PRESIDEN Joko Widodo menegaskan sinergi Pemerintah Pusat dan daerah merupakan kunci memenangkan persaingan di era kompetisi sekarang ini. Namun, terlalu banyak regulasi yang menghambat pengambilan tindakan dalam sinergi itu. Menderegulasi penghambat itu menjadi pelancar kegiatan, kunci bagi membina sinergi dimaksud.

"Kita negara besar, tetapi kecepatan kita untuk bertindak dihambat aturan sendiri. Saat ini ada sekitar 42 ribu aturan pusat dan daerah. Dengan aturan sebanyak ini, kecepatan bertindak jadi lambat. Padahal, perubahan global sangat cepat," ujar Presiden saat menutup Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2016 di Jakarta. (Metrotvnews, 8/5/2016) 

Presiden berharap paket kebijakan ekonomi yang saat ini telah berjalan mampu ditindaklanjuti oleh daerah dengan baik dalam bentuk implementasi aturan daerah yang berkualitas dan tidak menghambat. Hal itu perlu dilakukan karena paket kebijakan ekonomi tidak dibuat hanya untuk pusat, tetapi juga daerah untuk menarik investasi dan perdagangan. 

"Sekarang ada paket deregulasi ekonomi satu sampai dua belas. Mestinya paket-paket tersebut ditindaklanjuti oleh daerah dalam implementasi aturan daerah. Jangan buat aturan yang justru menghambat gerak kita. Saat ini ada 3.000-an perda yang justru menghambat investasi," ujar Presiden. 

Sinergi dalam penyelarasan peraturan daerah sebagai implementasi paket deregulasi kebijakan pusat itu jelas tidak mudah. Sebab, wujud deregulasi itu memangkas perda yang jadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, meski sejak awal ditekan agar perda seperti itu dihapus karena membebani investor terkait tarif berbagai syarat untuk melengkapi perizinan, daerah yang bisa kehilangan sumber PAD pikir panjang. 

Coba saja dicek ke DPRD I dan II, seberapa signifikan jumlah rancangan perubahan perda seperti itu yang telah diajukan eksekutif. Mungkin belum satu pun. Sebab, makin ramai pembangunan, kian relevan pula perda sumber PAD. 

Jadi, kalau untuk membina sinergi itu menanti daerah mengimplementasikan paket kebijakan pusat dalam perda, mungkin butuh waktu lama karena harus mencari kompensasi PAD yang terhapus. Untuk itu, lebih tepat pusat yang bat-bet bat-bet membatalkan semua aturan yang menghambat investasi dan bisnis, sekaligus menetapkan kompensasi sumber dana yang terpangkas. 

Jadi, sinergi yang dibangun seperti listrik. Begitu pusat pembangkitnya hidup, semua jaringan energinya menyala. ***

Selanjutnya.....

SADIQ Aman Khan, 45, kandidat Partai Buruh, terpilih jadi wali kota London, Inggris, Jumat (6/5/2016). Ia mengalahkan rival dari Partai Konservatif, Zac Goldsmith (41). Khan mengukir sejarah, kali pertama seorang muslim memimpin kota London. 


Namun untuk Eropa, Ahmed Aboutaleb muslim pertama jadi wali kota, di Rotterdam, Belanda. 

Menurut The Guardian, Khan memenangi pemilihan dengan perolehan 44% suara, sedangkan Goldsmith 35%. Walaupun belum ada pengumuman resmi, media sudah memastikan kemenangan Khan saat perhitungan suara mencapai 80%. (Kompas.com, 7/5/5016) 

Ia akan menggantikan Boris Johson, wali kota sebelumnya.

Sadiq Khan anak imigran asal Pakistan. Ayahnya bekerja sebagai sopir bus di London. Sadiq lahir 1970, dibesarkan di rumah susun dengan enam kakak dan adik di Tooting, London Selatan dengan etnis beragam. (detiknews, 7/5/2016) 

Dengan latar belakang itu serangan berbagai isu dari Goldsmith, justru efektif membangun solidaritas kelompok minoritas di London untuk mendukung Khan. Saat dituduh terkait gerakan ekstremisme Islam Khan yang pengacara hak asasi manusia menegaskan dirinya menentang radikalisme. 

