PRESIDEN Jokowi telah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bukan masalah status bencana, terpenting pemerintah turun langsung membantu korban gempa. "Pemerintah Pusat total memberikan dukungan penuh, bantuan penuh baik kepada pemprov, pemkab, dan tentu saja yang paling penting adalah kepada masyarakat," ujar Presiden. (Metrotvnews.com, 20/8/2018) Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Kompas.com (20/8), saat ini penanganan gempa Lombok sudah berskala nasional. "Di sana ribuan personel yang dikerahkan itu kebanyakan orang pusat, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kementerian, dan lembaga terkait," ujar Sutopo. Sementara Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandy menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebesar Rp4 triliun. Terkait anggaran Rp4 triliun itu, Sri Mulyani mengaku menunggu pengajuan BNPB. Menurut Sri Mulyani, hingga saat konfirmasi CNN-I pekan lalu, pihaknya telah mengucurkan sekitar Rp38 miliar bantuan untuk gempa NTB. Anggaran itu difokuskan untuk penanganan darurat seperti makan dan minuman warga terdampak gempa. Ia tidak menutup kemungkinan angka itu akan terus bertambah. Sebab, anggaran tersebut baru digunakan untuk penanganan awal. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah bakal memberikan bantuan hingga Rp50 juta bagi setiap warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Ia menyatakan tanggap darurat yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto mungkin akan berlangsung lama karena hampir semua rumah rusak. Berdasar pada data sementara, sekitar 22.721 rumah rusak, terdiri dari 12.278 rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rusak berat. Data tersebut sebelum gempa susulan 6,9 SR Minggu malam (19/8). Menurut Basuki, pemulihan bangunan rumah dilakukan masyarakat dengan bantuan teknis Kementerian PUPR. Sistem ini berjalan baik saat diterapkan di Aceh dan Yogyakarta. "Yang ingin bangun lagi harus ikut konstruksi tahan gempa yang dipandu PUPR," jelasnya. PUPR juga telah mengecek dan memperbaiki fasilitas publik, puskesmas, dan sekolah. Anak-anak bisa kembali sekolah 24 Agustus 2018. Selain pemulihan fisik bangunan, pemulihan sosial ekonomi dan sosial kultural warga juga jadi prioritas Inpres. Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi menegaskan masifnya pembangunan infrastruktur di penjuru Indonesia bukanlah semata demi pembangunan fisik, melainkan juga membangun peradaban bangsa. "Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian ketika kita membangun infrastruktur fisik, misalnya jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat dari sisi fisiknya saja," ujar Jokowi. "Padahal, sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya baru." Jokowi mengatakan itu dalam pidato di sidang tahunan MPR RI 2018 di Jakarta, Kamis (16/8). Pembangunan fisik, kata Jokowi, harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia, mempercepat konektivitas budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. "Orang Aceh mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air," tegas Jokowi. Oleh sebab itu, pembangunan bukan hanya difokuskan di Pulau Jawa semata, melainkan juga di penjuru Indonesia. "Kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote," tegas Jokowi. (Kompas.com, 16/8) Sementara itu, dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2019 di DPR Kamis sore, Jokowi menyampaikan anggaran infrastruktur yang pada 2014 hanya sebesar Rp154,7 triliun, pada RAPBN 2019 diupayakan menjadi Rp420,5 triliun. Ia tegaskan pembangunan infrastruktur juga bertujuan memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru serta meningkatkan distribusi barang dan jasa. "Yang hasil akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," ujar Presiden. Sejak 2015, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru. Sementara sejak 2016, sudah 369 kilometer spoor rel kereta api dibangun. Pemerintah juga memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas seperti pembangkit tenaga listrik 10 ribu MW tahap satu, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah nonkomersial dan broadband di desa. Dengan infrastruktur yang baik, distribusi kebutuhan hidup rakyat lancar sehingga harganya lebih terkendali. Inflasi pada Juli 2018 tercatat 3,18% (yoy), padahal pada 2014 inflasi 8,36%. Dengan inflasi terjaga rendah berkat infrastruktur dan kerja tim pengendali inflasi di seluruh daerah, ekonomi dan daya beli rakyat pun stabil. *** Selanjutnya.....

