WACANA moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia menguat, menyusul meninggalnya Adelina Lisao, TKW asal NTT, akibat disiksa majikannya dan mendapat perlakuan tidak manusiawi selama bekerja. Desakan moratorium itu terutama karena cara pandang masyarakat negeri jiran itu cenderung merendahkan martabat TKI. Akibatnya, banyak terjadi perlakuan tidak manusiawi dialami TKI. Itu cerminan umum sikap warga negeri itu merendahkan warga Indonesia yang mereka sebut "Indon". Sikap dan perlakuan seperti itu juga datang dari warga Arab Saudi terhadap TKI di negeri itu, sehingga Presiden SBY 2011 menetapkan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Moratorium tersebut masih berlaku hingga sekarang. Berita nasib malang TKW dari Saudi nyaris tidak terdengar lagi, pelecehan berakhir. Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia dimungkinkan oleh UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menetapkan pengiriman TKI hanya dilakukan ke negara-negara yang memiliki MoU dengan Pemerintah Indonesia. Sedang MoU penempatan dan penerimaan pekerja migran antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berakhir Maret 2016. Menghadapi desakan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia itu, Menaker Hanif Dhakiri menyatakan, "Indonesia mempertimbangkan untuk moratorium penempatan pekerja migran ke Malaysia, jika Malaysia tidak serius menangani kasus Adelina serta tidak segera memperbarui MoU." Menaker menyayangkan sikap Malaysia yang tidak segera memperbarui MoU. Sudah dua kali Pemerintah Indonesia meminta MoU diperbarui, namun hingga saat ini belum ada respons positif dari Malaysia. (Kompas.com, 2/3/2018) Sementara itu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Sri Zahrain Mohammed Hashim Jumat lalu ke kantor Menaker Hanif Dhakiri. "Kebijakan moratorium adalah hak Pemerintah Indonesia, namun kami berharap hal itu tidak dilakukan," ujar Dubes Datuk Sri kepada wartawan. Menurut dia, Malaysia dan Indonesia sama-sama membutuhkan keberadaan pekerja migran Indonesia di Malaysia. "Suplainya dari Indonesia. Demand-nya Malaysia. Sama-sama membutuhkan. Tinggal diperbaiki aturannya." Sebelum itu, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Shuaibi mengharapkan moratorium pengiriman TKI ke negerinya dicabut. "TKI merupakan tenaga kerja terbaik, mereka cepat memahami apa yang diinginkan majikannya," ujar Al-Shuaibi. (CNN-I, 15/12/2017) Begitu pun, diperlakukan tidak manusiawi. *** Selanjutnya.....

JEROME Heyden Powell, disapa akrab Jay, seorang ahli hukum (lawyer) tanpa gelar doktor ekonomi atau keuangan, terpilih menggantikan Janet Yellen sebagai gubernur bank sentral AS The Federal Reserve (The Feds). Powell orang kedua tanpa gelar doktor ekonomi memimpin The Feds, setelah Paul Volker (1980). Jerome Powell lahir di Washingron DC, 4 Februari 1953, anak seorang pengacara praktik. Itu yang membuat dia menempuh jalur pendidikan hukum sampai meraih doktor di Georgetown University (1979). Dari kuliah ilmu hukum di Georgetown (1971), ia lanjut kuliah ilmu politik di Princeton University (1975). Dari situ ia memulai karier sebagai asisten legislatif untuk Senator Richard Schweiker dari Partai Republik (1975—1976). Ini yang membuat Powell dikenal sebagai Republikan. Sebelum selesai doktor hukumnya, ia menjadi pemimpin redaksi dari The Georgetown Law Journal. Selesai doktor hukumnya, Powell pindah ke New York sebagai sekretaris Hakim Elsworth Van Grafeiland di Pengadilan Tinggi. Pada 1981—1983 Powell bekerja di kantor pengacara Davis Polk & Wardwell, dan 1983—1984 di firma hukum Werbel & McMillen. Barulah 1984 Powell pindah memulai karier di Bank Investment Dillon, Read & Co, di mana ia konsentrasi dalam financing, merchant