Laman web politicalscrapbook.net melaporkan, kota-kota kecil dengan kelompok etnik minoritas member dukungan kepada Khan hingga 60%. Imigran Asia dan kulit hitam, Muslim, Sikh, Hindu, dan terutama India, juga mendukung Khan. 

Kantor berita AFP mencatat, kampanye kotor Goldsmith memicu preferensi para pemilih untuk beralih memilih Khan. Zac Goldsmith anggota parlemen dari Partai Konservatif, putra taipan keuangan James Goldsmith. 

Terpilihnya Sadiq jadi wali kota merupakan resultan dari ledakan populasi muslim di Inggris. Data Badan Statistik Nasional dikutip The Telegraph (31/1/2016), saat ini ada 3.114.992 muslim, atau 5,4,% dari populasi Inggris dan Wales. 

Saat ini di beberapa bagian London, hampir setengah populasinya muslim. Persentase warga muslim terbanyak di Tower Hamlet, London Timur, dengan 45,6%. Tetangganya, Newham, 40,8%. Di luar Ibu Kota, populasi muslim terbesar di Blackburn, Lancashire, 29,1% dari populasi. Sementara Slough dan Luton, seperempat penduduknya muslim. Juga di Birminghamdan Leicester (juara baru liga), seperlima dari populasi. (CNN-Indonesia, 1/2/2016)

Berkat kurikulum kewarganegaraan Inggris yang disusun Sajid Hussain dari Universitas Oxford untuk sekolah umum dan madrasah (bbc.com), umat Islam jadi warga Inggris yang baik. Kesetiaan kepada negara pun teruji untuk jadi wali kota London. ***

Selanjutnya.....

LUAS areal tanaman kopi di Lampung, menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Ferynia, mencapai 173.670 hektare dengan produksi rata-rata 900 kg/ha per tahun, jadi produksinya sekitar 160 ribu ton/tahun. (Republika.co.id, 14/1/2016)

Sedang ekspor kopi Lampung selama 2015, menurut Ketua Renlitbang Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung Muchtar Lutfie, mencapai 315.276 ton. (Okezone.com, 25/1/2016)

Tampak ada kelebihan jumlah ekspor 155 ribu ton dari total produksi areal produksi kopi Lampung. Kelebihan tersebut selama ini diasumsikan sebagai aliran produksi kopi dari Bengkulu dan Sumatera Selatan yang diekspor melalui Pelabuhan Panjang. 

Sejarah kopi di Sumatera Selatan romantis. Ada sebuah kebun kopi di Pagaralam, di kaki Gunung Dempo, produksinya dikemas khusus dan dikirim ke dapur istana Ratu Juliana di Belanda. Itulah kopi Besamah yang selain dari Pagaralam, juga diproduksi di Lahat. Sedang dari Ogan Komering Ulu (OKU), terkenal kopi Semendo. 

Namun, semua jenis kopi terkenal itu tak ditemukan dalam laporan triwulanan BI Sumatera Selatan yang lebih fokus pada komoditas karet, kelapa sawit, dan batu bara. Mungkin karena ekspor kopi tersebut freight on board (FOB) di Pelabuhan Panjang sehingga kliring transaksinya di BI Lampung, BI Sumatera Selatan, tak cukup data. Tak kepalang, ekspornya diklaim kopi Lampung. 

Sedang kopi Bengkulu, tidak masuk daftar kopi Sumatera di wikipedia.org. Namun, menurut Kopi.Sumatera.wordpress, Bengkulu punya 95.323 ha kebun kopi yang tersebar di semua kabupaten, dengan produksi 53.990 ton per tahun menghidupi 62.970 keluarga tani. Untuk mendapatkan harga yang lebih baik, mayoritas eksportir kopi Lampung menyangga harga dengan hedging, sebagian kopi Bengkulu diekspor lewat Pelabuhan Panjang. Juga, diklaim sebagai kopi Lampung. 

