TAHUN Baru harga beras melonjak. Berdasar data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) harga rata-rata beras jenis medium di Jakarta mencapai Rp13.500/kg atau melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.450/kg. (Kompas.com, 3/1/2017)

Lonjakan harga hingga Rp4.050 per kilogram di atas HET itu, yang oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dipastikan akibat paceklik yang berlangsung sejak Desember hingga pasokan beras mengalami penurunan, direspons kalangan terkait dengan unjuk kebolehan berdalih. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto mengakui kinerja pertanian subsektor pangan pada akhir 2017 tidak menorehkan kinerja yang memuaskan khususnya komoditas beras.
Dalihnya, luas tanam padi kita tekor. Upaya khusus (upsus) padi periode Oktober-Desember 2017 terdapat penurunan dibanding dengan tahun lalu. Penurunan pada tahun 2017 sebesar 413.727 hektare jika dibanding dengan 2016. Perinciannya, di 2016 seluas 5.241.597 hektare, sedang pada 2017 seluas 4.827.872 hektare.
Lain cerita lagi Badan Urusan Logistik (Bulog) yang fungsinya menjaga kestabilan harga beras. Lonjakan harga yang menurut BPS akibat turunnya pasokan, jelas merupakan akibat minimnya serapan gabah petani oleh Bulog yang hanya mampu menyerap sebanyak 2,1 juta ton atau hanya 58% dari target 2017 sebesar 3,7 juta ton.
Dalih minimnya serapan gabah pada 2017 itu, menurut Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi, karena Bulog hanya menunggu pasokan beras datang. Ke depan pihaknya akan makin mendekatkan diri kepada pasar dalam hal ini petani guna meningkatkan jumlah serapan gabah Bulog. Andrianto optimistis Bulog akan meningkatkan daya serap gabahnya dengan menggunakan skema pengadaan bersifat komersial, tidak lagi memakai kerangka Public Service Obligation (PSO) yang harganya sudah ditentukan pemerintah.
Sangat menarik kalau Bulog meninggalkan patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan ikut membeli gabah sesuai harga pasar. Sebab belakangan ini, bukan hanya di Pantura Jawa, di Lampung juga harga gabah kering panen (GKP) petani sudah jauh di atas HPP Rp3.700/kg. Data BPS Lampung Desember 2017, GKP di tingkat petani Rp5.197/kg untuk jenis IR-64, sedang ciherang Rp5.800/kg. Harga pasar di atas HPP ini menguntungkan petani, karena peningkatan nilai tukar produksi bisa mereka nikmati. Lebih baik lagi tentu, jika Bulog menjustifikasi itu dengan membeli dengan harga komersial. ***

Selanjutnya.....

SOFTBANK dan perusahaan rintisan (startup) transportasi daring Uber bersepakat untuk melakukan pembelian saham Uber dengan nilai transaksi 48 miliar dolar AS atau setara Rp648 triliun (kurs Rp13.500/dolar AS). Angka ini lebih rendah 30% dibanding valuasi (nilai jual perusahaan) Uber pada Juni 2016 yang mencapai 68 miliar dolar AS.
"Kami sangat menantikan kerja sama dengan pembeli yang telah menyepakati transaksi, yang kami harapkan dapat mendukung investasi teknologi kami, mendorong pertumbuhan kami, dan memperkuat tata kelola perusahaan kami," tulis Uber dalam pernyataannya, seperti dikutip CNBC, Jumat (29/12/2017).
Menurut Wall Street Journal, SoftBank bakal mengakuisisi 15% saham Uber. Namun pihak Uber sendiri tidak mengonfirmasi angka tersebut.
Dalam pernyataannya, SoftBank menyebut aksi korporasi ini akan selesai Januari 2018. SoftBank yakin pada kemampuan Uber untuk membantu transportasi orang dan barang di seluruh dunia.
Keyakinan SoftBank itu tentu amat penting karena sebenarnya Uber sedang mengalami kerugian miliaran dolar. Uber memang membutuhkan modal dari SoftBank untuk membiayai kelanjutan ekspansinya. Sebelumnya Uber menggantungkan diri pada perusahaan modal ventura dan investor, tetapi kini Uber benar-benar butuh Softbank.
Beberapa waktu lalu Uber menargetkan untuk mencatatkan sahamnya dengan skema initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana pada 2019. Namun Uber terus didera kerugian miliaran dolar, hingga butuh pemodal besar yang lebih cepat. (Kompas.com, 29/12/2017)
Bagi SoftBank, aksi korporasi ini akan memperkaya portofolio dalam pasar transportasi daring yang tengah tumbuh pesat di seantero dunia. Selain Uber, SoftBank juga merupakan investor Didi Chuxing, pemegang saham terbesar Uber di Tiongkok.
Di Asia Tenggara, SoftBank juga menanamkan modalnya di perusahaan transportasi daring Grab, yang berpusat di Singapura. Perusahaan sejenis asal India, Ola, juga didanai SoftBank. Baik Uber maupun Grab, keduanya beroperasi di Indonesia.
Investasi SoftBank mengatasi kesulitan modal ekspansi yang dihadapi Uber. Septenber lalu, beredar kabar Uber menjual perusahaan penyewaan mobilnya, Xchange Leasing, yang memiliki 40 ribu mobil sewaan untuk sopir Uber yang tidak memiliki mobil di seluruh AS.
Penyewaan itu dibeli Fair.com seharga 400 juta dolar AS atau Rp5,4 triliun. Namun Uber dan Fair.com tidak mengonfirmasi ini. Kini, dunia menunggu ekspansi lanjutan Uber. **

