TIGA pria berpakaian dan penutup kepala hitam dengan senjata Kalashnikov, Rabu (7/1), menyerang kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, menewaskan 12 orang jurnalis dan kartunis, termasuk pemimpin redaksi Stephane Charbonner. 

 Para pemimpin muslim Prancis hari itu juga mengecam keras serangan maut itu, "Aksi barbar ini merupakan serangan terhadap demokrasi dan kebebasan pers," ujar pernyataan resmi Dewan Muslim Prancis (CFCM), organisasi warga muslim Prancis, komunitas muslim terbesar di Eropa antara 3,5 juta—5 juta jiwa. (Kompas.com., AFP, 7/1)

Presiden CFCM Dalil Boubakeur, yang juga pemimpin Masjid Paris, menegaskan, "Dalam situasi internasional yang tegang dipicu kelompok-kelompok teroris yang secara serampangan mengatasnamakan Islam, kami menyerukan kepada semua yang menyepakati nilai-nilai republik dan demokrasi agar menghindari provokasi. 

Komunitas warga muslim harus mempraktikkan kegigihan melawan kemungkinan manipulasi yang dilakukan kelompok-kelompok ekstremis." Sementara organisasi yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin, Persatuan Organisasi Muslim Prancis (UOIF), juga mengecam serangan ke kantor majalah Charlie Hebdo itu dengan menyebut aksi itu sebagai sebuah pembunuhan keji. 

 Lebih lugas lagi Imam Masjid Bordeaix, Thareq Oubrou, mengajak umat muslim turun ke jalan untuk memprotes serangan itu. Oubrou yang menjembatani dialog Islam-Kristen mengatakan serangan ke Charlie Hebdo itu sama seperti serangan terhadap Amerika pada 11 September. Ia mengingatkan peristiwa 11 September telah menyengsarakan banyak orang, terutama dampaknya bagi negara-negara muslim. 

 Stephane Charbonner, pemimpin redaksi Charlie Hebdo, diketahui sudah beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan akibat sejumlah publikasi majalah itu yang kerap dianggap menghina Islam. Selama ini Stephane hidup dalam pengawalan aparat keamanan. 

 Pada 2006, Charlie Hebdo mencetak ulang 12 kartun tentang Nabi Muhammad saw. yang sempat diterbitkan harian Denmark, Jylands Posten. Setiap diprotes karena menghina agama, redaksi Charlie Hebdo berkilah yang mereka lakukan adalah kebebasan berekspresi. 

 Tingkah kelompok yang gemar menghina Islam sering menyulut amarah warga muslim di Eropa. Tapi, tindakan teroris menyerang penghina Islam itu akibatnya lebih menyulitkan warga muslim Eropa dan negara-negara Barat lainnya. ***

Selanjutnya.....

KARENA dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK ada Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akhir 2014 Kementerian Dalam Negeri memutus kontrak 16 ribu tenaga fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Langkah itu sekaligus menjadi isyarat, desa kini di persimpangan jalan, belum jelas posisinya di bawah kementerian apa! 

 UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Pasal 112 Ayat (1) berbunyi, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Penjelasan ayat itu menyebutkan pemerintah adalah Menteri Dalam Negeri. Tapi justru Kementerian Dalam Negeri yang “keburu” memutus kontrak tenaga fasilitator PNPM-MPd sebelum ada kejelasan penanganan desa setelah ada Kementerian Desa!

Karena terkait honor atas orang sebanyak itu? Kalau soal itu, anggota DPR Komisi II dari PDIP, Budiman Sudjatmiko, berkata di Kemendagri ada DIPA PNPM 2015 yang bisa untuk itu. 

