal sebagai wujud kemerdekaan bangsa, perlu nyali seperti Hugo Chavez, mendiang presiden Venezuela, yang bukan cuma merenegosiasi semua kontrak pengelolaan tambang dengan pihak asing, melainkan menerapkan prinsip-prinsip nasionalisasi sehingga hasilnya mencerminkan prinsip-prinsip kedaulatan bangsanya!" tegas Amir. 

"Masalahnya, adakah pemimpin yang mampu melakukan itu di Indonesia? Untuk merenegosiasi harga gas dari lapangan Tangguh (Papua) yang amat murah dengan China saja sampai saat ini belum berhasil! Konon lagi harus menaklukkan rsksasa-raksasa dari Amerika dan Eropa seperti dilakukan Hugo Chavez!" 

"Realitas Indonesia kini yang telah tenggelam dalam iklim neoliberalisme dunia, bahkan jauh berbeda dengan sikon Venezuela era Chavez!" timpal Umar. "Justru dalam neoliberalisme itu bukan hanya tambang dan kekayaan alam negeri kita, bahkan lahan pekerjaan profesional pun—dokter, guru, pialang, dan lainnya—disublimasikan sebagai lahan garapan internasional! Jadi, kita butuh tokoh yang lebih ulung dari Hugo Chavez untuk mewujudkan Indonesia raya!"

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/capres-ikuti-keinginan-rakyat

"DALAM pidato di acara Hari Pers Nasional di Bengkulu, Minggu (9/2), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan para calon presiden (capres) mengikuti keinginan rakyat!" ujar Umar. "Berbagi pengalaman dua kali ikut pilpres, ia ikuti keinginan rakyat dari pandangan, harapan, dan hati nuraninya! Bukan kutipan dari media! 

Jangan salah baca dan salah kalkulasi, tukas SBY." "Pada Pemilu 2009 bahkan SBY melawan arus opini media massa!" timpal Amir. "Ia jalankan terus program BLT—bantuan langsung tunai—padahal media mengritik program itu tak mendidik, bertentangan dengan tuntutan suka kerja keras!"

"Tapi bantuan yang bisa didapat dengan mudah mungkin memang keinginan rakyat saat itu, yang sedang terjepit oleh kesulitan akibat krisis keuangan global!" tukas Umar. "Media bicara dengan dasar idealnya menurut pendidikan moralitas perlunya semangat kerja keras! 

Tapi, terbukti, rakyat lebih suka bantuan yang mudah diperoleh tanpa kerja keras! Tujuannya kan mendapatkan dukungan rakyat untuk memenangkan pilpres, jadi pemenuhan keinginan yang mudah dan cepat menyenangkan rakyat itu pilihan utama! Bukan tuntutan kerja keras yang malah membuat rakyat sebal, kecewa!" 

"Tapi untuk capres sekarang yang belum bisa memainkan dana APBN untuk BLT, sedang membuat BLT swasta mustahil, harus putar otak mencari keinginan rakyat seperti apa yang bisa memberi mereka bantuan tanpa harus lewat kerja keras!" tukas Umar. 

"Sebab, mengajak rakyat kerja keras memperbaiki nasib kurang populer! Soalnya, menurut pengalaman, rakyat kecewa setelah bekeja keras, programnya yang muluk tak mencapai hasil optimal akibat bau korupsi! Jadi bukannya rakyat enggan kerja keras, tapi pengalaman kerja keras cuma berbuah kecewa!" 

"Memang lucu kalau seorang capres sok jagoan menawarkan program-program yang mendesak rakyat kerja keras!" timpal Amir. "Maka itu, SBY wanti-wanti jangan salah baca dan jangan salah kalkulasi! 

Keinginan rakyat itu umumnya telah teruji oleh pengalaman pahit!" "Pengalaman guru yang bijaksana!" tegas umar. "Karena itu, kalau untuk sekarang belum bisa membuat BLT, rakyat mungkin rindu pemimpin yang berani menjanjikan BLT jika ia terpilih, melanjutkan BLT kompensasi kenaikan harga BBM subsidi baru-baru ini! 

Karena BLT itu keinginan realistis, menjanjikannya saja pun sudah memberi harapan yang paling konkret dibanding janji-janji kosong lainnya!" ***

Selanjutnya.....

"PERUBAHAN dialektis sistem komunikasi massa dari broadcasting ke broadband berujung ke sintesis pointcasting. Jika sampai salah antisipasi, bisa mendorong generasi baru menuju 'cekak pikir'!" ujar Umar. "Hal itu bisa terjadi akibat sistem pointcasting utamanya lewat media sosial, pemahaman terhadap sesuatu didasarkan pada status, potongan informasi pendek, singkat, dan padat, kosok bali generasi tua yang mendapat pemahaman lewat buku-buku tebal yang isinya luas dan dalam!" "Penting dicatat, perubahan dialektis itu berorientasikan pembebasan!" timpal Amir. "Dalam sistem broadcasting satu sumber atau pemancar mendikte jutaan orang! Proses komunikasi massa menjadi panggung pemasaran kekuasaan yang terdesain, ter-make-up, dan terkontrol ketat demi kepentingan kekuasaan!" 

