TAHAPAN pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah selesai. Dua pasang calon maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin bersaing dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Persaingan dua pasangan ini diharapkan minim provokasi, selamat datang Pilpres yang seju Harapan hadirnya Pilpres sejuk itu menguji dua asumsi. Pertama, dengan majunya Ma'ruf Amin peluang provokasi politik identitas dengan mengeksploitasi isu agama jadi tertutup. Provokasi dengan isu agama tersebut sebelumnya dilakukan antara lain dengan menuding pemerintahan Jokowi anti-Islam dan antiulama. Dengan dipilihnya oleh Jokowi KH Ma'ruf Amin, yang ketua umum Majelis Ulama Indonesia juga Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), sekaligus menutup peluang provokasi isu agama dimaksud. Kalau provokasi coba dipaksakan lewat mempertajam perbedaan mazhab, karena perbedaan tersebut sudah lazim dan diketahui publik sejak dahulu, pengaruhnya untuk menyulut gesekan massa amat kecil. Masyarakat sudah merasa biasa dengan perbedaan mazhab tersebut sehingga kalau dimainkan juga akan sia-sia, asyik merasa hebat sendiri. Asumsi kedua, sesuai sindiran Andi Arief saat Wasekjen Partai Demokrat menolak Sandiaga Uno sebagai cawapres, kekuatan uang Sandiaga yang menjadi penentu terpilihnya ia sebagai cawapres. Pengujian asumsi ini adalah apakah benar dengan logistik yang besar alias uang berkardus-kardus akan bisa memenangi pilpres? Bagaimanapun hasil akhirnya nanti, andalan pada logistik uang yang besar memenangi kontestasi jelas mendukung terciptanya Pilpres yang sejuk. Karena, andalannya bukan lagi pada provokasi atau sejenisnya, hal-hal yang bersifat permainan kasar. Artinya, untuk apa tegang berprovokasi atau ngotot dengan permainan kasar, kalau dengan uang yang banyak semua bisa diselesaikan. Pilpres yang sejuk pun tercipta sebagai bagian dari prosesnya. Pemilu sejuk bisa tercipta jika kampanye pemilu digunakan untuk unjuk kebolehan program terbaik memajukan masyarakat, negara, dan bangsa. Bukan malah membuang energi untuk mencaci maki dan mengobral fitnah terhadap lawan bertanding. Rakyat telah semakin dewasa untuk menilai mana program yang paling baik dan bisa diimplementasikan. Kalau sekadar indah tapi tidak aplikatif, tidak berbeda dengan fiktif. Kedua pasang calon punya potensi untuk kampanye adu program, bukan provokasi atau adu otot. Selamat datang Pilpres sejuk. Selanjutnya.....

REKOR pertumbuhan ekonomi sejak 2014 tercatat pada kuartal II 2018, sebesar 5,27%. Meski di bawah target APBN 5,4%, angka itu terbaik dalam periode lima tahun terakhir yang berada dari 4,7% hingga tertinggi 5,21%. Pendorong utamanya konsumsi rumah tangga yang memberi andil 55,43% dari PDB dan tumbuh 5,14% dibanding dengan periode sama tahun lalu 4,95%. Penggerak konsumsi yang signifikan pada kuartal II 2018 itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, adalah Ramadan dan Lebaran di mana dengan THR, gaji bulan ke-13, dan bantuan sosial, sekaligus dukungan pesta politik pilkada serentak. Dengan itu penjualan eceran tumbuh 6,42%, penjualan motor tumbuh 18,96% dari periode sebelumnya kontraksi 10,93%, penjualan mobil tumbuh 3,25% dari kontraksi 11,23%. "Jadi gaji dan honor PNS bagus tumbuh 16,69%, bansos juga tumbuh 61,69%, itu menguatkan golongan terbawah, karena pemerintah perhatikan, sehingga persentase untuk pengeluaran rumah tangga lebih tinggi," ujar Suhariyanto. (detik-finance, 6/8/2018) Sedangkan kegiatan politik juga mendorong konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada kuartal II 2018 tumbuh 8,21% (yoy). Meski tidak besar, kegiatan politik memiliki porsi di dalamnya. "LNPRT sekarang lebih tinggi dibanding dengan periode sama tahun lalu 8,52%," ujar