"MPR—Majelis Permusyawaratan Rakyat—Rabu (8/10) dini hari memilih pimpinan majelisnya tanpa menggunakan proses permusyawaratan sesuai namanya!" ujar Umar. "MPR mengambil putusan lewat voting, mengandaskan segala usaha untuk memenuhi kodrat majelisnya sebagai wadah musyawarah untuk mufakat!" "Itu wujud semakin terlembaganya sistem politik liberal elitis di negeri kita!" timpal Amir. 

"Setelah hak kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dicabut, segera disusul pencabutan hak kedaulatan rakyat memilih presiden, habis tuntaslah semua hak rakyat dalam kehidupan politik! Demokrasi pun mati karena demokrasi itu secara harfiah maupun hakikinya berarti pemerintahan oleh rakyat, sedang rakyat secara praktis sudah tak punya lagi kekuasaan efektif dalam menentukan pemerintahan!"

"Saat bunyi konstitusi kedaulatan berada di tangan rakyat tinggal isapan jempol dan majelis permusyawaratan tidak lagi sebagai wadah bermusyawarah, berarti negara ini telah keluar dari wujud yang dicita-citakan para Bapak Pendiri Bangsa dan para pejuang kemerdekaan!" tegas Umar! Apa elite politik menyadari itu?" 

"Meminta elite politik yang tengah mabuk kekuasaan untuk menyadari hal itu dan introspeksi atas realitas tersebut, jelas cuma harapan sia-sia!" tukas Amir. "Sebab, dalam sistem politik liberal elitis, hanya tafsir elite yang berlaku sebagai segala kebenaran! 

Sedang rakyat, tak punya hak lagi untuk membuat tafsirnya terhadap segala hal terkait kehidupan bernegara bangsa! Jangankan menafsir hal strategis, secara praktis rakyat telah dibungkam hingga kembali menjadi silent majority—mayoritas bisu—hak-hak politiknya dalam bernegara bangsa selesai dipereteli!" 

"Lebih malang lagi nasib rakyat kalau para politikus yang mengisi jabatan publik tidak memiliki sikap kenegarawanan!" timpal Umar. "Yakni, mereka menjadikan dirinya dalam jabatan publik itu bukan sebagai pelayan rakyat maupun abdi negara dan bangsa, melainkan mengabdikan jabatannya semata untuk kepentingan partai dan koalisi politik kekuasaan! 

Akibatnya, rakyat bukan saja tak mendapat apa-apa dari kekuasaan negara yang mereka kelola! Sebaliknya, rakyat malah dijadikan tumbal untuk segala jenis pengorbanan yang diperlukan bagi kepentingan negara yang diorientasikan buat sebesar-besar kenikmatan elite pengelola kekuasaan!" 

"Semua itu harus dirayakan oleh rakyat!" tegas Umar. "Dirayakan sebagai kemajuan demokrasi—pemerintahan oleh rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"KALAU belakangan Jokowi-JK menyadari perlu merajut kembali people power dari serpihan untuk menangkal tekanan Koalisi Merah Putih (KMP), bisa?" tanya Amir. "Tentu saja bisa, tapi dengan catatan," jawab Amir. "Pertama, people power yang kini bangkit lebih murni buat perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat yang dirampas UU Pilkada tidak langsung! 

Kedua, people power rajutan ulang itu tergantung relevansi program Jokowi-JK pada kepentingan rakyat! Kalau program benar-benar prorakyat diganjal KMP, people power akan bangkit membela!" 

"Jadi, dukungan people power kepada Jokowi-JK bukan gelondongan lagi, melainkan selektif setiap muncul hambatan KMP terhadap program prorakyat!" timpal Amir. "Artinya, kalau ternyata program Jokowi-JK tidak prorakyat, jangankan people power, rakyat cuekin pun tidak!"

"Itu pertanda perjalanan Jokowi-JK lima tahun ke depan amat berat!" tukas Umar. "Amat berat, karena demi dapat dukungan rakyat dalam menghadapi KMP, Jokowi harus selalu membuat kebijakan yang populis! 