DALAM pidato kenegaraan di sidang gabungan MPR, DPR, dan DPD Kamis (16/8/2018), Presiden Joko Widodo melaporkan banyak kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam empat tahun kepresidenannya. Kemajuan itu dalam pembangunan manusia, sosial-ekonomi, dan infrastruktur. Peningkatan kualitas hidup manusia dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). "Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia dalam empat tahun terakhir terus membaik," ujar Jokowi. "Indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, negara kita sudah masuk ke dalam kategori high human development," tegas Jokowi. Hasil itu membuktikan pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur selama ini. Namun, juga mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Pemerintah sangat menyadari Indonesia tidak hanya memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya alam. Namun, juga kekuatan besar sumber daya manusia melalui 260 juta penduduknya. Untuk itu, hingga 2017 telah dibagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada lebih dari 20 juta anak didik dan perluasan penyaluran beasiswa untuk mahasiswa. Juga, penerima bantuan iuran JKN ditingkatkan dari 86,4 juta pada 2014 menjadi 92,4 juta pada 2018. Total jumlah peserta JKN-KIS-BPJS Kesehatan hingga Juli 2018 mencapai 199 juta jiwa, atau 80% dari keseluruhan penduduk. Selanjutnya kemajuan menurunkan angka kemiskinan yang pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang atau 9,82%, terendah sejak 1999 dan sepanjang sejarah pertama kali mencapai angka kemiskinan satu digit (di bawah 10%). Sepanjang kepemimpinan Jokowi, angka kemiskinan turun dari 28,59 juta pada Maret 2018 atau 11,22%, berkurang sebanyak 2,64 juta orang. Sejalan dengan itu kesenjangan ekonomi atau Rasio Gini juga menurun signifikan, dari 0413 pada 2014 menjadi 0389 pada 2018. Artinya ketimpangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin makin berkurang. Kemajuan yang disampaikan Jokowi dalam mengurangi jumlah pengangguran yang menurun dari 5,70% (lebih 7,5 juta) menjadi 5,13% atau 6,87 juta orang. Berbagai data yang diangkat Jokowi itu bersumber dari BPS. Pembangunan infrastruktur, seperti LRT dan MRT di perkotaan, juga membangun budaya baru, peradaban baru, dalam transportasi massal. "Pembangunan infrastruktur fisik juga sekaligus bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan," tegasnya. Selanjutnya.....

BAIDU, perusahaan raksasa teknologi mesin pencari (search engine) Tiongkok, cemas akan kembalinya perusahaan sejenis asal AS, Google, ke negerinya membawa program Dragongly, mesin pencari dengan sensor kata-kata sensitif. Google ke luar dari Tiongkok akibat diblokir pada 2010. Baidu kini menguasai 70% pasar Tiongkok. Informasi Google bakal kembali merebak di negeri Tirai Bambu sehingga situs Weibo menggelar polling. Hasilnya, 85,7% responden condong memilih Google. Baidu hanya dipilih 6,6% responden. Hasil pencarian Google disebut jauh lebih akurat dan minim sensor. Banyak yang menyatakan langsung beralih ke Google bila kembali ke negerinya. Kabar Google akan kembali ke Tiongkok itu pun berdampak pada saham Baidu yang langsung anjlok 7,7%. Namun, CEO Baidu, Robin Li, melalui akun WeChat-nya berkelit, "Google memutuskan untuk kembali ke Tiongkok, kami sangat percaya diri, kami bisa menantang dan menang kembali". Demikian Kompas-Tekno mengutip The Verge, Jumat (10/8). Baidu yang menikmati pemblokiran Google ke negerinya itu sama-sama menawarkan layanan mesin pencari, komputasi awan, pengembang kecerdasan buatan (artificial inteligent/AI), dan mengembangkan hardware. Kalau Google jadi kembali ke Tiongkok dan diizinkan beroperasi dengan program Dragonfly bersensor untuk kata-kata sensitif, peranti yang penting bagi pemerintah negeri itu, memang bisa menjadi ancaman bagi Baidu. "Perusahaan teknologi Tiongkok telah mengambil alih... Seluruh dunia meniru Tiongkok," lanjut Robin Li di akun WeChat, mengondisikan kebanggaan nasional pelanggannya untuk tidak beralih ke Google jika kembali nanti. Kesiapan alat sensor pada program layanan internet memang syarat keras dari pemerintah Tiongkok. Bukan hanya Google yang sempat kena blokir. Twitter dan Facebook mengalami nasib yang sama, yang menjadi peluang bagi program WeChat merajalela dan kini digunakan nyaris 1 miliar akun. Google pun menyiapkan mesin pencari yang punya alat sensor Dragonfly (capung atau kinjeng yang matanya tak pernah kedip), demi bisa kembali masuk Tiongkok. Program itu bisa menangkal kata-kata yang tabu atau pantang merasuk di benak warga negerinya, seperti demokrasi, hak asasi manusia, aksi damai, dan agama. (Kompas.com, 2/8/2018) Meski demikian, Google diperkirakan tidak begitu mudah menembus regulasi Pemerintah Tiongkok. Mungkin harus melalui kerja sama dengan pengembang lokal. Ini yang membuat Baidu tetap percaya diri. *** Selanjutnya.....

