BETAPA dahsyat pun retorikanya, kehebatan Indonesia ukurannya ada pada kemampuan bangsa yang hidup di kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ini memenuhi sendiri kebutuhan garam penduduknya. Fakta nyatanya, impor garam Indonesia pada 2016 menurut Dirut PT Garam (Persero) Achmad Budiono sebanyak 3 juta ton, naik dari 2,1 juta ton tahun sebelumnya.

Dari jumlah itu, menurut Budiono, 1,7 juta ton di antaranya untuk kebutuhan industri kimia. Sedangkan kebutuhan garam untuk industri pangan antara 350.000 ton-400.000 ton per tahun. (Kompas.com, 26/8/2016)
Produksi garam rakyat baik di Cirebon maupun Madura dilaporkan gagal panen hingga 60% akibat kemarau basah sepanjang tahun 2016, yang tidak memberi cuaca panas cukup empat pekan setiap proses produksi.
Ketua Ikatan Petani Garam Indonesia M. Insyaf Supriadi mengatakan, "Dari keseluruhan tambak garam yang berada di Cirebon yaitu sekitar 16.000 hektare, paling yang bisa diproduksi hanya 40%, dan dapat dipastikan produksi menurun drastis." (Bisnis.com, 30/8/2016)
Menurut Insyaf, selain terguyur hujan tambak garam petani juga terendam air rob (pasang). "Hujan belum berhenti kemarin ada banjir rob yang menggenangi sekitar 700 hektare tambak garam petani sehingga dipastikan gagal panen," tuturnya.
Hujan yang turun diiringi banjir rob, bukan cuma menyebabkan krisis produksi garam, tapi menurut Insyaf, dipastikan para petani garam juga menderita krisis ekonomi tidak memiliki pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.
Hal serupa terjadi di Madura, sentra produksi garam nasional. "Faktor cuaca tetap jadi persoalan, bahkan sering hujan membuat kami tak bisa maksimal dalam masa panen," ujar Zainol Fatah, petani garam asal Pengarengan, Sampang. Kemarau basah, ujar Fatah, bukan hanya mengurangi jumlah garam yang dipanen, tapi juga menurunkan kualitas garamnya. (Okezone, 2/9/2016)
"Sudah hasil panen berkurang, kami juga terancam dengan harga beli yang murah," keluh Fatah.
Tak tercapainya target produksi garam 2016 itu, menurut Guru Besar Teknik Kimia UI Misri Gozan karena petambak garam masih menggunakan sistem tradisional, bukan teknologi tinggi. Menurut dia, tidak semua pantai bisa digunakan sebagai lahan untuk memproduksi garam. Harus yang gelombang tidak terlalu tinggi, kadar lumpur pada air laut di pantai yang rendah. (Bisnis.com, 7/1/2017)
Tapi Indonesia semata mengandalkan alam tanpa dukungan teknologi memadai, gemar beretorika swasembada garam. ***

Selanjutnya.....

BELUM pun dilantik, Presiden AS terpilih Donald Trump terus menebar ancaman ke seantero jagat. Selain lewat twitt-nya di Twitter dengan pemimpin Taiwan yang membuka peluang politik Dua China membuat pemimpin Tiongkok berang, saham raksasa otomotif Jepang Toyota Motor, Jumat (6/1/2017), anjlok 3,1% ke level 6.380 yen di bursa Tokyo akibat cuitan Trump.

Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Donald Trump mengancam bakal mengenakan biaya yang tinggi jika Toyota memproduksi mobil Corolla untuk pasar AS di Meksiko. Saham produsen mobil lainnya juga rontok, menurut CNBC, Honda Motor melemah 2,4% dan Nissan Motor melemah 2%. (Kompas.com, 6/1/2017)
Sebelumnya, Trump mengultimatum General Motor agar produksi Chevy Cruze dilakukan di AS atau dikenakan pajak perbatasan dengan besaran yang tinggi. Trump juga menekan Ford tentang rencana pabrik di Meksiko. Dua hari berselang, Ford mengumumkan pembatalan rencana pabrik di Meksiko itu.
Langkah Toyota itu dihadang Trump setelah Selasa (3/1/2017) mengumumkan bahwa telah memulai pemindahan ratusan pekerjaan dari kantor pusatnya di utara Negara Bagian Kentucky sebagai bagian dari konsolidasi bisnis di AS.
Merespons cuitan Trump, Toyota membuat pernyataan bahwa pabrik baru di Meksiko tidak akan memangkas serapan tenaga kerja di AS. Toyota juga menyatakan menantikan kerja sama pemerintahan Trump guna memberikan kepentingan terbaik bagi konsumen maupun industri otomotif.
Ancaman lain Trump yang mengundang reaksi luas adalah terkait janji kampanyenya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Menteri Informasi Yordania Mohammed Momani, yang negaranya selama ini merupakan sahabat baik AS, menyatakan langkah pemindahan itu akan menjadi "garis merah" bagi Yordania dan akan "membakar jalan-jalan Arab dan Islam”.
Momani tegas, pemindahan misi diplomatik AS akan mengganggu hubungan AS dengan sekutu-sekutu regional, termasuk Yordania. Pemerintahnya, kata dia, dikutip Press TV, Jumat (6/1/2017), akan menggunakan semua cara diplomatik dan politik untuk mencegah pemindahan tersebut. (detiknews, 6/1/2017)
Sebelumnya, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengingatkan AS untuk tidak memindahkan Kedubes AS ke Jerusalem. PLO ingatkan semua kedutaan AS di dunia Arab akan ditutup di tengah kemarahan dunia Arab atas pemindahan tersebut.
Itulah Trump. Baru menyusun kabinet dia sudah menebar ancaman ke segala penjuru, bisa lebih runyam lagi setelah berkuasa. ***

Selanjutnya.....

DENGAN perbaikan jarak yang terjadi pada ketimpangan sosial dari gini ratio 0,412 pada 2015 menjadi 0,397 pada 2016, pemerintah melalui rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017), menetapkan tahun 2017 fokus pada pemerataan kesejahteraan. Semua sektor diharapkan fokus kegiatannya ke arah itu.

Salah satu langkah nyata untuk itu, dengan besarnya angka kemiskinan di kawasan desa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional "ketiban sampur" untuk menyiapkan tanah buat digarap warga miskin untuk bisa ditanami palawija dan hortikultura yang cepat panen.
"Pertama konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat. Saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan fokus besar-besaran dalam dua tahun ini. Landreform betul-betul kami mulai pada akhir 2016, di 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif," tegas Presiden Jokowi.
Selain itu, akses rakyat untuk mendapatkan modal ditingkatkan. Artinya, landreform sejalan dengan capital reform, sekaligus skill reform (peningkatan keterampilan) khususnya lulusan SD dan SMP.
Diberi tanah, diberi modal, diberi keterampilan, sudahkah cukup? Berdasar pengalaman, hanya sebagian kecil yang berhasil. Perlu manajemen yang mengelola usaha mereka dalam kesatuan kecil, mungkin setingkat badan usaha milik desa (BUMDes), yang mengatur saluran kredit biaya hidupnya sepanjang musim tanam dan paceklik, menyediakan bibit dan menampung hasil panennya hingga mendapat harga baik.
Dengan BUMDes menjalankan manajemen mirip Kibutz, badan usaha penampung imigran Yahudi melarat yang baru tiba di Palestina dahulu, paduan landreform, capital reform, dan skill reform itu barulah bisa diharap hasilnya. Kalau dilepas masing-masing begitu rupa, kreditnya bisa habis cuma dikonsumsi.
Selain kantong kemiskinan di desa-desa yang mendapat perlakuan khusus, kelompok sosial yang selama ini mendapat distribusi konsumsi paling rendah diberi perhatian khusus. Pertama warga panti jompo dan panti-panti asuhan yang jumlah bantuan konsumsi per kapitanya dari pemerintah masih di bawah garis kemiskinan. Buat memperdekat jarak ketimpangan bantuan perlu dinaikkan.
Selain itu, jangan lupakan nasib guru honorer murni yang untuk menghidupi keluarganya cuma dibayar Rp300 ribu sampai Rp750 ribu per bulan, juga guru ngaji, diupayakan mengurangi jarak ketimpangannya.
Semua itu berdasar asumsi "fokus" itu tajam langsung ke kelompok sosialnya. ***

