http://lampost.co/berita/pastikan-berpihak-kepada-si-miskin

"CT—Chairul Tanjung—setelah dua bulan menjabat menko perekonomian menilai perlunya pemerintahan baru memastikan keberpihakan kepada si miskin, karena ia menemukan keberpihakan itu selama ini cuma retorika!" ujar Umar. "Keberpihakan itu harus ada, tegas CT. Dana APBN harus digunakan lebih berpihak kepada yang belum menikmati kue pembangunan! Misalnya, pembangunan infrastruktur lebih ke arah mereka!" (Kompas.com, 5/7). 

 "Wujud keberpihakan itu, menurut CT, ke depan pemerintah harus mengutamakan pembangunan bendungan, irigasi, dan jalan-jalan di perdesaan—tempat 63% warga miskin tinggal!" timpal Amir. "Jadi lebih untuk mereka, bukan untuk orang kaya, jadi ada keseimbangan!"

Untuk itu, pemerintah meninggalkan proyek-proyek pembangunan yang hanya dinikmati orang kaya, seperti jalan tol!" kutip Umar. "Proyek-proyek infrastruktur semacam itu, menurut CT, diserahkan saja ke swasta. Pemerintah tinggal membuat regulasi yang jelas, misalnya pengaturan konsensi dan internal rate of return (IRR). 

Jadi, tugas pemerintah memberi jaminan! Dengan begitu, kita akan menerima manfaat tanpa mengeluarkan uang, karena uang kita terbatas." "Hal penting lainnya dari APBN, menurut CT, adalah subsidi yang tak dinikmati warga miskin!" tukas Amir. 

"Subsidi BBM yang untuk 2014 mencapai Rp300-an triliun tak dinikmati warga miskin, tapi lebih dinikmati para pemilik mobil yang kaya! CT menginspirasi dalam hal ini betapa besar artinya bagi warga miskin jika subsidi sebesar itu arahnya benar ke warga miskin!" 

 "Tekanan keberpihakan kepada si miskin dari CT setelah dua bulan menyetir mesin ekonomi nasional itu bisa dipahami, sebab jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang, meningkat dari Maret 2013 sebesar 28,17 juta jiwa!" tegas Amir. 

 "Namun, untuk mengatasi kemiskinan itu, selain usaha mengurangi ketimpangan antargolongan (kaya-miskin) dan antardaerah (kota-desa), masalah serius ketimpangan antarkawasan (barat+timur) juga tak boleh dilupakan, karena 80% dari 183 daerah tertinggal berada di kawasan timur!" 

 "Pandangan untuk keberpihakan kepada si miskin yang dilakukan secara nyata lewat alokasi dana APBN itu tentu amat pantas dihargai!" tegas Umar. "Lebih-lebih demi tujuannya mengakhiri praktik pemerintah selama ini yang keberpihakannya kepada si miskin cuma sebatas retorika—sedangkan dana APBN-nya lebih banyak diarahkan buat kenikmatan orang kaya!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/jangan-anggap-enteng-situasi

"COBLOSAN pemilihan presiden (pilpres) tiga hari lagi, situasi tidak benar-benar kondusif akibat fitnah masih muncul sampai pekan terakhir!" ujar Umar. "Untuk itu, lewat rapat kabinet, Presiden SBY mengingatkan Polri dan TNI agar jangan menganggap enteng situasi dalam tugas pengamanan pilpres!" (Kompas.com, 3/7) 

"Sebelum 9 Juli dan beberapa hari setelah itu, tegas SBY, hingga situasi dianggap benar-benar aman, jajaran Polri dan TNI siap dan siaga! Operasi atau kegiatan pengamanan oleh kepolisian terus berlangsung!" timpal Amir.

"Jajaran polisi diperintahkan untuk menindak semua pelanggaran hukum, aksi-aksi kekerasan, perusakan, atau pembakaran yang bisa saja terjadi dilakukan pihak mana pun!" "SBY menegaskan agar Polri membantu penyelenggaraan pemilu jika terjadi pelanggaran terhadap aturan pemilu, misalnya praktik politik uang!" lanjut Umar. 

