KALAU penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu selama ini berbilang puluhan kilogram sudah mencengangkan, kapal TNI AL KRI Sigurot 864 yang dikomandani Mayor Laut Arizzona menangkap kapal berbendera Singapura MV Sunrise Glory yang menyeludupkan sabu-sabu mencapai tiga ton.

Kapal tersebut diamankan Rabu pekan lalu di perairan Selat Phillip, perbatasan antara Singapura dan Batam. "Kapal ini memang bertugas untuk mengangkut sabu-sabu, bahkan sabu-sabu yang ada di depan kita ini hanya sebagiannya," kata Wakil Kepala Staf AL Laksamana Madya TNI Achmad Taugiqurrochman di Mako Lanal Batam, Sabtu (10/2/2018).
Belum diketahui asal barang dan kapal tersebut. Namun, lanjutnya, jika dilihat dari 4 ABK yang berkewarganegaraan Taiwan bernama Hsieh Lai Fu (52), Huang Chiang (48), Chencun Hang (39), dan Chen Chien (52) diduga barang dan kapal berasal dari Taiwan.
"Kapal ini tidak jelas negaranya. Kalau dari siluetnya ini kapal ikan Taiwan, tapi suratnya Indonesia, bendera Singapura. Awak kapal 4 orang dari Taiwan dan tidak saling kenal, itu metode memutus jaringan. Kapal ikan ini kamuflase seolah-olah kapal ini menangkap ikan. Namun pengakuan tim kami, kapal ini target kami berdasar pada info dari BNN," ujar Achmad. (Kompas.com, 11/2/2018)
Keberhasilan TNI AL yang bekerja sama dengan BNN menangkap kiriman barang dari jaringan pengedar narkoba internasional jelas layak diapresiasi. Konon lagi narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditangkap berbilang ton (ribuan kilogram), prestasi penangkapan ini luar biasa. Dilihat dari nilai tangkapan bisa disebut amatlah besar, kalau satu gram sabu-sabu (seperseribu kilogram) harganya di atas Rp100 ribu. Seberapa besar pula jumlah orang yang diselamatkan dari bahaya narkoba dengan ditangkapnya sabu-sabu sebanyak itu.
Di balik itu, dengan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu ke negeri kita kini sudah berbilang ton, semestinya sudah harus dibaca bukan lagi semata bermotif mencari keuntungan secara bisnis. Artinya, hal ini sudah harus dipahami sebagai serangan bom yang menghancurkan moral dan mental bangsa Indonesia.
Akibat dari kehancuran moral dan mental bangsa ini bisa lebih buruk dari kehancuran fisik bangunan akibat serangan bom nuklir. Contohnya Jepang, meski dibom nuklir bisa bangkit kembali karena moralitas dan mentalitas bangsanya yang masih kokoh. Tapi kalau moralitas dan mentalitasnya yang hancur, peradaban suatu bangsa akan hancur dan bangsanya terpuruk fatal hanya dijadikan budak dari bangsa-bangsa lain. ***http://www.lampost.co/berita-penyelundupan-sabu-berbilang-ton

Selanjutnya.....

Melawan arus pandangan universal bahwa media massa arus utama (mainstream) kian mendekati akhir eksistensinya, Presiden Joko Widodo menilai justru ke depan media massa arus utama (cetak dan elektronik) akan makin dibutuhkan sebagai tumpuan menguji kebenaran informasi yang melimpah di media sosial.

"Mungkin lima tahun belakangan ini kita sering mendengar berbagai analisis bahwa media mainstream akan terus digeser oleh media sosial. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi diprediksi sulit bersaing dengan media sosial," ujar Presiden Jokowi.

"Tapi saya percaya, di tengah era melimpahnya informasi, pers justru makin dibutuhkan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, sebagai pilar penegak fakta-fakta, sebagai pilar penegak aspirasi masyarakat," tegas Jokowi dalam pidato Hari Pers Nasional 2018, Jumat. (Kompas.com, 9/2)

Lebih dari itu, Presiden Jokowi percaya media massa ke depan akan mengambil peran dalam membangun narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak cepat dan makin efisien.

