INDEKS El Nino menguat September 2015 ini menjadi 2,3 dari Agustus 2,2.

Kekeringan di Indonesia meningkat, juga diperkuat dengan munculnya fenomena Dipole Mode positif, yakni massa uap air perairan Indonesia tersedot ke Afrika Timur. 

Maksudnya, kekeringan El Nino akibat massa uap air perairan Indonesia dibuyarkan oleh hembusan angin kencang dari Pasifik, oleh fenomena Dipole Mode positif massa uap air itu disedot ke Afrika Timur. "Fenomena ini menjadikan pembentukan curah hujan semakin kecil," ujar Teguh Prasetyo, kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta. (Kompas.com, 4/9) Indeks El Nino diperkirakan akan mulai mengalami penurunan kembali pada Oktober, meski menurut dia masih memiliki pengaruh terhadap tingkat kekeringan kemarau pada tahun ini. 

Adapun pembentukan awan hujan akan mulai terjadi pada November 2015, seiring berakhirnya pengaruh El Nino dan fenomena Dipole Mode. Dengan diperkirakan hujan baru turun mulai November, segala sesuatunya harus disesuaikan baik terkait urusan keluarga maupun publik. Untuk pribadi dan keluarga, misalnya, agar penggunaan air sumur bisa lebih hemat lagi, sebab kalau sampai kering alternatifnya untuk mandi-cuci-kakus dan masak-minum, air galon cukup mahal. Banyak warga tak mampu membelinya. Karena itu, para tokoh masyarakat harus siap berupaya untuk memenuhinya, misalnya dengan meminta bantuan pemerintah daerah mengirim mobil tangki air. 

Artinya, tokoh-tokoh masyarakat harus rajin memantau kondisi warga di lingkungannya, jangan mentang-mentang ia mampu membeli air galon untuk kebutuhannya, lantas tak peduli pada warga yang tak mampu. Di lain pihak, pemda lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus siap program dan anggaran untuk bantuan itu. Bahkan jika kondisi lebih buruk lagi, karena kekeringan juga berarti masa paceklik menjadi lebih panjang, banyak warga kehabisan stok pangan karena tak ada lagi yang bisa dipetik atau dicabut, distribusi raskin ditepatkan waktunya, juga agar dipercepat penyaluran bantuan langsung tunai di seluruh Tanah Air. Maksudnya, tak cukup lagi Presiden dan Ibu Negara bagi-bagi paket sembako hanya di kawasan kumuh Jakarta. 

Nasib warga seperti di kawasan kumuh Jakarta itu tersebar di seantero negeri. Jadi, banyak hal yang harus diantisipasi dengan meningkatnya indeks El Nino “plus” fenomena Dipole Mode positif ini, terutama terkait kemampuan warga miskin bertahan hidup. ***

Selanjutnya.....

KETIKA Bareskrim Polri menetapkan salah satu calon pimpinan (capim) KPK sebagai tersangka pada tahap akhir seleksi oleh Pansel KPK, tersiar kabar angin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu di Istana membahas hal itu.

Istana resah atas kegaduhan tersebut sehingga seiring itu juga tersiar kabar Kabareskrim Budi Waseso (Buwas) akan dicopot. Jumat (4/9) pagi, pers menyiarkan berita, Buwas dimutasi dari Bareskrim menjadi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Kabar angin Istana resah oleh kegaduhan Buwas itu ternyata membuahkan bukti kenyataan Buwas dicopot. Sekaligus dengan itu masalahnya bisa dilimitasi, kegaduhan yang meresahkan Istana terkait dengan tindakan dadakan Bareskrim menetapkan tersangka seorang capim di ujung proses kerja pansel. 

Jadi bukan kegaduhan Bareskrim mengungkap kasus korupsi yang meresahkan Istana. Sebab, Istana tidak resah dengan tindakan pemberantasan korupsi. Namun, kegaduhan menyasar capim KPK di tahap akhir seleksi. Keresahan Istana itu mungkin juga tidak terlepas dengan berita yang ramai diunduh di media sosial hari itu, yakni perjalanan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assiddiqie di capim KPK tersandung penetapan status tersangka oleh lembaga penegak hukum.