"Wajah Presiden Nixon yang sangar untuk tampil di televisi di-make-up hingga jadi familier, penyayang!" potong Umar. "Pada dimensi konten didesain jauh lebih rigid lagi, sampai kesan yang diciptakan lewat tayangan intens (berulang-ulang) sampai tertanam sebagai mitos! Kebenaran hasil desain media itu disebut hyper-reality!" "Paradigma broadcasting itu ditabrak oleh antitesisnya, sistem broadband, dengan satu customer dilayani jutaan situs yang memberikan kebebasan akses untuk mendapatkan segala macam dan jenis informasi yang nyaris tak terbatas!" tegas Amir. "Dalam sistem broadband, bukan saja kebebasan akses yang terbuka, melainkan juga kecepatan proses pengiriman data tak terbayangkan dalam beberapa dekade sebelumnya! Maksud istilah 3G, misalnya, berarti mampu mengirim 3 miliar huruf dalam satu detik! (kilo 000, mega 6 nol, giga 9 nol!) dan itu bisa dilakukan lewat ponsel kecil dalam genggaman tangan!"

 "Kebebasan akses dilanjutkan sintesis yang memparalelkan dalam kesetaraan antara sender dan penerima dengan kebebasan interaksi!" timpal Umar. "Para penguasa pun turun panggung ikut bermain di media sosial dengan segala konsekuensi, terutama untuk siap menerima kritik ceplas-ceplos, kadang nyelekit juga!" "Betapa dahsyat perubahan dalam sistem komunikasi massa dari determinasi penguasa mendikte hambanya, sampai menjadi setara dalam interaksi sosial di dunia maya!" tegas Amir. "Namun, selalu ada ekses dalam setiap langkah maju yang amat cepat itu, yakni esensinya jadi lebih pendek, enteng, dan dangkal! Untuk itu, perlu siasat bijak memboboti proses komunikasi di media sosial itu agar bisa lebih bermakna!" ***

Selanjutnya.....

"HARI Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2014 yang dipusatkan di Bengkulu diberi tema Pers sehat rakyat berdaulat!" ujar Umar. "Tema itu mengesankan kedaulatan rakyat dalam kemerdekaan bangsa penentunya pers! Jika pers sehat secara eksistensial, operasional, dan idealismenya, kedaulatan rakyat bisa terwujud!" "Kenyataannya bagaimana?" sela Amir. "Laporan dari berbagai daerah dalam Rapat Kerja Nasional Serikat Perusahaan Pers (Rakernas SPS) yang diadakan di Bengkulu, Jumat, 7 Februari, juga dalam rangkaian acara HPN 2014, cukup kuat mengesankan dalam skala nasional banyak perusahaan pers yang belum sehat!" tegas Umar. "Belum sehat dalam arti kondisi internal perusahaan, sampai iklim persaingan usahanya! Sehingga, jika kesehatan pers nasional yang dijadikan ukuran seperti dalam tema HPN itu, rakyat Indonesia nyata belum berdaulat—meski sudah 68 tahun bangsa ini merdeka!"

"Masalahnya, tema itu mengisyaratkan kedaulatan negara yang dicapai lewat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu tidak serta-merta menjadi wujud dari kedaulatan rakyatnya!" kata Amir. "Dalam kedaulatan negara yang merdeka itu tidak sedikit rakyatnya yang masih hidup tertindas oleh aneka kekuasaan dalam masyarakat, dari kekuasaan politik sampai sosial ekonomi, yang bahkan ada lebih kejam dari penjajah itu sendiri! Karena itu, eksistensi pers secara esensial menurut tema itu harus mampu hadir sebagai pembebas bagi rakyat yang tertindas oleh warga bangsanya sendiri di alam kemerdekaan negaranya!" "Ide peran pers sebagai pembebas rakyat dari penindasan sesama warga bangsanya sendiri itu datang dari Amartia Sen, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 1998," timpal Umar. 

"Hasil penelitiannya yang mencengangkan dunia menemukan di daerah-daerah (lokus: India era 1940-an) yang punya penerbitan pers relatif kritis, rakyatnya lebih jauh dari ancaman bahaya kelaparan! Sebaliknya daerah-daerah yang cuma punya 'pers ayam sayur' atau malah penjilat aneka penguasa di daerahnya, rakyatnya tertindas alias tak berdaulat dan acap menjadi korban bencana kelaparan!" "Jadi, tema HPN itu menyodok keras kesadaran masyarakat pers!" tegas Amir. "Agar introspeksi diri, baik secara khusus apakah pers yang dikelolanya sehat maupun secara umum kehidupan pers nasional sudah sehat, baik iklim usaha maupun idealismenya dalam bersikap kritis demi kepentingan rakyat!" ***

Selanjutnya.....