KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani tidak khawatir jika tahun politik akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Menurut dia, kontestasi pemilu atau pilkada bukan sesuatu yang akan mengancam situasi ekonomi maupun investasi. "Kalau dibilang waspada, ya enggaklah. Ini sesuatu yang normal," ujarnya. Rosan memandang pemilu sebagai siklus lima tahunan yang rutin dilakukan. Ia berkaca pada Pilkada serentak 2017 dan 2018 yang berjalan aman tanpa gejolak ekonomi berarti. "Selama mindset kita normal, tidak perlu ketakutan menghadapinya," kata dia. (Kompas.com, 3/8) Hal senada datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menepis kekhawatiran suhu politik yang panas akan berpengaruh negatif, khususnya terhadap investasi. Menurut dia, tahun politik justru membawa angin segar bagi aktivitas ekonomi. Umumnya pada masa kampanye para calon kepala daerah, calon anggota legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden, menggelar acara bersama simpatisan. Belum lagi jika ada calon yang diam-diam berpolitik uang, akibatnya konsumsi di perdesaan akan naik karena momentum tersebut. Asumsi Jusuf Kalla itu mendekati realitas. Lebih banyak uang beredar di desa seusai pilkada serentak akhir Juni 2018, pada Juli 2018 inflasi di perdesaan mencapai 0,82%, jauh di atas inflasi nasional 0,28%. (Kompas, 3/8) Konsumsi dan daya beli masyarakat desa naik didorong limpahan uang pilkada, inflasi jadi melonjak di perdesaan. Sudah tentu selain dorongan faktor-faktor laten pada inflasi. "Positifnya, konsumsi akan naik. Kenapa? Bukan lagi rahasia umum karena banyak calon partai-partai itu membelanjakan macam-macam," ujar Kalla. Tidak hanya kontestan, penyelenggara pemilu juga mengeluarkan dana ekstra untuk sosialisasi hingga persiapan hari pencoblosan. Pengalaman dua pilkada serentak yang berjalan aman dan tidak berpengaruh negatif terhadap perekonomian nasional, terutama dunia usaha, yang menjadi dasar keyakinan Ketua Kadin bahwa tahun politik ke depan demikian juga adanya adalah berdasar kenyataan perekonomian dan masyarakat tetap kondusif dalam dua pesta demokrasi tersebut. Ekonomi tetap kondusif dalam pesta demokrasi itu karena kondisi ekonomi secara umum memang baik dan stabil, fondasi makro juga mikronya seimbang. Secara makro semua indikatornya positif, di sisi mikro dunia usaha tenang, tidak ada PHK massal. Betapa berat pun sebenarnya tekanan krisis perang dagang. Selanjutnya.....

SAAT Jokowi dilantik sebagai presiden RI Oktober 2014, lebih 80% sektor pertambangan negeri kita dikuasai asing. Berkat kegigihan pemerintahan Jokowi, kini kedaulatan di pertambangan berhasil ditegakkan. Itu setelah pemerintah berhasil memerah-putihkan sejumlah pertambangan besar. Mulai 1 Januari 2018 Blok Mahakam di Kalimantan, produsen gas alam cair (LNG) terbesar Indonesia dikelola Pertamina. Pemerintah tidak memperpanjang kontrak pengelola lama asal Prancis, Total E&P Indonesie. Di bidang minyak dan gas (migas) ini, pekan lalu pemerintah memberikan pengelolaan Blok Rokan di Riau, produsen terbesar minyak bumi Indonesia, kepada Pertamina sehabis kontraknya dengan Chevron dari AS, 2021. Masih di bidang migas, Blok Masela di Kepulauan Tanimbar berkapasitas produksi gas 421 juta kaki kubik per hari dan minyak 8.400 barel per hari (bph), berdasar pada Perpres Nomor 58 Tahun 2017, produksinya dikelola sendiri dan lingkungannya dikembangkan dengan membangun pabrik pupuk dan pabrik petrokimia. Di pertambangan mineral, tambang bauksit di Bintan dengan smelter-nya di Kuala Tanjung, Sumut, Inalum, yang semula dikelola Jepang, kini sudah jadi merah-putih. Inalum dijadikan Holding BUMN pertambangan, dipercaya melunasi 51% saham Freeport senilai 3,85 miliar dolar AS. Dengan cara penguasaan saham mayoritas itu pula Freeport sebagai simbol dominasi asing di sektor pertambangan Tanah Air berhasil dimerah-putihkan. Demi kedaulatan negara bangsa, harga saham Freeport itu tidak bisa disebut mahal. Harga sebuah kedaulatan! Itu setelah tambang emas raksasa lainnya, Newmont di NTB, dimerahputihkan dengan diakuisisi perusahaan publik nasional Medco Group, dengan nilai Rp34,5 triliun pada 2 November 2016. Dari semua itu yang masalahnya masih harus dihadapi ke depan adalah pengembalian Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Soalnya, pihak Chevron yang telah mengelolanya sejak tahun 1971 menyatakan kecewa atas keputusan pemerintah menyerahkan Blok Rokan kepada Pertamina. (Kompas.com, 2/8/2018) Selain meningkatnya pendapatan negara sebesar 57 miliar dolar atau sekitar Rp825 triliun selama 20 tahun dari Blok Rokan jika dikelola sendiri, menurut hitungan Pertamina, produksinya yang lebih 200 ribu bph itu akan mengurangi impor dan menghemat devisa sekitar 4 miliar dolar per tahun. Karakteristik minyak Blok Rokan juga sesuai dengan konfigurasi kilang nasional, hingga bisa diolah di kilang Dumai, Plaju, Balongan, dan Balikpapan. Selanjutnya.....

