TERHAMBAT oleh konsumsi rumah tangga yang melambat, ekonomi Indonesia tahun 2018 menurut Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih hanya akan tumbuh 5,08% hingga 5,15%. Angka itu lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2018 sebesar 5,4%, di bawah perkiraan Bank Indonesia (BI) di kisaran 5,1% hingga 5,5%. Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) masih memiliki masalah tahun ini. Indikasi itu terlihat dari lesunya penjualan sektor ritel Januari 2018. Dari Survei Penjualan Eceran yang dilakukan BI Januari 2018, lanjut Lana, mayoritas dari semua komponen penjualan ritel mengalami penurunan, kecuali bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah tidak menaikkan harga BBM, ketersediaannya belum bisa menenuhi kebutuhan masyarakat. "Walau harga enggak naik, barangnya enggak ada. Ini yang menggerus (daya beli masyarakat)," papar Lana. (Kompas.com, 25/2) Masalah struktural daya beli masyarakat juga bisa terlihat dari upah minimum provinsi (UMP) riil yang melambat. Kemudian nilai tukar petani (NTP) riil yang juga tercatat negatif. Pada Januari 2018, NTP nominal mencatat kontraksi dibanding dengan 2017. Sementara inflasi Januari 2018 mencapai 3,25% yoy. "Kalau minus dikurangi inflasi 3,25%, NTP riil itu negatif," jelasnya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga memang melambat, sepanjang 2017 hanya tumbuh 4,95%, dibanding dengan 2016 sebesar 5,01%. Padahal, sumbangan konsumsi rumah tangga pada PDB merupakan komponen terbesar, pada 2017 mencapai 56,13%. Oleh karena itu, tersendatnya laju konsumsi rumah tangga perlu mendapat perhatian. Salah satu faktor, menurut Lana, adalah merosotnya daya beli masyarakat, antara lain akibat inflasi. Merosotnya daya beli masyarakat terindikasi dari Survei Penjualan Eceran yang dilakukan BI Januari 2018, harus dicari penyebab sebenarnya, selain akibat lonjakan harga beras masa paceklik mencapai lebih Rp13.000/kg. Hal yang layak diwaspadai bukan saja pelambatan konsumsi rumah tangga jadi laten, melainkan kemerosotan daya beli masyarakat juga tidak bisa dihentikan. Gejala beruntun penutupan toko ritel konvensional dan modern yang semula disebut akibat peralihan gaya hidup ke belanja daring, belakangan dibantah karena terbukti transaksi daring baru 0,7% dari total transaksi ritel nasional. Kalau penyebab sebenarnya pelemahan daya beli tidak ditemukan, cek apakah segala kartu bantuan sosial bisa digunakan. Jangan sampai, kebanyakan kartu jadi gaplean. *** Selanjutnya.....

PROGRAM kedaulatan pangan terancam oleh lonjakan impor gandum yang pada 2017 mencapai 11,6 juta ton dan 2018 sebesar 12,5 juta ton. Tambahan 3 juta ton per tahun untuk industri pakan ternak, sebagai substitusi jagung yang dilarang impor. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, "Proporsi gandum sebagai pangan pokok naik dan lewat ambang kritis yang saya khawatirkan 25%." Menurut Dwi, yang juga ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, proporsi gandum sebagai pangan pokok di Indonesia melonjak dari 21% pada 2015 menjadi 25,4% pada 2017. (Kompas, 23/2/2018) Data terbaru Departemen Pertanian AS (USDA) 2017/2018, Indonesia menjadi negara pengimpor gandum terbesar di dunia, menggeser Mesir yang secara tradisional pemakan terigu. Menurut studi USDA, tren peningkatan impor gandum dan produk turunannya oleh Indonesia, terjadi karena pergeseran pola makan masyarakat. "Proporsi gandum sebagai pangan pokok kita akan naik tiap tahun dan 100% kita impor sehingga dari aspek kedaulatan pangan ini jadi ancaman serius. Jika ada gejolak harga gandum di dunia, berpengaruh bagi Indonesia," kata Dwi. Ironi peningkatan impor gandum yang nyaris tidak terkendali itu, menurut Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, akibat gagalnya kebijakan diversifikasi pangan, terutama kegagalan implementasi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal. Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2002 mengamanatkan tentang penganekaragaman pangan. "Sayangnya kebijakan ini tidak dibarengi penganggaran dan berhenti jadi jargon. Bahkan, keberagaman pangan lokal kian terpinggirkan karena pemerintah memprioritaskan padi, jagung, dan kedelai. Ragam pangan lokal tidak dianggap," tukas Tejo. Keberagaman pangan lokal semakin terpingirkan, dari tiwul (ketela) sampai ongol-ongol (sagu) yang tidak dimunculkan lagi dalam seremoni kenegaraan sekalipun. Dahulu, pada acara peringatan hari kemerdekaan, para veteran pejuang bernostalgia makan tiwul dan beragam pangan lokal lainnya. Tapi kini, sekadar seremoni saja pun sudah dilupakan. Di sisi lain, beraneka pangan modern berbasis terigu didorong pesat industrialisasinya dengan belanja iklan yang besar-besaran dari beragam jenis mi, roti, dan kue, terlebih jajanan anak. Tidak satu pun iklan getuk, tiwul, atau ongol-ongol muncul di layar kàca, dalam bentuk iklan layanan masyarakat sekalipun. *** Selanjutnya.....

