SUBJEKTIFIKASI itu proses internalisasi suatu kekuasaan hingga personalized—mempribadi. Jika itu terkait kekuasaan hukum, seseorang jadi merasa dirinyalah hukum. Rasa itu bisa mendorongnya laku lajak, unjuk diri sebagai orang yang paling berkuasa dalam penegakan hukum!

Gejala itu terlihat ketika suatu kekuasaan gegabah, bahkan secara demonstratif, bisa melihat kesalahan orang lain sebesar tungau di seberang lautan, tapi kesalahan sebesar gajah pada diri atau kelompoknya selalu ditutupinya. 

Ketika seseorang dan kelompoknya menjalankan kekuasaan hukum yang personalized, pelaksanaan hukum menjadi diskriminatif, tebang pilih pada stelsel di luar kelompoknya, sedang orang dalam kelompoknya sendiri meski bermasalah dilindungi! 

Namun, kekuasaan personalized bukan hanya di bidang hukum. Bisa terjadi di semua jenis kekuasaan. Kekuasaan bisa personalized ketika tidak ada kekuasaan di atasnya yang mengontrol kekuasaannya dengan baik. Bahkan meski kekuasaan yang personalized itu hanya subordinat dari kekuasaan di atasnya, yang mendelegasikan kekuasaan itu tak mengontrol secara efektif kekuasaan subordinatnya, bisa personalized. 

Kekuasaan personalized juga bisa dalam bentuk jamak—berjemaah—seperti pada militer atau polisi tiran, bahkan pada kekuatan mayoritas di parlemen! Namun, dalam kekuasaan personalized karena prinsipnya merupakan encapsulated authoritarian—kekuasaan otoriter terselubung—maka segala tindakan penggunaan kekuasaan personalized itu diselubungi dengan retorika memelintir fakta atau rekayasa untuk mengesankan itu langkah yang benar. Padahal, dengan pelintiran dan rekayasa, itu hanya kebenaran seolah-olah—pseudomatis. 

Untuk melihat apakah ada kekuasaan yang personalized, pada skala nasional, daerah maupun lokal, bisa menyimak dinamika setiap kekuasaan apakah dijalankan dengan semestinya secara wajar atau diwarnai retorika plitiran dan rekayasa! Kejelian menguak pseudomatika di balik praktik kekuasaan, kunci kemampuan melihat adanya kekuasaan personalized. 

Ketika di suatu negeri ada kekuasaan personalized, kehidupan masyarakatnya akan didominasi oleh apa yang disebut Jaya Suprana kelirumologi, segala sesuatu berjalan serbakeliru. Negeri agraris subur menjadi importir pangan terbesar dunia, negeri maritim mengimpor lebih 90 persen kebutuhan garamnya, terpidana tindak kekerasan jadi pengacara hukum gugatan calon Kapolri, dan lain-lain! *** 

Catatan: Tulisan ini pernah terbit pada edisi 24 April 2015.

Selanjutnya.....

"INI kudeta!" ujar Presiden Brasil Dilma Rouseff, setelah 55 dari 81 anggota Senat Brasil Kamis 12 Mei 20016 lewat voting menonaktifkan dirinya, menindaklanjuti pemakzulan dari DPR 17 April 2016 dengan voting 367 lawan 137 suara. Senat menetapkan Wakil Presiden Michel Temer sebagai presiden interim selama 6 bulan.

Rouseff menegaskan itu di depan ribuan pendukungnya yang menyambut ia keluar dari istana Palaciao Palnalto, seusai voting di Senat. Ia peluk ratusan aktivis sayap kiri yang menantinya di balik barikade berduri istana. Ribuan pendukung lainnya melambaikan tangan sambil bernyanyi seperti suporter sepak bola, "Ole, ole, ole, ola, Dilma!" 