PEKAN ini obor Api Asian Games 2018 hadir di Provinsi Lampung, tepatnya pada 8 Agustus 2018 mampir di Kota Bandar Lampung. Itu 10 hari sebelum upacara pembukaan pesta olahraga Asia tersebut, 18 Agustus di Jakarta, menjadi pertama kali Asian Games dilaksanakan di dua kota: Jakarta dan Palembang. Asian Games (AG) secara nyata merupakan uji kemampuan bangsa, utamanya dalam hal penyelenggaraannya. Tidak ringan menjadi tuan rumah event skala Asia diikuti 45 negara dengan 40 cabang olahraga dan 15 ribu atlet itu. Bukti tidak ringan, Vietnam yang semula terpilih sebagai tuan rumah AG ke-18 itu, menyerah tidak mampu, mengundurkan diri. Oleh Komite Olimpiade Asia, pengelola AG, diserahkan ke Indonesia. Indonesia menyambut kepercayaan itu dengan baik bahkan yang semestinya berlangsung 2019, karena tahun itu ada pesta demokrasi pilpres dan pileg, AG dipercepat dari jadwal semula menjadi 2018. Tidak kepalang tanggung, AG 2018 Jakarta-Palembang oleh pemerintah diupayakan menjadi yang terbaik. Rehabilitasi Stadion Utama Gelora Bung Karno tempat upacara pembukaan AG, misalnya, menelan biaya Rp2,8 triliun. Seluruh venue (tempat pertandingan) diperbaiki menjadi lebih baik dari aslinya semula. Stadion Jakabaring, Palembang, misalnya, meski baru dibangun saat PON dan SEA Games beberapa tahun lalu, direhab kembali fasilitasnya dengan biaya Rp250 miliar. Lapangan ketangkasan berkuda (equestrian park) dibangun di lahan seluas 35 hektare di Pulomas (di tengah Kota Jakarta) dengan biaya fisik bangunan Rp417 miliar, dilengkapi apartemen dan stable bisa menampung 120 ekor kuda. Ini venue equestrian terbaik di Asia Tenggara. Kota Palembang dan sekitarnya juga dapat berkah dari penyelenggaraan AG 2018, antara lain LRT—kereta api cepat modern—dari Jakabaring ke pusat kota. Jalan tol (JTTS) Bakauheni—Palembang juga dikebut agar lebih panjang lagi yang bisa dilintasi. Semua itu baru unjuk kemampuan dalam penyiapan fasilitas penyelenggaraan. Ujian terberat baru nanti setelah pelaksanaan, dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap para peserta dan menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan semua pertandingan. Kalau semua itu berjalan dengan baik, tercapailah sukses penyelenggaraan. Namun, itu saja tidak cukup. Sukses prestasi juga harus diwujudkan dengan dua dimensinya. Pertama, sukses prestasi AG menghasilkan banyak rekor baru. Kedua, sukses prestasi atlet tuan rumah, tidak mempermalukan bangsa. *** Selanjutnya.....

