GEDUNG Putih mengecam Tiongkok yang melakukan serangan balasan mengenakan tarif impor hingga 25% atas 128 produk asal AS, dari daging babi beku, kacang-kacangan, ginseng, hingga wine. Bah, kenapa sewot, serangan balik kan keniscayaan dalam perang dagang yang justru dimulai AS sendiri dengan menerapkan tarif impor baja dan aluminium 8 Maret 2018. Akibat serangan balik Tiongkok itu, menurut BBC, Selasa (3/4), bursa saham AS anjlok dan bursa saham Asia dibuka melemah, akibat kekhawatiran perang dagang kian memanas. Indeks saham Nikei 225 di Jepang dibuka melemah sekitar 1,5%. "Subsidisasi dan berlanjutnya overkapasitas di Tiongkok adalah akar masalah krisis baja. Ketimbang membidik ekspor AS yang diperdagangkan dengan adil, Tiongkok harus menghentikan praktik perdagangannya yang curang, yang mengganggu keamanan nasional AS dan pasar global," ujar juru bicara Gedung Putih Linda Waters. (Kompas.com, 3/4) Tarif baru yang diterapkan Tiongkok atas impor produk AS itu berlaku sejak awal pekan ini. Sebelum itu Trump sendiri mendiskripsikan Tiongkok sebagai musuh ekonomi AS. Hal ini bisa memperluas keniscayaan perang dagang sebagai pilihan langkah Tiongkok. Salah satu keniscayaan adalah negara yang menjadi sasaran utama perang dagang, seperti Tiongkok, melakukan konsolidasi kekuatan nasionalnya dengan pemurnian dari elemen asing yang kalau ditarik bisa melumpuhkan. South Deutsch Newpaper (SDN) dikutip Reuter, Selasa (3/4), melaporkan Tiongkok menolak usulan Prancis untuk kerja sama engineering tecnologi phantom 2000 jet fighter barter dengan teknologi Tiongkok quamtum computing communication. Tiongkok juga menolak tawaran Inggris untuk kerja sama pembuatan engine pesawat jumbo jet dengan standar Inggris. Dengan AS, selain menolak tawaran memakai teknologi ruang angkasa AS untuk stasiun luar angkasa Tiongkok yang dalam penyelesaian, perusahaan teknologi swasta Tencent dan Alibaba juga mencopot fungsi IOS buatan Apple dari sistem jaringan teknologi komunikasi mereka. Akibatnya, Apple menderita kerugian besar sehingga sesuai laporan Reuter tersebut, kapitalisasi saham Apple jatuh 55,7 miliar dolar AS dalam 5 hari. SDN menyatakan negara-negara Barat seperti AS dan Eropa selama ini menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya pusat dunia, negara-negara lain harus menuruti semua kemauannya. Tapi kini, aturan main telah berubah. Tiongkok tidak mau lagi diatur negara Barat dan ganti menentukan aturan main. *** Selanjutnya.....