Parlemen memakzulkan Rouseff dengan tuduhan memanipulasi anggaran. Dia juga dicurigai terlibat skandal megakorupsi di perusahaan minyak negara, Petrobras, sejak ia menjabat dewan direksi perusahaan tersebut (2003-2010). Ia jadi menteri pertambangan dan energi Brasil 1 Januari 2003 sampai 21 Juni 2005, saat ia diangkat sebagai Kepala Staf (kepresidenan) Brasil. Namun tudingan itu belum terbukti kebenarannya. (MI, 13/5/2016)

Penonaktifan Rouseff selama enam bulan itu dimaksudkan sebagai kesempatan baginya untuk membuktikan dirinya bersih. Di lain pihak, juga kesempatan bagi parlemen untuk membuktikan secara hukum kebenaran tuduhannya. Pembuktian kedua pihak itu dilakukan dalam sidang pemakzulan yang digelar Majelis Tinggi enam bulan ke depan. 

Dilma Vana Rouseff lahir 14 Desember 1947, jadi Presiden Brasil sejak 1 Januari 2011. Dia ekonom lulusan Federal University of Minas Gerais, dan Federal University of Rio Grande de Sul, mantan gerilyawan Marxis yang mengalami penyiksaan pada 1970-an, aktif berpolitik di Partai Buruh. Karakter kerasnya membuat ia tetao tabah saat meninggalkan istana, meski air matanya meleleh. 

"Saya menyerukan agar warga Brasil yang menentang kudeta, apa pun partai yang mereka dukung, melakukan mobilisasi, bersatu dengan damai," kata Rouseff. (Kompas.com, 1/5/2016) 

Rouseff memasukkan Wakil Presiden Michel Temer dalam kelompok yang menggulingkan pemerintah secara ilegal. "Wakil Presiden Michel Temer bersalah atas pengkhianatan kepadaku dan demokrasi," tukas Rouseff. 

Temer dari Partai Gerakan Demokratik Brasil (PMDB), Oktober 2015 mengkritisi dampak kebijakan pemerintah. Ekonomi Brasil memang merosot, dari pertumbuhan 7,5% pada 2010 jadi minus 1,49% pada 2015. Ini salah satu pendorong bola salju pemakzulan Rouseff. ***

Selanjutnya.....

ADA saat ketika rakyat membutuhkan seorang algojo yang punya track record mengeksekusi mati para penjahat tanpa kompromi. Itu terjadi ketika rakyat Filipina memilih Wali Kota Davao yang kontroversial, Rodrigo Duterte (71), yang terkenal sebagai "Sang Algojo" (The Punisher) menjadi presiden dalam Pemilu 9 Mei 2016. 

Pada kampanye terakhir, Sabtu (7/5/2016), di depan ratusan ribu pendukungnya, Duterte menyatakan tekadnya untuk menghentikan kejahatan dalam enam bulan kepresidenannya. Duterte bahkan menegaskan dia tidak akan peduli soal hak-hak asasi manusia (HAM) jika menyangkut penjahat. (detiknews, 12/5/2016) 

Pada kesempatan itu ia bersumpah, jika terpilih akan mengeksekusi 100 ribu kriminalis dan membuang mereka ke laut Manila Bay. Selama ini Duterte dikenal sebagai seorang wali kota garis keras dengan regu eksekutornya tanpa memiliki payung hukum. The Punisher itu telah mengeksekusi mati ribuan tersangka kejahatan di Davao, selama menjabat wali kota Davao enam periode. 

Dalam pemilu yang digelar serentak eksekutif dan legislatif semua tingkat—pusat, provinsi, dan distrik itu, tidak kenal putaran kedua. Duterte yang meraih suara terbanyak (38,60%) langsung ditetapkan sebagai pemenang, menyingkirkan cucu mantan Presiden Manuel Roxas (23,42%), dan Senator Grace Poe (21,65%). 

Sebagai presiden terpilih pertama asal Pulau Mindanao, Duterte berjanji untuk mengakhiri pemberontakan di Filipina Selatan. Sebenarnya Filipina Selatan sudah dipimpin pemerintahan otonom sejak penandatanganan damai pada 27 Maret 2014, antara Presiden Benigno Aquino dan Ketua Moro Islamic Liberation Front (MILF) Murad Ebrahim. MILF dengan 10 ribu pejuang merupakan kelompok pemberontak muslim terbesar di Mindanao. 

Presiden Aquino berjanji memberi otonomi seluas-luasnya dalam Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) yang diatur dalam Bangsamoro Basic Law (BBL), yang disusun MILF dan disetujui parlemen. Namun, akhir Januari 2016, BBL yang sudah lama dibahas parlemen itu ditolak kongres. Anggota kongres, Gary C Alejano, menuduh MILF memanfaatkan BBL dengan kebebasan luas itu untuk menuju kemerdekaan penuh. 