Suhariyanto. Selama April hingga Juni 2018, memasuki masa kampanye pilkada serentak hingga pemungutan suara. "Ada pergerakan, walau share-nya masih kecil, 1,21%," kata Sujariyanto. (Kompas.com, 7/8/2018) Seberapa besar nilainya 1,21% itu dari PDB kuartal II 2018 sebesar Rp3.683,9 triliun, hitung sendiri. Suhariyanto mengatakan seluruh lapangan usaha tumbuh positif sepanjang kuartal II 2018. Namun, pertumbuhan tertinggi ditempati sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan angka pertumbuhan 9,93% dibanding dengan kuartal I 2018. Sementara dibanding dengan periode yang sama 2017, sektor itu tumbuh 4,76%. Dua subsektor, hortikultura dan perkebunan, mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,86% dan 26,73%. "Banyak tanaman yang panen seperti kopi, tebu, dan karet," ujar Suhariyanto. Kondisi cuaca yang lebih kondusif, juga dia sebutkan turut mendukung produksi sayuran dan buah-buahan meningkat. Tumbuh positifnya semua lapangan usaha, menunjukkan ekonomi nasional dalam kondisi baik. Maka itu, kalau ada yang menyebut ekonomi rusak atau hancur, jelas itu hoaks. Apalagi di Lampung, pertumbuhan ekonominya 5,35%, dan selalu di atas nasional. Selanjutnya.....

MESKI baru 17 tahun merdeka, tahun 1962 Indonesia telah menunjukkan kepada dunia kemampuannya menjadi tuan rumah Asian Games. Bukan pula sekadar mampu sebagai penyelenggara, dalam perolehan medali juga Indonesia berprestasi di peringkat dua, dengan 21 emas, 26 perak, dan 30 perunggu. Jepang di peringkat satu dengan 73 emas, 65 perak, dan 23 perunggu. Asian Games IV yang diselenggarakan di Jakarta pada 24 Agustus—4 September 1962 itu diikuti 17 negara, dengan 1.460 atlet dan mempertandingkan 15 cabang olahraga. Moto terukir di logo Asian Games 1962 Ever Orward (maju terus!). Pemungutan suara memilih Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games IV dilakukan 23 Mei 1958 di Tokyo, menjelang penyelenggaraan Asian Games III. Dengan pesaing Karachi (Pakistan) yang juga mencalonkan sebagai tuan rumah AG IV, dalam voting Dewan Federasi Asian Games, Jakarta terpilih dengan suara 22-20. Namun, karena suhu politik nasional pada 1958—1960 panas (pemberontakan PRRI dan Permesta, Bung Karno membuat dekrit membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945), barulah 1961 infrastruktur Asian Games mulai digarap. Itu ditandai dengan pembentukan Komando Urusan Asian Games yang langsung dipimpin Bung Karno dengan komandan pelaksanaan Mayor Jenderal D Suprayogi. Pembangunan infrastruktur Asian Games dari nol itu pun dikebut di kawasan yang berupa sejumlah kampung; Senayan, Petunduan, Kebun Kelapa, dan Bendungan Hilir. Sekaligus dibangun stadion utama berkapasitas 92 ribu penonton, stadion renang (8.000 penonton), stadion tenis (5.200 penonton), dan berbagai venue lainnya. Tidak hanya dari kebutuhan pesta olahraganya. Kebutuhan bangsa ini untuk menyaksikan Asian Games juga harus dipenuhi. Oleh sebab itu, pada 25 Juli 1961, Menteri Penerangan M Maladi pun meneken kontrak pembangunan studio TVRI, yang harus mengudara 17 Agustus 1962, sepekan menjelang pembukaan AG IV. Pembangunan kompleks olahraga semegah itu, repot kalau jalan lingkungannya kurang sebanding. Oleh karena itu, dibangunlah jalan baru, mulai dari Jalan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, dengan Jembatan Semanggi. Lalu, Hotel Indonesia dan Monumen Selamat Datang di Bundaran Air Mancur, harus selesai bersamaan dan tepat waktu semuanya. Asian Games IV 1962 dicatat dengan tinta emas karena melahirkan bintang pelari sprinter Mohammad Sarengat yang memecahkan rekor Asia lari 100 meter dengan catatan waktu 10,5 detik dan lari gawang 110 meter dengan 14,4 detik. Dengan demikian, ia meraih dua emas Asian Games IV. *** Selanjutnya.....