"Ada aturannya, tinggal dijalankan dengan tegas. Kata SBY, negara tidak akan melakukan pembiaran!" "Penegasan negara tidak akan melakukan pembiaran itu perlu ditekankan karena situasi terakhir menajam juga akibat kurang tegasnya penindakan pada fitnah-fitnah yang bermunculan, sampai terkesan adanya pembiaran!" tegas Amir.

 "Terakhir Megawati sampai mengeluarkan imbauan kepada kader dan simpatisan PDIP untuk tidak bertindak anarkistis, menyusul fitnah yang disampaikan melalui tayangan sebuah televisi swasta yang menuduh PDIP sarang komunis!" 

"Tak ayal, karena sulutan fitnah terakhir itulah, perintah Presiden SBY pada Polri dan TNI amat tegas untuk menindak setiap pelanggaran hukum karena fitnah tersebut bisa menyulut amarah kader dan simpatisan PDIP di seluruh Tanah Air!" timpal Umar. 

"Sejalan dengan itu, untuk menjaga agar situasi tetap terkendali, para pengurus PDIP semua tingkat di daerah diharap menjaga kader dan massa simpatisannya untuk tetap tertib, tidak bertindak melanggar hukum! Segala hal terkait pilpres, ditangani pengurus!"

 "Khusus gerakan massa di lapangan untuk ronda mengamankan pemilu dari praktik politik uang, juga harus dikontrol ketat oleh pengurus partai agar tak main hakim sendiri!" tegas Amir. "Jika ada masalah, sampaikan pada petugas kepolisian yang pada hari-hari itu juga aktif patroli!" 

"Dengan semua itu diharapkan perintah Presiden bisa dilaksanakan polisi dan TNI secara tegas dan adil!" tukas Umar. "Massa menghormati aparat yang adil dalam tugasnya! Keberpihakan petugas bisa menyulut konflik!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/emil-salim-bicara-mafia-migas

"EMIL SALIM, mantan menteri era Soeharto dan guru besar ilmu ekonomi Universitas Indonesia (UI), tak kepalang ikut bicara mafia migas!" ujar Umar. "Kata Emil, subsidi BBM itu selain tidak dinikmati rakyat kecil, juga menjadi mainan mafia minyak. 

Makin banyak subsidi BBM, makin banyak impor, makin bahagia mafia minyaknya!" (detik-Finance, 3/7) "Orang sekelas Emil tentu tidak bicara sembarangan! Artinya, masalah mafia migas tak cukup diredam hanya dengan alasan proses administrasinya telah lulus pemeriksaan BPK!" timpal Amir.

"Apalagi dari dialog di Metro TV, Senin (30/6) malam, diketahui proses impornya ditangani di Singapura yang oleh pengamat migas Kurtubi maupun investigasi Iwan Piliang diketahui ada hal-hal mencurigakan pada penetapan harga impornya—terkait biaya impor BBM sekitar Rp50 triliun/bulan!" 

 "Besarnya uang negara berputar di impor BBM itu membuat wajar kalau seorang Emil Salim pun memberi perhatiannya!" tukas Umar. "Ia mengharapkan presiden selanjutnya dapat menghapus anggaran subsidi BBM. Selain anggarannya yang terus membengkak dan tak tepat sasaran, subsidi BBM juga rentan menyuburkan praktik mafia di sisi impor!"

 "Menurut Emil, presiden baru tak perlu ragu menempuh kebijakan radikal! Meski menaikkan harga atau menghapus subsidi BBM bukan kebijakan yang populis, harus dilakukan!" kutip Amir. "Masyarakat harus diberi sosialisasi yang menyeluruh agar bisa memahami dampak positif dari pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi BBM." 

 "Kenaikan harga BBM akan jadi populis, jika uang dari anggaran subsidi dialihkan untuk membangun irigasi agar petani bisa menggarap sawahnya, karena 70% irigasi kita rusak petani tak punya pasokan air yang cukup!" tukas Umar. 