Jimly adalah anggota tim 9 yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik cicak lawan buaya (KPK vs Polri) jilid II, yang tidak setuju pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Bahkan, Juru Bicara Tim 9, Buya Syafi'i Maarif, secara terbuka menyarankan kepada Presiden agar Buwas dicopot dari jabatan Kabareskrim karena dari tindakannya terkesan cenderung kurang respek pada tokoh-tokoh reformis antikorupsi. Jadi mungkin, Istana khawatir jika kegaduhan menersangkakan tokoh-tokoh reformis antikorupsi itu berlanjut. Hampir bisa dipastikan bahwa kegaduhan yang meresahkan Istana bukanlah gebrakan Bareskrim Polri dalam memberantas korupsi. 

Juga dipastikan keliru banget dugaan Buwas dicopot dari jabatan Kabareskrim akibat telepon seorang dirut BUMN kepada seorang menteri agar melaporkan keberatannya kepada Presiden ketika kantornya digeledah polisi. Keberhasilan Bareskrim membongkar banyak kasus korupsi itu layak diapresiasi dan harus bisa dilanjutkan oleh pengganti Buwas di Bareskrim. Terpenting dari semua itu, jangan sampai gairah gebrakan memberantas korupsi oleh Bareskrim itu sekadar kamuflase dari tindakan balas dendam pihak tertentu terhadap tokoh-tokoh reformis antikorupsi, seperti yang terkesan dicemaskan Tim 9. ***

Selanjutnya.....

REKTOR Binus University Harjanto Prabowo menyatakan orang-orang Indonesia lupa tentang betapa pentingnya anak didik punya keterampilan untuk hidup (life skill), bukan cuma memiliki nilai matematika tinggi.Selama ini semua yang dipelajari di sekolah hanya diukur dengan nilai akademik. Dalam materi Mengelola Pengetahuan di Sekolah; Pendekatan Sistem Leadership kepada para guru peserta School Executive Excursion 2015, Harjanto berkata anak didik tidak hidup hanya di sekolah.

 Mereka juga bagian dari kelompok di masyarakat dan lingkungannya. Jangan sampai pendidikan sudah level SMA, tapi si anak tak punya life skill seusia anak SMA. "Mereka tidak bisa cepat ambil keputusan, sulit menyelesaikan masalahnya sendiri lewat pengetahuan yang didapatnya di sekolah. Jangan sampai pelajaran di sekolah bagus semua, tapi tidak membuat si anak punya kemampuan menyelesaikan masalahnya di lingkungan," kata Harjanto (Kompas.com, 5/9). "Pada akhirnya, kita cuma mendidik anak-anak kita menjadi robot, yang tak mengerti apa-apa.

 Banyak sarjana kita yang seperti ini setelah mereka lulus. Perusahaan menuntut ini-itu, tapi ternyata si sarjana tak bisa apa-apa," ujarnya. Jika ditarik garis lurus, semua itu bermuara pada pendidikan. Data menunjukkan dalam dimensi pendidikan rata-rata lama sekolah, Indonesia hanya 5,8 tahun. Ini jauh di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura (10,1 tahun), Malaysia (9,5 tahun), Filipina (8,9 tahun), Brunei Darussalam (8,6 tahun), dan Thailand (6,6 tahun). Itu baru soal durasi, belum bicara kualitas pendidikan terkait kurikulum yang kerap gonta-ganti, tenaga pendidik andalannya guru honorer murni, tambal sulam kebijakan, dana pendidikan selalu kurang, sekolah-sekolah rusak, dan lain-lain. 

Di sekolah anak-anak dididik mimpi, Indonesia negeri kaya raya, sumber alamnya melimpah. Anak-anak Indonesia harus tahu, Indonesia bukan lagi seperti itu. Para pendidik harus jujur ke anak didik bahwa Indonesia sudah semakin rusak. Hasil buminya menipis, bahkan sebagian sudah habis. Korupsi merajalela, dengan utang negara bejibun harus dipikul generasi mereka. Jujur paparkan secara realistis kondisi itu agar anak-anak berpikir ke depan dia mau apa dan harus berbuat apa.