KESIBUKAN menyusun pasangan capres dan cawapres berakhir sudah. Ustaz Abdul Somad (UAS) pun berhasil lolos dari jerat kepentingan politik praktis dengan dipasang sebagai cawapres. Tekadnya itu terakhir ditegaskan dalam ceramahnya di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, Kepulauan Riau seperti dikutip detikcom, Rabu (8/8/2018). "Saya sampai mati jadi ustaz, mengajak orang ke jalan Allah swt, tidak terlibat politik praktis," tegas UAS di depan ribuan jemaah. "Saya sampai mati jadi ustaz. Tak usah ragu, tak usah takut. Pegang cakap saya. Manusia yang dipegang cakapnya, binatang yang dipegang talinya. Kalau ada manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali," lanjutnya. Dia menjelaskan tujuan selama ini kerap berbicara politik adalah agar para pemuda muslim terjun ke politik dan menyuarakan suara Islam. Sedangkan dia sendiri tetap ingin konsisten di jalan dakwah. "Pilihlah pemimpin yang peduli Islam, bukan saya mau jadi itu. Ibarat menangkap ikan, saya hanya menghalau-halau saja. Jangan saya menghalau, saya juga menangkapnya lagi. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, ini mesti cerdas memahami apa yang saya sampaikan," kata UAS. Sebelumnya, dalam tablig akbar di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa (7/8) malam, UAS mengulangi ketegasan sikapnya menolak dijadikan sebagai calon wakil presiden. Keputusan ini sudah bulat. Bahkan, dia tidak mempermasalahkan jikalau apa yang ditempuhnya ditentang sejumlah khalayak. "Terserah, siapa pun yang tidak setuju, silakan," tegas UAS seperti dipetik Tanjungpinang Pos (7/8/2018). UAS punya alasan untuk senantiasa istikamah pada jalur dakwah, alasan yang ia mohon bisa diberi permakluman oleh khalayak. "Akan tetapi dalam masalah ini (cawapres), saya memang sudah azam, karena datuk saya dahulu sudah mewakafkan kebun untuk menyekolahkan saya agama. Apa kata datuk saya, cucuku 40 orang, yang satu ini harus sekolah agama," tutur UAS. "Karena pesan datuk dahulu, cukup yang ini harus sekolah agama, dia harus jadi ulama, nanti kalau dia pulang, mencerdaskan umat, kalau aku hidup aku menyekolahkan dia, kalau aku mati kebun kelapa dua hektare untuk sekolah dia," kenang UAS. Penghormatan kepada kakeknya ini kian mengukuhkan pendirian UAS bahwa jalur dakwah adalah jalur pengabdian dirinya. Sikap UAS yang istikamah di jalur dakwah itu layak kita hormati dan teladani, untuk tidak mudah menukar nilai tertinggi pengabdian dengan sebuah kursi kekuasaan. *** Selanjutnya.....

