PRESIDEN Jokowi mengingatkan para pengusaha untuk tetap fokus pada kegiatan perekonomian. Jangan sampai pelaku usaha ikut campur dalam politik yang banyak menguras energi.

"Selama delapan bulan energi kita habiskan untuk hal tidak produktif. Kita harus kembalikan lagi kepada hal yang produktif. Di sini yang bergelut dengan ekonomi masuk ke politik, jangan! Kita bisa ditinggal oleh negara lain," kata Jokowi kepada pelaku usaha di Bursa Efek Indonesia, Selasa. (Kompas.com, 4/7/2017)
Jokowi juga mengingatkan pelaku usaha untuk tidak terlibat kegiatan aksi unjuk rasa. Sebab, hal ini bisa memengaruhi keinginan investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Terlebih Indonesia baru mendapat rating layak investasi dari pemeringkat Standard & Poors dan Moody's.
Jokowi tidak ingin perekonomian Indonesia tertinggal jauh dibanding negara-negara lain. Salah satu caranya, tidak mencampuradukkan ekonomi dengan politik.
"Karena saya ingin dengan menguatnya ekonomi kita, akan banyak membuka lapangan kerja. Nilai tambah yang bisa kita ambil dengan kondisi ekonomi yang baik seperti ini," ujar Jokowi.
Peringatan Jokowi ke para pengusaha untuk tidak terlibat kegiatan politik itu bisa dipahami. Dunia usaha bisa kurang optimal jika ditinggal para pengusahanya beralih profesi.
Sering suatu usaha maju berkat kreativitas sang pengusaha, sehingga ketika ia tinggalkan dan dikelola orang lain bisa berantakan. Hal demikian jika terjadi secara masif di dunia usaha, jelas bisa mengakibatkan ekonomi Indonesia tertinggal dari negara-negara lain.
Namun, kultur masyarakat kita memiliki hierarki yang menempatkan kekuasaan politik di level atas. Setelah seseorang sukses sebagai pengusaha dan menumpuk harta, tingkat berikutnya yang harus dicapai adalah takhta—kekuasaan politik.
Oleh karena itu, tidak aneh jika dari presiden, ketua MPR, ketua DPR, dan ketua DPD, semua dari pengusaha. Juga banyak politikus di parlemen pusat dan daerah, serta pada kedudukan kepala daerah yang tak kepalang kemudian membentuk dinasti politik.
Mungkin karena itu, negeri kita yang sumber alamnya melimpah, ekonominya cenderung tertinggal dari negara-negara yang tak punya sumber daya alam. Sebab, sumber daya alam yang berlimpah itu hanya digunakan untuk biaya politik, yang tidak produktif. Termasuk membiayai demo dari balik layar yang dengan sistem politik primordial patron-client justru efektif untuk membina massa sebagai konstituen pendukungnya. ***

Selanjutnya.....

PERUSAHAAN waralaba internasional 7-Eleven secara resmi menutup seluruh gerainya di Indonesia sejak 30 Juni 2017. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating yang mendalami kasus robohnya 7-Eleven di Indonesia menyebut penyebab utamanya adalah regulasi pemerintah.