banking, merger dan akuisisi, hingga posisinya meningkat jadi vice president. Tahun 1990—1993 Powell bekerja di Departemen Keuangan saat Nicholas F. Brady, mantan bosnya di Dillon, Red & Co, jadi menteri keuangan. Sejak itu ia malang-melintang jadi pejabat teras di sektor keuangan, hingga 2012 dinominasikan Presiden Barack Obama masuk ke Dewan Gubernur The Feds. (Wikipedia) Meski diprediksi para ahli Powell bakal mengikuti gaya prudent Yellen, pidato perdananya di Kongres AS agresif hingga pasar keuangan global bergejolak, mengimbas rupiah yang menyentuh kurs terendah pekan lalu, Rp13.700/dolar AS. Meski ada stimulus pemangkasan pajak dan belanja Pemerintah AS, penaikan suku bunga acuan secara gradual dilanjutkan. Menurut Powell, dikutip Reuters (28/2/2018), seiring langkah itu The Feds menyeimbangkan antara risiko ekonomi yang overheating dan kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan. "Federal Open Market Committee (FOMC) akan terus menyeimbangkan antara menghindari ekonomi yang overheating dan mengarahkan inflasi harga ke 2 persen secara berkelanjutan," ujar Powell. (Kompas.com, 1/3) Kebijakan mencapai keseimbangan baru lewat berbagai stimulus itu eksesnya menggoyang pasar keuangan global. *** Selanjutnya.....

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyesalkan para penyebar hoaks dan isu provokatif menggunakan nama Muslim Cyber Army (MCA) dalam menjalankan aksinya. Padahal, tindakan dan aksi mereka jauh dari nilai-nilai Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Jangan menggunakan nama "Muslim" untuk menyebar hoaks dan isu provokatif, ujar Ma'ruf. "Siapa saja yang menyebarkan hoaks itu, dari mana saja, ya harus diproses. Itu menimbulkan kegaduhan, bisa terjadi konflik. Oleh karena itu, pihak kepolisian tidak usah ragu, di mana saja harus diproses," kata Ma'ruf Amin. (Kompas.com, 28/2/2018) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Direktorat Keamanan Khusus Badan Intelijen Kemanan mengungkap sindikat penyebar hoaks dan isu provokatif di media sosial yang menamakan diri Muslim Cyber Army pekan lalu. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat, terhadap ML di Tanjung Priok, RSD di Pangkalpinang, RS di Bali, dan Yus di Sumedang. Menurut Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Fadil Imran, para pelaku yang tergabung dalam grup WhatsApp The Family Muslim Cyber Army ini menyebar informasi soal diskriminasi SARA, isu kebangkitan PKI, hingga isu penganiayaan ulama. Di samping itu, para pelaku juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap presiden dan beberapa tokoh negara. Para pelaku juga menyebarkan konten berisi virus kepada orang atau kelompok lawan mereka, yang berakibat merusak perangkat penerimanya. Anggota MCA tidak hanya di dalam negeri, tetapi ada juga WNI yang bekerja di luar negeri. Polri memastikan memburu pelaku di dalam dan luar negeri. Untuk itu, Ma'ruf Amin mendukung penuh langkah kepolisian untuk mengungkap tuntas sindikat MCA. "Jangan juga menggunakan nama Muslim. Dan yang penting jangan melakukan hoaks itu, supaya negara ini aman. Negara ini harus kita jaga kawal supaya keutuhan bangsa tetap terjaga," ujar Ma'ruf. Namun demikian, MCA agaknya merupakan sebuah gerakan yang signifikan. Atas tindakan penangkapan oleh Bareskrim terhadap para pelaku dari MCA tersebut, ada semacam perlawanan disebar lewat WA di luar grup menggunakan situs mediaumat.news, memuat artikel yang ditulis Nasrudin Joha berjudul Memburu MCA (Pembungkaman Kritik terhadap Rezim). "Anak bangsa yang prihatin akan kondisi, dipersekusi, ditangkap, bahkan diburu hingga ke Korea," tulis Joha. Adanya perlawanan itu mendorong polisi untuk bekerja benar-benar profesional, transparan, dan tuntas. *** Selanjutnya.....