Masyarakat seperti itulah yang menurut Presiden tengah melahirkan revolusi industri 4.0 yang berbasis pada digitalisasi, kekuatan komputasi, dan analitik data.

"Saya terus berharap insan pers Indonesia menjadi penyalur kebenaran, penyalur fakta, sekaligus penyalur aspirasi masyarakat," tegas Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu membawa pers kembali ke khitahnya, terutama dalam posisinya sebagai penegak dan pengawal kebenaran, serta sebagai cerminan ekspresi masyarakat. Kepercayaan Jokowi peran media massa yang sedemikian akan makin dibutuhkan dan tak bisa digeser media sosial, tidak berlebihan.

Alasannya pertama, karena media arus utama dikelola secara profesional baik kontennya maupun manajemen usahanya. Pengisian materinya diamalkan dengan kode etik jurnalistik sehingga kebenaran isinya bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Bahkan iklannya, juga terikat pada etika periklanan seperti diatur UU Pers.

Sedangkan media sosial diisi secara amatiran, belum memiliki standar profesionalisme maupun etikanya, sehingga seperti selama ini, isinya banyak materi hoaks dan mudah dijadikan sebagai pelampiasan ujaran kebencian. Dengan konten yang tidak terjamin kebenarannya itu, jelas media sosial belum bisa menggantikan peran media arus utama.

Namun demikian, media arus utama harus senantiasa beradaptasi menyesuaikan diri agar selalu relevan dengan kekinian zamannya. ***http://www.lampost.co/berita-media-arus-utama-kian-dibutuhkan

Selanjutnya.....

Hasil assessment Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis pekan lalu menyebutkan, dengan skenario reformasi fiskal dan reformasi lainnya pertumbuhan potensial Indonesia bisa mencapai 6,5% di jangka menengah, yakni tahun 2022.

Hasil assessment IMF itu dimuat dalam Laporan Konsultasi Artikel IV untuk Indonesia 2017, isinya telah dibahas dalam pertemuan Dewan Direktur IMF di Washington DC 10 Januari 2018. Inti assessment menyebutkan Indonesia berada pada posisi yang baik dalam mengatasi berbagai tantangan sosioekonomi.
Para direktur eksekutif IMF dalam pertemuan tersebut memuji perekonomian Indonesia dan menyambut baik fokus bauran kebijakan jangka pendek yang untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas.
Dewan Direktur juga memandang positif upaya otoritas yang memfokuskan pengeluaran publik ke sektor-sektor prioritas dan menyambut baik kemajuan investasi infrastruktur di Indonesia.
Ke depan, Dewan Direktur memandang outlook perekonomian Indonesia positif namun menekankan perlunya tetap waspada terhadap berbagai risiko.
"Para direktur eksekutif IMF menekankan bahwa tahapan reformasi fiskal struktural yang baik harus menjadi prioritas sehingga bisa dilakukan mobilisasi penghasilan negara untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan lainnya," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambut hasil assessment IMF. "Kondisi makroekonomi terjaga sehingga risiko sistemik dapat terkendali," tambah Agus. (Kompas.com, 7/2/2018)
Menurut Agus, pandangan IMF itu sejalan dengan hasil assessment BI yang meyakini resilience perekonomian Indonesia makin membaik. Inflasi selama 2017 berada pada level yang rendah sebesar 3,61% secara tahunan (yoy).
Dalam tiga tahun terakhir secara konsisten inflasi berhasil dikendalikan dalam kisaran sasaran. Inflasi yang terjaga pada level yang rendah dan stabil memberikan suasana yang kondusif bagi upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi domestik.
Di balik dorongan IMF mengejar pertumbuhan tinggi, ekonomi Indonesia 2017 meski hanya tumbuh 5,07% berhasil menciptakan keseimbangan dengan seperempat dari APBN untuk pendidikan dan kesehatan, serta hampir 10% lainnya untuk menanggulangi kemiskinan lewat berbagai program bantuan sosial untuk warga miskin dan Dana Desa.
Artinya, andai mengikuti saran IMF, fokus terhadap ancaman krisis sosial harus dijaga. Contohnya, justru saat Presiden Jokowi giat membangun infrastruktur Papua, krisis gizi buruk meletus di Asmat. ***http://www.lampost.co/berita-imf-indonesia-bisa-tumbuh-65

Selanjutnya.....