Pernyataan Fitch Rating yang dirilis Senin (3/7/2017) jelas lebih jauh dibanding dengan maklumat penutupan 7-Eleven dari pengelolanya, PT Modern Internasional Tbk, yang menyebutkan penyebabnya adalah kurangnya sumber daya untuk membiayai operasional gerai (Kompas.com, 4/7/2017).
Menurut Fitch, kasus ini bukan merupakan bukti permasalahan pada seluruh industri ritel, namun cenderung merefleksikan keadaan yang dirasa janggal pada pewaralaba. "Model bisnis modern international untuk jaringan 7-Eleven terganggu perkembangan peraturan yang tidak menguntungkan," tulis Fitch.
Pada 2015 sekitar 20 gerai 7-Eleven ditutup. Disusul 2016 ada 25 gerai lagi yang ditutup, menyisakan hanya 161 gerai. Penutupan gerai ini menyusul aturan Kementerian Perindustrian April 2015 yang melarang penjualan minuman beralkohol di gerai ritel modern kecil seperti 7-Eleven. Padahal, minuman beralkohol menyumbang sekitar 15% penjualan modern international.
Jaringan gerai 7-Eleven menjual makanan siap santap dan minuman, dengan area tempat duduk dan Wi-Fi gratis seperti yang ditemukan di sejumlah rest area jalan tol. 7-Eleven harus menghadapi kerasnya persaingan dengan jaringan restoran cepat saji dan pedagang makanan tradisional yang masih sangat populer bagi konsumen di Indonesia.
Profil risiko bisnis ini, menurut Fitch, sangat berbeda dengan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart yang lebih menegaskan profilnya untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari dan jaringannya lebih luas. Selain itu, gerai-gerai 7-Eleven menanggung biaya sewa lokasi yang lebih tinggi karena harus menyediakan tempat duduk bagi konsumen.
Ditutupnya jaringan waralaba internasional di Indonesia akibat regulasi terkait larangan menjual minuman beralkphol juga bisa disebut sebagai risiko budaya dalam bisnis di negeri berpenduduk mayoritas muslim.
Pemerintahan Jokowi-JK justru tepat ketika pada 2015 melarang penjualan minuman beralkohol di gerai ritel modern. Konsumsi minuman keras termasuk penyakit masyarakat (pekat) yang harus dieliminasi. Juga budaya terkait minuman keras seperti tayuban. Kasus ini memberi pesan ke dunia usaha untuk lebih mengembangkan bisnis yang serbahalal. ***

Selanjutnya.....

PASCALEBARAN Idulfitri lazim menjadi puncak proses urbanisasi—perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan. Unjuk sukses para pemudik dari kota ke desa asalnya menjadi salah satu magnet daya tarik yang kuat bagi warga desa, terutama kaum mudanya, untuk nekat berjuang mengadu nasib di kota mengikuti jejak kerabat sedesa pendahulunya.

Tidak sedikit yang gagal dan kembali ke desa. Tapi tetap lebih banyak yang bertahan di kota meski dengan kondisi merana karena kurang beruntung. Banyaknya urban yang kemudian menjadi beban sosial pemerintahan kota inilah alasan razia mencari pendatang baru dan memulangkannya kembali ke desa.
Jakarta, misalnya, sudah sejak lama punya perda yang menyatakan Daerah Khusus Ibu Kota itu tertutup buat pendatang baru. Kecuali, bisa menunjukkan bukti punya jaminan tempat kerja. Tapi di zaman Ahok gubernur DKI, aturan itu tak dijalankan secara ketat, dengan alasan warga Jakarta juga membutuhkan tenaga mereka untuk pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya.
Selain dampak kebijakan Ahok pada masa berkuasaanya yang amat singkat itu, Kadisdukcapil Jakarta Edison Sianturi memperkirakan urbanisasi 2017 ini meningkat lebih besar dari tahun lalu karena masa arus balik Lebaran berdekatan dengan masa masuk sekolah, tahun ajaran baru. (Kompas.com, 3/7/2017) Urbanisasi mengubah nasib melalui jalur pendidikan ini secara formal tidak mendapat hambatan karena pilihan sekolah atau perguruan tinggi sesuai cita-cita masa depan generasi muda lebih lengkap tersedia di kota.
Itu sebabnya kalau dalam sensus penduduk 2010 dari 237,6 juta penduduk Indonesia tercatat 49,8% yang tinggal di wilayah perkotaan, pada 2012 melonjak jadi 54% dari jumlah penduduk saat itu. Perkirakan sendiri pertambahan penduduk kota lebih 4% per dua tahun itu, bagaimana jadinya kini dan ke masa depan. Tren tersebut menunjukkan urbanisasi tak mudan dibatasi, justru demi keadilan terhadap setiap warga negara untuk mencapai hidup sejahtera dan mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bangsa merdeka.
Menciptakan keseimbangan kota-desa dalam memberi kesempatan hidup sejahtera bagi seluruh rakyat sesuai cita-cita kemerdekaan, pembangunan desa jelas harus dipacu. Keseimbangan justru tercapai ketika warga desa yang tinggal “sedikit” menguasai sumber-sumber ekonomi yang berlimpah. Pada masa itu tercapai, lulusan pendidikan tinggi dari kota berebut mengabdikan diri di desa demi jaminan hidup yang lebih baik. ***

Selanjutnya.....