Kekhawatiran konflik MILF dengan pemerintah kembali merebak. Namun, MILF menilai ini bukanlah akhir dari segalanya buat kedamaian wilayan Moro. Sebab, pemerintah tetap terikat perjanjian damai. (www. risalah.tv/2016) Mungkin, menyelesaikan masalah BBL inilah peluang Duterte mengakhiri pemberontakan di Filipina Selatan. ***

Selanjutnya.....

PEMBEKUAN Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sejak 17 April 2015 telah dicabut 10 Mei 2016. Secara alamiah, selama satu tahun 23 hari dibekukan itu PSSI menjalani hibernasi, seperti makhluk yang bertahan hidup membeku di salju selama musim dingin dalam kondisi mati suri.

Bangkit dari hibernasi, makhluk-makhluk itu lemah karena selama hibernasi mereka berpuasa. Bayangkan kalau manusia berpuasa satu hari saja lemas, mereka berpuasa selama musim salju, tiga bulan. 

Konon lagi PSSI yang menjalani hibernasi satu tahun 23 hari, tak bisa dituntut setelah pembekuannya dicabut harus juara Asia! PSSI itu makhluk yang organnya terdiri dari klub-klub kecil anggota perserikatan sepak bola di seluruh kabupaten dan kota seantero negeri. Energi mereka adalah kompetisi Divisi II, I, Utama, dan Liga, dengan jenjang usia dari 13 tahun, 15, 17, 19, 21, 23, dan umum. Berarti, selama satu tahun 23 hari PSSI menjalani hibernasi, seluruh sel organ PSSI itu tidak mendapatkan asupan energi karena seluruh kegiatan kompetisi di bawah PSSI dibekukan. 

Kalaupun ada turnamen, itu hanya segelintir klub elite dan bersifat hiburan semata. Karena, turnamen itu tak ada kaitannya dengan kompetisi yang melibatkan ribuan klub kecil lapisan terbawah di seantero Tanah Air. Dalam kompetisi, level tertinggi pun terkait dengan kompetisi level terbawah yang berjalan dengan sistem promosi dan degradasi pada setiap jenjangnya. Sebuah klub takkan sampai ke level atas tanpa proses promosi berjenjang dari level terbawah. 

Tak ayal, sel-sel organ PSSI itu seperti makhluk yang baru bangkit dari hibernasi, dalam kondisi lemah, rantai makanan pun belum terlihat. Demikianlah kerugian bangsa ini akibat pembekuan PSSI, di balik retorika pembekuan untuk membenahi persepakbolaan nasional agar lebih kuat dalam persaingan di tingkat internasional, realitas justru sebaliknya. Usai hibernasi harus berusaha menghidupkan kembali sepak bola nasional dari kondisi mati suri. 

Dengan harapan Komisi Eksekutif FIFA mau memasukkan kasus Indonesia dalam agenda kongresnya, meski pencabutan pembekuan PSSI oleh Menpora hanya dua hari menjelang pembukaan Kongres FiFA di Meksiko 12 Mei 2016, diakhirinya pengucilan sepak bola Indonesia dari sepak bola internasional bisa menjadi energi baru bagi seluruh sel organ PSSI di seantero Tanah Air. Energi baru dari hibernasi itu diharapkan bisa membangkitkan sepak bola Indonesia di kancah global. ***

Selanjutnya.....

DI tengah maraknya islamophobia di Eropa, Sadiq Aman Khan (45), yang muslim, sejak Senin (9/5) resmi menjadi wali kota London. Jabatan publik bukan hal baru bagi aktivis advokasi hak asasi manusia ini. Sejak 2005, ia duduk di parlemen dari Partai Buruh. Pada 2009, di pemerintahan Perdana Menteri Gordon Brown, ia dipercaya jadi Menteri Transportasi.

Masih dalam jabatan itu, lima tahun lalu Istana Buckingham melantik Khan sebagai anggota Dewan Penasihat Kerajaan (Privy Council). Tugas dewan ini memberi masukan untuk hal-hal yang diputuskan kepala negara Inggris. 