Sedangkan fungsi tenaga fasilitator itu masih sangat dibutuhkan karena ada transfer terakhir dana PNPM 2014 sebesar Rp1 triliun yang harus diselesaikan April 2015. Tanpa adanya pendamping, pertanggungjawaban dana tersebut rawan korupsi. (detikcom, 3/1) 

 Menurut logikanya, memang setelah lahir Kementerian Desa, kalau UU mengatur soal pemerintahan tetap di bawah Menteri Dalam Negeri, setidaknya urusan program pembangunan bisa ditangani Kementerian Desa. Meski demikian, sebagai pemerintahan, selayaknya koordinasi dulu dengan pihak Kementerian Desa soal alih tanggung jawab atas 16 ribu tenaga fasilitator PNPM-MPd itu. 

Tidak lantas begitu saja memutus kontrak belasan ribu tenaga fasilitator tanpa kejelasan masalahnya! Langkah itu tidak mencerminkan cara kerja sebuah pemerintahan yang baik! Untuk mengatasi kurang layakya cara kerja pemerintahan itu, sebaiknya segera dikeluarkan peraturan presiden terkait pembagian kewenangan pemerintahan dan pembangunan desa mengacu UU Desa dan struktur Kabinet Kerja. 

Urusan desa amat penting cepat diselesaikan karena di desa mayoritas rakyat mempertaruhkan nasibnya. Dan pertaruhan itu ditentukan oleh baik buruknya pemerintahan. Kalau cara kerja pemerintahannya buruk, warga desa yang pertama kena imbasnya! 

 Karena itu sering disebutkan, desa itu barometer baik-buruknya pemerintahan! Realitas kehidupan di desa-desa yang baik, buah dari kerja pemerintahan yang baik. Realitas desa yang buruk, banyak begal dan sejenisnya, cerminan pemerintahan yang buruk! ***

Selanjutnya.....

SEBAGAI kompensasi ditundanya pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS) sampai waktu yang tak ditentukan, pembangunan jalan tol ruas Bakauheni—Palembang sepanjang 373,4 km dengan anggaran Rp45 triliun di luar pembebasan tanah, diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. (detik.com, 5/1) 

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Ahmad Ghani Gazali, Senin (5/1), prioritas itu untuk mendukung program tol laut Merak—Bakauheni supaya arus kendaraan, barang, dan orang dari pelabuhan ke Palembang dan pusat-pusat ekonomi di antaranya serta sebaliknya bisa dilayani lebih baik.

Jalan tol Bakauheni—Palembang bagian dari Trans-Sumatera sepanjang 2.600 km dari Bakauheni sampai Banda Aceh. Tol Bakauheni—Palembang dibangun enam ruas terdiri dari Bakauheni—Babatan (53,9 km), Babatan—Tegineneng (51,1 km), Tegineneng—Terbanggibesar (35,4 km), Terbanggibesar—Pematangpanggang (100 km), Pematangpanggang—Indralaya (111 km), dan Indralaya—Palembang (22 km). 

Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kebutuhan dana untuk itu dipenuhi oleh PT Hutama Karya dan BUMN lain yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengerjakan tol tersebut. 

Investasi BUMN akan memenuhi itu dengan pinjaman lunak dari pusat investasi pemerintah. Keputusan pemerintah memprioritaskan pembangunan tol Bakauheni—Palembang semestinya disambut positif dan didukung pemerintah daerah dan warga Lampung serta Sumatera Selatan. 

Dukungan itu, terutama dari pemerintah daerah dengan segera mengeluarkan surat keputusan menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah di semua kawasan yang dilalui proyek jalan tol. Langkah cepat dalam hal ini amat penting agar tidak dimanfaatkan spekulan tanah yang bisa berakibat pengeluaran negara untuk itu jadi bengkak. 

Atau malah proyek terhambat karena spekulan minta harga amat tinggi lalu menghasut rakyat untuk menolak ganti rugi dengan harga sesuai standar. Banyak jalan tol sudah beroperasi diblokade warga dengan modus begitu. 

Di sisi lain, tentunya diharapkan agar warga bersikap positif mendukung pembangunan jalan tol dengan rela menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan tol dengan ganti rugi sesuai standar. 