LEMBAGA pemeringkat global Moody's Investion Service memberi peringkat Baa3 (investment grade) untuk surat utang valas jangka menegah pemerintah Indonesia yang rencananya diterbitkan dalam denominasi euro (euro bond) Juli 2017 ini.

Dalam keterangan resmi, Kamis (29/6/2017), Moody's menyebut Indonesia layak memerima peringkat tersebut karena tingkat utang Indonesia yang relatif rendah. Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya. Itu didukung defisit fiskal yang sempit, 2,6% dari PDB pada RAPBN-P 2017, dan kondisi moneter yang stabil dengan cadangan devisa 124,95 miliar dolar AS pada akhir Mei 2017 (Kompas.com, 2/7/2017).
Pengamat ekonomi, Indef Bima Yudhistira menyatakan dengan keputusan Moody's itu pemerintah bisa ketiban durian runtuh alias mendapat keuntungan besar.
Pascaperingkat layak investasi dari Moody's itu, Bima meyakini euro bond pemerintah bakal laku keras. Keyakinan itu juga didorong keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) yang menaikkan sovereign credit rating Indonesia menjadi BBB-/A-3 dengan outlook stabil pada Maret 2017.
Timing untuk menerbitkan obligasi demominasi valas memang tepat seiring penurunan profil risiko utang Indonesia. Selain itu, faktor risiko dan politik di Eropa juga berkurang setelah Pilpres Prancis, ujar Bima.
Apalagi geliat permintaan dari para investor terhadap surat utang RI sedang tinggi. Hal itu terbukti saat pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) berdenominasi yen Jepang (samurai bond) sebesar 100 miliar yen atau sekitar Rp12 triliun pada Juni 2017 lalu. Kenaikan permintaannya 100% dibanding dengan samurai bond sebelumnya.
Berbagai indikator positif yang diberikan lembaga pemeringkat global itu tentu bukan hanya berlaku bagi para investor asing. Tidak kalah pentingnya temtu arti informasinya bagi keyakinan masyarakat Indonesia sendiri bahwa langkah pembangunan ekonomi nasional telah berada di jalur yang benar alias on the track. Dengan itu, diharapkan bisa meningkatkan optimisme masyarakat untuk semakin terjaminnya usaha bangsa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Terutama, bagaimana atas penilaian positif pemeringkat global itu diperkuat lagi jalur-jalur distribusi pendapatan rakyat di lapisan terbawah sehingga peningkatan taraf hidupnya bisa berkelanjutan. Hanya dengan begitu reputasi pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa langsung dinikmati kalangan yang amat membutuhkan. Pertumbuhan ekonomi pun tak cuma membuat yang kaya tambah kaya. ***

Selanjutnya.....