Selanjutnya.....

TERHITUNG 1 Januari 2017, Menteri Keuangan RI memutus kontraknya dengan JP Morgan Chase Bank selaku bank persepsi—penerima setoran pajak dan tax amnesty.

Pemutusan kontrak itu, menurut Menkeu Sri Mulyani, karena hasil riset JP Morgan berjudul Trump Forces Tactical Changes 13 November 2016 missleading, berdasar indikator yang tidak tepat. Lebih buruk lagi, JP Morgan memangkas peringkat surat utang atau obligasi Indonesia dua tingkat dari overweight menjadi underweight.
Pemangkasan yang hanya berdasar proyeksi tiga bulan ke depan setelah Trump berkuasa itu jelas di luar realitas ekonomi Indonesia. Karena, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, perekonomian Indonesia saat ini stabil. Bahkan, lembaga pemeringkat Fitch, pada waktu yang sama justru meningkatkan peringkat Indonesia dari stable menjadi positive.
"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka, tapi harus ada pertanggungjawaban mengenai kebenarannya," ujar Darmin. (detik-finance, 3/1/2017)
Darmin mendukung penuh keputusan Menkeu Sri Mulyani yang memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Sri Mulyani menjelaskan kondisi ekonomi suatu negara dipengaruhi dua hal penting. Pertama dari sisi fundamental dan kedua yaitu psikologis investor. Riset JP Morgan menyentuh sisi psikologis tersebut.
"Faktor psikologis sangat penting bagi seluruh lembaga yang menjadi partner pemerintah, untuk juga memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya," ujar Sri. Apalagi, JP Morgan memiliki nama besar di dunia keuangan internasional seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan riset karena memengaruhi keputusan investor.
"Kami menghormati seluruh produk oleh siapa pun saja lembaga riset. (Tapi perhatikan) dari sisi tingkat akurasi, kredibilitas, metodologi, dan assessment-nya. Semakin besar maka mereka memiliki tanggung jawab lebih besar, dari sisi kualitas dan kemampuan untuk menciptakan confident," tegasnya.
Keputusan Sri Mulyani itu tepat karena semua indikator ekonomi Indonesia di akhir 2016 lalu cukup positif, juga lembaga-lembaga survei kelas dunia lainnya menilai Indonesia justru bertambah baik dengan meningkatkan peringkat menjadi layak investasi.
Namun, JP Morgan punya nama besar sehingga meski hasil risetnya tak diakui Indonesia, tetap akan dipertimbangkan para investor. Itulah yang harus dihadapi dan diatasi Indonesia ke depan. ***

Selanjutnya.....

KALAU dari lulusan SMK di Indonesia hanya 1 juta yang diterima kerja, sedangkan 5 juta lainnya menganggur, seperti diungkap pengamat pendidikan Doni Koesoema (Lampung Post, 2/1/2017), selain faktor kualitas guru SMK, juga masalah perubahan dunia kerja menjadi salah satu penyebab signifikan.