Selanjutnya.....

JUMLAH orang miskin di Indonesia berkurang 1,19 juta orang pada September 2017 menjadi 26,58 juta jiwa (10,12% dari total penduduk), dibanding 27,77 juta jiwa (10,64%) pada Maret 2017. Jumlah terakhir juga sudah lebih rendah dari saat Jokowi-JK dilantik Oktober 2014, yakni 27,30 juta jiwa pada September 2014.

Penurunan jumlah orang miskin yang amat signifikan, lebih dari satu juta jiwa dalam kurun enam bulan itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto, akibat rendahnya inflasi periode Maret-September 2017, hanya 1,45%. Kedua, kenaikan nominal upah buruh tani dan buruh bangunan.
Ketiga, turunnya harga bahan pokok, gula turun 9,74%, cabai rawit 57,69%, cabai merah 20,53%. Sedang kenaikan harga beras 0,69% bisa dikendalikan dengan bantuan beras sejahtera (rastra). "Rata-rata setiap bulannya selama Mei-Agustus 2017 rastra telah disalurkan kepada sekitar 30% rumah tangga," ujar Suhariyanto. (MI, 3/1/2016)
Di Lampung, meski garis kemiskinan naik dari Maret 2017 Rp384.882 konsumsi/orang/bulan menjadi Rp390.181 pada September 2017, juga terjadi penurunan jumlah orang miskin yang signifikan. Yakni, berkurang sebanyak 47,99 ribu orang, dari 1.131.730 orang pada Maret 2017 (13,69%) menjadi 1.083.740 orang pada September 2017 (13,04%) dari total 8,3 juta penduduk Lampung pada Juni 2017.
Tampak pada Septemher 2017 persentase kemiskinan di Lampung tercatat 13,04% dari jumlah penduduk, lebih tinggi dari tingkat nasional 10,12%. Artinya, pemerintah daerah, utamanya kabupaten/kota, harus lebih serius mengurangi kemiskinan agar tidak kian jauh jaraknya dengan tingkat kemiskinan nasional.
Daerah-daerah harus berjuang menjadikan sebagai pertanda kemajuan, angka kemiskinan daerahnya yang lebih rendah dari tingkat nasional. Sebaliknya tak bisa diingkari kenyataan bahwa kemiskinan yang lebih buruk dari tingkat nasional merupakan pertanda keterbelakangan suatu daerah dalam iringan konvoi pembangunan nasional.
Upaya mengurangi kemiskinan harus menjadi top of mind setiap kepala daerah, karena usaha itu sangat mulia melepaskan rakyat dari jerat penderitaan. Dengan garis kemiskinan pada Rp390.181 konsumsi/orang/bulan, jika dikurs Rp13.500/dolar AS menjadi hanya 28,9 dolar AS per bulan, sehari di bawah 1 dolar AS. Kehidupan yang parah, tak separuhnya pun dari garis kemiskinan Bank Dunia, 2 dolar AS/hari.
Itulah penderitaan rakyat yang harus diatasi oleh siapa pun yang memilih posisi jadi kepala daerah. ***

Selanjutnya.....

GENERASI millennial yang oleh lembaga survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) dikelompokkan dalam rentang usia 17—34 tahun, populasinya 34,4% dari penduduk Indonesia. Sebagai pasar politik, dengan itu generasi millennial signifikan bagi penentuan pemenang Pilpres 2019.

