KAKEK berbisik ke Cucu, "Apa Pasal 34 UUD 1945 sudah diamendemen, dari 'Fakir miskin dan anak telantar diurus negara', menjadi 'Pejabat teras diurus negara?’." "Kakek pikun! Salah dengar!" tukas Cucu.

"Berita televisi, pejabat negara diberi tunjangan uang muka pembelian mobil Rp210 juta per orang!" jelas Kakek. "Itu kan menunjukkan prioritas urusan negara pada pejabat! Padahal prioritas perintah konstitusi kan fakir miskin dan anak telantar yang harus diurus negara! Pengalihan prioritas seperti itu lazimnya dilakukan lewat amendemen!"

 "Kenyataannya Kek, kepentingan pejabat negara itu telah mengalahkan nasib fakir miskin dan anak telantar!" tegas Cucu. "Tunjangan uang muka mobil pejabat Rp210 juta itu sesuai Peraturan Presiden No. 89/2015, memenuhi permintaan Ketua DPR 5 Januari 2015 agar menaikkan dari Perpres No. 66/2010 senilai Rp116.500.000 menjadi Rp250 juta." (detiknews, 5/4) "Kenapa perintah konstitusi agar fakir miskin dan anak telantar diurus negara tak kunjung dilaksanakan semestinya, para pejabat negara malah mendahulukan kepentingan pribadinya?" tanya Kakek. 

"Seperti ketua DPR, malah mendahulukan usul kenaikan uang muka mobilnya daripada usul fakir miskin dan anak telantar diurus negara!" "Mungkin karena sudah menjadi tradisi fakir miskin dan anak telantar diurus badan amal agama, seperti oleh amil zakat di setiap masjid! Para pejabat negara pun mengira mereka tak perlu memikirkan soal itu!" timpal Cucu. 

"Konon lagi mereka tahu, di Kementerian Agama ada dana penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) nganggur Rp68,47 triliun, (CNN-Indonesia, 16/2) mungkin bisa dipakai amal agama mengurus fakir miskin itu!" "Meski tidak eksplisit untuk fakir miskin, gagasan mengelola dana haji untuk rakyat yang membutuhkan ada dari Presiden Jokowi di depan pejabat Kemenag dan BUMN asuransi 16 Februari 2015 di Istana Bogor," timpal Kakek. 

"Ia sarankan agar dana haji diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan imbal hasil lebih besar ketimbang mengendap dalam bentuk deposito. Hasil investasi itu digunakan untuk mendanai kebutuhan rakyat!" "Untuk mengomersialkan dana haji yang berisiko laba-rugi itu tentu harus tanya MUI dan lembaga keagamaan lainnya!" tegas Cucu. 

"Tapi kalau fokus untuk fakir miskin dan anak telantar—yang nasibnya terus ditelantarkan dari perhatian negara itu—mungkin lebih baik daripada dana itu mengendap di deposito! Nasib fakir miskin dan anak telantar pun akan ada yang memperhatikan secara terlembaga!" ***

Selanjutnya.....

MESKI ujian nasional (UN) masih ada, tidak lagi sebagai penentu kelulusan siswa. Mulai tahun ini, kelulusan seratus persen ditentukan sekolah berdasar nilai seluruh mata pelajaran, termasuk perilaku siswa selama di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan itu pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Depok, Minggu (29/3). 

"Karena itu siswa jangan menjadikan UN sebagai beban dalam proses pendidikan," ujarnya. (Kompas.com, 4/4) Setelah tidak lagi menjadi syarat utama kelulusan siswa, menurut Mendikbud, hasil UN akan digunakan oleh siswa untuk mendaftar melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, baik ke SMA atau SMK, atau ke perguruan tinggi negeri.

Dengan mendapatkan nilai tinggi UN akan membantu siswa mendapat sekolah yang lebih baik, Menteri berharap UN bisa menanamkan pola perilaku positif. Selain itu, dengan UN bukan lagi sebagai syarat utama kelulusan, ke depan siswa bisa mengikuti UN dengan rasa kejujuran dan semangat mendapatkan prestasi baik. 