 Kondisikan mereka untuk menyiapkan diri bagi dirinya sendiri dan negaranya menghadapi semua kondisi itu. Pendidikan karakter menyiapkan anak didik siap menyambut masa depan yang realistis, dan dengan bekal life skill siap menghadapi zaman yang terus berubah. ***

Selanjutnya.....

PAN—Partai Amanat Nasional—Rabu (2/9) bergabung ke kubu partai-partai pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat (KIH).Dengan langkah PAN itu pemerintah jadi lebih solid karena didukung suara mayoritas di DPR. "PAN berharap bergabungnya 

PAN ini mendapat respons yang positif bahwa pemerintah kuat, para pengusaha sinyalnya positif, investasi kita berharap juga memberikan tanggapan yang baik bahwa pemerintah kuat karena didukung oleh mayoritas," ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. (Kompas.com, 2/9) Bergabungnya PAN dengan 49 kursi DPR ke KIH yang terdiri dari PDIP (109), PKB (47), NasDem (36), dan Hanura (16), membuat KIH yang semula didukung 208 kursi, kini jadi 257 kursi. Sebaliknya Koalisi Merah Putih (KMP) yang semula 292 kursi, kini menjadi tinggal 243 kursi. Itu dengan menempatkan Partai Demokrat (61 kursi) berposisi sebagai penyeimbang di antara kedua koalisi. 

Meski bukan mayoritas mutlak karena penentuan hasil voting masih tergantung pada suara penyeimbang, kekuatan politik kubu pemerintah di parlemen telah berubah menjadi tidak inferior lagi. Ini sekaligus juga mengubah asumsi-asumsi terkait lemahnya pemerintah di parlemen sehingga terkesan pemerintah harus mengikuti apa pun maunya DPR, sekalipun itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 

Contohnya pemaksaan tujuh proyek DPR untuk masuk RAPBN 2016, meski penandatanganan prasastinya dielakkan oleh Presiden Joko Widodo usai pidato kenegaraan Agustus lalu. Seolah, persetujuan pemerintah atas tujuh proyek itu dijadikan bargaining bagi persetujuan DPR atas RAPBN 2016. Pemaksaan itu akan mudah berhasil dengan posisi mayoritas KMP yang mendominasi pimpinan DPR. 

Tapi dengan bergesernya posisi mayoritas ke KIH berkat perpindahan koalisi PAN, pemaksaan untuk itu jadi tak lagi mudah berhasil. Juga dalam pembuatan undang-undang lain nantinya, konsep-konsep pemerintah tak mudah diganjal hingga membutuhkan lobi yang berlarut-larut. Sebaliknya, KMP jadi tidak mudah lagi meloloskan UU yang hanya menguntungkan kubunya, seperti sebelumnya. Dengan pemerintah lebih mudah meloloskan program dan kepentingannya di parlemen, stabilitas politik formal memang bisa lebih solid, seperti dikemukakan Zulkifli Hasan. Kestabilan politik itu jelas bisa menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif sehingga investasi merasa nyaman. Sekaligus, berkat bergabungnya PAN ke koalisi pendukung pemerintah, usaha-usaha pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat akan berjalan lebih lancar. ***

Selanjutnya.....

PRO-KONTRA mewarnai penyerahan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil kerja panitia seleksi (pansel) ke Presiden. Anggota DPR, Ruhut Sitompul, mengacungi jempol hasil pilihan pansel, sedangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan kecewa. 