MEMASUKI tahun politik, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir berharap komponen bangsa dapat memelihara keadaban, kebersamaan, kedamaian, toleransi, dan keutamaan. Kontestasi politik tidak perlu menjadi penyebab keretakan, konflik, apalagi permusuhan antarsesama komponen bangsa. (Kompas, 13/8/2018) Tahun politik dimaksud telah kita masuki sejak pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pekan lalu. Bersamaan dengan itu, hari ini Pesta Olahraga Bangsa Asia (Asian Games 2018) dibuka dengan negara dan bangsa kita sebagai tuan rumah. Menjadi amat tepat keadaban tersebut kita amalkan dalam keberadaan kita sebagai tuan rumah Asian Games. Adab tuan rumah itu bisa tidak jauh beda dengan ketika di rumah ada pesta, banyak tamu undangan dari jauh dan dekat. Semua keluarga besar sibuk melayani tamu-tamu tersebut, sesuai dengan bidang yang diatur sebelumnya. Untuk itu juga dibantu sanak saudara dan tetangga yang ikut melayani tamu sebaik mungkin. Demikian pula semestinya segenap komponen bangsa sebagai tuan rumah Asian Games. Selain membantu secara fisik langsung bagi yang mendapat penugasan formal, bagi warga bangsa di luar itu bisa membantu dengan sikap yang mendukung. Seperti saat di rumah ada pesta, anak-anak tidak ada yang gaduh saling mengejek, caci-maki, menghina atau bahkan membuat keributan. Mereka semua menjaga kehormatan keluarga di depan tamu. Itu bahkan menjadi bagian penting adab di depan tamu. Demikian pula diharapkan pada segenap komponen bangsa untuk tidak berbuat yang memalukan, apalagi mempermalukan bangsa. Baik itu dalam bentuk tindakan langsung maupun melalui media massa, termasuk media sosial. Sebaiknya, selama ramai tamu, tidak menebar caci-maki, fitnah, apalagi mempertunjukkan hoaks-hoaks dengan tujuan memperburuk citra bangsa. Penting disadari, Indonesia adalah sebuah contoh bagi dunia, di mana masyarakat yang beraneka ragam dalam ratusan suku dan bahasa daerah serta beraneka agama, bisa hidup rukun dan damai dalam kesatuan bangsa. Padahal di negeri yang ekonomi dan ipteknya lebih maju, semisal kawasan Balkan atau bekas Uni Soviet, perbedaan sejenis telah membuat negara mereka terpecah-belah. Keadaban yang kita aktualisasikan dalam tahun politik dan tuan rumah Asian Games, akan menjadi dasar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat negara-bangsa ke depan. Warisan peradaban rukun dan damai jelas lebih baik bagi generasi mendatang ketimbang konflik berkepanjangan seperti di Timur Tengah. Selanjutnya.....