DI tengah booming berita hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan sejenisnya dalam lima tahun terakhir, media arus utama seperti Lampung Post menikmati pengakuan masyarakat lebih kuat terhadap ketepercayaan informasinya dengan menjadikan media arus utama sebagai tempat menguji kebenaran isu-isu yang viral di media sosial. Itu karena Lampung Post konsisten menjaga kehadirannya sebagai quality newspaper, yang mengutamakan akurasi dan kebenaran dalam penyajian beritanya. Suatu hal yang masih dalam proses pembentukan dalam media baru yang menjamur belakangan ini dengan gejala berita "hit and run", dan "paste up" yang masih terjadi. Berita "hit and run" adalah berita asal tabrak saja, dimuat tanpa konfirmasi, klarifikasi, apalagi verifikasi, baru kemudian dibuat penjelasan korban tabrak lari berita dengan memanfaatkan kesempatan hak jawab pihak terkait berita. Sedangkan berita "paste up" adalah "menggunting dan menempel" berita orang tanpa mengubah titik koma dan tanpa menyebut sumbernya. Semua itu tentu akibat bertubi-tubinya terbit ratusan media baru di daerah ini, hingga kebanyakan pekerjanya kurang memahami jurnalisme. Diharapkan upaya organisasi profesi seperti PWI meningkatkan kemampuan dan kompetensi jurnalistik mereka, ke depan akan menjadi lebih baik. Namun, betapa dengan gejala tersebut, ketergantungan pembaca terhadap media arus utama untuk mendapatkan kebenaran berita dan informasi tepercaya, menjadi beban yang lebih berat bagi media arus utama seperti Lampung Post. Sebagai pengibar panji kebenaran berita itu, pada usia ke-44 tahun ini Lampung Post berusaha mempertajam peran mencerdaskan warga desa dengan membuka portal "Gerbang Desa". Untuk itu, Lampung Post telah memiliki pengalaman mengelola Koran Masuk Desa sejak 1986. Itu berlanjut dengan hadirnya rubrik Desa Membangun di Lampung Post setiap hari kerja. Sehingga, berbagai survei masa 1990-an hingga 2000-an selalu menempatkan Lampung Post sebagai koran yang terbesar peredarannya di kawasan rural. Portal "Gerbang Desa" ini menjadi tentakel baru menjangkau audiens dalam konvergensi media yang terus dikembangkan Lampung Post mengikuti perkembangan zaman. Walau begitu, kami awak Lampung Post selalu mengakui masih banyak kekurangan pada diri kami. Oleh karena itu, kami selalu berusaha terus belajar meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kami melayani seluruh masyarakat, stakeholder Lampung Post. Dirgahayu Lampung Post. Selanjutnya.....

JUMAT, 10 Agustus 2018, surat kabar harian Lampung Post genap berusia 44 tahun. Justru pada usia yang matang itu, koran ini sering menghadapi kendala dalam mengaktualkan orientasinya, yakni everybody business atau mewujudkan Lampung Post sebagai milik semua masyarakat. Dan itu, dengan karakteristiknya yang khas selalu menjaga kualitas dan aktualitas informasi yang disajikan. Orientasi pada everybody business itu salah satunya tentu mengakomodasi berita atau informasi dari semua segmen atau kelompok masyarakat ke ranah publik. Namun, itu tidak bisa terwujud sepenuhnya karena—terutama belakangan ini—berita atau informasi yang datang dari kalangan tertentu lebih menonjol bobot intolerannya terhadap sesama warga bangsa. Di dalamnya termuat segala macam tabu jurnalisme yang bisa memecah belah bangsa, seperti ujaran kebencian, fitnah, mencela, mencaci maki, dan menjelek-jelekkan pihak lain. Dari tokoh yang semestinya menjadi teladan, ucapannya malah bombastis, bukan saja tidak masuk akal, bahkan dasar faktualnya pun tidak ada. Seperti apa yang dalam pelajaran awal jurnalistik disebut isapan jempol. Hal itu menjadi kendala bagi mewujudkan prinsip everybody business karena muatan informasi yang tidak