PERTARUNGAN berebut supremasi dalam bisnis ritel digital (daring) dunia antara dua raksasa asal Tiongkok, Alibaba Group Holding milik Jack Ma dan Tencent Holding milik Ma Huateng, tengah berlangsung dengan duel investasi ke mitra potensial. Tarungnya bukan sebatas di kawasan Asia Tenggara, tempat Alibaba menanam lebih dari 1 miliar dolar AS baik di Lazada maupun Tokopedia, sedangkan Tencent dalam jumlah investasi sebanding di Go-Jek maupun Grab dan Shopee lewat induk usahanya di Singapura. Namun pertarungan juga meluas hingga Eropa dan AS. Seperti laporan South China Morning Post (22/2/2018), Tencent dengan tentakel unggulannya JD.com telah berhasil merangkul mitra-mitra besar, termasuk raksasa ritel Prancis Carrefour SA dan Walmart dari AS. Carrefour belum lama ini mengumumkan investasi potensial dari Tencent, sedangkan Walmart memiliki saham di JD.com. Alibaba juga menanamkan investasinya di sejumlah perusahaan ritel besar, Suning.com, Intime Retail, Sanjang Shopping Club, Lianhua Supermarket, Wanda Film, dan Easyhome. (Kompas.com, 22/2/2018) Kedua raksasa saat ini telah memiliki total kapitalisasi pasar masing-masing sebesar 1 triliun dolar AS. Lebih dari itu, keduanya sedang berduel sengit memperebutkan pasar dompet pembayaran digital. Alibaba punya Ant Financial dengan sistem pembayaran daring Alipay, sedangkan Tencent dengan aplikasi Weixin yang tidak kalah kuat. Kedua raksasa berebut pasar pembayaran daring dunia, yang di Tiongkok saja nilainya mencapai 13 triliun dolar AS. Betapa besar nilai itu bisa dilihat dengan bandingan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2018 ini baru akan memasuki skala 1 triliun dolar AS. Kehadiran kedua raksasa di Asia Tenggara dengan incaran pasar utamanya Indonesia dengan 262 juta penduduk, tentu bisa menjadi pemacu bisnis daring di Indonesia. Khususnya sebagai lokomotif penggandeng bisnis UKM. Director Corporate Affairs Alibaba Group, Rico Ngai, berkata, "Sebagaimana di Tiongkok para pelaku UKM bisa mendapatkan pasar dengan memanfaatkan Alibaba, kami ingin agar kehadiran Alibaba di Indonesia juga bisa membantu lebih banyak UKM untuk berkembang". (Kompas.com, 15/1) Menurut Rico, Alibaba memfasilitasi pemasaran UKM melalui Tokopedia. Juga melatih UKM cara mengepak yang baik dan cara memasarkan produk. Adapun di kalangan pemerintah lebih sibuk berkhayal tahun 2020 transaksi bisnis daring Indonesia melampaui 130 miliar dolar AS atau Rp1.755 triliun. *** Selanjutnya.....

