MESKI pertumbuhan ekonomi Lampung kuartal III 2015 mencapai 5,18% lebih baik dari nasional 4,73%, naiknya angka pengangguran terbuka di Lampung secara absolut cukup drastis, yakni dari 110 ribu orang tambahan pengangguran nasional periode Februari 2015—Agustus 2015 (Kompas.com, 5/11), sebanyak 57.300 orang berada di Lampung. (Lampost, 6/11) 

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Adhi Wiriana, kenaikan drastis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Lampung itu karena kembalinya tenaga kerja luar negeri. Ini karena pelambatan ekonomi global mengimbas negara tempat mereka bekerja. 

Juga, perindustrian nasional yang menurun, ditandai dengan turunnya harga komoditas perkebunan, banyak terjadi PHK, mereka pulang ke Lampung jadi penganggur. Terakhir, adanya dampak El Nino membuat pekerja di sektor pertanian menganggur karena tidak ada pekerjaan. 

Tumpasnya pekerjaan di sektor pertanian ini, hingga penganggurnya malah eksodus ke kota mencari pekerjaan, membengkakkan pengangguran di perkotaan menjadi 7,82% dari penduduk dibanding total pengangguran 5,14%. Sektor pertanian lazimnya menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang terpental dari sektor industri dan jasa yang lebih modern. 

Karena itu, ketika lapangan kerja di sektor pertanian tumpas dan malah melimpah ke sektor modern yang juga sedang mengalami pelambatan, keranjang sortir menjadi penuh. Untuk itu, meski terhibur TPT Lampung yang 5,14% di bawah TPT nasional 6,18%, tajamnya peningkatan dari 3,44% menjadi 5,14% menuntut usaha ekstra, selain untuk menahan keberlanjutan peningkatannya, juga untuk mengatasi agar kembali seperti sediakala. 

Langkah ideal untuk mengatasi ledakan pengangguran tentu seperti yang dilakukan Presiden Franklin D Roosevelt pada depresi ekonomi dunia pada 1930-an, mengerahkan para penganggur bekerja di proyek padat karya bidang pekerjaan umum. 

Tapi, untuk program sebesar itu mungkin hanya bisa dilakukan Pemerintah Pusat karena butuh dana besar. Sedang untuk daerah, mungkin mengusahakan proyek swakelola digarap secara padat karya. Di Tiongkok, kondisi itu diatasi dengan proyek “banyak akal”, seperti mengecat garis marka jalan dengan kuas berukuran kecil agar lebih banyak orang bisa dipekerjakan. Tapi mereka yang masuk “keranjang sortir” itu diberi latihan keterampilan tertentu, kemudian disalurkan ke lowongan bermasa depan lebih baik. 

Untuk kita, cari yang paling mungkin dilakukan. Bukan mendiamkan masalahnya, hingga malah kian memburuk. ***

Selanjutnya.....

SELAMA pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hingga 2019 Indonesia akan menambah jalan tol sepanjang 1.060 kilometer (km). Itu 220 km lebih panjang dari pencapaian infrastruktur di Tanah Air selama 40 tahun sampai 2014, yang telah membangun jalan tol sepanjang 840 km. 

"Pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut berbarengan dengan jalan nasional sepanjang 2.600 km, dan jalan tol trans-Jawa," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Kompas.com, 4/11) 

Menurut Basuki, digenjotnya pembangunan infrastruktur ini karena Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam terbesar di Asia Tenggara. Jika kondisi infrastruktur memadai, pertumbuhan ekonomi akan ikut bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. "Selama ini kondisi infrastruktur tidak memadai. Padahal Indonesia punya peluang besar," tegas Basuki. Pernyataan Basuki bahwa infrastruktur termasuk jalan tol mendorong pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan Tiongkok. 

Setelah membangun 60 ribu km jalan tol, ekonomi negeri berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu tumbuh double digit (di atas 10%) per tahun selama dekade lalu. Bahkan, ketika dunia tenggelam krisis sejak buble economy AS meletus hingga krisis Eropa, Tiongkok tetap tumbuh 7%. 

Ironisnya, Pemerintah Indonesia sebelumnya cenderung menelantarkan infrastruktur justru guna mengalihkan dananya mendorong pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi. Karena itu, program konsumtif semakin menonjol, hingga pada 2014 konsumsi mendominasi produk domestik bruto (PDB) Indonesia 63%, sedang produksi dan investasi hanya sisanya. Pemerintahan Jokowi-JK “kembali ke jalan yang benar” dengan berusaha membuat keseimbangan basis pertumbuhan antara produksi dan konsumsi, didukung investasi. Untuk itu, infrastruktur yang sempat ditelantarkan hingga hancur di banyak daerah kembali dibangun. 