SUNTIKAN investasi asing ke bisnis daring Indonesia sepanjang 2017 dicatat BKPM mencapai 4,8 miliar dolar AS atau setara Rp64,3 triliun pada kurs Rp13.400/dolar. Jumlah ini melampaui dana desa Rp60 triliun atau mendekati 10% dari target investasi nasional sebesar Rp678,8 triliun.

Namun, BKPM belum memasukkan suntikan modal ke e-commerce itu dalam angka realisasi investasi di BKPM. BKPM baru mencatatnya dari pengumuman investasistartup e-commerce di media.

"Total pengumuman investasi di e-commerce 4,8 miliar dolar AS. Ini tentu tidak semuanya serentak di depan, tetapi berangsur secara bertahap dalam beberapa tahun," ujar Kepala BKPM Thomas Lembong. (Kompas.com, 31/1)

Dengan hanya mencatat dari investasi yang diumumkan, angka BKPM bisa juga tidak tepat. Sebab bisa ditebak, angka catatan BKPM itu hanya berasal dari investasi yang diterima Lazada dan Tokopedia dari Alibaba serta Go-Jek dari JD/Tencent Group danGoogle.

Startup Indonesia yang telah menjadi Unicorn selain yang tiga tersebut, saat ini sudah lebih banyak, antara lain Grab yang menurut Kompas Tekno (18/1/), valuasinya kini mencapai 6 miliar dolar AS (Rp80,4 triliun). Juga startup Traveloka.com (belanja iklannya Januari—September 2017 tercatat sebesar Rp870 miliar), Bukalapak.com(melayani 2 juta UMKM se-Tanah Air), serta Blibli.com (Djarum Group) suntikan modal (meski tidak diumumkan) dan kiprah operasionalnya sudah mencapai level Unicorn.

BKPM mengakui angka investasi yang dicatat belum memasukkan arus modal yang masuk e-commerce, digital ekonomi, dan startup. Lembong juga mengakui BKPM masih keteteran dalam mengklasifikasi sektor e-commerce. Hal itu yang menjadi penyebab nilai investasi daring belum masuk dalam realisasi investasi yang dipublikasikan BKPM.

"Fenomena ini sangat mendadak. Belum pernah di sejarah dari Rp0 jadi puluhan triliun rupiah. Perlu upaya ekstra untuk kejar laporan-laporan status investasi dari investor-investor ini," ujar Lembong.

Tanpa memasukkan investasi ke bisnis daring, realisasi penanaman modal selama 2017 di Indonesia sebesar Rp692,8 triliun, melampaui target Rp678,8 triliun.

Seberapa arti investasi di sektor daring bisa dibandingkan realisasi PMDN 5 besar sektor usaha; industri makanan Rp38,5 triliun, transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp34,5 triliun, konstruksi Rp30 triliun, listrik, gas, dan air Rp25,4 triliun, serta tanaman pangan dan perkebunan Rp22 triliun. ***http://www.lampost.co/berita-investasi-asing-ke-daring2017-capai-rp64-triliun

Selanjutnya.....