Berdasar survei SMRC yang dilakukan di 34 provinsi pada 7—13 Desember 2017, dengan pertanyaan jika pilpres dilakukan hari ini Anda memilih siapa, dari 4,7% responden berusia di bawah 21 tahun, 45%-nya memilih Jokowi, 29% memilih Prabowo, 21% memilih nama di luar kedua nama tersebut, dan 6% belum tahu memilih siapa.
Naik ke kelompok umur 22—25 tahun, dari 5,2% responden pada usia tersebut 40% memilih Jokowi, 18% memilih Prabowo, 36% memilih nama di luar keduanya, dan 5% belum tahu akan memilih siapa. Sedangkan di tingkat usia 26—40 tahun yang merupakan 33,9% dari responden, 58% memilih Jokowi, 19% pilih Prabowo, 15% memilih calon lainnya, dan 8% belum tahu.
Secara keseluruhan dari hasil survei SMRC, jika pilpres dilaksanakan Desember 2017, 53,8% memilih Jokowi dan 18,5% memilih Prabowo. (Kompas.com, 2/1)
Dibanding hasil Pilpres 2014 di kisaran Jokowi 52% dan Prabowo 48%, dengan mesin politik dan kiprah berkuasa sepenuh waktu, ternyata peningkatan elektabilitas Jokowi tidak cukup besar.
Sebaliknya, Prabowo yang memanaskan mesin juga belum, serta sepenuh waktu pascapilpres relatif tidak berbuat sesuatu untuk peningkatan elektabilitas, masih bisa bertahan pada tingkat itu pun cukup lumayan.
Sedang dari Partai Gerindra sebagai oposan juga cuma Fadli Zon dan Ahmad Muzani yang vokal dalam polemik isu-isu sentral dengan kelompok berkuasa. Dengan itu, berdasar survei terakhir Litbang Kompas, Gerindra naik ke peringkat dua dengan 10,8%, menyalip Golkar yang terpuruk kasus Setya Novanto di peringkat tiga dengan 7,8%, di bawah PDIP pada elektabilitas 30,3%. (Kompas.com, 21/10/2017)

Kevokalan kader Gerindra di tingkat nasional mendukung Fadli Zon dan Ahmad Muzani untuk mempertegas oposisinya diperlukan guna mendongkrak persentase elektabilitas di peringkat dua agar kian mendekati PDIP dan selaras dengan elektabilitas Prabowo. Dengan begitu, ketika Prabowo memanaskan mesin untuk balapan pilpres, capres dan partainya start seimbang.
Di sisi lain, dengan kiprah pembangunan infrastrukturnya ternyata elektabilitas Jokowi cuma naik sedikit dari Pilpres 2014, kubu Jokowi harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai elektabilitas yang lebih aman. ***

Selanjutnya.....

WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan para pelaku pasar tak perlu cemas ekonomi terganggu di tahun politik 2018, karena instabilitas akibat pemilu itu pikiran masa lalu. Sekarang kampanye dilakukan di udara. Konsentrasi dan senggolan massa kini di dunia maya. Bukan lagi di jalanan.

Belum ada bukti tahun politik menimbulkan kerusuhan yang dapat berdampak pada situasi ekonomi nasional, tegas Jusuf Kalla saat membuka perdagangan bursa saham Indonesia 2018, Selasa pagi. (metrotvnews. Com, 2/1/2018)
Menurut JK, ekonomi Indonesia dalam tataran baik. Inflasi rendah, utang terjaga, politik nasional stabil, dan harga komoditas indikatornya baik. Jadi tidak bisa kita kambing hitamkan lagi harga komoditas seperti di masa lalu, saat harga batubara turun, karet turun, sawit turun. Kondisi ekonomi dan politik selalu berkaitan, saling mempengaruhi.
Kondisi ekonomi yang baik bisa dijadikan jaminan untuk tercapainya kondisi politik yang baik. Begitu sebaliknya.
Itulah yang menjadi dasar pernyataan Jusuf Kalla agar para pengusaha tidak khawatir pada tahun politik 2018. Namun, keyakinan tersebut tentu harus dilengkapi kemampuan pemerintah memelihara tetap kondusifnya ekonomi dan politik secara seksama. Juga tak boleh dilupakan dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi ekonomi dan politik selalu kondusif.
Namun, meski di atas kertas segala sesuatu serba beres dan baik, setiap kemungkinan di luar prediksi harus tetap diantisipasi. Terutama terkait ekses kampanye di udara yang masih merupakan hal baru bagi masyarakat kita. Pada pilkada terakhir, kampanye di dunia maya itu justru menyisakan pengalaman negatif, usaha memecah belah yang merusak kerukunan bangsa.
Bahkan dengan kecenderungan melalui usaha negatif itu bisa meraih suara dukungan untuk memenangi pilkada, tak kepalang antisipasi juga harus disiapkan untuk menghadapi hal itu menjadi kemungkinan terburuk. Utamanya ini terkait dengan politik identitas atau populisme yang mengeksploitasi isu SARA.
Lain lagi hal yang bukan datang dari kontestan yang harus menjaga diri dari diskualifikasi. Tapi, dari pihak di luar kontestan yang justru melakukannya akibat gagal menjegal kontestan lewat jalur legal formal.
Serangan lewat dunia maya dari kelompok seperti itu bisa bertubi-tubi, selain fitnah dan hoax atas kandidat, juga menyudutkan sistem yang gagal memenuhi kemauan mereka. Serangan lewat dunia maya dipadukan dengan eskalasi gerakan massa bayaran di jalanan. ***

Selanjutnya.....