Padahal, untuk memperbaiki banyak hal, dari keuangan negara hingga memberantas korupsi, yang dibutuhkan justru kebijakan tak populer—seperti menaikkan harga BBM untuk mengakhiri subsidinya!" "Celakanya, ketika kebijakan tak populer yang diambil, menaikkan harga BBM misalnya, rakyat bisa berbalik mendukung KMP yang mengganjalnya!" timpal Amir. 

"Hal itu tak sulit dilihat, tuntutan demo buruh ke Istana pekan lalu salah satunya menolak kenaikan harga BBM! Berarti, janji Jokowi untuk memperbaiki struktur keuangan negara dan birokrasi akan tersandung berbagai tantangan!" 

"Tapi, di balik tantangan berat itulah peluang unjuk kebolehan Jokowi-JK, yang sejak awal memikat dukungan rakyat lewat koalisi ramping agar kekuasaannya lebih bermanfaat bagi rakyat, ketimbang bagi-bagi kekuasaan dengan koalisi gemuk!" timpal Umar. 

"Untuk itu, lazim bagi orang Jawa, harus kembali ke pakem! Begitu jadi calon presiden, langkah awal Jokowi ke grup musik Slank! Itu mengikuti pomeo jika politik membengkokkan, seni meluruskan! People power pun dibangun lewat gerakan seni Salam Dua Jari!" 

"Realitas politik membengkokkan justru kini makin nyata menekan rakyat!" tukas Umar. "Slank pun memulai konser 'Salam Tiga Jari' di Boyolali, dengan prakondisi yang berbeda dari konser Salam Dua Jari! Masih mungkinkah yang dibengkokkan politik itu diluruskan kembali oleh seni?" *** (Habis)

Selanjutnya.....

"KIH—Koalisi Indonesia Hebat—pendukung Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014, di parlemen (DPR-MPR) dipecundangi telak oleh Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo-Hatta!" ujar Umar. "Dan itu akan berlangsung terus sepanjang KMP solid—bisa lima tahun—sehingga KIH oleh Saur Hutabarat (MI, 3/10) sebutannya diganti menjadi KKM—Koalisi Keok Melulu!" 

"Itu terjadi karena KMP yang didukung Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar (dan Partai Demokrat) menguasai parlemen dengan 62% suara hasil Pileg 9 April 2014, sedang KIH yang didukung PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura hanya 37%!" timpal Amir. "KIH yang 'mabuk kemenangan pilpres' lupa bahwa kunci kemenangan Jokowi-JK pada people power, hingga masuk parlemen hanya bermodal 37% be'eng (!), sedang people power mereka campakkan di 'tong sampah'! KIH langsung dikalahkan KMP dengan banyak gol berbalas kosong!"

"Kesalahan KIH, menurut Saur, karena tidak memelihara simbol people power 'Salam Dua Jari' sebagai semangat juang dan dijadikan nama koalisinya di DPR!" tegas Umar. "Malahan, 'Salam Dua Jari' buru-buru dihabisi oleh Jokowi, diganti dengan 'Salam Tiga Jari'—maksudnya persatuan Indonesia! 

Alasan waktu itu untuk mengindari bentrokan jika massa 'Salam Dua Jari' jumpa massa KMP! Alasan itu jelas etis banget, tapi tanpa hitungan revance KMP atas kekalahan di pilpres bisa dilakukan dengan segala cara!" 

"Kini dengan dominasi KMP di parlemen digunakan untuk merampas kedaulatan rakyat dalam pilkada, people power menggeliat kembali!" tukas Umar. "Dalam beberapa hari gerakan warga sipil untuk judicial review UU Pilkada berhasil mengumpul lebih 50 ribu tanda tangan lengkap dengan fotokopi KTP! 

Di daerah-daerah juga ramai bermunculan gerakan people power serupa! Kayaknya, langkah KMP yang gegabah merampas hak rakyat itu menyulut kembali people power!" "Tapi people power yang bangkit kembali itu tak ada hubungan lagi dengan KIH, bahkan Jokowi!" timpal Umar. 

