http://lampost.co/berita-bikin-indonesia-sedamai-konoha

YADIAN (14), anak pesantren Al-Khoirot, Karangsuko, Pagelaran, Malang, meminta Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin yang bisa menciptakan kedamaian seperti kepemimpinan Naruto di Konoha.

Yadian menyampaikan itu dalam video balasan kepada Jokowi yang menjelaskan mengenai Hokage dan Konoha. Sebelumnya, Yadian bertanya ke Jokowi di #Jokowimenjawab soal Hokage dan Naruto. Namun, Jokowi tak bisa menjawab pertanyaan itu dan justru meminta Yadian membuat video penjelasan tentang Hokage. Tak lama datang video penjelasan itu dan diunggah Jokowi ke akun FB-nya (detiknews, 7/5/2017).

Yadian memaparkan mengenai tujuh Hokage dalam anime Naruto. Dia melihat ada kesamaan antara Presiden Jokowi dan Uzumaki Naruto. Naruto menjadi Hokage ketujuh, sedangkan Jokowi menjadi presiden ketujuh di Indonesia. "Nah, pas banget, Pak. Di Indonesia ini presidennya sekarang ketujuh, yaitu Bapak Jokowi. Nah, di Konoha, Hokagenya sekarang ketujuh, yaitu Uzumaki Naruto," ujar Yadian.

Yadian menjelaskan kepemimpinan Naruto mampu menciptakan ketenteraman dan kedamaian di Konaha. Dia lantas menanya Jokowi apa bisa menjadikan Indonesia bak Konoha yang damai tersebut. "Uzumaki Naruto itu kepemimpinannya tenteram, damai, alim, disiplin. Jadi, bisa enggak Bapak seperti negara Konoha? Begitu, Pak," tanya Yadian.

Jokowi berterima kasih karena Yadian telah memberi penjelasan mengenai kartun Naruto. Jokowi menjawab akan menjadikan Indonesia seperti negara Konoha dalam kepemimpinan Naruto yang tenteram dan damai. "Apakah saya mampu menjadikan negara kita seperti Konaha dalam kepemimpinan Uzumaki Naruto yang tenteram, damai, alim, dan disiplin? Saya jawab insya Allah. Dengan izin Allah dan kerja keras kita semua, pasti bisa," jawab Jokowi.

Peristiwa ini menarik, karena Yadian yang santri justru terpikat pada komik Jepang Naruto ciptaan Masashi Kishimoto, yang terbit di media cetak Mingguan Shonen Jump dari 21 September 1999—10 November 2014. Dalam bentuk serial komik Naruto menjadi dua bagian, bagian I seri 1—27, bagian II seri 28—72. Sedang anime televisinya tayang perdana 3 Oktober 2002, sebanyak 220 episode (Wikipedia).

Serial Naruto terjual lebih dari 200 juta kopi di Jepang dan luar negeri, sedang animenya disiarkan di lebih dari 60 negara (Jepang.net, 25/3/2015). Naruto disukai karena sebagai ninja tangguh ia suka berdamai dengan musuhnya dengan berkata, "Masalah tidak akan dapat diselesaikan jika kita terus bertarung dan menaruh dendam." ***

Selanjutnya.....

AKHIR April 2017, pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus ke Mesir atas undangan Grand Syeikh Al-Azhar, Ahmad El-Tayeb. Dua pemimpin lintas agama ini menggelar konferensi internasional bertema "Risalah Perdamaian Dunia dari Imam Besar dan Paus Vatikan".