UN untuk sekolah menengah atas (SMA) akan dilaksanakan pada Senin, 13 April 2015, sampai Rabu, 15 April 2015. Sedang UN untuk sekolah menengah pertama (SMP) Senin, 4 Mei 2015, sampai Kamis, 7 Mei 2015. Dengan fungsi mengembangkan potensi dan evaluasi siswa, perlu diyakinkan UN bukan lagi momok yang menakutkan. 

Masalah selanjutnya dengan perubahan fungsi UN yang menjadikan sekolah 100% penentu kelulusan, diharapkan sekolah dapat melaksanakan tugas tersebut penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, penentuan kelulusan secara proporsional berbasis kompetensi guru yang memberi nilai pada setiap mata pelajaran. 

Sedang terkait perilaku siswa di sekolah, pertimbangan dewan guru yang juga berinteraksi dengan siswa penting bagi guru kelas dalam memberikan nilai perilakunya. Pelaksanaan penilaian yang objektif dan proporsional pada prestasi dan perilaku siswa akan menjadi penentu kredibilitas dan integritas sekolah. 

Dengan itu pula, manfaat pengalihan penentuan kelulusan dari UN ke sekolah benar-benar dirasakan siswa, dan masyarakat mendapat lulusan sekolah yang berkompeten dalam menjalankan pengabdiannya. 

Untuk itu, pengelola sekolah agar selalu ingat, pengalihan penentuan kelulusan dari UN ke sekolah itu hasil perjuangan para aktivis, akademisi, dan pengamat pendidikan sehingga senantiasa menjaga martabat sekolah, tak sekalipun menodai kepercayaan pada sekolah! ***

Selanjutnya.....

KETUA Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengungkap harga premium (RON 88) Rp7.300/liter di Indonesia lebih mahal dari RON 95 (sejenis Pertamax Plus) di Malaysia Rp6.908/liter—kurs BI 31-32015 (detik-Finance, 2/4). Hal itu terjadi, menurut Faisal, karena bensin RON 88 tak ada lagi dijual di pasar internasional, hingga penetapan harganya memakai formula yang dibuat pemerintah. 

Pihaknya sejak awal meminta premium dihapuskan, diganti pertamax yang lebih baik kualitasnya, punya standar internasional, dan justru lebih murah. Tetapi, pemerintah memberi batas waktu dua tahun ke depan. Karena harga BBM jadi lebih mahal, Faisal Basri meminta Pertamina jujur menyebut komponen mana yang tidak efisien untuk dicari bersama jalan keluarnya. Beri data yang benar agar rakyat mengerti.

Desakan Faisal itu karena dia lihat masih perlu efisiensi lebih ketat di Pertamina. Saat timnya ke Singapura menemukan gaji pokok Dirut Petral (anak perusahaan Pertamina) 41.533 dolar Singapura/bulan. Jika dirupiahkan, jadi Rp394,5 juta/bulan. Ditambah berbagai tunjangan jadi 44 ribu atau Rp418 juta/bulan. Padahal, gaji Dirut Pertamina “cuma” Rp200 juta/bulan. Saat terjadi pergantian Dirut Petral, yang diganti dapat pesangon 1.195.508,15 dolar Singapura atau Rp11,4 miliar. Itu belum cukup.

 Direktur Petral dapat fasilitas apartemen di Four Seasons Singapura, yang kelasnya tinggi sekali. Dan menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, seperti dikutip Faisal, gaji Petral belum termasuk biaya apartemen. Atas ungkapan Faisal, Wianda menyatakan harga indeks pasar dunia premium dan solar dan kurs dolar terhadap rupiah naik signifikan selama periode Jamuari hingga akhir Maret 2015, yakni meningkat 17% untuk premium dan 13% untuk solar. 