DATA Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menunjukkan dari total produk yang dijual toko online (daring) di Indonesia saat ini, 93%—94% merupakan produk impor. Produk lokal baru 6%—7%. "Kami pelaku merasakan ini perkembangannya cepat sekali," ujar Aulia E. Martino, Ketua Umum idEA, yang sekaligus CEO Blanja.com. "Kapan lokal kita bisa lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sebab, kalau saat asing masuk secara natural, kita akan ketinggalan." (detik-finance, 3/2/2018) Di tingkat perkembangan awal, penawaran barang di bisnis online memang cenderung dipenuhi produk impor yang sudah siap nian dari sono-nya, terutama produk branded (bermerk terkenal). Sedang produk lokal, di luar busana muslim yang relatif cukup siap, produk lain umumnya baru “melihat-lihat” prospek bisnis daring. Apalagi kalau yang diandalkan produk UMKM, perlu persiapan, pembinaan, dan bimbingan lebih intensif lagi. Memang kekuatan UMKM sering dibanding dengan pada masa krisis mampu menyumbang lebih 50% produk domestik bruto (PDB). Itu terjadi oleh sumbangan UMKM dalam produk nonkemasan di pasar tumpah, pasar kaki lima dan usaha informal lainnya. Sedangkan di pasar daring bersaing kemasan dan label yang memikat atau sekalian karya kerajinan yang khas. Semua itu masih perlu dikonsolidasikan pengadaan, kualitas, keindahan kemasan, dan harganya. Artinya, untuk bersaing dengan produk asing branded yang kini masih jadi pilihan utama pembeli domestik, perlu banyak pembenahan yang harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Apalagi produk asing yang laris manis di toko daring kita itu barang-barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, seperti gawai (telepon seluler), jam tangan, dan sejenisnya, yang harganya jauh lebih murah dari toko offline. Untuk itu, masyarakat kita perlu kerja keras menambah lebih banyak produk lokal yang layak ditawarkan dalam daftar di market place dengan kualitas produk dan harga bersaing. Seiring dengan peningkatan jumlah produk lokal yang dipajang tersebut, kita tidak pula keburu Chauvisnist, berlebihan mengklaim produk kita terbaik dan lantas membatasi produk asing. Dalam hal ini tentu tidak salah memberlakukan pajak e-commerce sejak awal ketika belanja online masih 0,7% dari transaksi perdagangan di Indonesia. Dengan efektifnya pajak e-commerce itu, makin pesat pun laju penjualan daring, akan membawa manfaat bagi masyarakat bangsa. Apalagi peningkatan belanja itu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. *** Selanjutnya.....

SKOR indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2017 stagnan atau sama dengan tahun 2016, yakni pada angka 37 di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei Transparency International (TI). "Hal ini menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya pemerintah, kalangan politisi, dan pebisnis, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko. (Lampung Post, 22/2/2018) Skor IPK pada rentang 0—100. Angka 0 berarti negara sangat korup, sedang skor 100 negara dipersepsikan bersih dari korupsi. Wawan menjelaskan ada delapan parameter atau komponen dalam menentukan skor IPK. Empat komponen sebenarnya mencatat kenaikan, dua stagnan, tapi dua lagi mengalami penurunan yang signifikan. Empat komponen yang menyumbang kenaikan skor IPK, yakni World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Tranformation Index, dan IMD World Competitiveness Yearbook. Dua parameter stagnan, Economist Inteligent Unit Country Ratings, dan Political Risk Service. Sedangkan dua parameter yang menurun drastis World Justice Project dan Political & Economic Risk Consultancy. "Peningkatan terbesar dikontribusikan paket kemudahan berusaha dan penurunan terbesar disumbang praktik korupsi di sektor eksekutif, legislatif, dan peradilan. Masih butuh banyak perjuangan untuk menuju bebas korupsi," ujar Wawan. Prestasi pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya luar biasa dalam peningkatan peringkat kemudahan berusaha. Seperti dilaporkan Bank Dunia awal November 2017, dalam dua tahun peringkat Indonesia naik 34 tingkat, dari 106 di 2015 menjadi posisi 72 di 2017 dari 190 negara yang disurvei. Tapi karena korupsi di sektor eksekutif, legislatif, dan peradilan kian masif, tampak pada makin ramainya hasil OTT KPK, berakibat menutup prestasi spektakuler itu, sehingga IPK jadi stagnan. Di sisi lain, penindakan korupsi yang makin cepat lewat OTT, ternyata kalah pesat juga dari masifnya korupsi yang semakin meluas--kalau semula dari pusat ke daerah, kini malah merebak di desa. Celakanya, korupsi di daerah dan desa makin masif tidak bisa ditangani KPK, karena para pelakunya bukan (atau tidak terkait dengan) pejabat negara. Jadi, kalau para pejabat eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum cuma heboh bicara antikorupsi tapi perilaku korupnya makin menjadi-jadi, bisa saja skor IPK Indonesia bukan naik, melainkan justru merosot. *** Selanjutnya.....