 "Juga, ujar Emil, alihkan ke pendidikan dan kesehatan, rakyat miskin jadi tidak perlu khawatir dengan biaya sekolah dan kesehatan." "Jika masyarakat sudah mengerti, kata Emil, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap gelombang demonstrasi! Rakyat justru mendukung karena pasti tahu ujungnya untuk mereka juga!" timpal Amir.

 "Emil tak sebut cara menghentikan kegiatan mafia di proses impornya! Soal ini, tentu tergantung pada kemauan dan ketegasan pemerintah! Ketegasan itu juga diperlukan buat menghadapi perlawanan mafia minyak yang punya banyak uang buat membiayai aksi massa menentang penghapusan subsidi dan penertiban mafia migas!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/isis-deklarasikan-daulah-islam

"KELOMPOK Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Senin (30/6), dari Mosul, Provinsi Niniveh, Irak, mendeklarasikan berdirinya daulah atau kekhalifahan Islam dengan wilayah kekuasaan dari Aleppo di Suriah hingga Diyala, Irak," ujar Umar. 

 "Menurut AFP, kekhalifahan ISIS dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Mosul, ibu kota Niniveh, berpenduduk 1,8 juta jiwa, sejak medio Juni dikuasai ISIS." (Kompas.com, 30/6)

"ISIS menayangkan video pembentukan kekhalifahan itu di media sosial!" timpal Amir. "Perang pasukan pemerintah Irak melawan ISIS marak di berbagai kota Irak. Tirkit, kota kelahiran Saddam Husein, juga dikuasai ISIS sehingga tentara Irak minta bantuan tentara AS untuk merebutnya!" 

"ISIS berasal dari kelompok pemberontak militan di Suriah, terpisah dari kelompok moderat Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang didukung Barat!" ujar Umar. "Punya militer relatif kuat, selain yang berperang lawan pemerintah di Irak, di hari deklarasi kekhalifahan mereka menyiarkan di media sosial parade militer arak-arakan rudal Scud buatan Rusia di atas truk dengan sejumlah tank T-55 di jalanan Kota Raqqa, Suriah, yang diklaim sebagai ibu kota kekhalifahan, disaksikan warga kota!" 

"Kekalifahan atau daulah Islam adalah cita-cita banyak gerakan perjuangan di dunia sejak jatuhnya Khalifah Utsmaniah (Ottoman) di Turki 1924!" tegas Amir. "Sejak wafatnya Nabi Muhammad saw., seorang khalifah ditunjuk menjadi amirulmukminin (pemimpin dari orang-orang beriman). 

Setelah empat khalifah pertama, kekhalifahan mencapai keemasan pada masa Umayah (661—750 Masehi), Abbasiyah (750—1517), dan Utsmaniyah (1517—1924)." "Tentara AS menyambut permintaan Irak untuk mengatasi ISIS dengan menurunkan pasukan elitenya!" timpal Umar. 

"Sejalan militer AS mengatasi serius ISIS, Jubir Gedung Putih Josh Earnest menyatakan ISIS berjuang untuk menghancurkan Irak! Itulah sebabnya mengapa AS bekerja sama dengan para pemimpin politik Irak untuk mendorong menyatukan negara itu pada saat mereka menghadapi ancaman eksistensial ini!" (Kompas.com, 1/7) 

"Jubir Deplu AS, Jen Psaki, mengatakan Washington terus mendesak para pemimpin Irak mencapai kesepakatan pada titik kritis yang merupakan kunci bagi pembentukan pemerintahan baru!" tukas Amir. 

"Dari kajian Washington itu tebersit, konflik serius antargolongan yang tiada henti di Irak dan perang saudara di Suriah bisa menjadi peluang emas bagi berdirinya kekhalifahan Islam di atas kedua negara yang terbenam kekerasan nan menyengsarakan rakyatnya itu!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/ubah-prioritas-pembangunan

"USAI menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasil pemeriksaan atas APBD Provinsi Lampung 2013 dengan catatan Pemprov punya utang Rp604,995 miliar, Gubernur M. Ridho Ficardo tegas menyatakan untuk mengubah prioritas pembangunan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat!" ujar Umar. 