SAAT pihak tertentu menebar ketakutan atas utang Indonesia, Liputan6.com (7/1/2018) menyajikan daftar 10 negara di dunia dengan utang terbanyak. Jumlah utang negara-negara tersebut bisa jadi bandingan utang Indonesia yang hampir Rp4.000 triliun, dengan kurs Rp13.700/dolar AS setara 292 miliar dolar AS. Dengan jumlah utang seluruh negara di dunia 63 triliun dolar AS, nilai utang Indonesia yang di bawah 0,5%-nya itu relatif kecil. Dibanding dengan pengutang terendah dari 10 pengutang terbesar, yakni Kanada yang penduduknya 35,85 juta (2015) dengan utang 893 miliar dolar AS, utang Indonesia yang berpenduduk 260 juta cuma sepertiganya. Utang Indonesia relatif aman dibandingkan dengan urutan, utang India 1.103 miliar dolar AS, Brasil 1.501 miliar dolar AS, Inggris 2.343 miliar dolar AS, Prancis 2.375 miliar dolar AS, Italia 2.454 miliar dolar, Jerman 2.491 miliar dolar AS, Tiongkok 4.976 miliar dolar AS, Jepang 11.813 miliar dolar AS, dan Amerika Serikat 19.947 miliar dolar AS atau 31,8% dari total utang seluruh negara di dunia. Dengan utang Indonesia yang demikian “imut-imut” dilihat dari skala dunia, lima lembaga pemeringkat utang dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I) serempak melabeli Indonesia Investment Grade (layak investasi). Indonesia sekaligus mendapat peringkat kedua sebagai negara tujuan investasi dunia, setelah Filipina. Berdasar pada kondisi objektif saat ini, antara lain penggunaan utang fokus ke pembangunan terutama infrastruktur, utang yang diperoleh bank-bank milik pemerintah digunakan untuk membiayai kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya tinggal 7% per tahun, Pricewaterhouse Coopers (PWC) dalam prediksi jangka panjangnya menempatkan ekonomi Indonesia yang sekarang berada di tingkat 16 dunia, pada 2050 menjadi peringkat 4 dunia dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 7,3 triliun dolar AS. Indonesia naik ke lima besar perekonomian dunia, di bawah peringkat pertama Tiongkok dengan PDB 50 triliun dolar AS, menggeser AS ke tempat kedua dengan PDB 34 triliun dolar AS, dan India di peringkat ketiga dengan PDB 28 triliun dolar AS. Dahsyatnya hasil kajian PWC itu, Indonesia menggeser Jepang ke posisi kelima dengan PDB 6,8 triliun dolar AS, disusul Brasil (6,5 triliun), Jerman (6,1 triliun), Meksiko (5,6 triliun), Inggris (5,4 triliun), dan peringkat 10 Rusia (5,1 triliun). Lembaga-lembaga internasional kini melihat Indonesia demikian seksi, membuat pihak tertentu kehabisan akal sehat. ***http://www.lampost.co/berita-soal-utang-dan-indonesia-2050 Selanjutnya.....

PEMERINTAH menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 9% pada 2019. Data kemiskinan di Kementerian Sosial, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2017 terdapat 26,58 juta penduduk miskin atau 10,12% dari penduduk Indonesia. Dalam Dialog Nasional Indonesia Maju di Sragen, Jawa Tengah, Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan angka kemiskinan di Indonesia itu telah turun sebanyak 1,2 juta jiwa dari Maret 2017. Untuk mencapai target angka kemiskinan hingga 9% pada 2019, menurut Mensos, pemerintah terus melakukan perluasan terhadap keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Perluasan program ini dinilai efektif dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. (Kompas.com, 30/3/2018) Karena itu, Idrus menegaskan perlu ada pengetatan validasi terhadap keluarga penerima manfaat PKH agar tepat sasaran. Usaha pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan diakui cukup maksimal, khususnya lewat PKH dengan segala komponen bantuannya. Setiap keluarga penerima manfaat bisa menikmati total bantuan PKH antara Rp1,7 juta sampai Rp3,7 juta per tahun, tergantung jumlah anak dan tingkat sekolahnya. Itu di luar bantuan beras sejahtera (rastra), yang menurut BPS ketika diterima tepat waktu seperti Maret ke September 2017, bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Masih dari catatan BPS, justru pihak pemerintah daerah (tingkat I dan II) masih amat kurang efektivitasnya dalam mengatasi kemiskinan. Terutama di daerah yang angka kemiskinannya di atas nasional, kinerja eksekutif dan legislatif daerah dalam menanggulangi kemiskinan terkesan lebih besar retorikanya ketimbang keefektifannya. Salah satu bentuk retorika itu, meniru reality show televisi melakukan bedah rumah. Untuk acara reality show bedah rumah memang bagus, rumah reyot dalam satu hari diperbaiki jadi rumah baru. Tapi jika dikaitkan program mengatasi kemiskinan yang pendataannya oleh BPS berdasar pada tingkat konsumsi per kapita pada garis kemiskinan, program bedah rumah itu tidak ada kaitannya sama sekali. Artinya, eksekutif dan legislatif daerah sudah saatnya untuk keluar dari paradigma retorika ke program-program praktis yang manfaatnya menyentuh langsung warga miskin daerahnya, meski kecil sekalipun. Dengan program praktis itu, diharapkan pemerintah daerah tidak lagi cuma jadi penonton, tapi benar-benar efektif mendukung program pemerintah pusat menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya.....