SETIAP menonton televisi begitu kejamnya orang Myanmar (Burma) membantai warga Rohingya, tidak habis pikir, bagaimana mungkin Buddhisme yang mereka anut bisa menjadi sumber kekuatan untuk melakukan tindakan biadab itu? Namun, setelah membaca tulisan John P. Jones III, resensi buku Burma The Golden karya Wilhelm Klein (1982) di Amazon (29/6/2011), didapat kemungkinan bukan Buddhisme yang menjadi penyebabnya.
Langsung Jones III mengawali tulisan, "Wilhelm Klein, who wrote the subject words in the early '80's expressed a central facet of life in Burma... the power of myth, actually two: Buddhism and Marxism, wich makes this country so unique."
Itulah kemungkinan yang disingkap buku Wilhelm Klein, dari mana sumber sifat revolusioner homo homini lupus (suka memangsa sesama itu) hingga manusia bisa menjadi demikian buas dan kejam membunuh sesama manusia. Tidak kepalang, di bab terakhir bukunya itu, secara khusus Klein menyajikan pengamatannya bagaimana Marxisme bisa teradaptasi dalam cara hidup orang Burma (Myanmar).
Perilaku ideologis itu mengaktual secara nyata utamanya sejak kudeta militer 1962, di bawah kekuasaan Jenderal Ne Win. Salah satu gambaran perubahan yang terlihat secara fisis adalah jajaran stupa sepanjang Sungai Irawadi yang sebelumnya berjumlah lebih 13.000, kini tersisa tak lebih dari 2.000.
Dalam buku ini Wilhelm Klein mencatat Arakan (sekarang jadi Distrik Rakhine) tempat suku Rohingya itu dahulu sebuah kerajaan merdeka di bawah Raja Narameikhla. Pada tahun 1404, Arakan diserbu pasukan kerajaan Ava (Raja Burma). Raja Nara menyelamatkan diri ke kerajaan Bengali (sekarang Banglades).
Pada 1428 atas bantuan Sultan Bengali Sultan Nara kembali merebut kerajaan Arakan dari Ava. Kebetulan selama mengungsi di Bengali, Raja Nara sudah masuk Islam, maka saat ia kembali bertakhta memakai nama muslim, Sultan Solaiman Shah.
Arakan berdiri sebagai negara Islam merdeka selama tiga setengah abad, sampai pada 1784 lagi-lagi Raja Burma, kali ini Bodawphaya dari Dinasti Konbaung menyerbu Arakan. Pemerintah Arakan jatuh. Ribuan orang tewas dan ditawan. Sekitar 20.000 tawanan terdiri dari tokoh dan intelektual muslim, seniman, digiring ke pusat Burma, ratusan orang tewas di perjalanan.
Itu sampai Inggris merebut Arakan pada 1824. Penguasa Inggris justru membawa muslim Rohingya dari Bengali kembali ke Arakan sebagai pekerja perkebunan.
Tapi sejak Jepang masuk, Rohingya tertindas lagi sampai sekarang. ***http://www.lampost.co/berita-begitu-kejamnya-orang-myanmar

Selanjutnya.....

SETIAP Hari Pers Nasional 9 Februari, idealnya setiap insan pers introspeksi, melihat realitas diri dan profesinya. Saat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) lahir 9 Februari 1946, yang tanggal lahirnya dijadikan Hari Pers Nasional, pers nasional masa itu umumnya berkarakter pers perjuangan.
Pers perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara yang baru direbut dari kaum penjajah.
Pers perjuangan mewujudkan kemerdekaan sebagai jembatan emas mencapai masyarakat adil dan makmur.
Pers perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran berdasar kaidah dan norma moral amar makruf nahi mungkar, membela yang hak dan memerangi yang batil.
Pers perjuangan menggelorakan semangat revolusi mengusir penjajah yang mencoba kembali dengan kekuatan militer maupun kolonialisme baru, imperialisme.
Pers perjuangan yang sedemikian tegas wujud dan karakternya itu berlangsung sampai hadirnya demokrasi liberal yang berasaskan UUDS 1950. Pada era demokrasi liberal, wujud pers perjuangan cenderung partisan, koran dijadikan corong partai politik. Era itu, koran Suluh Indonesia membawakan suara PNI, koran Abadi menjadi saluran aspirasi Masyumi, Duta Masyarakat punya Partai NU, Pedoman dipakai PSI, dan seterusnya.
Kecenderungan pers partisan itu bahkan ada yang terbawa sampai era Orde Baru, tanpa kecuali lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bung Karno mengembangkan sistem Demokrasi Terpimpin. Umumnya, koran yang punya sejarah bekas partisan itu di zaman Orde Baru masih hidup kritis terutama terhadap rezim penguasa. Dan karena sikap seperti itu secara terang-terangan kritiknya diarahkan ke rezim berkuasa, pada suatu titik krusial di 1974 koran seperti Abadi dan Pedoman diberedel oleh rezim Orde Baru.
Selebihnya, koran-koran yang tersisa dikooptasi ketat oleh rezim militeristik itu. Tak ada koran kritis dalam arti sebenarnya. Dari kubu penguasa diintrodusir Pers Pancasila, dengan jenis kritik membangun, kritik konstruktif, dan sebagainya. Para pemred ditatar P-4 120 jam di antaranya diberi predikat Manggala, pertanda penghayatannya terhadap Pancasila bisa diandalkan.
Tahun 1998 rezim Orde Baru tumbang, kooptasi terhadap pers terlepas, dan bersama reformasi lahirlah pers bebas. Semangat pers perjuangan juga bersemi kembali. Namun, akibat tekanan perubahan teknologi yang pesat sehingga pers cetak memasuki era "sunset industry", perjuangan pers perjuangan era terakhir adalah berusaha agar masa senjakala bisa berkepanjangan. ***http://www.lampost.co/berita-pers-perjuangan-riwayatmu-dulu