TOTAL dana APBN 2018 yang ditransfer ke daerah mencapai Rp766,2 triliun, terdiri dari dana bagi hasil Rp89,2 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp401,5 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp62,4 triliun. Kemudian DAK nonfisik Rp123,5 triliun, dana insentif daerah Rp8,5 triliun, dana otonomi khusus dan keistimewaan DIY Rp21,1 triliun, serta dana desa Rp60,0 triliun.

Transfer ke daerah APBN 2018 itu meningkat 1,4% dari tahun lalu sebesar Rp755,9 triliun. Anggaran transfer ke daerah difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.


Untuk dana bagi hasil (DBH) diberi catatan, yakni memperluas penggunaan DBH cukai hasil tembakau, serta DBH dana reboisasi selain untuk rehabilitasi hutan dan lahan, juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan. Lalu dengan cetak tebal, 25% untuk belanja infrastruktur.
Sedangkan catatan untuk DAU menyebutkan, pagu bersifat dinamis; bobot wilayah laut naik menjadi 100%, dan dengan cetak tebal, 25% untuk belanja infrastruktur.
DAK fisik diberi catatan, mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik; afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
Adapun catatan untuk DAK nonfisik, mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah. BOS untuk 47,4 juta siswa; TPG 1,2 juta guru; dan BOK 9.785 puskesmas.
Dana insentif daerah diberi catatan, yaitu memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan.
Arah kebijakan anggaran transfer ke daerah APBN 2018 itu, antara lain mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Kemudian mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Penting disampaikan pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pengantar APBN, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawasi setiap rupiah dalam APBN, sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah melalui APBN.
Pesan Menkeu itu perlu dikemukakan karena di daerah sering muncul kecenderungan informasi tentang pengelolaan anggaran diperlakukan sebagai rahasia negara. ***

Selanjutnya.....

ANGGARAN Pendidikan ditetapkan sebesar Rp444,1 triliun, memenuhi amanat konstitusi 20% dari APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun. Dana sebesar Rp279,5 triliun dari anggaran pendidikan itu ditransfer ke daerah. Anggaran Pendidikan dalam APBN 2018 ini meningkat 5,8% dari 2017.

Anggaran sebesar itu selain untuk belanja rutin, diarahkan ke sasaran Program Indonesia Pintar bagi 19,7 juta jiwa. Untuk bantuan operasional sekolah (BOS) memfasilitasi 56 juta jiwa. Lalu untuk beasiswa bidik misi terhadap 401,5 ribu orang mahasiswa.

Selain itu untuk pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas sebanyak 61.200 unit. Juga untuk membayar tunjangan profesi guru, yakni guru non-PNS sebanyak 435,9 ribu orang, guru PNS sebanyak 257,2 ribu orang, dan guru PNS daerah sebanyak 1,2 juta orang.

Arah kebijakan dalam anggaran pendidikan 2018 itu disebutkan, meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sinergi pemerintah pusat dan Pemda. Memperkuat pendidikan kejuruan, dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match). Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi, dan DPPH) untuk sustainable education. Serta meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada Indikator Kesejahteraan Sosial ditargetkan 2018 mencapai 71,5, dalam anggaran pendidikan ini ditetapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah 2018 pada 89,7%, naik dari 88,1% pada 2017. Sedang Angka Partisipasi Murni (APM) 2018 pada 65,3% naik dari 63,4% pada 2017.

IPM Indonesia pada 2015, menurut data UNDP (22/3/2017), adalah 0,689 di peringkat 113 dari 188 negara. Menargetkan IPM menjadi 71,5 (0,715) pada 2018 tampaknya wajar. Apalagi sebenarnya IPM laki-laki Indonesia sudah 0,712, namun IPM perempuan jauh di bawah, 0,660.

Besarnya anggaran pendidikan 2018 itu cukup menggembirakan, meski tetap terkesan masih kurang untuk menyelesaikan banyak masalah di sektor pendidikan. Salah satu masalah memilukan hati, nasib guru honorer murni, yang amat sulit meraih akses seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD). Honornya hanya sekitar Rp500 ribu sebulan, sering tertunggak berbulan-bulan.

Juga lulusan SMK yang mencatat rekor jumlahnya jadi pengangguran terbesar. APBN 2018 menyiapkan anggaran untuk sinkronisasi kurikulum dan dunia kerja. Inginnya sih, semua masalah di dunia pendidikan teratasi dengan anggaran yang besar itu. ***

Selanjutnya.....