MELALUI akun Twitter pribadinya, Presiden AS Donald Trump mencecar pajak raksasa ritel daring Amazon, Kamis (29/3). Trump menuding Amazon hanya membayar pajak sedikit sekali. "Tidak seperti yang lainnya, mereka (Amazon) hanya membayar sedikit atau tidak bayar pajak sama sekali kepada pemerintah lokal dan negara bagian, menggunakan postal system (jaringan pos milik negara) sebagai delivery boy (menyebabkan kerugian besar bagi AS), dan membuat ribuan peritel kehilangan bisnis," tulis Trump di akun Twitter-nya, dikutip CNBC, Jumat (30/3). Meskipun demikian, sekretaris pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menyatakan tidak ada pengumuman atau kebijakan spesifik yang terkait dengan pajak Amazon. Pengadilan akan mendengarkan argumen pada tahun ini terkait apakah semua negara bagian bisa menarik pajak penjualan peritel daring. (Kompas.com, 30/3) Beberapa negara bagian menyatakan peritel daring harus mengumpulkan pajak penjualan, bahkan jika perusahaan tersebut tidak punya kehadiran fisik. Pada 1992 ada aturan yang menetapkan negara bagian tidak bisa menarik pajak dari perusahaan pengiriman barang kecuali jika perusahaan tersebut memiliki kehadiran fisik. Aturan itu membuat para peritel pihak ketiga yang menggunakan platform Amazon, sekitar 50% dari volume perdagangan Amazon, tidak bisa dijerat negara bagian sebagai penunggak pajak penjualan. Karena itu, negara bagian South Dakota dan sejumlah negara bagian lainnya berpandangan aturan tersebut tidak bisa lagi diimplementasikan pada era digital. Khusus Amazon, ini perusahaan raksasa yang berkantor pusat di Luxembourg, Eropa. Namun, meski Amazon tidak punya kantor pusat kedua di AS, selain membayar pajak penghasilan operasinya di AS, juga telah mengumpulkan pajak penjualan dan konsumen di 45 negara bagian dan Distrik Columbia. Jadi, pokok masalah sebenarnya pajak penjualan peritel pihak ketiga lewat platform Amazon untuk negara bagian. Sedang Amazon sendiri, dengan pendapatan 136 miliar dolar pada 2016, telah membayar pajak penghasilan sebesar 412 juta dolar AS. Pada 2017, Amazon melaporkan laba di AS sebesar 5,6 miliar dolar. Institution on Taxation and Economic Policy (ITEP) merilis laporan laba Amazon keseluruhan (termasuk di luar AS) mencapai 8,2 miliar dolar AS, secara efektif membayar pajak 11,4%. Menurut Daily Mail, Rabu (28/2), Amazon diproyeksikan memperoleh 789 juta dolar dari kebijakan perpajakan Trump. Jadi, kebijakan Trump yang membuat pajak Amazon kecil. Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi saat berkunjung ke kantor Jawa Pos (8/10/2017) mengaku kerap pusing oleh lebih 42.000 regulasi yang menghambat laju perkembangan di Indonesia. Mengatasi hal itu, pemerintah dalam dua pekan ini akan membekukan seluruh peraturan terkait perizinan berusaha. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hal ini ditujukan agar tidak ada lagi tumpang tindih regulasi dalam mengurus izin. "Semua perizinan yang diatur berdasar pada PP perpres, permen, peraturan kepala lembaga itu dalam 1—2 minggu ini akan diminta dibekukan," tegas Darmin. (Kompas.com, 28/3/2018) Sementara terkait undang-undang (UU) terdapat 10 hingga 11 UU yang mengatur tentang perizinan akan diubah. Dari semua itu pada akhirnya akan membuat satu UU baru untuk mengatur soal ini, jelasnya. Sedangkan terkait peraturan yang akan dibekukan, setidaknya akan ada PP yang mengaturnya. "Nantinya kita tentukan peraturan mana yang masih bisa dilakukan ke depannya," tambah Darmin. Masalahnya, sekalipun dalam kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia telah naik ke peringkat 72 pada 2018 dari peringkat 106 pada 2016, indikator memulai usaha justru masih di peringkat ke-144. Peringkat kemudahan berusaha dan memulai