DUA mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Hamdan Zoelva menyebut gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama secara terbuka melanggar hukum karena tidak diatur dalam undang-undang. Keduanya menyarankan agar gelar perkara tersebut dilakukan secara tertutup.

Kedua tokoh menyampaikan saran itu kepada Presiden Joko Widodo saat bersama 16 pimpinan organisasi Islam diundang ke Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016). Mahfud hadir sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI, sedang Hamdan Zoelva sebagai Ketua Syarikat Islam.
"Presiden dengan baik mengatakan, 'Loh saya katakan terbuka saja agar masyarakat melihat tidak ada yang ditutupi. Tapi kalau menurut aturan tidak boleh dan menimbulkan problem, tidak usah," kata Mahfud, menirukan ucapan Presiden. (Kompas.com, 10/11/2016)
"Saya berharap itu dilakukan secara terbatas, tidak secara terbuka," ujar Hamdan. "Karena bisa menimbulkan masalah yang tanggapan rakyat di bawah bisa beda."
Hamdan menyarankan jika ingin transparansi, gelar perkara bisa dilakukan secara terbuka terbatas. Gelar perkara hanya dihadiri oleh sejumlah pihak yang menjadi pemangku kepentingan, bukan disiarkan terbuka untuk publik. Presiden menerima saran itu.
Penerimaan Presiden atas saran itu penting, karena sebelum itu juru bicara FPI Munarman dalam konferensi persnya Senin (7/11/2016) melukiskan gelar perkara terbuka kasus dugaan penistaan agama itu seolah hanya sandiwara, yang telah disiapkan untuk melindungi Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar lolos dari jerat hukum.
Berdasar informasi yang didapat Munarman, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada ahli atau saksi diarahkan untuk meringankan tindak pidana yang diduga dilakukan Ahok. Bahkan, kata Munarman, 80% ahli dan saksi yang dihadirkan akan meringankan posisi Ahok, yang 20% menyatakan Ahok bersalah.
"Media akan meliput, masyarakat disuruh menilai bahwa Ahok tidak bersalah, maka selesailah proses hukum ini," tukas Munarman. (SuaraNetizen, 7/11/2016)
Pola mana yang bakal dipilih untuk gelar perkara agar memenuhi syarat transparansi sesuai saran Presiden, sepenuhnya kewenangan Polri. Namun yang terbaik adalah yang berada di jalur hukum sehingga tujuan menyelesaikan masalah secara benar menurut hukum tidak malah terseret ke penyimpangan hukum yang menimbulkan preseden buruk.
Polri diuji untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah rumit lagi. ***

Selanjutnya.....