Kedua tokoh agama ini duduk bersama membicarakan kesamaan dalam dua agama samawi. Bukan bicara siapa paling benar, namun bicara kesamaan misi dari kedua agama, yaitu membawa perdamaian. (Herry Setiawan, Media Diskusi Rakyat/FB, copas tulisan Fazal Himam 1/5/2017)
Konsep toleransi agama yang berpengaruh, hadir dari Muhammad Abduh (1849-1905), pemimpin redaksi media cetak ternama di Mesir yang kritiknya tajam pada pemerintah. Kala itu, Khilafah Turki Usmani tengah digerogoti penjajah Barat dari dalam. Banyak orang asing digaji besar dalam pemerintahan, sedang rakyat jelata diberi upah sangat kecil. Gagasan kritis Abduh menyadarkan masyarakat, dan menyulut protes luas.
Dampaknya, para pejabat asing diganti. Namun, Abduh dipenjarakan dengan tuduhan bersekongkol dengan pemberontak, kemudian diusir dari Mesir. Ia hijrah ke Suriah, Beirut, Paris, dan London. Bersama Jamaluddin Al-Afghani, Abduh menerbitkan jurnal mingguan Uswatul Wutsqa, yang mengingatkan masyarakat agar waspada pada Barat yang ingin menjajah Timur. Sambil mengelola jurnal, Abduh membentuk komunitas antaragama Islam, Kristen dan Yahudi. Tujuannya, agar melalui dialog ketiganya tidak terjadi radikalisme atas nama membela agama. Abduh Sadar, salah satu cara melemahkan negara adalah melalui politik adu domba, terutama melalui baju agama.
Gagasan Abduh diteruskan salah satu muridnya, Muhammad Al-Ahmadi Al-Dzawahiri. Grand Syaikh Al-Azhar ke-32 ini mengundang negara-negara lain dalam konferensi internasional mencari solusi masalah kemanusiaan. Untuk menebar spirit Islam toleran Al-Azhar, Al-Dzawahiri menerbitkan majalah Nur al-Islam, yang kemudian namanya jadi Majallat al-Azhar.
Grand Syaikh Ahmad Al-Tayeb adalah penerus ulama toleran-progresif Al-Azhar. Selain berfatwa dan mempraktikkan sendiri boleh bermakmum dengan imam Syi'ah, Al-Tayeb datang ke gereja bersama para ulama Al-Azhar di hari Natal. Ia berkata, "mengucapkan selamat kepada nonmuslim di hari rayanya adalah ajaran Islam".
Dan kini ia duduk bersama Imam Besar Katolik untuk bicara tentang pesan perdamaian dalam agama samawi. Al-Azhar mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, di saat sama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. ***

Selanjutnya.....

DALAM satu tahun tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 0,17% atau 10 ribu orang, yakni dari 7,02 juta orang pada Februari 2016 atau 5,50% dari angkatan kerja, pada Februari 2017 menjadi 7,01 juta orang atau 5,33% dari 131,55 juta orang angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tahun itu naik 3,88 juta orang.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2017, kata Kepala BPS Suhariyanto, sebanyak 124,54 juta orang, naik 3,89 juta orang dibanding dengan Februari 2016. (Kompas.com, 5/5/2017)
Dengan penurunan pengangguran terbuka 0,17% setahun itu, berarti untuk menurunkan tingkat pengangguran 1% saja butuh waktu lebih lima tahun.
Lebih memprihatinkan lagi, jumlah orang yang bekerja di sektor informal setahun terakhir justru naik 0,07% menjadi 58,35% dari penduduk yang bekerja, menampung limpahan dari sektor modern yang mengalami penurunan, yakni sektor konstruksi turun 0,64%, dan sektor perdagangan turun 0,25%.
Makin dominannya jumlah pekerja di sektor informal itu bisa menjadi pertanda gerak maju sektor-sektor formal modern cenderung terseok. Buktinya, pekerja sektor industri hanya naik 0,07%, sektor transportasi pergudangan dan komunikasi 0,27%. Sedang lapangan kerja bauran sektor informal dan formal, sektor pertanian naik 0,27%, dan sektor jasa kemasyarakatan naik 0,42%.
Ironisnya, sektor informal yang menampung nyaris 60% tenaga kerja segenap bangsa ini kecil sekali mendapatkan aliran dana APBN. Mungkin hanya lewat dana desa dan dana program keluarga harapan (PKH), yang jelas kecil sekali dibanding dengan dana APBN yang mengalir ke semua sektor formal.
Maksudnya, jelas negara ini baru adil kalau distribusi APBN-nya sebanding dengan komposisi jumlah penduduk sektor masing-masing. Namun, nyatanya sekarang sektor yang menampung 58,35% dari total jumlah pekerja negeri ini mendapat stimulan anggaran yang amat kecil.
Tidak adilnya penyaluran anggaran itu menjadi salah satu penghambat usaha mengurangi pengangguran. Sebab, pengangguran itu pada dasarnya, setidaknya sebagian, merupakan mobilitas massa yang ingin mengubah nasib dari sektor informal ke sektor formal, tetapi kekurangan kapasitas dan kualitas untuk memenuhi kebutuhan sektor formal.
Sebagian lagi mereka yang tercampak dari sektor formal, juga akibat kapasitasnya yang kurang. Kedua jenis pengangguran ini butuh peningkatan kapasitas dan kualitas untuk memacu pengurangan pengangguran, lewat kucuran APBN ke sektor informal, tempat mereka berjubel. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo akhirnya bicara soal alat tangkap ikan cantrang yang diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Bila perhatian untuk mengurusi masalah negara hanya berkutat pada persoalan cantrang, Indonesia disebut Jokowi akan tertinggal.