"Dukungan people power untuk itu sudah tamat! Kini people power lebih murni perjuangannya semata guna merebut kembali kedaulatan rakyat yang dirampas KMP akibat lemah lunglainya KIH! 

Bahkan, dukungan media mainstream kepada people power di era pilpres hingga terkesan partisan, kini dukungan itu jadi lebih jernih pada people power yang nonpartisan!" "Selamat berjuang Jokowi bersama KIH!" tegas Amir. "People power harus berjuang terpisah merebut kembali kedaulatannya yang terimbas kontentasi pilpres!" ***

Selanjutnya.....

"UNTUK merehabilitasi kesalahan Partai Demokrat besutannya yang walk out dari sidang paripurna DPR 26 September hingga opsi pilkada oleh DPRD menang voting, Presiden SBY mengeluarkan dua peraturan pemerintah pengganti UU—perppu—Kamis (2/10) malam!" ujar Umar. "Kedua perppu itu, kata SBY, memulihkan demokrasi kembali dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti yang telah berjalan baik pada era reformasi!" 

"SBY, hasil pilihan langsung oleh rakyat 2004 dan 2009, amat lucu kalau akhirnya partai yang dia dirikan malah membuat kesalahan berakibat kedaulatan rakyat memilih langsung dirampas atas kehendak segelintir elite politik!" timpal Amir.

"Terampasnya hak kedaulatan rakyat itu mengakibatkan SBY mendapat tekanan berat dari publik di media sosial, menjadi top trending dunia lewat #ShameOnYouSBY. Bahkan, setelah tagar itu dihapus dari Twitter, kecaman publik pada SBY lanjut di #ShameByYou—akronim SBY!" 

"Perppu pertama yang dirilis SBY No. 1 Tahun 2014 tentang Mencabut UU No. 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan gubernur dan bupati/wali kota oleh DPRD!" lanjut Umar. "Sementara Perppu No. 2 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU Pemerintahan Daerah 2014 dengan menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah!" 

"Presiden SBY menyatakan penerbitan kedua perppu itu merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung!" tukas Amir. "Seperti saya sampaikan dalam banyak kesempatan, tegas SBY, saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan mendasar!" (Kompas.com, 2/10). 

"Kedua perppu itu diajukan pemerintah ke DPR untuk mendapat persetujuan dalam 30 hari!" tegas Umar. "Kalau DPR setuju, UU Pilkada gugur dan digantikan oleh perppu! Demikian pula bunyi UU tentang Pemda terkait pasal tugas dan kewenangan DPRD memilih kepala daerah batal secara otomatis!"

 "Namun, masalahnya kalau perppu ditolak oleh DPR!" sambut Amir. "Harapan pun bertumpu ke MK untuk membatalkan UU tentang Pilkada oleh DPRD dan revisi UU Pemda terkait tugas dan kewenangan DPRD memilih kepala daerah! Mengingat lebih banyak gugatan ke MK ditolak, dari gugatan terhadap hasil pilpres sampai atas UU MD3, perjuangan SBY bersama rakyat dalam memulihkan hak kedaulatan rakyat memilih kepala daerah peluangnya di bawah 50%!" ***

Selanjutnya.....

"PARA pengusaha mencemaskan suhu politik yang terus memanas!" ujar Umar. "Terakhir pada Kamis (2/10) dini hari, empat fraksi di DPR—PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura—walk out dari sidang paripurna, siangnya diikuti terpuruknya IHSG 140 poin atau 2,7%. Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pun bertemu pimpinan media massa Ibu Kota, mencemaskan dampak buruk memanasnya suhu politik ke dunia usaha!" (detikfinance, 2/10) "Itu saja belum cukup!" timpal Amir. 

"Para pengusaha masih dipercemas lagi oleh demo buruh yang tiba-tiba, Kamis (2/10), itu juga muncul ribuan orang, menuju Istana Presiden, DPR, dan Kementerian Tenaga Kerja! Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menuntut kenaikan upah 30%, jika tidak dipenuhi akan mogok nasional Desember nanti!"