"Untuk itu, pembangunan kota baru Jatiagung bukan lagi proyek prioritas!" "Prioritasnya justru melunasi utang dan membangun yang mendesak dibutuhkan rakyat!" timpal amir. "Pekerjaan yang telah disebut sang gubernur baru akan didahulukan adalah memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah! Perbaikan jalan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa-desa kantong kemiskinan!"

"Menurut Berlian Tihang, sewaktu masih menjabat Sekretaris Provinsi, untuk perbaikan jalan provinsi kala itu butuh dana Rp3 triliun!" tegas Umar. "Untuk sekarang, dengan kerusakan mungkin jadi lebih parah, diperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk itu bisa lebih besar! 

Ditambah utang Rp604,995 miliar tadi, untuk menutupi langkah prioritas baru ini bisa dibutuhkan dana sekitar Rp5 triliun, setara APBD Provinsi 2014!" "Di balik prioritas yang butuh dana cukup besar dibanding kemampuan APBD, berarti Pemprov dituntut untuk membuat 'skala prioritas' lagi, yakni seberapa besar dari prioritas tersebut yang harus diselesaikan tahun ini—semisal 50% dari total utang dan dari panjang jalan yang harus direhab!" tukas Amir. 

"Atau malah lebih kecil dari itu skalanya karena masih ada hal-hal lain yang juga harus diprioritaskan misal, rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan! Soalnya, banyak hal yang sebelumnya terbengkalai kini jadi mendesak untuk ditangani!" 

"Perubahan prioritas pembangunan dari semula 'visioner' menjadi kembali kepada kebutuhan nyata masyarakat itu, jelas punya konsekuensi logis!" timpal Umar. "Salah satunya, bangunan perkantoran yang belum selesai dikerjakan di kota baru Jatiagung, dengan tidak dilanjutkan pembiayaan pembangunannya, segera jadi proyek mangkrak! 

Maksudnya, seharusnya tetap dipikirkan bagaimana investasi yang telah menjadi aset Pemprov itu ditangani agar tidak mubazir—apalagi kemudian bisa berpotensi menjadi kerugian total!" "Mengubah prioritas demi mengutamakan kebutuhan masyarakat tentu amat baik!" tegas Amir. 

"Tapi kurang bijaksana jika menelantarkan bangunan dari dana APBD! Perlu langkah moderat untuk menciptakan keseimbangan atas beban masa lalu, masa kini, dan masa depan!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/atasi-paradoks-pertumbuhan

"PARADOKS terjadi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang satu dekade mulai 2004, saat sektor riil—pertanian dan industri—justru merosot perannya secara drastis!" ujar Umar. 

"Di sektor pertanian, menurut data BPS terakhir, 5 juta petani guram kehilangan lahan usaha pertaniannya yang sempit. Sedang sektor industri terjadi deindustrialisasi, ketika sektor industri pada 2004 menyumbang PDB sebesar 29%, terakhir jadi 23%."

"Paradoks pertumbuhan pada sektor riil itu memperuwet tiga masalah laten di dalamnya, kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran!" timpal Amir. 

"Dalam 2013 jumlah orang miskin naik menjadi 28,55 juta dari sebelumnya 28,07 juta, sedang ketimpangan dari Indeks Rasio Gini 2004 pada 0,32, terakhir sudah di atas 0,41 jadi makin buruk! Juga pengangguran terbuka tak kurang dari 7,2 juta orang!" 

 "Hal klasik yang sering disebut kalangan ekonom, hal itu terjadi karena investasi ke sektor riil melemah dari waktu ke waktu! Investasi yang masuk lebih besar jangka pendek di pasar modal!" tukas Umar. 

"Kendala investasi ke sektor riil ada dari proses administrasi perizinan sampai infrastruktur—jalan, listrik, pelabuhan yang kurang mendukung!" "Lantas bagaimana mengatasi paradoks pertumbuhan tersebut?" tanya Amir. "Ada dalam rekomendasi menciptakan pembaruan ekonomi dari Institute for Development of Economics and Funance (INDEF)," jawab Umar. 