"Masa setiap tahun ngurusi cantrang, cantrang, cantrang, setiap tahun urusan cantrang, enggak ada habisnya sehingga melupakan strategi besar yang lain yang memiliki nilai tambah lebih baik," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Rakornas Kemaritiman 2017 di TMII, Kamis (detiknews, 4/5/2017).
Namun, kenyataannya, penggatian alat tangkap yang dilakukan berdasar peraturan menteri awal 2015 itu, yang semestinya selesai akhir Juni 2016, menurut Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, baru terealisasi 10%. Itu pun baru pada nelayan kecil dengan perahu 10 GT, sedang pada nelayan menengah di atas itu belum berjalan.
Oleh karena itu, menurut Teten, Presiden Jokowi memperpanjang masa peralihan penggantian cantrang itu sampai akhir 2017. Dengan catatan, para nelayan itu dibantu memproses kredit alat tangkapnya di bank. Mereka banyak yang mengalami kesulitan mendapatkan kredit alat tangkap baru yang ramah lingkungan, bukan saja karena harganya sangat mahal, melainkan juga kebanyakan kredit pembelian alat tangkap mereka yang lama belum lunas, ada pula yang menunggak akibat sejak ada larangan pemakaian cantrang, pembayaran kreditnya jadi tersendat.
Kalau Presiden menyatakan jika setiap tahun mengurusi cantrang terus Indonesia akan tertinggal, kenyataannya memang demikian. Tebakan Presiden tepat 100%. Masalahnya, setelah lebih dua tahun sejak keluarnya peraturan menteri yang melarang cantrang, dengan janji pemerintah akan menggantinya dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, sampai hari ini baru terealisasi 10%.
Ini petunjuk kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya, dalam dua tahun baru tercapai 10%. Berarti, hanya sebatas itulah kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Betapa membuat peraturan amat mudah, praktis cukup hanya dengan tanda tangan. Tapi untuk pelaksanaannya, terbukti kapasitas pemerintah kecil sekali.
Kasihan jutaan nelayan yang sudah dua tahun lebih telantar akibat ketakutan melaut dengan cantrang karena ada yang ditangkap petugas berdasar aturan menteri yang melarang pakai cantrang, kini hidupnya jadi terlunta-lunta. Dan, derita ini rupanya harus diperpanjang sampai akhir 2017. ***

Selanjutnya.....

FRONT Perjuangan Palestina Harakat Al-Muqawwamatul Al-Islamiyyah (Hamas) dilaporkan Deutsche Welle, Selasa (2/5/2017), merilis manifesto setebal lima halaman yang mengubah wajah organisasi garis keras itu jadi moderat dalam jumpa pers di Doha, Qatar.