"Pokoknya para pengusaha melihat situasi dan kondisi tidak kondusif mengancam stabilitas ekonomi yang membuat investor kian menjauh dari Indonesia! Akibat negatifnya, makin terbatas lapangan kerja baru!" tegas Umar. 

"Boro-boro lapangan kerja baru, segala bentuk kondisi buruk ekonomi itu menyambut awal masa tugas pasangan Jokowi-JK yang secara nyata menerima imbas buruk kebijakan populis Presiden SBY selama ini, seperti menunda-nunda kenaikan harga BBM sehingga penggantinya yang harus mencuci piring pesta pora kabinetnya!" 

"Presiden SBY sepulang dari perjalanannya keliling dunia di akhir masa jabatannya—ke Portugal lanjut ke AS, kembali lewat Jepang—mendapati kerusakan demokrasi akibat Partai Demokrat walk out hingga kubu propilkada oleh DPRD menang voting, mencoba merehabilitasinya dengan mengeluarkan dua perppu!" timpal Amir. 

"Hasil usaha SBY ini masih diuji kesolidan koalisi pendukung SBY-Boediono yang kini justru menguasai parlemen dengan arah konsolidasi sistem Orde Baru dengan meruntuhkan prinsip-prinsip dasar reformasi—yang 10 tahun terakhir ditegakkan oleh rezim SBY!" 

"Ujian berat SBY di parlemen terletak pada perampingan kekuatan Partai Demokrat di DPR, dari semula 148 kursi kini tinggal 61 kursi!" tegas Umar. "Kalau saat voting RUU Pilkada, Partai Demokrat tidak bertingkah walk out dan bersatu dengan PDIP, PKB, dan Hanura, terkumpul 287 suara, dan menang! 

Namun, kini setelah suara Partai Demokrat tinggal 61, ditambah PDIP (109), PKB (47), NasDem (35), dan Hanura (16), jumlahnya hanya 268, tidak mampu mengegolkan perppu dari hadangan Koalisi Merah Putih! Hitungan itu membuat pengusaha kian galau!" ***

Selanjutnya.....

"HARI Arafah, hari saat jutaan jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul wukuf di Padang Arafah itu adalah hari pemerdekaan hamba-Nya dari api neraka!" ujar Umar. "Janji itu, menurut guru mengaji, tersimpul dalam sabda Rasul saw. yang diriwayatkan Muslim; “Tiada hari di mana Allah memerdekakan hamba-Nya dari api neraka melebihi Hari Arafah!" 

"Hari wukuf di Padang Arafah, 9 Zulhijah, ditetapkan Pemerintah Arab Saudi jatuh pada Jumat 3 Oktober!" timpal Amir. "Pemerintah Arab juga menetapkan tahun ini haji akbar karena wukufnya pada Jumat! Konsekuensi haji akbar itu, warga setempat dan negeri-negeri sekitarnya ikut menunaikan ibadah haji sehingga jemaah bisa melimpah di Arafah, Musdalifah, Mina, dan Masjidil Haram!"

Keutamaan Hari Arafah memang banyak, salah satunya lagi, menurut guru mengaji, turunnya ayat pamungkas Alquran, Surat Almaidah Ayat 3," tegas Umar. "Dalam khotbah wukuf Rasulullah mengatakan turunnya ayat itu, Allah swt. berfirman, “...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Kuridai Islam menjadi agama bagimu..." 

"Betapa beruntungnya orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan hari ini wukuf di Arafah, mendapatkan semua kemuliaan Hari Arafah itu!" ujar Amir. "Ditambah keutamaan haji akbar pula!" "Bagi yang tidak sedang beribadah haji, kata guru mengaji, tetap bisa mendapatkan kemuliaan Hari Arafah dengan puasa Arafah, zikir, maupun infak dan sedekah!" tegas Umar. 