"Seperti diutarakan Enny Sri Hartati, direktur eksekutif INDEF, sektor pertanian dan industri tak boleh dibiarkan bekerja sendiri, tanpa terkait satu sama lain! Pemerintah harus berpihak pada sektor pertanian, dengan peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi produk pertanian, merombak tata niaga pangan, pemberian kredit murah, dan optimalisasi infrastruktur di sektor pertanian," (Kompas.com, 30/6) 

"Untuk sektor industrinya?" kejar Amir. "Melakukan hilirisasi industri!" jawab Umar. "Kata Enny, ini harus dioptimalkan untuk mendorong nilai tambah. Jika hilirisasi berjalan, nilai ekspor menjulang meski volumenya tak naik signifikan!" 

"Tapi rekomendasi Indef itu dimaksudkan untuk menciptakan pembaruan ekonomi, yang berarti harus dengan melakukan perubahan!" tukas Amir. 

"Bagaimana jika presidennya telah menegaskan akan melanjutkan kerja pemerintah sekarang, berarti tanpa melakukan perubahan?" 

"Kalau tak ada perubahan kebijakan, tentu tak berubah kondisinya!" tegas Umar. "Kalau kebijakannya begitu-begitu saja, kondisinya tetap begitu-begitu juga!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/obama-selamat-berpuasa 

"PRESIDEN Amerika Serikat Barack Obama, Sabtu (28/6), mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat muslim seluruh dunia!" ujar Umar. 

"Obama melukiskan Ramadan sebagai waktu bagi manusia untuk mengoreksi diri melalui ibadah puasa." (Kompas.com, 29/6) "Ramadan juga, lanjut Obama, menjadi kesempatan bagi umat muslim di seluruh dunia untuk mengokohkan komitmen dalam membantu orang yang kurang beruntung, termasuk mereka yang miskin dan tertindas!" ujar Amir. 

"Umat muslim, khususnya yang berada di AS, lanjut Obama, memiliki peran besar dalam pemberdayaan sosial masyarakat!"

"Obama dalam pernyataan resminya itu berterima kasih kepada banyak organisasi, bisnis, dan individu muslim karena mereka menciptakan kesempatan bagi semua orang dengan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, tak hanya lewat gerakan amal, tapi juga upaya memberdayakan pelajar, pekerja, dan keluarga lewat pendidikan, keterampilan, dan layanan kesehatan!" tegas Umar. 

"Ia juga mengingatkan semua orang untuk saling berbagi tanggung jawab dalam memperlakukan setiap orang dengan setara dan mengikat semua orang dari berbagai kepercayaan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan." 

"Pernyataan resmi Obama itu memberi isyarat telah berubahnya secara drastis sikap pemerintah AS terhadap umat muslim, terutama yang hidup di AS, dibanding era tragedi WTC 13 tahun lalu!" ujar Amir. "Pengakuan peran muslim di AS itu, dikemukakan Obama bukan hanya untuk menghibur muslim sedunia, melainkan mencerminkan reposisi politik luar negeri AS dalam komunitas muslim dunia!" 

 "Perubahan sikap AS terhadap muslim itu layak disambut positif, lebih-lebih saat banyak orang di dunia menderita akibat konflik dan kekerasan!" sambut Umar. "Kita diingatkan Obama tentang kewajiban bersama untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan menegakkan martabat umat manusia!" 

 "Artinya, sebagai bangsa dengan warga muslim terbesar di dunia, kita wajar untuk membina peran yang sebanding di kancah politik dunia, terutama dunia Islam agar tak lagi sekadar follower atau pemandu sorak di PBB!" tegas Amir. 

"Indonesia sebenarnya bukan kekurangan tokoh yang punya kapasitas untuk itu! Tapi sayang, inisiatif dan jaringan untuk berpartisipasi mengatasi konflik dan krisis di dunia muslim kurang memadai akibat mayoritas tokoh terlalu sibuk berebut lalu mengelus kursi jabatannya semata!" ***

Selanjutnya.....