usaha itu dua hal yang berbeda. Meski masih di peringkat ke-144, menurut Darmin Nasution (Liputan6.com, 1/11/2017), indikator memulai usaha di Indonesia itu sudah naik dari tahun 2016 peringkat 151 dan 2015 peringkat 167. Indikator memulai usaha ini yang terhambat oleh puluhan ribu regulasi perizinan. Hal serupa diakui Kepala BKPM Thomas Lembong, akibat paket deregulasi selama ini belum terealisasi di lapangan. "Memang kita akui memulai usaha ini masih jelek. Makanya kita akan fokus ke beberapa indikator yang masih jelek ini," ujar Lembong. Akibat banyaknya regulasi itu, kata Jokowi di Jawa Pos, bangsa Indonesia tidak bisa bergerak cepat mengikuti perubahan zaman. Padahal, Jokowi mengaku ingin bergerak cepat bahkan berlari. "Baru mau lari, diingatkan undang-undang, baru mau lari diingatkan perpres, terus larinya kapan," keluh Jokowi. Menurut dia, ada puluhan ribu regulasi di Indonesia dari UU, PP, perpres, pergub, perda, hingga perwali. Kata Jokowi, yang diperlukan saat ini upaya pemangkasan aturan agar Indonesia lebih cepat berlari mengimbangi inovasi, agar tidak kalah dengan negara lain. Keinginan Jokowi inilah yang direalisasikan Darmin Nasution dengan membekukan semua aturan perizinan berusaha. Selanjutnya.....

HASIL penelitian 550 ahli dari 100 negara selama tiga tahun tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem dikemas dalam empat laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipresentasikan pada pertemuan ilmuwan di Medelin, Kolombia, Jumat (23/3/28). Salah satu laporan itu mengenai kehancuran dan kemunduran keanekaragaman hayati di dunia. Hal itu disebut sudah sangat parah sehingga membahayakan ekonomi, mata pencarian, ketahanan pangan, akses air minum, serta kualitas hidup masyarakat dunia. Keanekaragaman hayati merupakan jantung dari kehidupan, budaya, identitas, sekaligus kenikmatan hidup manusia. "Kita harus bertindak untuk menghentikan (kepunahan) dan mengembalikan fungsi alam yang berkelanjutan atau ini berisiko tidak hanya untuk masa depan, tapi kehidupan yang kita jalani saat ini," ujar Robert Watson, Ketua Layanan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (IPBES), Platform Ilmu Pengetahuan Antarpemerintah, seperti dikutip Kompas.com (24/3) dari Newsweek. Menurut laporan itu, pada tahun-tahun mendatang perubahan iklim hanya akan menambah tekanan lebih besar terhadap keanekaragaman hayati di dunia. Para peneliti menemukan di Amerika telah terjadi penurunan 50% air tawar terbarukan per orang sejak 1960-an. Di Eropa, 42 spesies hewan serta tumbuhan darat cenderung menurun dalam ukuran populasi pada dekade terakhir. Jika hal ini terus berlanjut, para ilmuwan memprediksi Amerika akan kehilangan 15% dari tanaman dan hewan pada 2050. Sedangkan wilayah Asia-Pasifik akan kehabisan stok ikan pada 2048 akibat penangkapan ikan komersial. Tidak hanya itu, Afrika bahkan diperkirakan kehilangan separuh spesies mamalia dan burung pada 2100. "Keanekaragaman hayati dan alam sangat berguna bagi manusia, baik dalam akademis maupun kehidupan sehari-hari kita," ujar Watson. "Tidak ada yang jauh lebih benar, mereka adalah fondasi dari makanan kita, air bersih, dan energi." Krisis lingkungan menuju kehancuran dunia seperti dilaporkan PBB itu terjadi akibat perubahan iklim dan pemanasan global yang disulut oleh terus makin tingginya tingkat pencemaran emisi karbon di permukaan bumi. Emisi karbon terbesar disumbang oleh cerobong asap pabrik-pabrik besar di negara-negara maju. Ironisnya, AS sebagai penyumbang 15% emisi karbon dunia, di bawah Presiden Trump justru mundur dari Kesepakatan Iklim Paris 2015 yang mengikat 187 negara untuk menjaga kenaikan temperatur global jauh di bawah 2oC (3,6oF) dan membatasi pada 1,5oC. Selanjutnya.....