DI Indonesia, setiap pengelola e-commerce menggunakan sistem pembayaran daring tersendiri. Go-Jek pakai GoPay, Bukalapak pakai BukaDompet, Telkomsel pakai T-Cash, Group Lippo pakai Ovo, lalu Lazada, Tokopedia, Blibli, dan seterusnya punya nama dompet elektronik (e-wallet) tersendiri sistem pembayarannya. E-wallet sebenarnya mempermudah pengguna, baik penjual maupun pembeli, dalam bisnis daring karena sebagai pengganti transaksi konvensional dengan uang tunai, cukup transaksi antarakun saja. Bahkan kalau di Bukalapak, transaksinya dibantu admin sehingga ada jaminan transaksinya dilakukan dengan benar. Dengan demikian banyaknya nama dan jenis e-wallet, warga masyarakat untuk segala keperluannya mungkin tidak cukup hanya punya satu akun. Adapun untuk mengelola terlalu banyak akun e-wallet jelas repot. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan izin pembuatan e-wallet bagi perusahaan daring kini sedang mempelajari untuk mewujudkan interkonektivitas sistem pembayaran tersebut. Targetnya, dengan interkonektivitas setiap akun bisa dipakai untuk pembayaran antarakun e-wallet. Dengan semikian warga tidak perlu punya akun semua bisnis daring, tetapi cukup satu akun berlaku untuk semua. "Kami masih pelajari interface yang sesuai untuk bisa connect each other (saling terhubung satu sama lain)," ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko. Meskipun demikian, imbuh Onny, yang penting adalah terjadi interoperabilitas antara satu pelaku dan pelaku lainnya. Interoperabilitas adalah satu metode pembayaran saling dapat dioperasikan pada yang lainnya. Bank sentral, ujar Onny, sudah mengatur agar metode pembayaran bersifat tidak eksklusif. Target BI dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diluncurkan akhir tahun lalu adalah mewujudkan interkonektivitas dan interoperabilitas sistem pembayaran, bukan menyatukan. (Kompas.com, 25/2) Sistem pembayaran daring dimulai oleh PayPal yang kini digunakan oleh 179 juta pengguna aktif di 202 negara dengan 100 jenis mata uang di seluruh dunia. PayPal didirikan 1998 oleh Peter Thiel dan Max Levchin dari perusahaan Confinity. Diluncurkan sebagai layanan sistem pembayaran baru pada 1999, didanai John Malloy dari BlueRun Ventures. Maret 2000, Confinity bergabung dengan X.com besutan Elon Musk. Di 2002, PayPal masuk bursa dengan nilai 13 dolar AS/saham. Pada Juli 2002, PayPal dilamar e-Bay dengan mahar 1,5 miliar dolar AS. *** Selanjutnya.....