Dokumen tersebut dinilai merefleksikan wajah moderat Hamas yang, "Ingin menghadapi dinamika politik regional dan internasional dengan lebih realistis, dengan tetap mewakili kepentingan rakyatnya," kata Khaled Mashaal, pemimpin Hamas di pengasingan. (Kompas.com, 2/5/2017)
Wajah moderat itu tampak dari telah dicabutnya seruan pemusnahan Israel dari program politik Hamas, serta siap membangun Palestina berdasarkan batas tahun 1967.
Publikasi manifesto yang dinilai pragmatis ini bertujuan membebaskan diri Palestina dari kungkungan internasional dengan AS, Uni Eropa dan Mesir mencatat Hamas sebagai organisasi teroris.
Kungkungan itu dimanfaatkan Israel dengan memblokade wilayah Gaza sejak 2007. Dengan blokade itu, segala bentuk pasokan kebutuhan hidup ke Gaza dihadang Israel, pemasukannya terpaksa dilakukan lewat terowongan bawah tanah dari daerah Sinai.
Pembaruan Hamas ini juga tak terlepas dari hubungan dengan Fatah yang memburuk sehingga Presiden Palestina Mahmud Abbas mengancam akan menghentikan kucuran dana ke Gaza untuk memaksa Hamas mengubah sikap.
Hamas didirikan Sheikh Ahmad Yassin di Gaza 1987, afiliasi dari Ikhwanul Muslimin (Mesir). Hamas memenangkan pemilihan parlemen 2016, dan pemimpinnya, Ismail Haniya, menjadi perdana menteri, yang sejak 2007 menguasai sepenuhnya Jalur Gaza.
Target Israel musnah dari muka bumi diamalkan sayap militer Izz ad-Din al-Qassam melontarkan roket rakitan ke wilayah Israel, dijadikan alasan Israel membalas dengan menyerang Jalur Gaza hingga jadi puing Desember 2008 sampai awal 2009. Blokade Israel diperketat, sejumlah terowongan yang terindera satelit pengintai Israel dihancurkan lewat serangan udara.
Hubungan Hamas dengan Fatah, organisasi pejuang Palestina yang didirikan Yasser Arafat dan kini dipimpin Mahmud Abbas, selalu dalam konflik. Pada 4 Mei 2011 Fatah dan Hamas mengumumkan rekonsiliasi untuk "pembentukan pemerintahan Palestina".
Namun, sikap keras Hamas tak mau mengakui Israel dijadikan dasar partai sayap kanan Yahudi yang berkuasa untuk menafikan eksistensi Palestina. Kesepakatan AS-Israel yang dibuat Trump menafikan solusi dua negara sebagai syarat perdamaian Timur Tengah kesepakatan DK-PBB. ***

Selanjutnya.....

DPR mengusulkan agar dana saksi dalam pemilu ditanggung APBN, besarnya sekitar Rp10 triliun sekali pencoblosan. Jika terjadi dua putaran, besaran dananya juga jadi dua kali lipat. Usulan DPR itu diungkap Mendagri Tjahjo Kumolo saat ditanya wartawan mengenai perkembangan pembahasan RUU Pemilu.

"Jadi, masih akan dibahas biaya saksi pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden), itu dari mana. Kalau DPR ingin saksi dari APBN. Itu usulan Pansus (Panitia Khusus) RUU Pemilu, kami tak bisa sebutkan satu partai saja," ujar Tjahjo (Kompas.com, 2/5/2017).
Ia menambahkan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari usulan tersebut, terutama soal besaran anggaran. Sebab, jika usulan tersebut disetujui, sekali pencoblosan negara harus menganggarkan Rp10 triliun. Begitu pula kalau terjadi putaran kedua, negara kembali menganggarkan Rp10 triliun.
Padahal, masih banyak pula kebutuhan di sektor lain yang harus dibiayai negara. "Kalau Rp10 triliun sampai Rp20 triliun buat bangun SD, kan sudah bisa banyak," ujar Tjahjo.
Saat ini, puluhan ribu ruang kelas sudah rusak bahkan dilaporkan telah terancam ambruk dan membahayakan keselamatan jiwa anak-anak yang belajar di ruang kelas tersebut. Sebaiknya usulan DPR agar dana saksi pemilu ditanggung negara itu ditolak oleh wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
Masih amat banyak dibutuhkan dana di sektor lain yang bahkan sifatnya darurat, seperti membantu warga miskin mentas dari bawah garis kemiskinan, yang penanggulangannya perlu prioritas karena jumlah absolutnya justru bertambah, dari 27,73 juta orang pada September 2014 menjadi 27,76 juta orang pada September 2016 (BPS).
Pemilihan umum diikuti partai politik untuk memilih calon yang diusung partai politik, secara nyata tujuannya lewat pemilu itu berburu kekuasaan yang menyajikan segala kenikmatan. Oleh karena itu, selama ini sudah menjadi tradisi biaya saksi dalam pemilu ditanggung para peserta sebagai ongkos perjalanan menuju kekuasaan.
APBN telah membantu partai politik sebesar Rp108 per suara perolehannya dalam pemilu. Mungkin lebih tepat menaikkan dana bantuan ini ketimbang dana untuk saksi di seluruh Tanah Air.
Selain itu, dengan dana saksi yang begitu besar berarti partai politik harus siap diperiksa BPK pembukuan keuangannya, disusul harus membuka pintu pada KPK. Sekarang saja politisi cenderung sudah repot jika berurusan dengan KPK, apalagi kalau BPK dan KPK bebas memeriksa, bisa lebih ribet. ***