Itulah gambaran "underground economy" kopi Lampung, dengan lahan seluas 173.670 ha pada 2015 mengekspor kopi sebanyak 315 ribu ton. Dalam hitungan kasar per hektare menghasilkan hampir 2 ton kopi, mendekati produksi Vietnam. Intensifikasi produksi kopi Lampung memang menuju ke sana, seperti program Nestle membina 20 ribu petani, produksinya telah mendekati 1,5 ton per ha. 

Namun, hampir separuh dari nilai ekspor kopi Lampung 2015 sebesar 582 juta dolar AS lewat underground economy mengalir ke Sumatera Selatan dan Bengkulu. Lampung cuma bisa mengklaim datanya untuk statistik. Dapat angka, tapi duitnya orang lain punya. ***

Selanjutnya.....

BPS—Badan Pusat Statistik—melaporkan terjadinya kontraksi atau pelambatan 0,34% pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2016 dibanding kuartal IV 2015 secara quarter to quarter (qtq), juga lebih lambat dari kuartal I 2015 yang melambat 0,23% dari kuartal sebelumnya. 

Sedangkan secara year on year (yoy) kuartal I 2016 tumbuh 4,92%, lebih lambat dari kuartal IV 2015 yang tumbuh 5,04% (yoy). 

"Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara. (Kompas.com, 5/5/2016) 

Pelemahan konsumsi pemerintah dipengaruhi pola musiman belanja pemerintah di awal tahun yang masih relatif terbatas, jelas Tirta. Pada saat yang sama, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi, di tengah upaya mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah. 

Namun, kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016 itu merupakan anomali dari pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh secara konsisten lewat menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer bertahap dari 8% sebelum 1 Desember 2015 menjadi 6,5% pada 16 Maret 2016. Itu diperkuat lagi dengan penurunan bertahap suku bunga acuan BI dari 7,5% menjadi 6,75%. Dari penurunan GWM primer terakhir saja didapat tambahan dana perbankan sebesar Rp34 triliun. 

Bukan hanya itu, saat bersamaan pemerintah juga meluncurkan serangkai paket kebijakan, hingga mencapai 12 paket. Paket-paket itu berintikan deregulasi untuk mendorong dan memudahkan kegiatan dunia usaha. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang triwulan I 2016 pertumbuhan kredit perbankan melambat. 

"Triwulan I ini pertumbuhan kredit agak melambat karena (triwulan) pertama siklusnya memang seperti itu," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad. (detikfinance, 4/5/2016)

Jadi, pertumbuhan ekonomi kuartal I dipahami dan dimaklumi bersama bertabiat seperti keledai, meski didorong maju oleh segala kekuatan—pelonggaran kebijakan moneter dan banyak paket kebijakan pemerintah—ternyata malah jalan mundur, mengalami kontraksi. 

Nah, kalau keledai saja yang jika ditarik maju malah mundur itu tidak terporosok di lubang yang sama, para pengelola ekonomi nasional semestinya mencari dan menutup lubang anomalinya agar tidak setiap kuartal I kembali terperosok di lubang yang sama! ***

Selanjutnya.....

"INI full negosiasi. Ada sahabat saya Pak Baedowi dengan teman-teman mereka yang atur, kami tindak lanjutnya," ujar Eddy Mulya, Minister Counsellor, Koordinator Fungsi Politik Kedutaan Besar RI di Manila, Filipina. Ia menekankan bahwa pembebasan 10 WNI dari kelompok Abu Sayyaf murni atas hasil negosiasi tanpa adanya uang tebusan.