Sekaligus, tidak mudah dihasut provokator yang hanya mencari keuntungan pribadi dengan tanpa peduli mengorbankan kepentingan masyarakat bangsa yang mendambakan kemajuan lewat pembangunan jalan tol. ***

Selanjutnya.....

TURUNNYA secara telak harga BBM dunia hingga premium Rp7.600/liter tanpa subsidi lagi membawa angin segar pada perekonomian nasional. 

 Tren penurunan harga minyak dunia bisa mengurangi tekanan pada defisit neraca migas, ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara. (Kompas.com, 2/1) Dengan penurunan harga minyak dunia itu, BI memperkirakan perbaikan neraca perdagangan akan didorong oleh perbaikan ekonomi global tahun 2015. Dua hal itulah yang akan membuat aktivitas ekspor Indonesia meningkat.

Turunnya secara signifikan harga BBM dunia, dari 115 dolar AS/barel pada Juni 2014 menjadi 65 dolar AS/barel pada akhir Desember 2014, telah mendorong laju ekonomi AS tumbuh 5% pada kuartal ketiga 2014. 

Hal penting di balik prestasi itu, karena produksi migas AS terakhir ini naik nyaris dua kali lipat dari tahun 2005. Bahkan, AS melempar 4 juta barel per hari ke pasar global kelebihan produksinya! Membaiknya industri AS berkat harga BBM dunia turun itu akan diikuti negara-negara maju lainnya. 

Itu menjadi peluang pasar yang bisa mengatrol naik ekspor Indonesia sebagai pemasok komoditas hasil bumi dan mineral untuk bahan baku industrinya. Tinggal, bagaimana upaya meningkatkan nilai tambah produk ekspor itu jadi tantangan nyata bangsa kita. 

 Di balik angin segar itu, ada peluang lain yang perlu dimanfaatkan: untuk belajar pada AS, yang semula importir minyak bumi terbesar dunia kini menjadi eksportir dalam jumlah signifikan—tiga kali lipat ekspor Indonesia semasa jadi pengekspor, tapi kini malah jadi pengimpor! 

 Di tengah harga minyak tinggi, antara 2000—2013, sebanyak 30% dari investasi AS dikhususkan untuk energi! Itu bagian dari peningkatan investasi tahunan industri minyak dunia untuk eksplorasi dan produksi pada priode itu dari 250 miliar dolar AS menjadi 750 miliar dolar AS. (Cahayahati, Kompasiana, 1/1) 

 Sedang Indonesia, dalam priode sama produksi minyaknya merosot dari 1,5 juta barel/hari menjadi tinggal 800 ribu barel/hari. Itu terjadi karena usaha eksplorasi untuk produksi baru disendat-sendat oleh mafia migas yang dengan menanam mitos sumber minyak Indonesia telah habis, menguasai jaringan pengelolaan minyak nasional yang justru menikmati sebagai pemasok kekurangan kebutuhan BBM nasional 700 ribu barel/hari! 

 Pelajaran dari AS, Indonesia harus fokus investasi ke eksplorasi sumber produksi minyak baru, seperti AS di Teluk Meksiko! Ini angin segar masa depan bangsa! ***

Selanjutnya.....

KEPALA Badan Pusat Statistik Suryamin menyatakan penurunan jumlah penduduk miskin sejak 2009 relatif melandai atau tidak berkurang signifikan meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Agar tidak terus melandai, menurut dia, harus ada penanganan superkhusus mengatasi kemiskinan (Kompas.com, 3/1). 

BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96% dari jumlah penduduk, turun dari 28,6 juta orang atau 11,46% September 2013. Jadi, hanya turun 0,5%. Garis kemiskinan September 2014 pada konsumsi Rp312,328/kapita/bulan. Itu peningkatan garis kemiskinan 3,17% dari Rp302,735 pada April 2014, dengan kenaikan harga bahan makanan lebih besar dari bukan makanan.