BERDASAR pada retorika kampanyenya, bakal banyak tembok dibangun Donald Trump di Amerika Serikat (AS). Baik itu tembok sungguhan di perbatasan untuk membendung imigran dari Meksiko maupun tembok proteksionis dengan membatalkan berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Rabu (9/11/2016) usai Trump terpilih, Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto menyatakan pemerintahannya siap bekerja sama dengan Trump, tetapi tetap menolak untuk membayar pembangunan tembok di perbatasan kedua negara seperti digaungkan Trump semasa kampanye. (Kompas.com, 9/11/2016)
Trump berjanji akan memaksa Meksiko membayar pembangunan tembok pembatas yang diperkirakan menelan biaya miliaran dolar. Trump bersumpah akan memulangkan jutaan imigran ilegal dan mengancam akan membekukan kiriman uang para migran ke keluarga mereka di Meksiko.
Tembok imigrasi ini juga Trump bangun dalam bentuk pembatasan kaum muslim masuk AS, terutama pengungsi dari Timur Tengah. Dengan pembatasan itu, pengunjung dengan nama berunsur Arab akan sulit mendapatkan visa masuk AS.
Sedang tembok proteksionisme ekonomi Trump yang bakal merepotkan banyak negara, bahkan bisa merusak tatanan ekonomi dunia yang sudah relatif mapan dalam sistem neoliberalisme. Pertama kerja sama ekonomi Amerika Utara, yakni AS, Kanada, dan Meksiko (NAFTA) yang dicibir kampanye Trump merugikan AS, dihentikannya. Lalu Trans Pacific Partnership (TPP) dan Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) yang Trump bubarkan.
Langkah berikutnya perjanjian bilateral, seperti dengan Tiongkok. Kampanye Trump menyebut ingin memukul barang-barang dari Tiongkok dengan tarif 45%. Dengan Tiongkok sumber terbesar impor AS, termasuk barang modal, biaya produksi barang-barang buatan AS sendiri akan melonjak sebanding sehingga daya saingnya di pasar global juga turun. Mencari pengganti barang impor dari Tiongkok, sukar menyaingi harganya.
Selain itu, tembok tarif tinggi itu memicu perang dagang, dengan tarif yang sama tingginya atas barang-barang AS di negara lain. Harga barang AS melonjak jauh di atas produk domestik. Ekspor produk modern AS yang telah mengubah life style warga Tiongkok sebagai pasar terbesar dunia pun, segera tamat riwayatnya. Konon lagi, Tiongkok telah membuat substitusi setiap barang impor dari AS, dari mobil sampai ponsel.
Dengan tembok-tembok yang dibangun, apalagi tanpa buruh migran ilegal biaya produksi di AS jadi lebih tinggi, Trump segera sukses mengisolasi AS dalam ekonomi biaya tinggi. ***

Selanjutnya.....

BARU sehari Donald Trump terpilih menjadi presiden, dampak buruknya sudah dirasakan kaum minoritas. Anak-anak mereka diejek, dilecehkan, dan mengalami intimidasi etnis di sekolah. Mereka pun terpaksa dipulangkan lebih cepat.

Yasmeen Shehab, ibu berusia 40 tahun di New Jersey, mengatakan putri sulungnya yang kini berusia 13 tahun menghubungi dia dari sekolah. "Anak saya bilang, seorang anak laki-laki pendukung Trump di sekolahnya mengejek dan menyebut Trump akan membatasi imigran muslim," ujar Shehab.
"Dia sedang menangis di kantor sekolah saat saya datang menjemputnya," ujar Shehab. "Ini adalah hari yang berat, mereka semua ketakutan," kata dia. Nasib sama dialami anak-anak imigran dan warga minoritas lainnya. (Kompas.com, 10/11/2016)
Sebelum itu, paginya Shehab terperanjat ketika tiba-tiba anak perempuannya berusia 10 tahun melompat ke pelukannya sambil menangis. "Presiden Trump akan melarang kita dan membuat kita meninggalkan Amerika," ujar si putri di sela isak tangisnya. "Ke mana kita akan pergi?" si bocah memeluk ibunya lebih erat.
Shehab dan keluarga muslimnya terlahir di AS, tetapi ketakutan pada ancaman deportasi tetap saja menghantui.
Beberapa bulan dalam kampanye calon presiden AS, Donald Trump seolah telah menjelma menjadi monster bagi warga imigran dan kaum minoritas di AS, dengan retorika kemarahan yang selalu ia dengungkan untuk mendeportasi imigran, membatasi muslim, dan dukungan kaum nasionalis kulit putih.
Baru satu hari saja, dampak buruk terpilihnya Donald Trump sudah dirasakan kaum minoritas. Itu membuat meski dalam pidato kemenangannya Trump bersumpah untuk menjadi presiden bagi semua rakyat Amerika, tidak mampu membendung gelombang demo anti-Trump di seantero Amerika, dari Washington, New York, Chicago, Philadelphia, Boston, Austin di Texas, California, Los Angeles, Seattle, Phoenix, Oakland, Richmond, sampai El Carrito.
Seperti dilansir Reuters dan AFP (10/11/2016), mereka yang ikut aksi protes ini ketakutan soal masa depan AS di bawah Trump. Demonstran memprotes retorika Trump soal imigran, warga muslim, dan minoritas lainnya.
"Orang-orang ketakutan. Kami ada di sini karena dalam momen terkelam seperti ini, kami tidak sendiri," ujar Ben Wilker, koordinator unjuk rasa dari kelompok advokat liberal MoveOn.org.
Demo yang meluas di seantero negeri itu perlu pembuktian nyata retorika Trump saat pidato kemenangan, "Inilah saatnya bagi kita untuk bersama-sama menjadi rakyat yang bersatu."
Ujian pertama Trump. ***

Selanjutnya.....