Selanjutnya.....

AKSI mogok sopir angkot Tanah Abang yang dilakukan sejak Senin (22/1) mendesak Pemprov DKI Jakarta agar membuka kembali Jalan Jatibaru Raya buat angkot, akhirnya berhasil. Lanjutan aksi tersebut meluluhkan hati Wagub Sandiaga Uno, Jumat (2/2), setuju membuka kembali jalan tersebut buat angkot.
Hal itu layak menjadi perhatian karena penguasa daerah yang mau mengakui kebijakannya yang menyengsarakan rakyat keliru lantas memperbaikinya dengan mencabut keputusan yang salah tersebut, merupakan teladan sikap yang langka di negeri ini.
Kebanyakan penguasa daerah meski nyata-nyata kebijakannya keliru dan menyengsarakan rakyat, ngotot tidak mau mengakui kekeliruannya apalagi memperbaiki kesalahannya. Model penguasa berhati batu ini tidak peduli rakyat yang disengsarakan akibat kekeliruan kebijakannya menderita berkepanjangan.
Contoh itu terkait penataan Pasar Tanah Abang, Pemprov menutup bagi angkot Jalan Jatibaru Raya untuk lokasi pedagang kaki lima (PKL). Di sisi lain, disiapkan Transjakarta Eksplorer gratis bagi warga yang ingin melintas di Jalan Jatibaru Raya.
Aksi sopir angkot dimulai Senin (22/1) di depan Balai Kota DKI. Mereka menyatakan penutupan Jalan Jatibaru Raya membuat omzet mereka turun hingga 50%. Waktu itu, Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno tidak menemui massa. Perwakilan sopir angkot hanya ditemui kepala Dinas Perhubungan. Berbagai iming-iming dari Pemprov, seperti masuk program OK Otrip mereka tolak.
Senin berikutnya (29/1) aksi mogok massal sopir angkot berlanjut. Wagub Sandiaga mengundang mereka ngopi di Balai Kota. Namun, para sopir menolak dan meminta Gubernur Anies menemui mereka di Tanah Abang.
Rabu (31/1), sopir masih mogok massal, utusan mereka menemui Sandiaga di Balai Kota. Sandiaga mendengarkan keluhan mereka. Sang Wagub menyimpulkan Pemprov tidak adil hanya PKL yang diakomodasi, sedang sopir angkot justru dikorbankan.
Sandiaga menyadari itu, dan pada Jumat (2/2) mengundang sopir angkot kembali ke Balai Kota. Pada pertemuan itu disampaikan tuntutan sopir angkot dipenuhi, Jalan Jatibaru Raya dibuka kembali untuk angkot. (Kompas.com, 4/2)
Kesiapan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta mengoreksi sendiri kebijakan yang keliru pantas diapresiasi. Sebab, cukup wajar pemimpin di lembaga apa pun, pada langkah awal mencoba suatu kebijakan tapi kemudian terbukti kurang tepat (trial and error). Jika kekeliruan itu tidak diperbaiki, bisa menjadi fondasi salah pasang kepemimpinannya. ***

http://www.lampost.co/berita-sopir-angkot-luluhkan-hati-wagub

Selanjutnya.....