Sebab itu, selain penanganan superkhusus yang dituntut Suryamin, pemerintah juga dia harapkan berupaya lebih maksimal dalam menjaga harga kebutuhan pokok agar tidak meningkat tinggi karena warga miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga komoditas. 

Tapi, inflasi di Indonesia selalu tinggi, 8,38% pada 2013 dan 8,36% pada 2014. Berbagai upaya mengatasi kemiskinan dilakukan pemerintah, dari PNPM, raskin, sampai BLT atau Balsem, dengan total anggaran pernah dihitung Kompas dalam tahun-tahun terakhir lebih Rp100 triliun/tahun! 

Tapi, hasilnya masih seperti yang dikemukakan Suryamin: landai. Hal itu terjadi karena kebanyakan program mengatasi kemiskinan itu bersifat terlalu umum sehingga tidak fokus pada jantung masalah kemiskinan! 

Bahkan, ada yang cuma bunga-bunga, hiasan di tepi piring makan—yang justru sering tak dimakan! Karena itu, Suryamin menuntut upaya atau penanganan yang bersifat superkhusus, mungkin sejenis program yang dijalankan Muhammad Yunus di Bangladesh dengan membagikan kredit Grameen Bank langsung kepada kaum ibu untuk aktif membuka usaha membantu suaminya cari makan! 

Suryamin pasti menghitung dengan cermat, kalau ada penghasilan tambahan untuk keluarga miskin yang disumbangkan para istri, garis kemiskinan yang sekarang hampir terjangkau itu bisa lebih cepat dilampaui! 

 Tentu, berbagai upaya superkhusus yang lain lagi perlu diciptakan sehingga cukup variasinya untuk mengakomodasi aneka bidang kemampuan dan minat para ibu. 

Artinya, segala usaha dari yang bersifat sangat umum hingga yang superkhusus harus dijalankan secara saksama untuk mengarasi kemiskinan. 

Kaum miskin pun harus dapat kesempatan bancakan, bukan elite saja yang bancakan terus! ***

Selanjutnya.....

SETELAH 2014 menyelesaikan perannya sebagai tahun kampanye, pemenangan, dan peralihan menuju hidup sederhana, maka 2015 menjadi awal era mewujudkan pola hidup yang menjauhi pemborosan dengan kesia-siaan (absurd) beresensi ketakadilan itu! 

Pola hidup sederhana bukanlah sekadar makan tiwul setiap 17 Agustus seperti didemonstrasikan penguasa selama beberapa delade, padahal saat bersamaan pemborosan dengan kesia-siaan dilakukan secara gila-gilaan. 

Contohnya subsidi BBM, ratusan triliun rupiah setiap tahun dibakar sia-sia mubazir di jalanan macet oleh para pemilik mobil, yang sangat tak adil karena rakyat miskin hanya tersekap asap kotor buangannya! Artinya, hidup sederhana harus dijalankan dengan prinsip dan tujuan mulia, bahkan sebagai ibadah! Dalam hal ini ibadah menghindarkan bangsa dari bencana ketimpangan akibat ketakadilan distribusi subsidi, maupun distribusi hasil kekayaan alam negeri lainnya.

Ketimpangan itu menajam dramatis dalam satu dekade terakhir, dari Indeks Koefisien Gini 0,300 pada 2003 menjadi 0,413 pada 2013, mendekati titik kritis ancaman bencana, 0,50. Dihentikannya subsidi penyebab ketimpangan dan dijalankannya pola hidup sederhana, 2015 menjadi awal momentum kebangkitan bangsa di jalan ajaran moral yang tepat. 

Ajaran moral itu berbunyi, “Ada tiga perkara yang menyelamatkan dari bencana: 1. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. 2. Sederhana dalam keadaan kaya atau miskin. 3 Adil dalam keadaan senang atau marah.” (H.R. Tabrani, Baihaqi) Salah satu ekspresi takut kepada Allah itu, tidak bertindak boros dan mubazir, karena mubazir sahabat setan. 