PENGANTAR koneksi internet berbasis cahaya, LiFi (Light Fidelity) diuji coba Philips, produsen elektronik asal Belanda. Dari percobaan Oxford University dan University College (IEEE Spectrum, 16/2/2018) LiFi berhasil mentransfer data dengan kecepatan mencapai 100 Gbps (100 miliar huruf per detik). Itu jauh di atas kapasitas Wi-Fi berbasis gelombang radio yang mentok pada 7 Gbps. Chief Innovation Officer Philips Lightning, Olivia Qiu, menyatakan teknologi LiFi memiliki potensi besar untuk era digital dewasa ini. Memang jika melihat tren dunia saat ini, koneksi internet telah menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari bagi manusia seperti layaknya kebutuhan pencahayaan yang diproduksi Philips secara masif. "Ketika frekuensi radio menjadi makin padat, spektrum cahaya adalah sumber daya besar yang belum dimanfaatkan. Bandwidth cahaya terbilang besar dan sesuai untuk koneksi yang stabil dan simultan dari berbagai perangkat internet of things," ujar Qiu. (Kompas-Tekno, 23/3/2018) LiFi menggunakan teknologi serupa dengan Wi-Fi. Keduanya teknologi nirkabel dua arah dengan kecepatan tinggi, tetapi bedanya LiFi menggunakan gelombang cahaya, bukan gelombang radio sebagaimana Wi-Fi yang konvensional. Namun, Philips tidak gegabah. Mereka mengembangkan LiFi pada kecepatan koneksi hingga 30 Mbps, tanpa memengaruhi kualitas cahaya yang dihasilkan. Philips mengklaim pada kecepatan itu pengguna bisa melakukan streaming video berkualitas HD dan melakukan video call secara bersamaan. Dengan kecepatan potensial yang bisa mencapai lebih dari 30 Mbps, para penciptanya berharap teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasi lain. Khususnya dengan secara bertahap mengeliminasi kelemahan LiFi, dibandingkan Wi-Fi konvensional. Salah satu kelemahan itu, meski diterapkan melalui semacam base station yang ditempel di langit-langit ruangan, LiFi membutuhkan direct line of sight atau pandangan langsung ke perangkat tujuan yang dilengkapi receiver khusus. Selain itu perangkat yang terkoneksi pun harus statis alias belum bisa bergerak bebas. Meski demikian, LiFi tetap dipandang sebagai teknologi yang potensial ke masa depan. Selain karena kelemahannya telah diketahui sehingga bisa menjadi ladang penelitian untuk mengatasinya, LiFi bisa segera diimplementasikan ketika Wi-Fi dengan frekuensi radionya bisa mengganggu aktivitas, misalnya di rumah sakit. Sampai nantinya, LiFi mencapai kapasitas penuh. *** Selanjutnya.....