Mengutip The Evening Standard, Kompas.com (Kamis, 12/5/2016) mengisahkan pelantikannya sebagai anggota Privy Council. "Pihak istana bertanya saya ingin dilantik di bawah Injil apa? Saya jawab; 'Saya muslim dan saya bersumpah di bawah Alquran," ujar Khan. 

Ternyata Istana Buckingham tidak punya Alquran untuk prosesi pelantikan dan meminta Khan membawanya. Usai pelantikan, Khan meninggalkan Alquran itu di istana. "Untuk orang selanjutnya (yang dilantik)," ujarnya. 

Pengalaman advokasi membuat Khan mudah mengatasi serangan islamophobia, seperti dari lawannya dalam pemilihan wali kota, Zac Goldsmith, yang menuduhnya terkait gerakan ekstremisme Islam. Serangan itu layu oleh penegasan Khan bahwa dia menentang radikalisme. 

Dalam menaklukkan islamophobia, Khan bahkan mengarah ke titik paling ekstrem, Donald Trump yang menyatakan jika dia terpilih jadi presiden Amerika Serikat akan melarang orang Islam masuk negerinya. Kepada majalah Time, Sadiq Khan mengatakan akan ke Amerika, tetapi sebelum Trump dilantik pada Januari 2017, andai dalam pemilu AS Oktober 2016 Trump menang. 

Merespons Khan itu, Trump mengatakan wacananya itu tidak berlaku untuk wali kota London, Sadiq Khan. "Selalu ada pengecualian," ujar Trump saat diminta tanggapannya atas Khan oleh The New York Times. (Kompas.com, 10/5/2016) 

Terpilihnya Khan jadi wali kota London jelas mengubah pandangan terhadap Islam secara global. Lebih lagi di Inggris, perkembangan Islam pesat, dari jumlah muslim 950 ribu atau 1,9% penduduk Inggris pada 1991, Badan Pusat Statistik Nasional dikutip The Telegraph (31/1/CNN-I) mencatat jumlah Muslim kini jadi 3.114.992 atau 5,4% dari penduduk Inggris dan Wales. 

Sementara Riset NatCan British Social pada 2014 (Republika, 2/6/2015) jumlah penganut Anglikan di Inggris dalam rentang 2012—2014 turun 21%, atau dalam dua tahun kehilangan 1,7 juta pengikut. Itu mengisyaratkan peran muslim yang kian dominan. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta evaluasi menyeluruh terhadap Paket Ekonomi I hingga XII dengan melibatkan berbagai pihak, terutama kalangan dunia usaha. "Presiden meminta segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh paket kebijakan ekonomi itu dengan melibatkan Kadin, Hipmi, pelaku usaha, dan juga regulator untuk melihat hambatan di berbagai hal yang dilakukan," kata Seskab Pramono Anung. (Antara, 9/5/2016)

Evaluasi itu proses yang semestinya. Apalagi, demikian banyak paket ekonomi diluncurkan, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2016 justru mengalami kontraksi 0,34%, lebih buruk dari kontraksi kuartal I 2015 sebesar 0,23%. 

Di kuartal I 2015, kontraksi terjadi akibat baru dilakukan penghapusan subsidi BBM premium dan APBN tidak bisa dicairkan karena perubahan nomenklatur kementerian. Namun, kuartal I 2016, selain didukung serangkai paket kebijakan, juga pelonggaran kebijakan moneter lewat penurunan giro wajib minimum (GWM) primer bertahap dari 8%, sebelum 1 Desember 2015 menjadi 6,5%, dan pada 16 Maret 2016 diperkuat dengan penurunan suku bunga acuan BI dari 7,5% menjadi 6,75%. 

Evaluasi dimaksud mungkin bisa memakai matriks permasalahan dunia usaha yang dijaring Apindo dari 25 asosiasi industri. (CNN Indonesia, 21/9/2015) 

Pertama, apakah paket deregulasi telah berhasil mengatasi peraturan yang menghambat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Ini dijawab dengan pernyataan Presiden Jokowi di acara Apkasi akhir pekan lalu, saat ini ada 42 ribu aturan pusat dan daerah yang menghambat. (Metrotvnews, 8/5/2016)

Kedua, relaksasi kebijakan kredit perbankan. Untuk ini, program suku bunga kredit single digit masih sebatas retorika. Baru berlaku pada KUR, itu pun dengan subsidi pemerintah, belum real business bank. 