Termasuk ekspresi tersebut mengalihkan subsidi dari orang-orang kaya untuk dibakar habis mubazir di jalanan macet kota besar, menjadi dana pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan kelompok termiskin! 

Tentu saja tak mudah mewujudkan pola hidup sederhana sebagai ekspresi takut kepada Allah dan demi keadilan substantif, distribusi segala kekayaan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat! 

Terutama karena bisa saja kelompok yang sebelumnya diuntungkan dan menikmati subsidi dan aneka maslahat itu berusaha merebut kembali semua itu dengan hak-hak istimewa yang mereka miliki. Karena itu, diperlukan dukungan rakyat secara maksimal untuk mewujudkan pola hidup sederhana sebagai ekspresi takut kepada Allah dan aktualisasi keadilan. ***

Selanjutnya.....

BERLAKU sejak 1 Januari 2015, pukul 00.01, harga bahan bakar minyak (BBM) bensin RON 88 atau premium turun dari Rp8.500/liter menjadi Rp7.600/liter. Solar dari Rp7.500/liter menjadi Rp7.250. Sementara minyak tanah bersubsidi harganya tetap Rp2.500/liter, tetapi sukar didapat. Harga setiap jenis BBM itu sama di seluruh Tanah Air, dengan biaya distribusinya (2% dari harga BBM) ditanggung pemerintah. 

Dengan harga baru itu, untuk premium subsidinya sudah dicabut dan harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Di luar itu, yang ditanggung pemerintah ongkos distribusinya. Sementara solar diberi subsidi tetap Rp1.000/liter dan biaya distribusi. Untuk mengikuti fluktuasi harga minyak dunia, perubahan harga BBM akan diumumkan pemerintah setiap bulan.

Kebijakan baru ini akan mengubah jumlah nilai subsidi dalam APBN 2015 cukup signifikan, dari Rp276 triliun menjadi di bawah Rp50 triliun. Itu, selain untuk biaya distribusi, khusus untuk solar sebanyak 17 juta kiloliter setahun, dengan subsidi Rp1.000/liter, jadi Rp17 triliun. 

Dengan demikian, terdapat sisa anggaran subsidi BBM lebih Rp200 triliun yang bisa dipakai untuk infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penetapan harga BBM dengan mencabut subsidi BBM untuk sebagian jenis minyak diserahkan pada mekanisme persaingan pasar sesuai UU No.22/2001 tentang Migas, itu sebenarnya pernah divonis MK bertentangan dengan konstitusi dalam putusan pada 15 Desember 2004. 

 Namun, dasar pemikiran vonis itu dahulu mungkin dibuat saat Indonesia berlimpah minyak bumi dengan posisi pengekspor. Sementara sekarang produksinya tinggal 800 ribu barel/hari untuk kebutuhan 1,5 juta barel/hari, sehingga posisi Indonesia kini telah berubah jadi net-importer! 

Sehingga, secara kontekstual zamannya, mungkin kebijakan Jokowi itu perlu diuji ulang di MK, sebelum dijadikan peluru lawan politik untuk menjatuhkan Presiden lewat mekanisme parlemen dengan tuduhan melanggar konstitusi. 

 Terlepas dari masalah itu, memanfaatkan penurunan harga BBM dunia untuk bisa memperkuat fiskal bagi kemaslahatan publik dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat justru lewat menurunkan harga BBM adalah langkah yang tepat. 

 Apalagi, fungsi BBM untuk stimulan ekonomi masih dijaga dengan subsidi tetap pada solar, yang memang mayoritas digunakan untuk angkutan barang, angkutan massal, dan perahu nelayan! Dukungan fiskal untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pun seiring sejalan! Selamat Tahun baru dengan harga BBM baru! ***

Selanjutnya.....