Seiring itu, membangun ruas baru untuk membuka isolasi yang dialami warganya sejak bumi terbentang. Salah satu ruas baru untuk membuka isolasi, menurut Basuki, pembangunan trans-Papua dikerjakan sepanjang 4.000 km sampai dengan 2018. 

Sedang perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.672 km yang menghubungkan Aru di Kalimantan Barat sampai Long Midang di Kalimantan Utara ditargetkan selesai 2018. 

Semua itu Jokowi lakukan dengan serius, seperti pembangunan jalan tol trans-Sumatera, hari ini dia tinjau ke Lampung untuk ketiga kalinya sejak groundbreaking 30 April 2015. ***

Selanjutnya.....

DALAM pertemuan dengan Obama akhir Oktober lalu, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia ingin ikut dalam perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) yang digagas AS. 

TPP kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi mewakili 40% kekuatan ekonomi dunia, pada 5 Oktober 2015 telah menyatukan 12 negara, yakni AS, Australia, Brunei, Cile, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. 

 

Kalau keinginan Jokowi itu terkabul, Indonesia akan masuk fenomena sandwich club—roti lapis beraneka isi—terikat dalam berlapis-lapis perjanjian perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi. Mulai 1 Januari 2016 era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Lalu, ada lapisan kerja sama World Trade Organization (WTO), juga ada lapisan kerja sama ekonomi Asia-Pasifik (APEC). 

Selain itu, Indonesia penggagas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEF) yang didukung para anggotanya, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Jepang. (detik-news, 4/11) 

Lalu di atasnya ada lapisan TPP. Jadi, tumpang tindih kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi yang diikuti Indonesia sudah tebal. Akibatnya, seperti sandwich club yang terlalu tebal, bukaan mulut tak muat lagi untuk melahapnya. 

Padahal, kesiapan untuk MEA dua bulan lagi terlihat masih gamang. Sertifikasi tenaga kerja profesional banyak yang belum memadai, dari arsitek sampai pekerja ahli teknik sipil, bidang pendidikan dan kesehatan, sampai teknisi berbagai bidang pekerjaan. Padahal, untuk mengisi lowongan di kawasan ASEAN, sertifikat ahli di bidangnya jadi syarat untuk merekrutnya. Akibatnya, bukan dari negara kita yang penganggurannya bejibun merambah keluar, malah negeri kita yang dibanjiri tenaga kerja asing. 

Persaingan kualitas SDM itu sejajar dengan persaingan produktivitas dan produksinya. Itu baru MEA, belum lapisan-lapisan berikutnya yang makin luas area kerja samanya semakin tinggi tingkat persaingannya. Untuk barang dan jasa, itu berarti persaingan kualitas dan harga. 

Dalam perdagangan bebas (bertahap tarif bea masuk turun sampai nol), konsumen yang diuntungkan karena bisa mendapat barang berkualitas lebih baik dengan harga lebih murah. Namun, industri dalam negeri masih gamang menghadapi MEA sehingga sejak dini dipasang hambatan nontarif—setiap barang yang beredar di pasar Indonesia harus pakai logo standar nasional Indonesia (SNI). 

Nah, meski barang MEA kualitasnya lebih baik dan lebih murah tapi tak berlogo SNI, jadi tak bisa masuk! ***

Selanjutnya.....

DI Metro TV, Senin (2/11) petang, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bicara banyak tentang Peraturan Menteri Perdagangan yang mempermudah izin impor produk tertentu, termasuk hasil laut dari salmon, makarel, tuna sampai ikan teri, hingga mengancam industri dalam negeri.

Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud No. 87 Tahun 2015, ditunda pelaksanaannya dari seharusnya berlaku 1 November 2015 jadi 1 Januari 2016. Keluhan Menteri Susi itu senada dengan protes para pengusaha, terutama kalangan importir. Aturan yang merupakan bagian dari deregulasi itu dianggap blunder karena awalnya ingin mempermudah perizinan dan investasi dunia usaha, tetapi mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. 

Sebelumnya importir produk tertentu harus memiliki izin importir tertentu (IT), antara lain berupa importir produsen (IP) yang tahu kekurangan pasokan di pasar, seperti produsen gula untuk impor gula jenis tertentu. 

Tapi kini, dengan Permendag 87/2015, pembatasan dengan IT tak berlaku lagi, cukup memiliki angka pengenal importir (API) umum untuk impor produk tertentu. 