Sementara Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyatakan jadi lebih tingginya harga BBM kita disebabkan tiga komponen, yakni PPN (pajak pertambahan nilai), PBBKB (pajak bahan bakar kendaraan bermotor), dan iuran BPH migas. Selain itu, 90% biaya pengadaan BBM berasal dari minyak mentah. Sisanya 10% untuk pemeliharaan kilang, gaji pegawai, energi mengoperasikan kilang, dan lainnya. 

Harga premium Rp7.300/liter itu terdiri dari harga dasar BBM Rp6.722,67/liter, biaya distribusi ke luar Jawa—Bali Rp134/liter, dan pajak Rp1.008,57/liter. Jika tanpa PPN 10% dan PBBKB 5%, pajak buat negara hilang Rp32 triliun/tahun. Demikian polemik cerdas buat rakyat memahami tingginya harga BBM! ***

Selanjutnya.....

HASIL dari peningkatan kesejahteraan itu naik kelas sosial, dari kelas prasejahtera ke kelas agak sejahtera, lalu ke kelas sejahtera awal, kelas sejahtera lanjutan, dan seterusnya. Maka itu, sebagai realisasi janji meningkatkan kesejaheraan rakyat, pemerintah pun memberikan ujian kepada rakyat dengan menaikkan harga aneka barang dan jasa! 

Namanya ujian naik kelas, tentu soalnya tak mudah. Kenaikan harga yang harus dijalani oleh rakyat secara saksama sebagai ujian itu mulai dari kenaikan harga BBM dengan segala eksesnya pada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, lalu kenaikan harga gas, kenaikan tarif listrik, sampai kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi hingga 100%.

Ujian itu juga bagian dari pengamalan Trisakti ajaran Bung Karno—berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya—dalam hal ini rakyat diuji untuk tetap mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan tekanan beban berat kenaikan harga aneka barang dan jasa yang ditetapkan pemerintah. 

Ujian menahan beban berat itu sekaligus dijadikan proses awal revolusi mental! Jadi tak heran kalau masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini persepsinya dalam benak rakyat ditanamkan sebagai zaman kenaikan harga segala barang dan jasa! 

Zaman BBM murah, terbang murah, naik kereta api murah, dan segala yang serbamurah lainnya, tinggal sejarah! Murah sandang, murah pangan, murah papan itu idiom zaman Mojopahit, kuno! Mentalitas rakyat ditempa menjadi ultramodern, bergengsi, siap bayar mahal semua kebutuhan hidup maupun setelah mati—kaveling permakaman dikelola real estate!

 Tekanan yang serbaberat itu membuat rakyat berpikir keras dan bekerja keras untuk bertahan hidup! Itulah revolusi mental yang sesungguhnya berdasar Trisakti, rakyat harus berjuang untuk berdiri di atas kakinya sendiri untuk bertahan hidup. Tak ada lagi zaman cuma bisa mencadongkan tangan mengharap bantuan pemerintah untuk bertahan hidup!

 Kondisi tergantung pada bantuan pemerintah itu tak mencerminkan realitas berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi! Ujian berbasis revolusi mental itu juga di bidang politik hukum dan budaya. Dalam politik hukum rakyat kita bangga dengan kedaulatan terwujud lewat menghukum mati bandar narkoba! Sedang kepribadian bangsa berbudaya penuh kasih sayang, terwujud lewat meringankan hukuman koruptor dengan memberi remisi yang memuaskan! Selamat ujian! ***

Selanjutnya.....

UNTUK mencapai target fiktif—dalam arti sekadar tertulis indah di atas kertas saja pun—atas target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada Lampung mendukung swasembada pangan nasional, terkesan susah dibuat.

 Target Lampung untuk 2015 tambahan surplus 1 juta ton lagi gabah kering giling—2014 Lampung sudah surplus 1 juta ton, ditambah 72 ribu ha tanaman jagung, dan 41 ribu ha kedelai. Dari diskusi bertema Peran kehutanan mendukung swasembada pangan di Lampung Post, Rabu (1/4), diketahui target tanaman jagung di atas kertas baru dicapai 29 ribu ha, sedang kedelai baru dapat 8.000 ha. 