PARA jemaah calon haji 2016 atau 1437 Hijrah disarankan membuat persiapan khusus menghadapi suhu tinggi di Tanah Suci. Kepala Pusat Kesehatan Haji Muchtaruddin Mansyur mengatakan saat ini suhu di Arab Saudi rata-rata mencapai 50 derajat Celsius. Kondisi ini akan bertahan hingga dua bulan ke depan. "Secara teoritis terus meningkat. Bisa mencapai 55 derajat. Ini tentu sangat berbeda dengan cuaca kita," ujar Muchtaruddin, Sabtu (detikNews, 18/6).
Dokter yang berpengalaman menangani kesehatan haji itu mengatakan tubuh manusia pada suhu tersebut membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Karena itu, butuh persiapan sedari dini agar terhindar dari efek buruknya. Hal pertama yang harus dilakukan jemaah sebelum berangkat adalah memeriksakan kesehatan secara berkala. Jemaah harus tahu apakah ada masalah di tubuhnya.
Menurut data Kementerian Kesehatan, tahun 2016 ini ada 58 ribu jemaah yang berisiko tinggi. Mereka berusia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit, di antaranya hipertensi, kolesterol, jantung, dan diabetes.
"Kalau ada gangguan jantung ginjal, itu harus diketahui. Dari situ nanti penyakitnya bisa terkendali dan dikenali tingkat parahnya," ujar Muchtaruddin. Bila masalah dalam tubuhnya sudah dikenali dan terkendali, aktivitas ibadah bisa disesuaikan. Jemaah diminta fokus pada ibadah haji inti, tidak memaksakan diri untuk ibadah sunah.
"Kita harus menyiapkan kondisi fisiknya cukup untuk ibadah haji, karena ibadah haji itu aktivitas fisik. Jarak dari pondokan sampai tawaf dan sai itu sekitar 5 kilometer," ujarnya. Jadi harus latihan sejak dini. "Setiap habis subuh biasakan latihan jalan agar terbiasa nanti," imbuhnya.
Penting diingat, selama di Arab banyak minum agar terhindar dari dehidrasi. Air minum itu intervensi agar tubuh bisa mempertahankan suhu normal. Bila kenormalan suhu tubuh tidak terjaga, bisa terkena heatstroke. "Ini fatal akibatnya, bisa mengakibatkan kematian," kata Muchtaruddin.
Kesiapan fisik dan mental jadi penentunya. Di Masjidil Haram dan Nabawi tersedia cukup air zamzam untuk minum di galon dengan gelas plastiknya. Di luar itu diharapkan panitia dan petugas katering memberi pelayanan khusus untuk air minum.
Dengan kesiapan fisik dan mental, pengalaman jemaah yang pernah mengalami tekanan panas serupa, tawaf berputar tujuh kali keliling Baitullah di bawah terik mata hari tak setetes pun keringat meleleh. Iman yang kuat bisa mempermudah dan memperindah ibadah. ***
Catatan : Tulisan ini pernah dimuat di Lampung Post edisi 22 Juni 2016.

http://www.lampost.co/berita-persiapan-suhu-tinggi-tanah-suci

Selanjutnya.....

TANPA kewenangan Mendagri membatalkan perda penghambat investasi, setelah gugatan asosiasi pemda dikabulkan MK, hambatan kultur kekuasaan lokal terhadap investasi semakin nyata. Bank Dunia dalam Laporan Perkembangan Ekonomi RI Semester I 2017 mengungkap rumitnya peraturan perizinan investasi di pemerintah daerah menjadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Dalam laporan yang dirilis Kamis (29/6/2017) itu, Bank Dunia menilai investasi asing di Indonesia masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Merujuk data The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), rata-rata penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment/FDI) pada 2013-2014 di Thailand mencapai 3,2% dari PDB, Malaysia 3,5%, Vietnam 5,15%, sementara Indonesia hanya 2,2% dari PDB. (detik-finance, 30/6/2017)
"Identifikasi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk menarik lebih banyak FDI, dibutuhkan pemahaman yang lebih untuk menarik lebih banyak FDI ke Indonesia," tulis Bank Dunia.
Pemahaman yang lebih itu sebenarnya sudah relatif memadai pada pemerintah pusat. Selain telah membuat belasan paket kebijakan yang memangkas hambatan birokrasi dan deregulasi untuk mempermudah investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi, juga membatalkan ribuan perda yang menghambat investasi maupun memberatkan rakyat dengan beban pungutan. Namun pemahaman tersebut belum mampu mencerahkan kultur kekuasaan lokal yang berkarat orientasinya pada kepentingan melanggengkan kekuasaan elite daerah. Debirokratisasi dan deregulasi itu pun dikandaskan, sehingga Mendagri cuma bisa menonton bancakan elite daerah.
Layak disimak lebih saksama kultur kekuasaan lokal yang dipresentasikan dengan praktik politik demokrasi perwakilan dan pemilihan langsung dewasa ini. Justru melalui proses pemilihan langsung, sistem primordial dengan hubungan patron-client melembaga, elite menjadi bapak penyantun dan massa sebagai konstituennya.
Elite yang butuh dukungan politik suara pemilih tampil dermawan menyantuni massa melarat yang butuh santunan untuk bertahan hidup, survival. Hubungan saling membutuhkan, namun melestarikan kemiskinan..
Namun dalam hubungam patron-client ini, untuk mempertahankan posisi sosial politiknya, para elite perlu mengatur pemenuhan kebutuhan mereka melalui rekayasa aturan sesuai dengan kekuasaan yang mereka miliki. Inilah yang berdasar laporan Bank Dunia belum berhasil diatasi pemerintahan Jokowi-JK. ***