Dia mengungkapkan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih pada hubungan antarpersonal yang sudah terjalin melalui kerja sama pendidikan. Dalam hubungan tersebut, ada seseorang yang dituakan dan dihormati bersama sehingga menghasilkan perundingan pembebasan sandera 10 WNI. (Kompas.com, 2/5/2016) 

Pak Baedowi yang dimaksud Eddy adalah Ahmad Baedowi dari Yayasan Sukma, yang tulisannya sering dimuat di halaman opini Lampung Post. Pernyataan Eddy itu sesuai dengan siaran pers Deputy Chairman Media Group Rerie L Murdiat, bahwa pembebasan sandera dilakukan atas kerja tim kemanusiaan Surya Paloh yang merupakan sinergi gabungan jaringan Yayasan Sukma atau Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, pimpinan Ahmad Baedowi.  

Kompas.com juga melaporkan para sandera yang telah dibebaskan itu dibawa kembali ke Tanah Air dengan pesawat berlogo Victory News. Logo itu nama sebuah koran harian di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibina Media Group (MI, Lampost, dan MetroTV).  Mulai 23 April 2016 tim itu berusaha membebaskan 10 ABK kapal tunda Brahma 12 yang disandera kelompok Abu Sayyaf sejak 26 Maret 2016. 

Di bawah koordinasi langsung Pemerintah RI, tim melakukan dialog dengan sejumlah tokoh masyarakat, LSM, lembaga kemanusiaan di daerah Sulu yang memiliki akses langsung ke pihak Abu Sayyaf. Upaya pembebasan berlangsung dinamis dan lancar karena dengan pendekatan pendidikan Yayasan Sukma yang jauh hari sebelumnya sudah ada kerja sama pemerintahan otonomi Moro, Filipina Selatan. 

Pemerintahan otonomi Moro dijalankan oleh Moro Islamic Liberation Front (MILF) sejak 2014, sesuai kesepakatan dengan Presiden Benigno Aquino untuk memberi otonomi seluasnya pada masyarakat muslim Filipina Selatan. MILF didirikan Syaikh Selamat Hasyim pada 1978 setelah menilai MNLF di bawah Nur Misuari terlalu moderat. MILF tumbuh menjadi kekuatan bersenjata terbesar di Filipina Selatan. Sedang kelompok Abu Sayyaf bentukan Abdulrajak Janjalani 1989, menghimpun para pejuang MILF yang kembali dari membantu mujahidin mengusir pasukan Soviet dari Afghanistan. 

Latar sejarah itu yang membuat kelompok Abu Sayyaf hormat kepada sesepuh di MILF. ***

Selanjutnya.....

KEMENTERIAN Tenaga Kerja (Kemenaker) mencatat sebanyak 3.795 pekerja terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang kuartal pertama 2016. Hingga 28 Maret 2016, PHK terbesar berada di sektor pertanian dan perikanan, dengan jumlah mencapai 1.172 pekerja.

Menurut Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemenaker Haiyani Rumondang, penyebab sektor tersebut banyak merumahkan pekerjanya karena adanya kebijakan pemberhentian sementara atau moratorium operasional kapal-kapal eks asing penangkap ikan di beberapa daerah oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. 

"Ada pemberlakuan kebijakan baru dari KKP, moratorium. Akhirnya banyak menghentikan para pekerja itu. Seperti di Sulawesi Utara, di Bitung," kata Haiyani. 

Sebagian lagi perusahaan harus merumahkan karyawan karena kontrak yang bersangkutan telah selesai. Dari sebaran wilayah, DKI Jakarta terbanyak melakukan PHK, yakni 1.048 pekerja (Metrotvnews, 28/4/2016). 

Dari berita tersebut membersit kesan adanya gejala mengecilkan arti PHK. Maksudnya, masalah PHK atau nasib tenaga kerja tidak dijadikan pertimbangan penting dalam membuat suatu kebijakan. Namun, PHK dikecilkan hanya sebagai akibat sampingan yang kurang penting sehingga tidak diperhatikan dalam pembuatan kebijakan. Tanpa peduli, konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (UUD 1945 Pasal 27). 