Maksudnya tentu agar semua pihak saling membantu mencapai target jumlah luas tanaman, bibit dan pupuk dibantu pemerintah. Kesulitan mencapai target jagung dan kedelai itu, selain faktor lahannya juga petaninya telanjur fanatik singkong karena ada kepastian hasilnya, sukar diajak beralih ke tanaman lain yang berdasar pengalaman banyak risiko.

 Salah satu jalan keluarnya mungkin harus diusahakan areal tumpang sari baru di kawasan hutan produksi. Lalu, menjadikan jagung dan kedelai sebagai tanaman sela di antara singkong yang baru tanam. Dengan bantuan bibit dan pupuk kepada petani, prospek dua kali panen—tanaman sela dan tanaman pokok—diharap banyak petani mau mencoba.

Lantas, jangan kira untuk tambahan target 1 juta ton gabah itu tak ada masalah. Misalnya, di atas kertas salah satu upaya untuk itu dengan menaikkan pola tanam Sekampung System 200%. Sekampung System adalah pola tanam atas 55 ribu ha sawah irigasi teknis dengan air dari Way (sungai) Sekampung, yang semula setahun sekali panen dibuat menjadi dua kali panen (200%). 

Masalahnya, air Way Sekampung dari bendungan Argoguruh (Tegineneng) ke Trimurjo, Metro, dan seterusnya yang pada kemarau selama ini terlihat kering, apakah tiba-tiba musim gaduh nanti bisa memenuhi seluruh Sekampung System? Kalangan aktivis lingkungan sejak 2009 sudah mengingatkan Way Sekampung dalam kondisi “sakit”.

 Selisih debit air dari saat maksimal ke saat minimal yang pada 1968 hanya 5 liter per detik, pada 2001 menjadi 33 liter per detik, pada 2009 telah menjadi 84 liter per detik! Itu belum lagi kerusakan lanjutan 5 tahun terakhir! Ambang kritis disparitas debit air pada 20 liter per detik. Pada puncak kritis seperti sejumlah sungai di Tanggamus, pada musim hujan banjir bandang, kemarau kering! Dengan semua itu tampak, partisipasi dari semua pihak dibutuhkan agar Lampung bisa memenuhi target dari Presiden! ***

Selanjutnya.....

BNPT—Badan Nasional Penanggulangan Terorisme—memberedel 22 situs internet media Islam. Itu dilakukan lewat surat badan itu ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang telah dilaksanakan awal pekan ini. Menurut staf ahli BNPT Wawan Purwanto, pemberedelan itu "Dilakukan karena sudah cukup banyak yang menjadi korban ikut ISIS,"—maksudnya, Islamic State of Iraq and Syria!" (detik.com, 31/3)

Menurut Wawan, tindakan BNPT itu langkah untuk menghentikan persebaran paham radikal. "Banyak akibat yang ditimbulkan dari pemahaman yang setengah-setengah dari informasi yang didapatkan. Ini merupakan suatu bentuk penertiban. Semua pihak supaya menahan diri!" tegas Wawan. Namun, protes merebak dari segala penjuru, terutama dari netizen di media sosial. 

Di Twitter, Selasa (31/3), tagar #KembalikanMediaIslam menjadi trending topic Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim juga mempertanyakan tindakan yang mengejutkan itu. Karena, di antara situs yang diberedel itu termasuk konvergensi media standar berusia puluhan tahun, seperti panjimas.com dan kiblat.net. Jadi, ada kesan BNPT main babat asal situs media Islam!

 Situs yang diberedel itu, arrahmah.com, voa-Islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriqyna.com, dakwahtuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayarullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, daulahislam.com, azzamedia.com, dan indonesiasupportislamicstate.blogspot.com.