PENUMPANG bus atau truk pengangkut massa diabsen petugas pengerah massa. Supaya tidak ada yang tertinggal. Lokasi kampanye sering jauh, kalau ada yang tertinggal bisa telantar. Selain itu, jumlah penumpang perlu untuk pengambilan uang sabun ke koordinator kampanye. Terkadang bukan cuma itu, jumlah itu diperlukan petugas logistik untuk mengisi paket sembako ke bus sesuai dengan jumlah penumpang. Saat mereka turun dari angkutan, mereka harus ceria dengan pengalaman pesta rakyat pilkada yang memuaskan. Isi paket sembako bervariasi, sering ada yang ekstra. Di suatu kurun, ekstranya banyak gula. Pada kurun lain, yang jadi ekstra susu kental manis dua kaleng. Isi ekstra itu diperlukan untuk menanamkan ingatan khusus pada massa. Sebab besok atau lusa, orang yang sama akan diangkut ke kampanye calon lain. Kalau tidak ada isi yang ekstra, massa bisa deja vu—hal sama yang berulang, susah dibedakan. Massa semua calon ini umumnya kurang menyimak isi pidato para juru kampanye. Mereka hanya menunggu ujung ucapan jurkam andai butuh sahutan. Misalnya jurkam berteriak, "Kita bangun irigasi, setuju...?" "Setuju...!" sahut massa. "Jalan desa kita bangun licin seperti pipi perawan..!" lanjut jurkam. "Perawan...!" sambut massa. Demikianlah demokrasi saur manuk, massa hanya menyahut sesuai dengan kata terakhir jurkam. Massa tidak sabar menunggu pidato panjang lebar, maunya musik cepat bergoyang lagi. Namanya pesta rakyat, harus mengutamakan unsur pesta dari pidatonya. Puncak pesta rakyat yang sebenarnya adalah menjelang hari "H". Kalau warga kampung berpesta, menjelang hari "H" mengirim ke rumah-rumah tetangga sekampung rantang (tonjokan) nasi dan lauk pauk istimewa. Dalam pemilihan kepala desa, ada calon melakukan hal serupa. Dalam pilkada, orang kepercayaan calon dengan cara yang tidak mencolok ada yang mengirim "mentahnya". Konon, "tonjokan" menjelang hari "H" sebagai puncak pilkada sebagai pesta rakyat, amat menentukan bagi pilihan akhir para pemilih. Calon yang lewat "tonjokan" terakhir ini bisa membuat para pemilih kuat mengingat nama dan nomor urutnya, besar harapan menang. Dari kecenderungan pilkada sebagai pesta rakyat yang sedemikian, rakyat memang perlu dialihkan perhatiannya untuk memilih kepala daerah dengan menyimak program para calon. Tapi pengalaman janji kampanye tinggal janji, kalaupun sebagian dipenuhi terbatas hanya pada yang ada benefit-nya bagi sang kepala daerah, kurang kuat bagi rakyat sebagai contoh. *** (Habis) Selanjutnya.....

PILKADA atau pemilihan kepala daerah itu pesta rakyat, sehingga siapa pun calon yang terpilih rakyat yang menang! Itu bukan slogan atau jargon. Melainkan, itulah esensi dan realitasnya. Karena pilkada itu pesta, setiap calon kepala daerah sebagai peserta harus menyiapkan modal yang banyak. Utamanya modal uang tunai. Sebab, pesta itu, lazimnya dalam masyarakat kita, mengumpul orang banyak, memberinya makan enak, dilengkapi hiburan musik dan penyanyi. Pesta seperti itu terlihat saat kampanye di lapangan. Ribuan orang sejak pagi diangkut oleh penyelenggara kampanye dengan bus dan truk dari daerah sekitar lokasi kampanye. Karena acara kampanye di lapangan biasanya dilakukan tengah hari, saat naik angkutan mereka sudah dibagi konsumsi pestanya, yakni nasi bungkus dan sebotol air mineral. Nasi bungkus dengan ayam goreng atau malah rendang daging, bagi rakyat yang mayoritas biasa makan tempe atau ikan asin, jelas sudah mencerminkan suasana pesta. Apalagi di sela pidato sang calon kepala daerah, musik digeber semua massa bergoyang mengikuti iramanya, itu realitas pesta yang penuh riang gembira. Tidak peduli dibakar teriknya panas matahari, mereka benar-benar bersukacita bergoyang terus di bawah siraman air dari pemadam kebakaran yang