Ketiga, kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif bagi iklim usaha, termasuk upah minimum yang realistis. Di Jabodetabek, pengusaha mengeluh upah minimum terlalu tinggi, sedangkan buruh mengeluh masih rendah. Jadi, belum kondusif. 

Keempat, pemerintah diminta menjaga daya beli masyarakat dengan pengendalian inflasi dan percepatan belanja pemerintah. Inflasi terkendali, tetapi belanja pemerintah masih menyebabkan kontraksi, seperti penilaian BI. 

Dengan peranti sederhana itu tampak apa saja yang perlu ditangani. Juga tampak, pemerintah tidak cukup menjadikan semua paket kebijakan itu sebatas political will, tetapi belum berhasil menjadikannya sebagai gerakan dalam tubuh pemerintahan sendiri, pusat, hingga daerah. ***

Selanjutnya.....

RUNTUHNYA kinerja perbankan nasional menjadi poros ambruknya ekonomi Indonesia pada 1998. Oleh karena itu, ketika ada bank BUMN sampai bulan Mei belum menurunkan laporan kinerja bulan Maret, apalagi BPS melaporkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi 0,34% pada kuartal I 2016, layak dicari tahu kinerja bank hingga berdampak kontraksi.

Aset empat bank BUMN, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN mencapai Rp2.445,47 triliun atau 40% dari total aset 118 bank di Indonesia sebesar Rp6.132,58 triliun. Dengan itu, kinerja empat bank BUMN itu bisa dijadikan cerminan kinerja perbankan nasional. 

Kontraksi terjadi karena perekonomian lesu sehingga penyaluran kredit bank melemah. Dibanding akhir tahun 2015, pertumbuhan kredit kuartal I 2016 tercatat, BRI hanya 0,48%, BNI 0,19%, dan BTN 2,87%. Sangat jauh dari target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016, pertumbuhan kredit bank nasional 13%. 

Bahkan, mengutip Kompas.com (9/5/2016), Bank Mandiri belum memublikasikan laporan keuangan bulan Maret 2016. Laporan Bank Mandiri yang tersedia hanya sampai Februari 2016, yang justru menunjukkan pertumbuhan kredit minus. Yakni, per akhir Februari 2016 Rp508,97 triliun, turun dibandingkan posisi akhir 2015 Rp595,46 triliun. 

Dengan belum memublikasikan kinerja kuartal I 2016, nonperforming loan (NPL) atau kredit macet Bank Mandiri belum diketahui. Sedang pada tiga bank BUMN lainnya tampak terjadi peningkatan. NPL BRI naik dari 2,02% pada akhir 2015 menjadi 2,22% pada akhir Maret 2016. NPL BNI naik dari 2,7% menjadi 2,8%. Sedang NPL BTN naik dari 3,42% menjadi 3,59%. 

Konsekuensi lonjakan NPL adalah harus menyisihkan pencadangan yang diambil dari laba. Jadi, kenaikan NPL akan mengurangi laba bank. 

Variabel berikutnya adalah dana pihak ketiga pada bank BUMN yang turun pada kuartal I 2016. DPK BRI turun 1,71% dari Rp642,77 triliun jadi Rp631,78 triliun. DPK BNI anjlok 14,27% dari Rp370,42 triliun jadi Rp317,55 triliun. DPK BTN yang masih tumbuh dari Rp117,75 triliun jadi Rp131,16 triliun. Sedang DPK Mandiri sampai akhir Februari 2016 anjlok 9,18% dari Rp636,4 triliun menjadi Rp578 triliun. 

Tiga variabel utama itu mengindikasikan perekonomian nasional terimbas telak oleh, sesuai catatan BI, terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi pada triwulan I 2016. Betapa heboh pun laporan pembangunan infrastruktur dan nilai investasi menurut BKPM, realitas kinerja perbankan itu mencerminkan perekonomian nasional yang kurang menggembirakan. ***

Selanjutnya.....