Praktis, asal importir bebas mengimpor produk tertentu. Ini bisa merugikan produsen produk tertentu, yang dalam permendag ditetapkan tujuh jenis kelompok produk, yakni makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil jadi, alas kaki, elektronika, dan mainan anak-anak. "Artinya sekarang orang lebih mudah jadi pedagang saja, tak perlu investasi, hanya cukup satu karyawan bisa mengimpor semua barang," ujar Adhi Lukman, ketua umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi). (detik-net, 28/10) 

Di balik penolakan pengusaha (dan Menteri Susi) terhadap permendag itu tampak ada konflik pandangan. Yakni, konflik xenophobia (ketakutan pada asing) versus xenolatri (gandrung pada asing). Pandangan xenophobia masuk doktrin Trisakti Bung Karno yang mencitakan berdikari dalam ekonomi. Sedangkan xenolatri paham neoliberalisme, menjadikan semua negeri pasar bebas bagi semua produk—tanpa peduli akibatnya, survival of the fittest, hanya yang terkuat bertahan hidup. 

Terlihat, pengusaha konsisten dengan paham berdikari sesuai prinsip Trisakti ajaran Bung Karno. Sebaliknya pemerintah, mengamalkan neoliberalisme yang bertentangan dengan Nawacita—janji kampanye Jokowi untuk mengamalkan Trisakti ajaran Bung Karno. Jadi, pemerintah lain kata lain tindakan—split personality. ***

Selanjutnya.....

"KOMBINASI hujan alami dan hujan buatan yang merata meredakan titik api di Sumatera dan Kalimantan," ujar Amir. "Dari 2.218 titik api pada Sabtu (24/10), tinggal 402 titik api Sabtu lalu (31/10)." 

"Asapnya?" potong Umar. "Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho (Kompas.com, 31/10), indeks kualitas udara yang sebelumnya di banyak kota Sumatera dan Kalimantan sering pada level berbahaya, hari ini pada level baik-sedang," jawab Amir. 

"Sedang jarak pandang, pagi ini di Padang 4 km, Pekan Baru 7 km, Jambi 2,8 km, Palembang 800 meter, Pontianak 2 km, Palangkaraya 1,5 km, dan Banjarmasin 6 km." "Kenapa hujan buatannya baru sekarang dimainkan? Kalau sejak awal kan titik apinya tidak meluas," tukas Umar. 

"Kalau sudah tiga bulan terbakar, semak, kayu, dan gambut sudah habis dilumat api, tak dipadamkan juga mati sendiri! Tiga bulan, pasar terbakar dua jam saja ludes." "Awalnya mungkin tak mengira bakal sehebat itu apinya," jawab Amir. "Saat api marak, heli Menko Polhukam saja tak bisa menembus asap untuk ke Pulang Pisau dan Jambi. Kalau heli pakai kipas saja tak bisa tembus, apalagi pesawat penabur garam pembuat hujan!" "Kemarau dampak El Nino sebenarnya belum waktunya berakhir," timpal Umar. 

"Tapi terakhir ini orang ramai salat istiska, minta hujan. Di Pekanbaru dan Bogor langsung diguyur hujan saat salat istiska. Tapi kenapa baru sekarang salat minta hujan?" "Orang kan harus ikhtiar dulu," jawab Amir. "Setelah ikhtiar gagal, api justru tambah marak, barulah pasrah! Dan ketika pertolongan datang, berupa hujan alami, udara pun bisa dilintasi pesawat, ikhtiar dioptimalkan agar hujan lebih merata." 

"Begitu pun kita salut pada pemerintah yang gigih memadamkan api sampai semua materi yang bisa terbakar ludes jadi abu!" tukas Umar. "Setelah itu perlu ratusan tahun untuk mengembalikan hutan seperti semula." "Untuk rehabilitasi hutan dan gambut itu ada dana carbon trading (jual-beli oksigen) sebesar 1 miliar dolar AS dari Norwegia," ujar Amir. "Itu dana kompensasi buat rakyat karena tidak lagi menebang hutan demi reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+)," entak Umar. 

"Dana itu seharusnya untuk rakyat (seperti Lampung Barat yang mayoritas arealnya hutan lindung) yang jadi miskin karena tak boleh menyentuh hutan sebagai sumber hakiki penghidupan. Tapi akibat kelalaian pemerintah terlambat mengatasi kebakaran hutan, dana kompensasi penderitaan rakyat itu dialihkan untuk menambal kelalaian pemerintah tersebut. ***

Selanjutnya.....

DENGAN bangga pemerintah menampilkan formula upah buruh yang ideal bahkan amat menguntungkan buruh dengan persentase pertumbuhan ekonomi nasional sebagai penambah tingkat kenaikan tahunan, melengkapi tambahan dengan tingkat inflasi. Sebelumnya, kenaikan hanya mengakomodasi inflasi lewat survei harga komponen kebutuhan hidup layak. 

Pemerintah yakin formula baru yang disebut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebagai kehadiran negara dalam proses penetapan upah buruh itu akan disambut baik buruh karena mendapat tambahan upah dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Juga akan diterima pengusaha dan memikat investor karena kenaikan upah buruh punya kepastian besarannya setiap tahun sehingga perusahaan mudah menyusun rencana keuangan tahunan. 