 Lewat tagar #KembalikanMediaIslam yang jadi top trending, protes netizen juga dengan grafis parodi dan meme, seperti membandingkan mantan Menkominfo Tifatul Sembiring dengan Menkominfo Rudiantara. Pada foto Tifatul disematkan tulisan "Zamanku situs porno diblokir." Sedangkan pada foto Rudiantara diberi tulisan, "Zamanku situs Islam diblokir." 

Terkait dengan situs media muslim, lebih afdal tentu sebelum bertindak BNPT dan Kemenkominfo melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama yang berfungsi membina umat sehingga lebih dekat dengan situs-situs tersebut maupun pengelolanya. 

Dalam koordinasi itu juga bisa dilakukan analisis bersama untuk membuat klasifikasi mana yang fatal dan yang masih bisa ditoleransi. Jadi tindakan yang diambil juga bisa lebih dipahami. Bukan terkesan hantam kromo! ***

Selanjutnya.....

TOLABUL 'ilmi walau tu Sin—tuntutlah ilmu meski harus sampai ke Tiongkok—adalah pernyataan imperatif untuk mendorong motivasi belajar warga muslim. Karena kebetulan Presiden Joko Widodo baru pulang dari Tiongkok, ilmu apa yang layak kita belajar dari mereka dewasa ini? Tak lain, ilmu mengelola keuangan negara!

Dewasa ini Tiongkok merupakan negara pemilik cadangan devisa terbesar di dunia, yakni 3,84 triliun dolar AS pada akhir Desember 2014. Selain itu, Tiongkok juga merupakan pemilik asing terbesar atas treasuries (surat-surat berharga) Amerika Serikat, yakni sebesar 1,24 triliun dolar AS pada akhir Desember 2014. Satu-satunya negara yang mampu menempel Tiongkok dalam pemilikan treasuries AS ini Jepang, sebesar 1,23 triliun dolar AS pada saat sama (vibiznews, 19-2-2015). 

Dengan penguasaan dolar dan obligasi AS yang sedemikian besarnya, kalau banyak negara lain limbung dibuat penguatan dolar AS belakangan ini, Tiongkok justru menikmati benefitnya secara luar biasa! Contohnya, surplus perdagangan Negeri Tirai Bambu itu dalam bulan Februari 2015 saja sebesar 60,6 miliar dolar AS, dengan surplus terbesar juga dari AS. 

Surplus bulanan itu dicapai dari ekspor Februari yang naik 48,3% jadi 169,2 miliar dolar AS dan impor turun 5% jadi 108,6 miliar dolar AS (Kompas.com, 30-3). Bandingkan dengan Indonesia, yang pada akhir Februari 2015 punya cadangan devisa 115,5 miiliar dolar AS, tapi punya utang sebesar 280 miliar dolar AS. 

Bahkan, per Januari 2015 saja, Indonesia masih menarik utang luar negeri baru sebesar Rp681,27 triliun—25,2% dari total utang pemerintah! (detik-Finance, 26-2-2015). Lalu harus mulai dari mana untuk belajar dari Tiongkok itu? Pertama, membangun pembangkit listrik yang cukup.

 Pada 2013, Tiongkok punya 1 juta mw, tepatnya 1.073 gw, sedang Indonesia pada waktu sama cuma punya 45 ribu mw (0,045 gw). Kedua, membangun jalan tol. Tiongkok pada 2013 punya 60 ribu km jalan tol, bahkan di satu Provinsi Xinjiang yang mayoritas warganya suku Uighur muslim punya 2.500 km jalan tol, Indonesia waktu yang sama cuma punya 770 km jalan tol. Tampak, dari sisi Lampung kita harus bisa menggesa PLTU Sebalang 2 x 100 mw yang lama mangkrak agar segera dibereskan buat menutupi defisit listrik Lampung!

 Juga tol Trans Sumatera ruas Bakauheni—Terbanggi (138 km) yang April ini groundbreaking, agar semua warga Lampung mendukung kelancaran pembangunannya. Kita sudah jauh tertinggal—Malaysia saat ini sudah punya 3.000 km jalan tol! Masak Lampung sejengkal pun tak punya? ***

Selanjutnya.....