Menurut Dahnil, Pansel KPK justru meloloskan calon pimpinan yang dinilainya lemah dan memiliki perspektif agar KPK fokus pada pencegahan, bukan penindakan. "Berangkat dari usaha untuk mengebiri peran KPK, beberapa sosok yang (dipilih) berpotensi bukan memperkuat, melainkan justru melemahkan KPK," ujar Dahnil. (Kompas.com, 2/9) Sementara ICW melalui siaran pers Febri Hendri menilai dari delapan nama yang diajukan pansel ke Presiden terdapat tiga calon yang tidak tepat. ICW mempertanyakan integritas, komitmen antikorupsi, dan keberpihakannya terhadap eksistensi KPK. 

Kata ICW, salah satu kandidat menganggap KPK hanya berfungsi sebagai trigger machine dengan melimpahkan penyidikan kasus korupsi pada kepolisian dan kejaksaan. Calon itu juga tidak setuju dengan adanya penyidik independen KPK. "KPK cukup hanya menjadi pusat informasi perkara korupsi dan KPK hanya memiliki tugas pencegahan," ujar Febri. (Kompas.com, 2/9) Oleh karena itu, Dahnil berharap dalam proses uji kepatutan dan kelayakan, DPR bisa lebih terbuka dan memperhatikan kelemahan yang telah dilakukan Pansel KPK. Komisi III diminta tidak memilih calon pimpinan yang tidak berorientasi pada pemberantasan korupsi. 

Dia percaya, banyak anggota DPR, khususnya Komisi III, yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Pro-kontra hasil seleksi calon pimpinan KPK merupakan hal yang wajar karena justru mencerminkan hidupnya demokrasi. Namun, esensi pro-kontra itu layak dicermati karena proses demokrasi yang ideal adalah untuk menghasilkan yang terbaik. Esensi dimaksud antara lain adanya kesan kerja pansel bertolak dari usaha pelemahan KPK sehingga calon yang dalam wawancara di depan publik secara eksplisit pandangannya berpotensi melemahkan KPK, justru lolos sebagai unggulan untuk tugas hakiki KPK: menindak korupsi.

Misalnya, ketika orang yang dalam pandangannya enggan melakukan penindakan terhadap korupsi, malah diunggulkan untuk duduk di posisi bidang penindakan korupsi. Dahnil benar, harapan tertumpu pada Komisi III DPR, Ruhut Sitompul dan kawan-kawan, untuk menghasilkan pimpinan KPK terbaik, yang layak diacungi jempol! ***

Selanjutnya.....

KETEGANGAN mencekam Malaysia. Pemerintahan Malaysia menyesalkan langkah Mahathir Mohamad menghadiri aksi demonstrasi Bersih 4 di Kuala Lumpur, Sabtu (29/8).

Penguasa menyebut Mahathir telah melewati “garis batas”. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden partai berkuasa—UMNO—Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein yang juga menjadi Menteri Pertahanan Malaysia. (Kompas.com, 30/8) Menurut Hishammuddin, kehadiran mantan Presiden UMNO itu ke demonstran tidak konsisten dengan ucapannya 1998, bahwa demonstran tidak perlu didukung. "Saya pikir dia telah melanggar prinsip perjuangan yang telah dia ucapkan sebelumnya. Apa yang dia lakukan berkebalikan dengan yang telah dia umumkan saat menjadi Perdana Menteri," tukas Hishammuddin sembari menegaskan kehadiran Mahathir di antara demonstran tidak bisa diterima. 

Sedang Mahathir menyatakan kehadirannya di tengah massa bukan karena ia mendukung Gerakan Bersih 4, melainkan untuk menyokong aspirasi warga. Ia mengaku tidak peduli tuntutan massa yang lain. "Saya hanya ingin Najib mengundurkan diri," kata tokoh senior yang memerintah Malaysia selama 22 tahun itu dikutip AFP dan Malayanonline. (MI, 31/8) Mahathir yang eranya berhasil memajukan ekonomi Malaysia secara signifikan, setelah Wall Street Journal melaporkan aliran dana sebesar 700 juta dolar AS ke rekening pribadi Najib, menyalahkan Najib dan kabinetnya atas masalah ekonomi dan politik yang saat ini menimpa negerinya. 