patut, menghina, memfitnah, bahkan menghasut itu jika diangkat ke ruang publik jelas melanggar kode etik jurnalistik, tidak fair dan tidak adil, selain bisa mengadu domba juga memecah belah masyarakat. Artinya, prinsip everybody business itu mempunyai prasyarat, yakni harus selalu disandarkan pada kode etik jurnalistik dan asas kepatutan masyarakat. Hal itu juga tidak terlepas dari fungsi kultural edukatif pers yang ditetapkan dalam UU tentang Pers Nomor 40/1999, yang praktiknya menjadikan pers sebagai saluran informasi yang mencerdaskan dan memajukan peradaban. Adapun segala bentuk informasi negatif itu (yang sejauh ini masih sering ditemukan di media sosial) justru memperbodoh dan mendestruksi peradaban. Sekaligus itulah yang membedakan media mainstream (arus utama) dengan media sosial. Meski sebenarnya, jika merujuk UU Nomor 40/1999 yang menetapkan pers adalah media cetak dan elektronik (radio, televisi, dan internet), media sosial yang memakai peranti internet semestinya bisa termasuk pers sehingga dalam kontrol kode etik jurnalistik. Namun, karena Dewan Pers menetapkan yang dimaksud pers adalah yang manajemennya memenuhi standar tertentu dan punya pemimpin redaksi serta penanggung jawab, media sosial menjadi bola liar. *** (BERSAMBUNG) Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo meminta sukarelawannya kampanye dengan cara yang baik pada Pilpres 2019. "Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi, kalau diajak berantem juga berani." Ucapan Jokowi di depan gabungan sukarelawan di Sentul, Sabtu (4/8/2018), yang menginginkan semua prakondisi suasana damai tapi harus tetap siap dan berani menghadapi segala kemungkinan, merupakan ekspresi peribahasa Latin "Si vis pacem para bellum" (Siapa yang menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang). Jokowi lebih dahulu mengemukakan secara panjang situasi dan kondisi yang ideal untuk diwujudkan dalam masa kampanye Pilpres 2019, yakni tidak ada permusuhan, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada fitnah-fitnah, tidak ada cela-mencela (caci maki), dan tidak ada saling menjelekkan. Tapi segala risiko untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut harus diantisipasi (Si vis pacem para bellum). Peribahasa itu dikutip dari penulis militer Romawi, Flavius Vegetus Renatus sekitar tahun 400 Masehi dalam kata pengantar De Re Militari. Namun ide pokok perkataan itu sudah ditemukan dalam Undang-Undang VIII (Nouoi 4) Plato tahun 347 Sebelum Masehi dan Epaminondas 5 Cornelius Nepos. (Wikipedia) Prinsip "Si vis pacem para bellum" masih dipegang teguh dan diamalkan secara global oleh masyarakat modern masa kini, di mana untuk menciptakan perdamaian dunia, negara-negara mempersenjatai diri secara lengkap (hingga punya senjata nuklir) dan militer yang siaga 24 jam sehari, tujuh hari sepekan. Semua kesiapan (untuk berperang kapan saja itu) dimaksudkan bukan untuk berperang atau melakukan serangan, tapi semata untuk menjaga perdamaian bagi semua. Dengan semua dalam kondisi siaga, yang lain tak bisa sesukanya mengganggu keamanan dan ketenangan negara lain. Tepatnya dengan Si vis pacem para bellum, orang menjadi segan untuk mengusik atau mengganggu "singa yang sedang tidur". Demikian pula pesan Jokowi "Si vis pacem para bellum" kepada para sukarelawan kampanye pemenangannya di Pilpres 2019. Gema pesan itu tentu memantul ke pihak lain, untuk tidak membangun permusuhan, tidak membangun ujaran kebencian, tidak membangun fitnah-fitnah, tidak suka mencela dan mencaci-maki, dan tidak menjelek-jelekkan orang lain. Lebih dari itu, jangan memprovokasi dan menyulut konflik. Begitulah mungkin "Si vis pacem para bellum" versi Jokowi dalam Pilpres 2019. Selanjutnya.....