Padahal, di Amerika Serikat yang maju saja, naik-turunnya pasar tenaga kerja menjadi pertimbangan utama Federal Open Market Committee (FOMC) sebagai pengendali keputusan Bank Sentral (The Fed) yang amat menentukan arah perekonomian negaranya. 

Namun, di negeri kita, hal yang sama dikecilkan hanya sebagai akibat sampingan yang tidak dianggap penting, sehingga ribuan orang dengan mudah tiba-tiba terkapar kehilangan pekerjaan kena PHK, meski tanpa melakukan kesalahan apa pun dalam menjalankan tugas di perusahaan tempatnya bekerja. 

Hal itu bisa jadi karena dalam membuat kebijakan para penguasa negeri ini kurang bersungguh-sungguh orientasinya kepada konstitusi, sehingga kebijakan yang dibuat kurang mencerminkan semangat konstitusi. Idealnya, apa pun prioritasnya, dimensi konstitusional dan kemanusiaan, apalagi yang melekat pada objeknya, dijadikan penyeimbang dalam kebijakan yang dibuat. 

Bahkan, lebih lagi, bagaimana setiap kebijakan dalam pembangunan bangsa berporos pada kepentingan memuliakan manusianya, bukan malah sesuka-suka mengorbankannya! ***

Selanjutnya.....

PEMERINTAH akan melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2017 sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk membuat pemerintahan yang efisien. Rasionalisasi ini menyeleksi PNS yang benar-benar kompeten dan produktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menggaji pegawai tidak sia-sia.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, seleksi tersebut membagi PNS dalam empat kuadran berdasar pada dua indikator, yakni kompeten dan produktif. Empat kuadran tersebut, PNS produktif dan kompeten, PNS tidak produktif tapi kompeten, PNS yang tidak kompeten tapi produktif, dan PNS yang tidak kompeten sekaligus tidak produktif (Kompas.com, 29/4/2016)

Untuk itu, Kemenpan RB telah menyiapkan standar nasional evaluasi kinerja dan uadit kepegawaian untuk PNS. Target rasionalisasi hingga 2019 menyisakan sekitar satu juta PNS. 

Target itu juga dicapai dengan melanjutkan kebijakan moratorium penerimaan PNS hingga didapatkan tingkat pertumbuhan negatif jumlah PNS. Penerimaan CPNS baru hanya difokuskan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum, dan sekolah kedinasan. 

"Artinya kalau satu juta, moratorium dilanjutkan. Yang pensiun tidak ditambah, kalaupun ada pegawai yang masuk itu pendekatannya maksimum zero growth, bahkan negative growth. Misalnya yang pensiun 19, bisa saja diisinya hanya 5," ujar Yuddy. 

Dengan terpilah dalam empat kuadran itu mudah ditebak kuadran teratas, PNS yang produktif dan kompeten akan bertahan. Sedangkan yang tidak kompeten sekaligus tidak produktif jadi kelompok pertama tersingkir. Lalu kuadran kedua dan ketiga diprogram menutupi kekurangannya, kalaupun sampai batas waktu yang ditentukan tidak berhasil, pada saatnya juga tersingkir. 

Sukses rasionalisasi ini terletak pada ketangguhan pelaksana evaluasi kinerja dan audit kepegawaian dengan standar nasional yang telah disiapkan. Ketangguhan terutama dibutuhkan pada moral dan mental setiap anggota tim pelaksana evaluasi dan auditnya. 

Jika moralitas dan mental pelaksananya bocor halus, bisa terjadi tragedi yang dramatis, yakni PNS yang kompeten dan produktif justru tersingkir pertama! Hingga di ujung proses rasionalisasi, yang tersisa justru PNS yang tidak kompeten dan tidak produktif! 

Kemungkinan terburuk hasil rasionalisasi itu harus diwaspadai. Karena, sebelum revolusi mental selesai dengan sukses dilaksanakan, kemungkinan itu amat mungkin terjadi. ***

Selanjutnya.....