DONALD Trump, aktor reality show The Apprentice, memenangi pilpres AS. Dan kemenangan itu tak lepas sebagai sukses Trump dalam aktingnya memerankan aktor antagonis dalam reality show pilpres AS dengan gaya kampanye yang menyulut kegemasan seantero bumi.

Akting antagonis Trump dalam reality show pilpres berlakon kontroversial dengan suara lantang menjungkirbalikkan kemapanan Hillary selaku mantan Ibu Negara, dengan gaya bicara Trump yang nyerempet-nyerempet dan kurang mengabaikan moralitas.
Seiring itu, mengekspresikan dirinya sebagai antitesis gaya Obama dalam segala bentuk sistem ekonomi maupun politiknya. Dengan lantang Trump menegaskan antineoliberalisme, antiglobalisasi, antipasar bebas dan antipasar terbuka.
Dengan semua itu, Trump berhasil menarik simpul bagi pemilih bahwa kondisi ekomomi AS yang delapan tahun terakhir ini beringsut terlalu lamban merupakan kesalahan sistem yang dijalankan pemerintah. Karena itu, untuk memacu lajunya harus ganti sistem dan ganti pimpinan tim yang menjalankan sistemnya.
Untuk itu, secara tegas dan jelas Trump berseru akan membatalkan semua perjanjian dagang yang dibuat Obama, salah satunya Trans Pacific Trade (TPT). Alasannya, perjanjian-perjanjian itu merugikan AS.
Akting kontroversial Trump itulah yang menyulut spontanitas keguncangan pasar dalam negeri AS begitu swing state Florida dan Ohio dimenangi Trump, indeks berjangka AS langsung terjun bebas 750 poin atau 4%. Itu diikuti anjloknya indeks S&P 500 sedalam 65 poin atau turun 3,04%. Dolar AS juga terpeleset 3% ke 102,02 yen, sementara euro naik 1,5% per dolar AS.
Guncangan pasar AS itu mengimbas ke Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terjun 112,48 poin atau turun 2,6% ke level 5.358,19, dari 5.478,03 saat dibuka. Sementara rupiah ikut terseret turun 161 poin ke level Rp13.245 per dolar AS saat ditutup Rabu (9/11/2016) siang. Sehari sebelumnya, rupiah ditutup 13.084 per dolar AS.
Namun, keguncangan pasar global segera terkesiap begitu Trump tampil di podium victory speech. Trump ternyata bicara elegan dan bermartabat: warga seantero bumi pun tersadar, gaya Trump yang kontroversial dalam kampanye itu rupanya cuma akting yang dia perankan dalam reality show pilpres.
"Saya bersumpah kepada semua warga negara ini bahwa saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Amerika," ujar Trump dalam pidato kemenangan, menghapus citra rasis dirinya. "Saya mengucapkan ini dengan setulus hati," tegasnya. ***

Selanjutnya.....

LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menyelenggarakan jajak pendapat pada 22—24 Oktober 2016 di 12 provinsi. Hasilnya, 46,2% dari 437 responden menyatakan nilai-nilai kepahlawanan pada elite politik—profesi tokoh politik/anggota DPR—masih lemah.

