REALITAS antilogis lalu lintas mudik tahun 1437 Hijriah atau 2016 terjadi amat mencolok, namun mengandung berkah yang luar biasa. Realitas antilogis itu adalah sarana dan prasarana jalan yang semakin dipermulus dengan semakin panjangnya jalan tol yang selesai dibangun, tapi semakin panjang dan semakin lama pula kemacetan mudik terjadi.

Namun, akibat kemacetan yang semakin panjang dan lama itu, sehingga banyak kendaraan tak bergerak atau bergeraknya hanya beringsut-ingsut, rupanya membawa berkah tersendiri. Yakni, jumlah kecelakaan mudik tahun ini turun 21% dibanding dengan tahun lalu terhitung hari keenam sebelum Lebaran hingga hari pertama Idulfitri.
Dari data Kementerian Perhubungan, kecelakaan tahun ini 1.289 kasus, dibanding dengan tahun lalu 1.622 kecelakaan (Kompas.com, 7/7/2016). Jumlah korban meninggal dunia dalam periode tersebut juga berkurang 25%, dari 328 korban tahun 2015, menjadi 244 korban pada tahun ini.
Meski di balik itu ada sebanyak 12 orang meninggal akibat kemacetan, yang memicu stres atau menyulut penyakit penyebab kematiannya karena kurang baiknya persiapan bantuan tim kesehatan di titik-titik kemacetan fatal jalan tol. Namun, Kemenkes yang menjadi sorotan, melalui Kepala Pusat Krisis Kemenkes Achmad Yurianto menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para korban meninggal dunia dalam kemacetan panjang di jalan tol.
"Kelelahan dan kekurangan cairan dapat berdampak fatal, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki penyakit kronis (hipertensi, diabetes, atau jantung)," ujar Yurianto. "Ditambah kondisi kabin kendaraan yang kecil, tertutup, dan pemakaian AC yang terus-menerus. Hal ini akan menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan CO2." (Kompas.com, 6/7/2016)
Untuk mengurangi risiko semacam itu menimpa pemudik, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi mengingatkan agar warga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh memastikan kondisi kesehatan tubuhnya. Untuk membantu pemudik, menurut Oscar, Kemenkes telah menyiagakan 3.583 sarana kesehatan yang terdiri dari 870 posko kesehatan, 2.000 puskesmas, 371 rumah sakit, dan 207 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Selain itu, Kemenkes juga menyiapkan layanan darurat medik 119. Sayangnya, semua kesiagaan dan fasilitas itu kurang publikasi. Seperti layanan darurat medik 119, hanya sedikit orang yang tahu, sehingga akibat fatal terjadi tanpa pertolongan tepat waktu saat stres kemacetan mudik. ***

Selanjutnya.....

SETELAH fenomena El Nino dengan kemarau panjang pada 2014, produksi padi di Lampung pada 2015 kembali membaik mencapai 3,64 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sebanyak 321,83 ribu ton atau 9,69% dibanding dengan 2014.

Selain lebih kondusifnya iklim pada 2015, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan terjadi berkat giatnya ekstensifikasi (manambah luas areal tanaman padi) maupun berhasilnya program intensifikasi (peningkatan produktivitas tanaman padi). "Kenaikan produksi terjadi karena kanaikan luas panen 58,54 ribu hektare atau 9,02%, serta produktivitas naik 0,31 kuintal per hektare atau 0,61%," ujar Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum (Antara, 4/7/2016).
Peningkatan produksi itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Provinsi Lampung meningkatkan produksi padi secara bertahap hingga kenaikan dari 2014 mencapai 1 juta ton pada 2017. Dari data BPS itu terlihat, peningkatan produksi gabah signifikan dicapai lewat ekstensifikasi, hampir 10%. Sedang dari intensifikasi di bawah 1%.
Perluasan areal tanam seluas 58,54 ribu hektare dapat meningkatkan produksi lebih 300 ribu ton. Berarti, untuk mencapai kenaikan 1 juta ton dari produksi 2014, hingga 2017 diperlukan perluasan areal lebih dari 120 ribu hektare lagi, atau menambah 60 ribu hektare lebih setiap tahunnya. Itu jelas bukan tugas ringan.
Lebih berat lagi, mencari lahan baru untuk ekstensifikasi tanaman padi seluas itu dalam setahun. Untuk itu, upayanya telah dilakukan Pemprov Lampung selama ini dengan membagi tugas pencetakan sawah baru ke semua kabupaten yang memungkinkan.
Salah satu dasarnya dengan proyek memperpanjang jaringan irigasi teknis tersier, pembangunan infrastruktur yang tak kecil biayanya. Seiring itu, memperbanyak pembangunan embung penahan air hujan agar tidak bablas ke laut.
Lebih tepat lagi perpanjangan jaringan irigasi teknis tersier itu diarahkan ke kawasan sawah tadah hujan, yang masih merupakan sebagian besar dari areal tanaman padi di Lampung. Dengan pengarahan jaringan tersier irigasi teknis ke areal sawah tadah hujan, dua prospek peningkatan produksi—ekstensifikasi dan intensifikasi—bisa dikayuh seiring.
Sebab, meningkatkan klasifikasi teknis sawah tadah hujan menjadi irigasi teknis juga menjadi proyek intensifikasi, meningkatkan produktivitas lahan. Artinya, harus lebih banyak cara ditempuh untuk mencapai target peningkatan produksi dengan ketersediaan lahan yang terbatas buat ekstensifikasi. ***

Selanjutnya.....