disiapkan untuk mengurangi sengatan panas. Begitulah acara formal pilkada sebagai pesta rakyat. Tidak bisa tidak, semua biaya untuk itu harus ditanggung sang calon. Transportasinya, setiap 50 orang satu bus atau truk. Nasi bungkua dan air mineral secukupnya. Biaya panggung, lapangan, tarup serta musik dan penyanyinya. Terakhir saat mengantar pulang semua orang, tidak boleh lupa uang sabun untuk cuci bajunya yang kotor dan mandi orangnya. Semua itu alamiah dan sewajarnya sebuah pesta, selama ini belum digolongkan politik uang. Bayangkan bagaimana orang harus hadir di kampanye dengan meninggalkan sawah, ladang atau usahanya seharian, kalau tidak diberi transpor, makan, minum, dan uang sabun. Masih ada lagi yang lazim dibagikan, atribut kampanye! Kaus, ikat kepala, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan lainnya. Tradisi umum bagi masyarakat Timur, setiap ada undangan pesta harus dihadiri. Undangan dimaksud dari calon peserta pilkada lainnya. Pokoknya makin banyak calon bakal lebih sering pesta. Semua saudara sebangsa, semua harus mendapatkan dukungan yang sama. Semua merasa senang. Soal siapa yang bakal mendapatkan hatinya untuk dipilih saat di ruang coblosan, itu lain lagi urusannya. *** Selanjutnya.....

TERHAMBAT oleh konsumsi rumah tangga yang melambat, ekonomi Indonesia tahun 2018 menurut Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih hanya akan tumbuh 5,08% hingga 5,15%. Angka itu lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2018 sebesar 5,4%, di bawah perkiraan Bank Indonesia (BI) di kisaran 5,1% hingga 5,5%. Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) masih memiliki masalah tahun ini. Indikasi itu terlihat dari lesunya penjualan sektor ritel Januari 2018. Dari Survei Penjualan Eceran yang dilakukan BI Januari 2018, lanjut Lana, mayoritas dari semua komponen penjualan ritel mengalami penurunan, kecuali bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah tidak menaikkan harga BBM, ketersediaannya belum bisa menenuhi kebutuhan masyarakat. "Walau harga enggak naik, barangnya enggak ada. Ini yang menggerus (daya beli masyarakat)," papar Lana. (Kompas.com, 25/2) Masalah struktural daya beli masyarakat juga bisa terlihat dari upah minimum provinsi (UMP) riil yang melambat. Kemudian nilai tukar petani (NTP) riil yang juga tercatat negatif. Pada Januari 2018, NTP nominal mencatat kontraksi dibanding dengan 2017. Sementara inflasi Januari 2018 mencapai 3,25% yoy. "Kalau minus dikurangi inflasi 3,25%, NTP riil itu negatif," jelasnya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga memang melambat, sepanjang 2017 hanya tumbuh 4,95%, dibanding dengan 2016 sebesar 5,01%. Padahal, sumbangan konsumsi rumah tangga pada PDB merupakan komponen terbesar, pada 2017 mencapai 56,13%. Oleh karena itu, tersendatnya laju konsumsi rumah tangga perlu mendapat perhatian. Salah satu faktor, menurut Lana, adalah merosotnya daya beli masyarakat, antara lain akibat inflasi. Merosotnya daya beli masyarakat terindikasi dari Survei Penjualan Eceran yang dilakukan BI Januari 2018, harus dicari penyebab sebenarnya, selain akibat lonjakan harga beras masa paceklik mencapai lebih Rp13.000/kg. Hal yang layak diwaspadai bukan saja pelambatan konsumsi rumah tangga jadi laten, melainkan kemerosotan daya beli masyarakat juga tidak bisa dihentikan. Gejala beruntun penutupan toko ritel konvensional dan modern yang semula disebut akibat peralihan gaya hidup ke belanja daring, belakangan dibantah karena terbukti transaksi daring baru 0,7% dari total transaksi ritel nasional. Kalau penyebab sebenarnya pelemahan daya beli tidak ditemukan, cek apakah segala kartu bantuan sosial bisa digunakan. Jangan sampai, kebanyakan kartu jadi gaplean. *** Selanjutnya.....