Demikian pula penjiwaan nilai kepahlawanan dalam masyarakat, oleh 50,6% responden juga dinyatakan masih lemah. Selain itu, 50,1% responden menilai nilai-nilai kepahlawanan dalam profesi aparat penegak hukum masih rendah. (Portal Lemhannas RI, 4/11/2016)
Lemah dan rendah, itulah kecenderungan umum penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan dalam masyarakat, terutama di kalangan elite politik dan aparat penegak hukum yang semestinya merupakan teladan bagi masyarakat.
Keteladanan jajaran strategis tersebut dalam kepahlawanan, dengan spirit patriotisme dan nasionalismenya, penting bagi kehidupan bernegara bangsa, terutama terkait generasi milenial (kelahiran 1981—1994) yang kini mendominasi generasi muda dunia dengan karakter universalnya. Salah satu ciri utama karakter universal itu borderless, terbawa kebiasaan berselancar di internet yang tidak kenal batas-batas negara.
Tanpa keteladanan aktualisasi patriotisme dan nasionalisme yang kuat dari kelompok strategis, generasi milenial yang sehari-hari menjelajah jagat raya bisa terhanyut oleh budaya universal yang cenderung hedonis, membalut tubuh dan fasilitas hidupnya dengan serbamerek terkenal kelas dunia (branded society). Lebih celaka lagi, kalau kelompok startegis yang mereka jadikan teladan justru telah lebih dahulu berpola hidup hedonis, sebagai penyebab luntur dan melemahnya kepahlawanan kelompok teladan tersebut.
Gejala itu tertangkap dalam jajak pendapat Lemhannas tersebut, yakni 52,2% responden menyatakan bentuk penjajahan baru masa kini adalah dalam bidang ekonomi lewat sistem perdagangan bebas, yang ditopang oleh pola hidup konsumerisme. Itu menyangkut pola hidup kelas menengah Indonesia yang menurut Bank Dunia, dari 0% pada 1999, menjadi 130 juta jiwa pada 2011, selanjutnya bertambah 7 juta jiwa per tahun. (JPNN, 24/4/2015)
Hasil jajak pendapat itu, menurut Lemhannas, menyiratkan perlu hadirnya peran negara yang lebih intensif dalam menanamkan nilai-nilai kepahlawanan pada segenap elemen bangsa dengan metode sesuai dengan zaman. Ironisnya, usaha negara paling menonjol justru mendatangkan penanaman modal asing yang memperkuat penjajahan ekonomi dengan membangun pabrik barang-barang memenuhi pasar branded society. ***

Selanjutnya.....

PERTUMBUHAN ekonomi kuartal III 2016 mengalami penurunan menjadi 5,02% dari pertumbuhan kuartal II 2016 sebesar 5,19%. Penurunan laju pertumbuhan itu terjadi akibat konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan negatif 2,97%.

"Konsumsi pemerintah pada seluruh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial, termasuk ekspor dan impor, masih terkontraksi lebih dalam," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di Jakarta, Senin. (Kompas.com, 7/11/2016)
Penopang terpenting pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2016 berdasarkan pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbang 2,70%, disusul investasi swasta menyumbang 1,30%, dan lain-lainnya menyumbang 1,02%.
"Konsumsi rumah tangga tumbuh signifikan karena kelompok makanan minuman, restoran, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi," ujar Suhariyanto.
Pertumbuhan negatif konsumsi pemerintah itu signifikan akibatnya terhadap pelambatan pertumbuhan karena seluruh sektor industri sebenarnya tumbuh positif, tetapi tak mampu mengatasi pertumbuhan negatif tersebut.
Perinciannya, pada kuartal III 2016 industri pengolahan tumbuh 0,96%, industri konstruksi 0,55%, industri perdagangan 0,49%, industri informasi dan komunikasi 0,42%, dan industri lainnya 2,60%.
"Bahkan, industri pertambangan dan penggalian yang sudah sejak beberapa tahun mengalami pertumbuhan negatif sekarang sudah positif seiring peningkatan produksi bijih besi, seperti emas dan tembaga," ujar Suhariyanto. Dengan pertumbuhan kuartal III 2016 sebesar 5,02%, total pertumbuhan ekonomi sepanjang 2016 hingga kuartal III menjadi 5,04%.
Pertumbuhan 2016 hingga kuartal III 5,04% itu memberi beban ekstra yang harus dikejar hingga akhir tahun demi memenuhi target pertumbuhan APBNP 2016 sebesar 5,2%. Untuk mencapai target itu, tentu yang harus digenjot konsumsi pemerintah.
Untuk meningkatkan segala bentuk belanja pemerintah di akhir tahun, dahulu terkenal sebagai keahlian khusus jajaran birokrasi kita. Selain belanja pegawai dan barang, belanja terkait seminar, lokakarya, dan sejenisnya dari kantor-kantor pemerintah, selalu menjadi masa panen bagi hotel dan restoran di akhir tahun. Itu sampai menteri aparatur negara (yang sudah dicopot) melarang kegiatan birokrat di hotel.
Tapi, peningkatan kapasitas birokrat untuk belanja sekarang tak mudah. Ketakutan birokrat tersandung hukum saat membelanjakan uang negara, terbukti belum tuntas teratasi. Itulah penyebab konsumsi pemerintah masih lamban. ***