Formula baru itu sendiri sebenarnya jurus pamungkas yang sudah tersimpan belasan tahun dalam khazanah tafsir mimpi akhir kegaduhan demo buruh. Formula itu lama disimpan karena sebernarnya merugikan dan menambah beban pengusaha dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yang tak bisa dijamin selalu paralel dengan pertumbuhan kemampuan perusahaan. 

Jadi, kalau formula itu dikeluarkan, dalam tafsir mimpi itu dilukiskan, buruh akan terkesiap dan menghentikan segala bentuk demo dan protes karena diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional masuk komponen upah minimumnya. Tapi, itu hanya dalam tafsir mimpi, sedang dalam realitasnya lain. Buruh bukan terdiam dan menerima formula itu, tapi malah demo besar-besaran menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 yang menetapkan formula itu sebagai dasar penetapan upah buruh mulai tahun depan. 

Jadi, seperti ada “salah kiprah” dalam penanganan masalah buruh. Dikira aransemen yang disiapkan bisa membuat buruh tenang dan menghentikan "tradisi" kegaduhannya sehingga investor terpikat masuk menanam modalnya. Ternyata, buruh belum bisa menghentikan kebiasaan demo yang kurang disenangi penguasa itu. Kali ini alasannya sepele sekali, karena dengan sistem formula itu perwakilan buruh tak disertakan dalam menetapkan upah minimum. Jadi, prosesnya tidak demokratis. 

Demo menolak dan menuntut pencabutan PP 78/2015 yang diikuti ribuan buruh Jabodetabek, pada Jumat (30/10), berlangsung sampai lewat batas waktu yang diizinkan hingga dibubarkan dengan gas air mata dan water canon. 

Kalau PP itu dipertahankan oleh pemerintah, gerakan buruh menolak dan menuntut pencabutannya akan menjadi kegaduhan rutin yang berlarut-larut. ***

Selanjutnya.....

DALAM mengembangkan usaha kreatif di dunia digital, Indonesia menggandeng Silicon Valley—pusat pengembangan industri digital Amerika Serikat di California. Berbagai komitmen untuk itu telah didapat rombongan Menkominfo Rudiantara yang menggantikan Presiden Jokowi, yang batal berkunjung ke kawasan itu karena harus pulang menangani darurat asap di Tanah Air. 

Komitmen yang telah dicapai, antara lain tujuh perusahaan inkubator dan akselerator Silicon Valley siap membantu 1.000 startup Indonesia. Mereka adalah Techstars, StartX, GSVlabs, 500 Startups, F50, Plug and Play, dan Founder Institute. (detik-news, 30/10)

Startup adalah orang yang punya gagasan membuka usaha kreatif berbasis aplikasi internet. Tentu setelah kualifikasi teknis dan prospek gagasannya lolos seleksi, orangnya dikirim masuk inkubator Silicon Valley untuk dimatangkan menjadi technopreneur. Rombongan yang diikuti Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Ketua BKPM Franky Sibarani, dan sejumlah startup Indonesia itu juga mendapat komitmen suntikan bantuan 8 juta dolar AS untuk startup Indonesia, Qraved, yang menawarkan aplikasi food discovery. Perusahaan rintisan ini mendapat suntikan dari Richmond Global Ventures dan Gobi Partners. Juga ada grup investor baru di pendanaan Seri B, yakni GWC, Vonvergences Ventures, 500 Startups, Toivo Annus, dan M&Y Partners. Klimaks dukungan dari Facebook, yang punya 76 juta pengguna di Indonesia. 

Disepakati kerja sama Facebook dengan pemerintah Indonesia dalam UKM ekonomi kreatif, UKM ekonomi desa, dan internet sehat. Untuk UKM ekonomi kreatif, intinya Facebook memberi latihan gratis kepada 2.000 UKM agar bisa memanfaatkan teknologi Facebook untuk membangun usahanya secara online serta memasarkan produk dan jasanya di dalam dan luar negeri. Untuk UKM ekonomi desa, mengembangkan dari pelatihan ekomomi kreatif dengan modifikasi agar lebih relevan, tahap pertama terhadap 500 UKM. 

Untuk internet sehat, bersama pemerintah dan akademisi Indonesia, Facebook membuat program edukasi bagi Indonesia untuk memiliki ekonomi digital yang tumbuh dan bermanfaat dengan lingkungan internet yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat. Agenda menggandeng Silicon Valley ini bagian dari visi pemerintah membesarkan ekonomi digital Indonesia menjadi 130 miliar dolar AS pada 2020. 

Google juga mendukung dengan mulai bulan depan menerbangkan balon komunikasi hingga internet bisa menjangkau desa terpencil di 17 ribu pulau Indonesia. ***

Selanjutnya.....