SEKJEN Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan. Itu ia ungkapkan terkait ramainya hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, akhir-akhir ini.

Pekan lalu, dalam OTT, KPK menangkap I Putu Sudiartana, anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat. Putu ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Setelah itu, akhir pekan lalu, KPK menangkap panitera PN Jakarta Pusat, Santoso. Ia ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait kasus perdata, bersama pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah (RAW) dan A Yani, staf kantor advokat RAW. Ini menyusul operasi TOT terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution, akhir April lalu, dan panitera PN Jakarta Utara, Rohadi, terkait kasus penyanyi Saipul Jamil.
TOT terhadap politikus, KPK sebelumnya menangkap M Sanusi, politikus Partai Gerindra di DPRD DKI, terkait kasus Perda Reklamasi. "Ini menunjukkan Indonesia masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan," ujar Hasto, Sabtu. (Kompas.com, 2/7/2016)
PDI Perjuangan, menurut Hasto, senantiasa mengingatkan para kadernya bahwa persoalan korupsi benar-benar merupakan persoalan bersama. Ia pun berharap agar tindakan KPK memberikan efek jera kepada pelaku dan juga pembelajaran bagi seluruh pihak bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dilakukan.
"Diperlukan komitmen untuk mencegah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan korupsi," ujar Hasto. "Semua harus bekerja sama ke sana. Bangsa ini hanya bisa maju apabila kita bisa mengatasi penyakit sosial, hukum termasuk korupsi."
Pada posisi PDIP sebagai partai berkuasa, pernyataan Hasto bahwa kondisi bangsa masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan itu dengan sendirinya merupakan autokritik terhadap partainya sendiri sebagai pengelola kekuasaan.
Apalagi, serial TOT oleh KPK tahun ini diawali dengan TOT terhadap politikus PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jadi, kondisi darurat penyalahgunaan kekuasaan simultan di segenap relung dan sendi kekuasaan, tanpa kecuali merasuki tubuh partai berkuasa.
Mungkin bukan kebetulan jika darurat penyalahgunaan kekuasaan itu mencuat di ambang Idulfitri. Sebab, dengan itu menjadi jelas, dari apa kalangan yang punya kekuasaan untuk memfitrikan diri. Andaikan mereka menyadari. ***

Selanjutnya.....

POTENSI zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp217 triliun, tapi realisasinya yang saat ini terhimpun baru satu persen atau Rp2,73 triliun.

"Tugas kita semua untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia, agar dana yang terhimpun dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap upaya pengentasan kemsikinan," ujar relawan Dompet Duafa Bambang Widjojanto dalam refleksi Milad 23 Tahun Dompet Duafa, Jumat. (Kompas.com, 1/7/2016)
Menurut mantan wakil ketua KPK itu, dalam 20 tahun terakhir lembaga amil zakat berkembang cukup pesat di Indonesia. Namun, di sisi lain, penduduk miskin dan kaum duafa di Indonesia justru terus bertambah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2015 penduduk miskin Indonesia mencapai 28,15 juta orang atau 11,13% dari total penduduk. Jumlah itu lebih besar dari September 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96% dari total penduduk.
Kenyataaan itu menunjukkan betapa relevan upaya mengoptimalkan penerimaan zakat lewat mengaktualisasikan potensi yang amat besar itu. Dalam buka puasa Badan Amil Zakat nasional (Baznas) Provinsi Lampung medio Ramadan lalu, diusulkan untuk memperbanyak unit penerima zakat (UPZ) sebagai tentakel penjangkau muzaki (wajib zakat) ke kelompok-kelompok warga yang potensial.
UPZ menurut UU Pengelolaan Xakat No. 23/2011 adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Idealnya UPZ dibentuk Bazda (organ Baznas di kabupaten/kota) pada unit-unit kegiatan atau organisasi yang ada di daerahnya. Misalnya di kantor Gapensi, tempat berkumpulnya para pemborong yang relatif kaya dengan penghasilan yang besar. UPZ bisa membantu para pengusaha menghitung untuk melunasi zakat mal dan penghasilan. Dengan begitu UPZ membantu pengusaha untuk menghantarkan kebahagiaan di dunia berlanjut ke akhirat masuk surga.
Dalam acara Baznas Provinsi Lampung itu terungkap, sebuah UPZ yang dibentuk pimpinna RS Urip Sumohardjo, Bandar Lampung, tahun lalu mampu menghimpun zakat sekitar Rp300 juta dari para dokter dan staf RS tersebut.
Dengan satu UPZ saja bisa mengumpul zakat sebesar itu, kalau UPZ diperbanyak di setiap unit kegiatan dan usaha masyarakat, potensi yang besar itu perlahan akan terealisasi. Itu didukung Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Daarut Tauhid yang membuka UPZ bekerja sama dengan Mal Chandra, Tanjungkarang.
Semakin banyak UPZ sebagai tentakel zakat dibentuk, akan semakin cepat realisasi zakat mengentaskan kemiskinan. ***