Selanjutnya.....

KAMPANYE Doland Trump yang rasis, antimigran, dan Islam, mencemaskan dunia kalau ia memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) AS, Selasa (8/11/2016) atau Rabu (9/11/2016) WIB. Presiden AS Barack Obama sendiri di depan publik Miami, Florida, Jumat (4/11/2016), menyebut Trump, "Dia tidak memenuhi syarat menjadi presiden."

Saat ucapannya itu ditertawakan massa kampanye pendukung Hillary Clinton, Obama menukas, "Kalian tertawa. Saya tidak bergurau, dia tidak layak untuk menjadi Panglima Tertinggi." (Kompas.com, 4/11/2016)
Posisi sebagai Panglima Tertinggi superpower militer dan ekonomi dunia itu yang dicemaskan kalau sampai jatuh ke tangan Donald Trump yang temperamental dan rasis. Peraih Hadiah Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta mengatakan Donald Trump akan memprovokasi instabilitas dan gangguan dunia jika ia menjadi presiden AS.
Kepada ABC News (25/10/2016), Ramos Horta mengatakan ia meminta para pemenang Hadiah Nobel Perdamaian lainnya untuk menandatangani surat terbuka yang mendesak masyarakat AS untuk tidak memberikan suaranya kepada Trump.
"Bersama rekan-rekan saya, inilah yang berusaha kami sampaikan, untuk mengingatkan opini publik AS bahwa dunia yang tidak mampu kita tinggal di dalamnya, tidak mampu (membiarkan) ekstremisme yang datang dari Gedung Putih itu sendiri," tegas Horta. (Kompas.com, 25/10/2016)
Meski berbagai jajak pendapat selama masa kampanye dan debat kandidat capres selalu diungguli Hillary, peluang Trump justru terbuka pekan terakhir menjelang pemungutan suara oleh langkah Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) James Comey yang membuka kembali kasus e-mail Hillary sewaktu menjabat menteri luar negeri (2009—2013).
Comey (28/10/2016) mengumumkan pengkajian kembali kasus tersebut via surat kepada parlemen AS. Hillary dituding menempatkan AS dalam bahaya dengan menggunakan server e-mail pribadi saat menjadi menlu.
Warga AS yang sensitif terhadap kenyamanan hidupnya hingga terpikat kebijakan rasis antimigran Trump, diperkuat dengan ancaman keamanan yang mungkin dibuat oleh kebocoran e-mail pribadi Hillary. Semakin keras Trump kampanye rasis yang antimigran dan Islam, dengan kian banyak alasan yang didapat untuk itu, tambah kuat mayoritas kulit putih AS yang cenderung masih rasis mendukungnya.
Perubahan arah angin terlihat pada jajak pendapat terbaru ABC (2/11/2016), Donald Trump mengungguli Hillary Clinton untuk kali pertama sejak Mei 2016. Sebelumnya Hillary selalu unggul 4 poin, terakhir justru Trump yang unggul 1 poin. Dunia pun tambah cemas. ***

Selanjutnya.....