Bahkan di bidang penerbitan pers perubahan itu sangat terasa. Satu departemen pracetak yang dulunya diisi tenaga-tenaga kreatif dari sekolah grafika dan seni rupa, terbabat habis tenaga kerjanya bahkan departemennya dihapus dari perusahaan. Itu terjadi akibat modernisasi peralatan kerja yang disingkat dalam satu kata “otomatisasi”.
Dalam proses revolusi teknologi yang mempersingkat proses produksi di segala bidang, SMK yang memproduksi tenaga teknis setingkat operator memang bisa kalah bersaing dengan efisiensi proses produksi dan pelayanan, yang memangkas banyak bagian kerja teknis.
Lebih lagi ke depan, seiring hadirnya kecerdasan artifisial, robotik, teknologi nano, dan kemajuan sosial ekonomi lainnya, kehilangan lapangan kerja teknis tergerus efisiensi itu bahkan bisa lebih luas. Sebelum 2020 saja, menurut Studi The World Economic Forum (Tempo.co, 3/1/2017) sudah ada 5 juta lapangan kerja yang hilang.
Namun, kemajuan teknologi tidaklah semata buruk. Sisi baiknya, juga menghadirkan lapangan kerja baru terkait dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Namun, lapangan kerja baru ini berhubungan dengan teknologi mutakhir terkait komputer, matematika, arsitektur, dan permesinan dengan sumber daya baru. Artinya, agar tidak makin terlalu jauh ketinggalan dari realitas zamannya, SMK dituntut untuk berorientasi ke sana: perubahan dunia kerja!
Tentunya SMK tidak sendiri dalam usahanya menjawab tantangan zaman itu. Pemerintah yang berkewajiban menyiapkan lapangan kerja bagi seluruh warga negaranya, serta perusahaan yang butuh tenaga kerja sesuai dengan kemajuan teknologi miliknya, semestinya mendampingi SMK mengantisipasinya.
Dengan jumlah sampai 5 juta lulusan SMK menganggur, padahal angkatan kerja baru setiap tahun sekitar 3 juta, mencerminkan pemerintah selama ini kurang memperhatikan standar lulusan SMK dibanding perubahan dunia kerja dengan kemajuan teknologinya.
Ke depan, selain peningkatan kualitas guru dan program pengajaran di SMK, pemerintah harus mengantisipasi ledakan pengangguran akibat kemajuan teknologi yang tidak terikuti pekerja domestik, sedangkan lapangan kerja yang butuh sedikit melek teknologi dikuasai ekspatriat dari Tiongkok. ***

Selanjutnya.....

BERDASAR tiga indikator, nilai tukar rupiah 2016 menguat 2,41%, pertumbuhan ekonomi 5,02% (yoy), dan penerimaan publik setinggi 69%, Bloomberg menempatkan Jokowi sebagai presiden terbaik 2016 di antara delapan negara Asia-Australia: Jokowi, Park Geun-hye, Rodrigo Duterte, Xi Jinping, Shinzo Abe, Narendra Modi, Najib Razak, dan Malcolm Turnbull.

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye oleh Bloomberg ditempatkan sebagai presiden terpayah, dengan kemerosotan nilai tukar won 2,87%, pertumbuhan ekonomi hanya 2,6%, dan tingkat penerimaan publik hanya 4%. Penilaian tersebut bersumber pada riset Bloomberg dan Gallup dari Januari 2016 hingga November 2016.
Sedangkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang punya tingkat penerimaan publik tertinggi mencapai 83%, dengan pertumbuhan ekonomi negerinya 7,1%, tersandung ketakstabilan nilai tukar peso yang melorot hingga minus 5,29%. (Kompas.com, 31/12/2016)
Penilaian terhadap Jokowi itu bersumber pada riset Bloomberg dan Saiful Mujani Research dan Consulting dari Juli 2015 sampai Oktober 2016. Bloomberg juga menyebutkan Jokowi cukup piawai dalam berpolitik, terbukti mampu merangkul dua pertiga kursi di parlemen. Program tax amnesty juga berhasil mengukir prestasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Belum lagi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditangani Kementerian Sosial, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), telah berhasil dipersempit ketimpangan sosial dari September 2015 pada indeks rasio gini 0,402, menjadi 0,397 per Maret 2016. Hal ini memberi isyarat masyarakat lapisan terbawah yang jadi sasaran PKH mulai bangkit dari kondisi terpuruknya.
Untuk kelanjutan peningkatan kesejahteraan lapisan terbawah ini, pada 2017 pemerintah hendaknya fokus pada penciptaan lapangan kerja serta pengamanan lapangan kerja yang terbuka dari tenaga kerja asing (TKA), terutama asal Tiongkok yang memanfaatkan fasilitas bebas visa. Jangan sampai terulang para turis yang memanfaatkan bebas visa diam-diam menyelinap jadi pekerja di proyek-proyek yang dilaksanakan investor asal Tiongkok.
Sudah saatnya setiap investor diwajibkan membangun proyeknya bekerja sama dengan pelaksana domestik, untuk jaminan tenaga kerja lokal. Dengan pelaksana lokal itu manual semua instrumen dicetak dalam Bahasa Indonesia agar bisa ditangani pekerja lokal. Manual dengan huruf dan bahasa mereka membuat pekerja lokal jadi penonton. ***