Selanjutnya.....

SESUAI dengan instruksi Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebutkan target pemerintah pada arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri tahun ini zero accident atau tanpa kecelakaan.

Kalau target itu tercapai tentu akan tercipta rekor mudik zero accident. Tetapi menciptakan rekor mudik zero accident jelas tak semudah mengumpulkan orang menciptakan rekor makan durian gratis terbanyak.
Untuk mencapai target itu, sepanjang Juni lalu Kementerian Perhubungan memeriksa kelayakan seluruh moda transportasi, darat, air, dan udara. "Terdapat 1.000 bus AKAP (antarkota antarprovinsi) itu di Jakarta saja yang diperiksa. Ada 529 pesawat dan sekitar 5 hingga 10 di antaranya tidak layak jalan," kata Jonan. Seluruh moda yang tak layak akan dilarang beroperasi. (viva.co.id, 16/6/2016)
Target itu tak sembarangan. Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengisi seminar bulanannya dengan tema Tinjauan sosial pencapaian zero accident saat mudik Lebaran, Rabu (29/6/2016). Menurut Prof Sunyoto Usman, peneliti Pustral, permasalahan yang timbul saat mudik tidak bisa hanya ditangani secara teknis, tetapi juga dapat ditangani melalui sektor sosial. (ugm.ac.id, 30/6/2016)
Banyak sekali aspek sosial yang dapat mewakili penanganan masalah yang timbul saat mudik Lebaran. Salah satunya cara preventif yang diterapkan melalui edukasi transportasi kepada masyarakat, khususnya usia dini. "Melalui edukasi transportasi, diharapkan masyarakat memahami aturan dalam menggunakan transportasi sehingga mengurangi angka kecelakaan," ujar Sunyoto.
Seminar merekomendasikan riset mengenai persoalan transportasi mudik Lebaran juga mengharapkan munculnya aksi-aksi yang dapat mewujudkan semangat zero accident seperti yang digagas Kemenhub. Dari seminar UGM itu terpenting dipetik adalah usaha menanamkan semangat zero accident pada semua lapisan masyarakat, bahkan melalui sistem edukasi sejak usia dini. Arahan UGM itu menyelaraskan target zero accident dengan kondisi yang realistis ketimbang target rekor-rekoran cuma menjadi retorika kosong.
Kondisi realistis itu data Korlantas Polri, kecelakaan mudik 2015 menewaskan 646 orang (setiap hari 40 orang tewas selama periode mudik) yang meliputi 5.514 kejadian atau naik 7% dibanding 2014. (Kompas.com, 26/6/2016)
Terpenting zero accident saat mudik menjadi semangat yang menggelora di dada setiap warga bangsa. Setiap orang waspada dan berusaha menghindari kecelakaan mudik! ***

Selanjutnya.....

INSTRUKSI Presiden Joko Widodo agar harga daging sapi sebelum Idulfitri di bawah Rp80 ribu/kg telah terwujud. "Yang terpenting, sekarang program Pak Presiden harga di bawah Rp80 ribu jadi kenyataan," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Istana Presiden, Kamis. (Kompas.com, 30/6/2016)