Selanjutnya.....

SISTEM pendidikan di Indonesia ini agak lucu. Ujian nasional (UN) yang seharusnya menjadi amalan akhir atas pengetahuan yang diperoleh siswa selama masa belajar, dilakukan justru menjadi pengalaman pertama ujian memakai komputer (UNBK). Kecukupan komputer yang mau dipakai ujian pun baru disiapkan hari-hari terakhir menjelang pelaksanaan UNBK.

Untung saja, murid-murid sekolah lanjutan umumnya sudah akrab dengan teknologi digital lewat peranti telepon seluler (hape) sehingga tidak terlalu shock mendapat kejutan dalam UNBK. Namun, tetap perlu dicatat, para murid itu mengenal teknologi digital bukan lewat sekolah! Bahkan sebaliknya, banyak sekolah menengah yang menerapkan aturan melarang murid membawa hape ke sekolah. Aturan ini dilengkapi sanksi keras buat murid yang melanggar.
Kenyataan itu layak mendorong perubahan pandangan sekolah terhadap peranti teknologi informasi atau lazim disebut digital. Bahkan, ditinjau dari relevansi zamannya, era digital menguasai nyaris segala seluk-beluk kehidupan tanpa kecuali dunia pendidikan, mungkin sudah saatnya dipikirkan untuk memasuki sistem pendidikan berbasis digital.
Soal alatnya, setiap belajar siswa memakai sebuah hape ukuran tablet, bisa didapat dari dana bantuan pemerintah, dari pengalihan belanja buku, dan biaya operasional sekolah (BOS) lainnya yang bisa dihemat dengan pendidikan berbasis digital. Semua murid bisa membaca buku-buku pelajaran digital yang disediakan negara secara daring (dalam jaringan) untuk semua kelas dan mata pelajaran.
Sementara itu guru, juga mengajar cukup dengan membuka modul silabus sesuai jadwal yang tersedia lewat daring. Saluran sinyal untuk setiap sekolah cukup memakai Wi-Fi, tidak perlu beli pulsa.
Pemberlakuan sistem pendidikan berbasis digital ini membawa pendidikan nasional move on dari sistem lamanya yang terbukti selalu tertinggal jauh dari negara tetangga (tertinggal 50 tahun dari Singapura). Juga, meninggalkan berbagai kecenderungan kurang baik dalam proses belajar-mengajar lama dengan berbagai ketimpangan kualitatif guru antarsekolah dalam penguasaan materi ajar. Dengan sistem modul silabus yang bisa disimak guru sejak jauh hari sebelum tiba jadwal materinya, pemerataan kualitatif itu bisa diatasi.
Sudah tentu banyak hal bisa melangkah maju, baik pada murid maupun guru dengan sistem pendidikan berbasis digital, yang membawa pendidikan nasional memasuki masa kini yang berorientasi masa depan—tidak berkutat di masa lalu terus. ***

Selanjutnya.....