SESEORANG melaporkan kekayaannya Rp4 triliun, tetapi ia mengaku punya utang Rp8 triliun. Menurut logika sebenarnya ia miskin minus Rp4 triliun. Namun, ia justru masuk daftar orang terkaya negeri ini, bahkan dengan uangnya ia mengatur para politikus mengikuti kehendaknya. Itu berkat ia piawai menikmati hidup sebagai manusia merdeka berkemajuan. Di sisi lain, ada 25,95 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, padahal secara logis mereka Rp4 triliun lebih baik dari si terkaya. Itu hanya karena mereka kurang pintar menikmati sebagai bangsa merdeka yang berkemajuan. Sebagian dari mereka tertahan di bawah garis kemiskinan akibat frustrasi meyakini ekonomi negaranya segera runtuh, sesuai retorika politikus kolega si terkaya, yang membuat mereka jadi banyak melamun dan merokok tiada henti. Sebagian besar dana PKH, bansos, dan bantuan lainnya dari pemerintah ia habiskan untuk beli rokok sehingga belanja pangan keluarganya tereduksi, keperluan sekolah anaknya terbengkalai. Mereka korbankan kebutuhan fisik keluarganya (belanja pangannya dikurangi untuk beli rokok), maupun kebutuhan kulturalnya (sekolah anaknya terganggu). Betapa buruknya akibat percaya retorika hoaks. Oleh karena itu, tugas utama pendamping program PKH adalah menangkal hoaks yang membuat warga frustrasi, merusak hidup dan masa depan keluarganya. Kedua, merevolusi mental peserta program untuk mengurangi rokok. Lalu, memandu warga peserta program untuk menikmati bantuan pemerintah, yang menurut data BPS pada kuartal II 2018 meningkat 61,69%, sebagai sarana menata masa depan keluarga yang berkemajuan. Orientasi ke masa depan itulah esensinya sehingga besaran bantuan PKH didasarkan pada jumlah dan jenjang sekolah anak-anak di keluarga. Retorika kondisi ekonomi, antara lain terkait defisit neraca berjalan (current account deficit). Menurut Direktur Eksekutif Kepala Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati, surplus neraca perdagangan nonmigas pada kuartal II 2018 sebesar 3 miliar dolar AS, lebih kecil dari kuartal I 2018 yakni 4,7 miliar dolar AS. Padahal, defisit perdagangan migas naik 2,7 miliar dolar. "Peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi naiknya harga minyak global dan permintaan yang lebih tinggi saat Lebaran dan libur sekolah," ujar Yati. (Kompas.com, 10/8) Nah kenikmatan mudik Lebaran dan libur sekolah yang harus difasilitasi negara, itulah penyebab utama defisit. Itu jelas, demi rakyat bisa menikmati kemerdekaan berkemajuan. Merdeka! Selanjutnya.....

KONSUMSI rumah tangga penyumbang 55,43% PDB kuartal II 2018 tumbuh 5,14%, dibanding dengan periode sama tahun lalu 4,95%. Itu bisa ditafsir masyarakat kian konsumtif. Namun, itu tidak perlu dicemaskan karena peningkatan konsumsi itu didukung pertumbuhan tertinggi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,93%, serta lapangan jasa lainnya yang merajut sektor informal 9,22%. Kedua sektor tersebut tempat mayoritas warga lapisan bawah berada. Dengan demikian, bisa diasumsikan, tingginya konsumsi rumah tangga juga dinikmati masyarakat lapisan bawah. Namun, sejauh apa penikmatan itu bisa dikategorikan menikmati kemajuan, masih harus dilihat komponen pendukungnya. Salah satu wujud kemajuan zaman now di masyarakat lapisan bawah dibanding dengan dekade lalu adalah di setiap rumah ditemukan sepeda motor, buruk pun rumahnya. Memang itu berkat kemudahan mendapatkan kredit sepeda motor dengan uang muka hanya Rp500 ribu, yang bisa dari menyisihkan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, arti sepeda motor itu sangat vital bagi warga, dari menghemat ongkos anak ke sekolah sampai mengangkat rumput dari mengarit yang dijual per ikat besar Rp20 ribu, per hari bisa tiga sampai empat ikat sebagai sumber penghidupan. Ini layak dicatat sebagai wujud kemajuan karena sebelumnya rumput itu dipikul jauh dari tempat mengarit ke kandang ternak pelanggan. Sejauh apa peningkatan nikmat kemerdekaan bagi masyarakat lapisan bawah dari sisi ini, tampak pada pertumbuhan penjualan sepeda motor pada kuartal II 2018 itu sebesar 18,96%. Andaikan sepeda motor baru itu lebih banyak terserap kalangan mampu, lapisan terbawah mendapat motor bekasnya yang fungsinya tetap bisa dinikmati. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, hal itu menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah. "Motor kan biasanya digunakan golongan menengah ke bawah. Dengan penjualan meningkat menunjukkan golongan menengah ke bawah mulai menggeliat," ujarnya. (Kompas.com, 6/8) Pembeda kedua tanda kemajuan adalah ada gadget atau hape di setiap rumah. Kalau lapisan atas beli Samsung Note 9 128 Gb seharga Rp13 juta, warga lapisan bawah cukup telepon pintar buatan Tiongkok di bawah Rp1 juta, yang mendorong komponen transportasi dan komunikasi tumbuh 5,32%. Meski hape murah, tetap bisa menikmati hiburan dan pengetahuan, juga memilih materi dakwah terbaik. Jadi, selain untuk komunikasi, juga mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. (Bersambung) Selanjutnya.....