Namun, Amran mengakui harga daging sapi di Indonesia belum merata, masih ada daging sapi seharga di atas Rp120 ribu per kilogram.
Amran mengapresiasi daging-daging impor yang tembus sampai ke lapak-lapak di pasar. Sebab, selama ini daging impor tidak sampai ke sana. "Selama negara ini ada, ini pertama (daging impor) tembus ke lapak-lapak," ujar Amran.
Amran menegaskan hampir setiap hari mengecek harga daging ke pasar. Hari Kamis itu, Amran sidak ke Pasar Sayur Cipulir, Jakarta Selatan. Ia lihat daging sapi murah, daging sapi beku dan segar, telah masuk ke pasar.
Pemerintah mencatat ada 18 pasar yang nantinya menjual daging sapi murah. Antara lain Pasar Sayur Cipulir, Pasar Kramatjati, dan Pasar Santa. Pasar-pasar tersebut akan menerima stok daging dari para importir daging sapi yang menjadi mitra pemerintah. (Metrotvnews, 30/6/2016)
Saat di Pasar Sayur Cipulir, Amran mendapati harga daging sapi beku dijual Rp80 ribu/kg, sedang daging segar Rp85 ribu/kg. Pantauan Metrotvnews, daging-daging tersebut dipasok Artha Graha Peduli.
Keberhasilan pemerintah mewujudkan harga daging sapi di bawah Rp80 ribu/kg, meski baru di 18 pasar dari ribuan pasar di Tanah Air, jelas layak dihargai. Itu menunjukkan bahwa dengan cara tertentu dan skala tertentu, keinginan Presiden bisa diwujudkan. Tentunya kemudian dievaluasi, apakah cara itu bisa diperluas skalanya hingga mengover seluruh kebutuhan daging sapi murah di semua pasar dalam negeri? Artinya, menjadikan langkah ad-hoc (darurat) pengisian daging impor ke lapak-lapak pasar tradisional itu sebagai langkah permanen.
Kemungkinan membanjiri semua pasar dengan daging impor hanya karena dengan cara itu harga daging sapi bisa ditekan jadi Rp80 ribu/kg, tentu tak masuk akal sehat. Maksudnya, cara darurat itu hanya berlaku sementara, selanjutnya harus mendorong sistem pengadaan yang lebih rasional untuk terwujudnya harga daging sapi sesuai nilai pasarnya, seperti negara tetangga—setara Rp56.100/kg.
Kemampuan menciptakan harga daging sapi murah dengan cara yang normal, tidak justru menyeret negara dalam kondisi darurat dengan mengamalkan cara-cara darurat, menjadi tantangan rezim berkuasa. ***

Selanjutnya.....

SBMPTN—Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri—2016 menghasilkan supremasi Lampung, terbaik di luar Jawa. Di kelompok Soshum, Lampung peringkat V nasional menyisihkan Jawa Timur dan Jawa Barat di peringkat VI dan VII. Sedang di kelompok Saintek, Lampung di peringkat VII dengan Sumbar, Sumsel, dan Riau di bawahnya. Selengkapnya peringkat SBMPTN 2016 rilis panitia yang dikutip (Kompas.com, 28/6/2016):

10 besar kelompok Soshum: 1. DKI Jakarta, dengan rata-rata nilai 595,60. 2. DI Yogyakarta (588,81). 3. Banten (572,00). 4. Jawa Tengah (571,90). 5. Lampung (566,51). 6. Jawa Timur (565,41). 7. Jawa Barat (563,81). 8. Sumatera Selatan (553,86). 9. Sumatera Barat (548,24). 10. Babel (543,76).
10 besar kelompok Saintek: 1. DKI Jakarta (623,91). 2. DI Yogyakarta (611,07). 3. Banten (601,36). 4. Jawa Tengah (595,49). 5. Jawa Barat (591,69). 6. Jawa Timur (583,60). 7. Lampung (565,39). 8. Sumatera Barat (560,39). 9. Sumatera Selatan (558,16). 10. Riau (556,79).
Menurut Ketua Panitia SBMPTN 2016 Rochmat Wahab, rata-rata nilai peserta berdasar pada asal wilayah ini bisa menggambarkan kualitas pendidikan di daerah. Dengan demikian, tampilnya Lampung sebagai provinsi terbaik di luar Jawa pada hasil SBMPTN itu sekaligus menunjukkan kualitas pendidikan di Lampung yang memuncak pada tahun terakhir ini.
Prestasi peningkatan kualitas pendidikan Provinsi Lampung itu bisa disebut signifikan karena pada kelompok Soshum bahkan mampu melampaui prestasi Jawa Timur dan Jawa Barat. Tentu, prestasi ini cukup membanggakan. Namun, menjadi beban berat bagi daerah ini untuk mempertahankannya.
Beratnya mempertahankan prestasi yang telah dicapai itu pernah dialami di bidang olahraga, yang sepanjang 1990-an Lampung selalu lima besar dalam perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON). Tapi belakangan, untuk bertahan di kelompok peringkat 10 besar saja sering kewalahan.
Untuk itu, saat berada di posisi terbaik yang bisa dicapai kualitas pendidikan dewasa ini, menjadi keharusan bagi Dewan Pendidikan Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari tercapainya prestasi tersebut. Kemudian, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang terkait dengan lulusan SLTA peserta SBMPTN, faktor-faktor tersebut dijaga dan diperkuat sehingga prestasi tersebut ke depan bukan hanya bisa dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan. Kemampuan menjaga dan meningkatkan prestasi itu untuk membuktikan capaian ini bukan sekadar kebetulan. ***

Selanjutnya.....