HARI ini, 4 Agustus 2018, tahapan pemilihan presiden (pilpres) dimulai dengan jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pendaftaran ditutup pada 10 Agustus 2018. Dimulainya tahapan pilpres itu formalnya secara administratif mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden dari parpol atau gabungan parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, proses administratif tersebut tidak terelakkan membawa iklim baru dengan suhu politik yang menghangat. Kehangatan suhu politik itu bahkan sudah lebih dahulu terasa sebulan terakhir, dengan munculnya gerakan #2019-Ganti-Presiden. Gerakan ini mengerahkan massa dengan orasi framing—retorika mengangkat kinerja pemerintahan Jokowi buruk sehingga mereka jadikan alasan untuk ganti presiden. Bahkan, pada sela-sela kesibukan lobi, para tokoh oposisi masih mencari kesempatan melontar isu framing ke arah pemerintah. Semisal, mereka sebut ekonomi buruk, orang miskin 100 juta, tanpa peduli data BPS mencatat kemiskinan satu digit, terendah sepanjang sejarah. Gerakan pengerahan massa oposisi tersebut disambut gerakan #2019-Tetap-Jokowi; yang sporadis tanpa framing, orasi atau retorika yang memburuk-burukkan tokoh oposisi maupun kinerjanya. Bahkan, dalam pertemuan para sekjen parpol koalisi pendukung Jokowi Selasa malam lalu, Jokowi menyatakan ingin mengembangkan politik damai, merangkul supaya pilpres menjadi pesta demokrasi yang riang gembira sesejuk Istana Bogor. Prinsip parpol koalisi pendukung Jokowi seperti diungkapkan Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, "Kami menjaga soliditas koalisi dan keadaban cara berpolitik baru untuk meningkatkan demokrasi Indonesia. Kami membangun kerja sama politik, bukan bermusuhan." (MI, 1/8) Dengan garis politik perjuangan yang santun dan damai itu, dronai suasana demokrasi yang riang gembira, kehangatan suhu politik yang hadir bersama tahapan pilpres diharapkan tidak akan meningkat menjadi suhu politik yang panas. Namun, dengan adanya framing dari pihak oposisi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, koalisi parpol pendukung petahana punya kewajiban ekstra untuk menjaga massa pendukungnya agar tidak terpancing orasi dan retorika kelompok oposisi, khususnya gerakan #2019-Ganti-Presiden, terutama massa di lapisan akar rumput agar tidak terjadi konflik horizontal. Dengan salah satu pihak bisa solid menahan diri, pilpres yang santun, damai, dan riang gembira diyakini bisa terwujud. Selanjutnya.....

TERBUKTI secara sah dan meyakinkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai korporasi yang mewadahi aksi terorisme, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7), memvonis pembekuan JAD dan denda Rp5 juta. Hakim meyakini sebagai korporasi, JAD bertanggung jawab atas aksi teror anggotanya. JAD juga dinyatakan menebar teror dengan menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. "Menyatakan terdakwa Jamaah Ansharut Daulah atau JAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menetapkan dan membekukan organisasi JAD berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) atau Daesh (Al-Dawla III-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levanti) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang," kata Hakim Ketua Aris Bawono Langgeng di PN Jaksel. "Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jaksa bahwa pembuat korporasi tidak perlu melakukan itu secara fisik, tetapi bisa saja dibuat anggota-anggota tertentu selama itu anggota korporasi dianggap melakukan atas nama korporasi," papar hakim. (detiknews, 31/7/2018) Terkait hal yang memberatkan, hakim menyebut JAD merupakan korporasi yang menimbulkan ketakutan dan keresahan masyarakat banyak. Tidak ada hal yang meringankan untuk JAD. Seusai hakim ketua mengetuk palu vonis, pimpinan JAD, Zainal Anshori, mengacungkan jari telunjuk dan meneriakkan takbir di depan pengadilan. Zainal langsung berdiskusi dengan pengacara JAD, Asludin Hatjani, terkait vonis tersebut. Pihak pengacara menyatakan tidak mengajukan banding. "Setelah dipertimbangkan, klien kami memutuskan tidak mengajukan banding," kata Asludin. Putusan pengadilan membekukan JAD dan menjadikannya sebagai organisasi terlarang, bertepatan dengan 18 hari lagi menjelang pembukaan Asian Games 2018. Faktor waktu itu amat penting karena salah satu hal yang dikhawatirkan bisa mengganggu Asian Games adalah serangan teroris. Dengan dibekukannya JAD, ancaman dari salah satu kelompok yang dikhawatirkan relatif berkurang. Namun di sisi lain, dengan dibekukannya wadah para terduga calon teroris, mungkin akan jadi lebih sulit melacak jaringannya jika suatu saat muncul teroris baru. Meski, tentunya, ketiadaan wadah teroris bisa menghambat kehadiran atau pertumbuhan teroris baru. Artinya, putusan pengadilan membekukan JAD dan menjadikannya sebagai organisasi terlarang amat tepat bagi melindungi masyarakat, negara, dan bangsa dari ancaman teroris. Selanjutnya.....