Selanjutnya.....

SUASANA Idulfitri di Lampung tahun ini, 1438 Hijriah, cukup terasa semaraknya. Bukan cuma kemeriahan pemudik seperti tahun-tahun sebelumnya, keseruan warga lokal bahkan relatif mendominasi kawasan rekreasi dan hiburan, terutama di pantai dari sekitar Pasir Putih di Lampung Selatan, sepanjang Mutun dan Sari Ringgung di Pesawaran, sampai Labuhan Jukung di Pesisir Barat, semua dilimpahi pengunjung.

Bukan kepalang ramainya pengunjung dengan mobil dan sepeda motor, antrean di loket penjualan tiket di pantai-pantai Pesawaran mengular hingga memacetkan jalan raya. Merujuk situs berita lokal, polisi sempat repot merekayasa lalu lintas, bahkan menutup jalan menuju kawasan Pantai Pesawaran.
Masih di wilayah Kabupaten Pesawaran, kemacetan di simpang tiga Tegineneng paling parah sepanjang masa Lebaran. Hal itu terjadi akibat jalan dari jembatan Way Sekampung ke simpang Metro masing-masing hanya satu jalur di kedua sisinya sehingga tak mampu menampung arus dua jalur kendaraan yang lancar dari arah Bandar Lampung maupun dua jalur sibuk dari utara, Bandarjaya dan Metro. Karena ini jalan nasional, Lintas Sumatera, diharapkan pusat segera menambah jalur jalan tersebut di kedua sisinya yang panjangnya tak lebih dari 1 km.
Semua rekayasa lalu lintas dan macetnya jalan yang tak ada jalan keluarnya itu, menjadi salah satu pertanda semaraknya Idulfitri di Lampung tahun ini. Namun, dengan persiapan yang memadai membuat Jalur Mudik Kece, kemacetan laten di Bandarjaya berhasil diatasi.
Dari meriahnya kawasan rekreasi dan hiburan itu, kecelakaan yang perlu diberi perhatian agar tidak terulang pada musim liburan berikutnya terjadi di Water Park Mesuji, seorang anak berusia 8 tahun tewas di lokasi rekreasi water bomb tersebut. Perlu menjadi perhatian para orang tua agar menjaga anaknya bermain di fasilitas rekreasi air yang perlu kemampuan khusus, baik pada peluncuran dari atas water bomb maupun berenang di kolamnya. Di sisi pengelola harus menyediakan pengawas yang mampu memberikan pertolongan seketika jika terjadi keadaan darurat.
Dari keseluruhan semaraknya Idulfitri itu, tak bisa dimungkiri bahwa hal itu juga mencerminkan adanya kemajuan atau perbaikan kondisi perekonomian di Lampung. Apalagi dilihat dari besarnya peningkatan arus penumpang pesawat di Bandara Radin Inten II, geliat kemajuan Lampung cukup terlihat. Kemajuan yang tidak sebatas pada penurunan angka kemiskinan menurut data BPS. ***

Selanjutnya.....