"Lalu esoknya, salat iduladha, dan memotong hewan kurban selama hari Tasyrik—11, 12, dan 13 Zulhijah! Hari Tasyrik merupakan hari makan-minum dan berzikir!" "Masalahnya, meski di Tanah Suci jemaah haji Jumat ini wukuf, besok Iduladha, Pemerintah Indonesia menetapkan Iduladha pada Minggu, 5 Oktober!" timpal Amir. 

"Akibatnya, jika mengikuti ketentuan pemerintah, Iduladha pada Minggu, puasa Arafah yang dilakukan warga muslim di Tanah Air justru ketika di Arab warga sudah Hari Raya! Padahal, kata guru mengaji, ada sabda Rasul melarang puasa di hari Idulfitri dan Iduladha!" 

"Soal itu serahkan pada pribadi masing-masing orang, mau ikut jadwal Arab Saudi atau jadwal yang ditetapkan pemerintah atau amirulmukminin kita sendiri!" tegas Amir. "Kalau ikut pemerintah atau amirulmukminin negeri sendiri, tentu tanggung jawab atau konsekuensi ketidaktepatan waktunya pada amirulmukminin!" ***

Selanjutnya.....

"PARA pemimpin partai politik Indonesia cenderung keranjingan konflik (konflik mania) sehingga orientasi atau usahanya mewujudkan harmonisme lemah!" ujar Umar. "Itu menonjol saat Jokowi menang pilpres, pihak yang kalah—Koalisi Merah Putih (KMP)—membangun stelsel untuk memenangi segala konflik dengan keunggulan hasil pileg di DPR! Langkah demi langkah kemenangan pun mereka raih, dari revisi UU MD3, tata tertib DPR, hingga RUU Pilkada oleh DPRD!" 

"Kalau KMP menuding pemilukada langsung oleh rakyat liberal, sesungguhnya justru jalan konflik mania yang mereka tempuh itulah liberal tulen!" timpal Amir. "Lewat jalan konflik itu masyarakat dibawa ke persaingan sempurna homo homini lupus, hanya yang terkuat yang berhak hidup! Konflik demikian berskala nasional yang akan hadir selama Jokowi-JK berkuasa!"

"Keranjingan konflik dalam budaya politik Indonesia itu—khususnya sejak reformasi, sungguh anomalik dibandingkan dengan budaya dominan negeri kita, kultur Jawa, yang bersifat harmonisme!" tegas Umar. "Juga platform pendirian bangsa dengan Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme sebagai realitas ideal jelas menuntut harmonisme sebagai akar budaya politiknya! 

Namun, kenyataannya, justru konflik mania yang liberalis, lawan kata harmonisme, yang selalu muncul!" "Harmonisme sebagai ideal, meski secara bawah sadar sebenarnya merupakan budaya asli kita, tak mudah diwujudkan di panggung politik karena para aktornya semata berorientasi pada kekuasaan!" tukas Amir. 

"Contoh ideal praktik budaya politik harmonisme adalah Nelson Mandela di Afrika Selatan, yang berhasil diwujudkan berkat para aktor politiknya rela korban perasaan! Mandela, meski dihukum tanpa kesalahan selama 27 tahun, juga para pejuang lainnya, serta masyarakat kulit hitam ditindas apartheid ratusan tahun, siap memaafkan semua itu demi mencapai kesatuan baru masyarakat sederajat lewat rekonsiliasi!" 

"Semangat rekonsiliasi dan tokoh sejenis Mandela itulah yang tak dimiliki Indonesia! Sesama tokoh politik nasional saja ada yang tak saling bicara!" tegas Umar. "Rasa harga diri berlebihan lebih ditonjolkan oleh para politikus, hingga mengharap tokoh-tokoh rela berkorban perasaan seperti Mandela, di sini jauh dari harapan! 

Sebaliknya, demi keangkuhannya yang tak mau berkorban perasaan itu, malah rakyat yang mereka korbankan! Kedaulatan rakyat mereka rampas! Itulah hakikat konflik kasus RUU Pilkada!" ***

Selanjutnya.....