Selanjutnya.....

BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Jumat (30/12/2016) menangkap Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, yang menuduh Jokowi melakukan pemalsuan data dalam pencalonannya di Pilpres 2014.

Menurut buku tersebut di halaman 53 yang dikopi detiknews (30/12/2016), Ibu Sudjiatmi bukan ibu kandung Jokowi. Ibu kandung Jokowi, tulis Bambang Tri, adalah juga ibu kandung Michael Bimo Putranto.
Karena isi buku yang sedemikian, Bambang Tri ditangkap Bareskrim Polri berdasarkan laporan Michael Bimo atas dugaan pencemaran nama baik pengadu. "Bambang Tri dibawa ke Jakarta oleh tim Bareskrim Polri," ujar Kombes Djarot Padakova, kabid Humas Polda Jawa Tengah.
"Saya tegaskan isi buku Jokowi Undercover adalah tidak benar dan fitnah yang sangat merugikan bangsa Indonesia pada umumnya, mengingat tuduhan-tuduhan di buku tersebut terkait dengan komunisme dan tuduhan lain yang bersifat pribadi sangat menimbulkan permusuhan di antara sesama anak bangsa," ujar Lina Novita, kuasa hukum Michael Bimo.
Terduga Bambang Tri, yang diakui adik kandung oleh tokoh wartawan Jawa Tengah, Bambang Sadono, yang kini menjabat Ketua Kelompok DPD di MPR, adalah warga Dukuh Jambangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ia dibawa ke Mabes Polri setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Polsek Tunjungan, Blora. (Kompas.com, 31/12/2016)
Laporan pencemaran nama baik dilakukan setelah acara bedah buku itu di Magelang. Laporan ini direspons serius oleh Polri, mungkin karena akun Facebook Bambang Tri pada 25 Desember 2016, seperti dikutip detiknews, memuat komitmen yang keras, "Menulis dan menyebarkan buku Jokowi Undercover adalah tindakan bela negara saya, sebagai hak dan kewajiban saya yang dilindungi UUD 1945. Karena dengan buku itu saya melawan tindakan merusak kewibawaan lembaga kepresidenan yang dilakukan oleh Jokowi dengan cara memalsukan syarat pencalonan presiden dia di KPU. Siapa pun Anda, bila menghalangi kegiatan bela negara saya ini, akan saya lawan sampai titik darah saya yang penghabisan. Siapa pun Anda, termasuk Presiden."
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menyatakan apa yang Bambang Tri tuliskan dalam bukunya murni persepsi dan perkiraan pribadinya, bukan berdasarkan data yang jelas dan keahlian yang sesuai. Motifnya hanya ingin membuat buku yang menarik perhatian masyarakat.
Pengadilan yang akan membuktikan kebenaran Polri mengawali 2017 dengan menindak buku Jokowi Undercover. ***

Selanjutnya.....