SAAT jumpa pers di rumah Prabowo Subianto, Senin (30/7), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut jumlah orang miskin Indonesia mencapai 100 juta orang. Itu cukup mengejutkan karena dikemukakan justru saat data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 jumlah orang miskin Indonesia hanya satu digit (9,82%), terendah sepanjang sejarah. Atas pernyataan SBY selaku ketua umum Partai Demokrat itu Menteri Sekretaris Negara Praktikno dari Kompleks Istana Kepresidenan meminta SBY tidak mengeluarkan asumsi soal jumlah orang miskin di Indonesia. "Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi," ujar Pratikno. (Kompas.com, 31/7/2018) Dengan menyebut angka kemiskinan 100 juta orang itu sebenarnya SBY mengeliminasi prestasinya sendiri selama 10 tahun menjadi presiden (2004—2014), yang telah menurunkan jumlah orang miskin dari 36,15 juta jiwa atau 16,66% pada 2004 menjadi 27,73 juta jiwa atau 10,96% pada September 2014. Tepatnya, dalam 10 tahun berkuasa SBY mengurangi jumlah orang miskin sebanyak 8,42 juta jiwa atau 5,70%. Politik apakah gerangan yang membuat SBY menjadi gelap mata terhadap data sehingga tega nian mengeliminasikan prestasi 10 tahun kepemimpinannya sendiri, kurang jelas. Namun, bagaimana pun juga, bangsa ini tetap menghargai setinggi-tingginya sumbangsihnya yang amat besar tersebut terhadap arti kemerdekaan bangsa, dengan telah membebaskan belenggu kemiskinan dari 8,42 juta orang. Hal itu tentu layak menjadi perhatian bagi para politikus dari kubu mana pun untuk menghargai karya atau prestasi siapa pun dalam membangun bangsa ini, untuk tidak ditutup dengan klaim pernyataan bombastis yang pada dasarnya dilakukan secara buta data. Pantas disadari, rakyat sekarang sudah kritis dan tidak mudah lagi diperbodoh tanpa dasar data yang benar. Rakyat, dari remaja hingga orang dewasa kini sehari-hari bermain telepon pintar, dengan mudah mendapatkan data yang benar. Mereka terbiasa mendapatkan gambaran terukur dengan data. Justru kalangan elitenya yang suka bicara bombastis, malah lebih cenderung buta data, atau membutakan dirinya dari data. Selain telah terbiasa mendapatkan gambaran terukur berbasis data, rakyat juga kini sudah pada tahap menuntut bukti dari setiap ucapan. Apa bukti kerja Jokowi? Kalau di Lampung, misalnya, jalan tol dari tiada menjadi ada, dermaga di Bakauheni dari empat jadi tujuh, bandara jadi berkelas internasional, warga miskin dapat berbagai bantuan terkait PKH. Selanjutnya.....

FEDERASI Sepak Bola Dunia (FIFA) secara “tertutup” rupanya menawarkan ke Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. FIFA mencari alternatif lokasi penyelenggaraan PD 2022 karena di Qatar, tuan rumah PD 2022, pada bulan Juni—Juli tahun itu suhu udara 50 derajat Celsius. Tidak ada atlet sepak bola yang mampu bertanding di bawah suhu sepanas itu. "Pemerintah Indonesia diminta bersiap-siap mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022," kata Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) dalam diskusi sepak bola di kantor KONI Senayan, seperti dikutip Selamat Ginting di Facebook (29/7/2018). Sesungguhnya pencalonan Indonesia untuk Piala Dunia FIFA 2022, secara resmi dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sewindu lalu. Indonesia salah satu dari lima negara Asia yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah PD. Benua Asia untuk kedua kalinya diberi kesempatan menjadi tuan rumah setelah Jepang dan Korea Selatan pada PD 2002. Selain Qatar, yang mencalonkan diri ada Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Tapi dari lima negara itu, Indonesia satu-satunya yang tidak mendapat dukungan resmi pemerintah. FIFA tidak peduli meskipun ada dukungan dari Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Adhyaksa Dault. FIFA tetap minta surat jaminan dari Presiden Republik Indonesia. Maka, pada 19 Maret 2010, FIFA mengumumkan pencalonan Indonesia ditolak karena belum menyerahkan dokumen dan jaminan yang dibutuhkan sebagai persyaratan pencalonan. Tidak ada kepastian berita kenapa presiden (saat itu SBY) tidak mendukung pencalonan menjadi tuan rumah PD 2022 yang diajukan oleh PSSI). Sarman berharap Presiden Jokowi segera menjawab tawaran FIFA itu karena untuk menjadi tuan rumah PD 2022, fasilitas stadion tinggal poles ulang usai Asian Games 2018. Selain Gelora Bung Karno dan Gelora Sriwijaya, Indonesia punya banyak stadion berkapasitas 40 ribu penonton. Hampir semua kota besar punya stadion besar bahkan sampai di Papua. Artinya, beda dengan negara lain yang harus membangun dari awal, Indonesia tinggal pilih stadion mana yang mau dipoles. Soal biaya penyelenggaraan, pemerintah tidak perlu takut menanggung segala sesuatunya seperti Asian Games. Piala Dunia sepak bola adalah ajang bisnis sponsor yang amat besar, dikelola oleh FIFA dan dibagi dengan tuan rumah. Ujung-ujungnya biayanya jadi ringan dan mendapat promosi nama baik negara yang luar biasa. Untuk promosi turisme, inilah kesempatan terbaik. Selanjutnya.....