 "Satu-satunya cara untuk mengembalikan aturan hukum adalah dengan melengserkan perdana menteri ini (Najib) dan untuk menjatuhkan dia, orang-orang harus menunjukkan kekuatan rakyat," tegasnya sembari menambahkan, "Kami harus membawa mosi tidak percaya di parlemen." Meski demikian, sekalipun jumlah demonstran hari Sabtu dilaporkan mencapai 200 ribu orang, stelsel kekuasaan Malaysia amat kuat sehingga amat kecil kemungkinannya untuk bisa menjatuhkan Perdana Menteri. 

Apalagi Badan Pencegahan Korupsi Malaysia sudah mengklarifikasi, meski tanpa jelas menyebut sumber dananya, telah menyatakan dana yang masuk rekening Najib itu sumbangan. Di Indonesia, itu bisa dijerat pasal gratifikasi. Apalagi penguasa Malaysia punya perisai kekuasaan dari aksi massa, yakni Internal Security Act (ISA), justru demonstran yang sudah ditangkap bakal meringkuk lama di penjara. Kekuasaan di Malaysia terlalu steril untuk bisa dijatuhkan oleh aksi massa. Sedang bagaimana nasib Mahathir, jadi teka-teki resolusi sistem politik Malaysia. ***

Selanjutnya.....

SELAIN ratusan triliun rupiah, berbagai dana mengendap tidak terserap kegiatan program pembangunan, ternyata dana desa dari APBNP 2015 sebesar Rp22,77 triliun juga baru tersalur 20%.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo geram atas hal itu karena, menurut dia, instruksi dan radiogram sudah disampaikan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, kepala daerah sudah dipanggil ke pusat, begitu pula sekretaris daerah, kepala biro keuangan, dan kepala dinas keuangan pemerintah daerah, begitu juga DPRD. "Akar masalahnya adalah birokrasi yang berbelit-belit dan panjang. 

Tingkat kabupaten dan kota memang harus merencanakan anggaran secara detail, tetapi untuk tingkat kepala desa cukuplah selembar untuk mengajukan perencanaan pembangunan desa," ujar Tjahjo. (Kompas, 28/8) Kenyataannya lebih dari sekadar keruwetan birokrasi, tetapi juga ketakutan dikriminalisasi yang mencekam pejabat daerah sehingga Rp273 triliun dana APBD masih mengendap di Bank Pembangunan Daerah. Bagi aparat pemda, tidak beda mekanisme menyerap APBD yang Rp273 triliun dengan dana desa yang Rp22,77 triliun. Salah sedikit saja, tergelincir masuk bui. Lebih lagi di desa, kelembagaan untuk pengelolaan dana berjumlah relatif besar untuk ukuran masyarakat bawah itu belum siap. 

Kabupaten Tulangbawang mungkin satu-satuanya yang punya lembaga kelompok masyarakat (pokmas) yang sejak awal diberi wewenang mengelola dana pembangunan desa yang diterima dari kabupaten. Pokmas dibentuk oleh warga desa dari warga desa setempat dengan pendampingan tim asistensi dari Universitas Lampung (Unila) yang bekerja sama dengan Pemkab Tulangbawang melaksanakan program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK). Kepala kampung sendiri tidak menangani keuangan GSMK yang dikelola pokmas, kecuali sebagai penasihat. 

Dana desa yang juga untuk pelayanan administrasi pemerintahan desa dan membangun perekomomian desa, jelas diperlukan kelembagaan pengelola keuangan desa yang lebih mumpuni. Apalagi dalam perencanaan membangun desa selalu diperlukan sebagai hasil musyawarah warga desa, kelembagaannya harus pula akomodatif dan partisipatif. Tanpa kelengkapan lembaga pengelola dana desa yang menyamankan hati, kepala desa juga tak terlalu bernafsu menjoloknya. 

Cekaman ketakutan dibui karena salah dalam menggunakan dana desa, sama dengan yang dirasakan pejabat di atasnya. Artinya, masih ada hal-hal yang harus disiapkan untuk menyalurkan dana desa agar berkah, efektif, dan efisien. ***

Selanjutnya.....