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan membantah bahwa BIN kecolongan atas kasus-kasus penyerangan pemuka agama akhir-akhir ini. "Enggak. Karena kami sudah prediksi. Ini tahun politik. Kami sudah ingatkan bahwa kampanye hitam itu akan marak," ujarnya. Menurut Budi Gunawan, kasus tersebut adalah salah satu bagian dari kampanye hitam yang dilancarkan menjelang Pemilihan Presiden 2019. "Seluruh jajaran sudah mendeteksi dan memprediksi pada tahun politik ini 2018—2019 akan marak kampanye hitam. Wujudnya isu-isu PKI, agama, SARA, hingga politik identitas," kata Budi. (Kompas.com, 15/2) Budi mengimbau masyarakat harus lebih waspada, lebih peka. Jangan mudah terpolitisasi, terprovokasi, dan terhasut sehingga terseret dalam permainan itu. Pernyataan kepala BIN itu mengesankan kampanye hitam itu dilakukan dengan memobilisasi orang gila untuk menyerang pemuka agama. Namun, kemungkinan serangan kepada pemuka agama itu kampanye hitam bermotif politik ditolak Wapres Jusuf Kalla. "Saya kira enggak. Siapa sih yang ingin berpolitik dengan membuat perpecahan. Biar polisi meneliti, menyelidiki apa yang terjadi," tegas Wapres. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo senada dengan Wapres. "Saya kok belum melihat ke arah sana. Itu hanya kasuistik," ujar Tjahjo. Sementara Menko Polhukam Wiranto mencatat penyerangan terhadap pemuka agama telah terjadi 21 kali dari Desember 2017 hingga Februari 2018. Dari jumlah serangan ke ulama dan rumah ibadah itu, "Sebanyak 15 kali dilaksanakan orang yang tidak waras," ujarnya. Menurut Wiranto, saat ini memang muncul spekulasi apakah serangan secara beruntun itu hanya kebetulan atau dilakukan secara terorganisasi oleh kelompok tertentu. Untuk itu, Wiranto menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. "Dari situ nanti ada penjelasan ke publik bahwa ini dilakukan kelompok tertentu atau dilaksanakan perorangan," tegasnya. (Kompas.com, 20/2) Atas semua itu, Kepala Divisi Humas Polri Setyo Wasisto menyatakan kepolisian tengah mendalami kemungkinan adanya benang merah dari sejumlah penyerangan terhadap pemuka agama belakangan ini. "Kalau kita lihat sekarang kan faktanya masih berdiri sendiri. Apakah nanti ada benang merah terkait satu dengan lainnya, kita belum tahu," ujar Setyo. Untuk mencegahnya, pungut dan amankan semua orang gila dari jalanan. Apakah itu gila benaran atau rekayasa, kalau semua sudah dikurung RS Jiwa, ulama tidak terancam lagi. *** Selanjutnya.....

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku memiliki sejumlah bukti terkait dugaan praktik lancung Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dalam waktu dekat berkas korupsi itu diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkap Nazaruddin kepada wartawan seusai ia bersaksi di Pengadilan Tipikor dalam kasus KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto. Nazar mengatakan itu spontan, bukan atas pertanyaan wartawan, ketika ia bercerita tentang alasan membantu KPK untuk membongkar sejumlah kasus korupsi, seperti kasus Wisma Atlet dan KTP-el. "Contoh, saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah saat dia menjabat wakil ketua Komisi III. Saya akan buktikan kalau memang dia 'bersih'," ujar Nazaruddin. (MI, 19/2/2018) Namun Nazar enggan menyebut dalam kasus apa Fahri terlibat. "Dengan bukti yang saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangka. Nanti akan saya arahkan ke KPK dengan jelas. Posisinya sebagai wakil ketua Komisi III di mana saya menyerahkan uangnya, berapa angkanya dia menerima, dan berapa kali, nanti saya akan serahkan," jelas Nazar. Menanggapi tudingan itu, Fahri Hamzah menyerang balik. Fahri menuding Nazaruddin bersekongkol dengan KPK. Fahri mengaku sudah mendengar rekaman keterangan Nazaruddin. Kata Nazaruddin yang paling banyak adalah, "Kita serahkan kepada KPK." Lalu, "Saya paling banyak bantu KPK selama ini." Berikutnya, Nazaruddin menyebut begitu banyak nama untuk ditindaklanjuti. "Nah, di situlah tampak bahwa persekongkolan Nazaruddin dengan KPK sangat dalam," tukas Fahri. (Kompas.com, 19/2/2018) Fahri menduga tudingan Nazaruddin karena ia kecewa asimilasinya tertunda akibat bocornya dokumen KPK yang menjamin ia tak punya kasus lagi. "Oleh karena itu, saya ingin menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazaruddin dengan KPK ini telah menjadi problem keamanan nasional," kata Fahri. Namun, saat ditanya mengenai tudingan ia menerima suap kala menjabat wakil ketua Komisi III, Fahri enggan menjawab. Sementara juru bicara KPK Febri Diansyah mempersilakan Nazaruddin melaporkan informasinya tentang Fahri Hamzah ke KPK. "Silakan disampaikan kepada KPK, karena prinsipnya kan setiap orang bisa melaporkan dan menyampaikan informasi kepada KPK jika ada bukti pendukung," ujar Febri. Masalahnya, setiap orang yang dituding Nazaruddin, kemudian kasus korupsinya terbukti di pengadilan. Tapi siapa tahu, Fahri Hamzah jadi pengecualian. *** Selanjutnya.....