DI balik pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang Senin (3/9) menyentuh Rp14.800 per dolar AS, ternyata biaya hidup rakyat justru turun dengan terjadinya deflasi 0,05% pada Agustus 2018 (mtm) sesuai dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis Bank Indonesia (BI), Senin (3/9/2018). Angka itu turun dari bulan Juli yang mengalami inflasi 0,28% (mtm). "Deflasi yang terjadi di tengah periode Iduladha tersebut juga berbeda bila dibanding dengan rata-rata historis periode Iduladha dalam empat tahun terakhir yang mencatat inflasi 0,19% (mtm)," tulis BI dalam pernyataan resmi, Senin. (Kompas.com, 3/9/2018) Deflasi pada Agustus ini terutama bersumber dari deflasi kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food dan harga yang diatur pemerintah atau administered prices, disertai melambatnya inflasi inti. Dengan perkembangan tersebut, inflasi secara kumulatif sampai dengan Agustus 2018 tercatat 2,13% (ytd) dan secara tahunan 3,2% (yoy), masih berada dalam kisaran sasaran inflasi. Kelompok volatile food mencatat deflasi seiring koreksi harga beberapa komoditas pangan. Kelompok volatile food mengalami deflasi 1,24% (mtm), lebih rendah dibanding dengan bulan lalu yang mencatat inflasi 0,9% (mtm). Kelompok administered prices kembali mengalami deflasi 0,06% (mtm) dari bulan sebelumnya deflasi 0,68% (mtm), terutama karena koreksi tarif angkutan udara. Dengan deflasi itu bisa disebutkan beban hidup rakyat menjadi sedikit lebih ringan dan juga bisa berarti bahwa gejolak pelemahan rupiah terhadap dolar AS belum berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat. Terjadinya inflasi itu tentu tidak terlepas dari kerja keras BI dan pemerintah bersama tim pengendali inflasi di semua kabupaten/kota di Tanah Air. Juga cepat tanggapnya pihak-pihak terkait, seperti Bulog yang baru ada gejala harga beras sedikit bergerak di Jakarta awal bulan ini, Kabulog Budi Waseso langsung meluncurkan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) alias Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP-CBP) di seluruh Indonesia. OP ini diiringi percepatan penyaluran beras rastra dan penjualan komoditas komersial Bulog. Kekuatan ekonomi Indonesia menghadapi krisis perang dagang global, deflasi sebagai salah satu cerminannya, dinilai positif oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang Minggu (2/9) meningkatkan peringkat Indonesia menjadi BBB/Outlook stabil. Banyak hal positif yang membuat optimisme untuk bangkit dari pelemahan rupiah. Selanjutnya.....

MESKI nilai tukar rupee sejak awal 2018 hingga akhir pekan lalu (31/8) terdepresiasi terhadap dolar AS 10,97%, ekonomi India kuartal II 2018 justru tumbuh 8,2%. Ini memberi harapan negara emerging market lain yang mata uangnya terdepresiasi lebih ringan seperti Indonesia (hanya di kisaran 7%) untuk bangkit dari tekanan perang dagang. Data yang dirilis Jumat (31/8/2018) itu dikutip Kompas.com dari CNNMoney (1/9/2018) menunjukkan peningkatan dari kuartal I yang tercatat 7,7%. Sedangkan Tiongkok sebagai ekonomi terbesar di Asia, pada kuartal II 2018 itu tumbuh sebesar 6,7%. Pemerintah India menyatakan kunci dari pesatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi mereka karena ekspansi yang terjadi pada sektor manufaktur dan konstruksi. "Pertumbuhan ekonomi India mengalahkan berbagai ekspektasi pada kuartal lalu dan sepertinya pertumbuhan ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan," ujar ekonom Capital Economica Shahlah Shah, dalam sebuah catatan tertulis. Namun di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, inflasi India juga meningkat pesat, membuat bank sentral setempat harus meningkatkan suku bunga dua kali dalam tiga bulan. Sedang rupee terdepresiasi terhadap dolar AS sehingga harga beberapa barang impor menjadi lebih mahal. Analis menyatakan pertumbuhan PDB tersebut merupakan puncak, sedang kini pertumbuhan ekonomi mulai mengalami pelemahan akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok. Meningkatnya harga minyak juga bisa menjadi rem bagi India yang merupakan importir terbesar produk energi itu. Sengatan lonjakan harga BBM itu lebih dahulu dirasakan Indonesia pada kuartal II 2018, current account deficit (CAD) melebar hingga 3% akibat periode itu konsumsi BBM meningkat untuk mudik Lebaran dan liburan sekolah. Untuk mempersempit kembali CAD, menghentikan impor BBM bersubsidi (solar) dan menggantinya dengan biodiesel B-20, yang justru ramah lingkungan. Dihentikannya impor solar sebagai penyebab utama melebarnya CAD, ke depan tekanan isu CAD akan segera mereda hingga mengurangi laju pelemahan rupiah. Percepatan pariwisata sebagai sumber devisa juga akan membuat CAD lepas sebagai sumber isu dan sentimen negatif. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara (Kompas, 1/9) mengatakan daya tahan ekonomi Indonesia masih kuat untuk menahan rupiah agar tidak jatuh lebih dalam. Inflasi tahunan hingga Juli masih 3,2%, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 5,2%, defisit APBN hingga akhir tahun di bawah 2,1%. Selanjutnya.....

WAKIL Presiden Jusuf Kalla pada penutupan pesta olahraga Asia menyatakan Asian Games 2018 sukses sarana, sukses penyelenggaraan, dan sukses prestasi. Sukses itu bukan hanya klaim Indonesia, melainkan juga diakui dunia yang dicerminkan pujian media, salah satunya South China Morning Post (2/9/2018) yang menyebut Asian Games 2018 terbaik dari yang pernah ada. Bagi Indonesia, pujian dari masyarakat dunia itu selain memberi keyakinan atas kemampuan bangsa melakukan pekerjaan besar berkelas Asia itu, sekaligus menjadi tantangan untuk mampu mempertahankan prestasi tersebut dan bahkan terus meningkatkannya ke depan. Sukses prestasi Indonesia yang terbaik sepanjang sejarah Asian Games itu, yang menempatkan kita di posisi empat besar olahraga Asia, tanpa retorika yang muluk pun telah membuktikan bahwa Indonesia kini salah satu Macan Asia. Untuk mempertahankan prestasi tersebut di Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok, harus diuji lebih dahulu di event yang lebih tinggi, Olimpiade 2020 di Tokyo. Tantangan yang dihadapi di Olimpiade jauh berbeda. Sebab, beberapa cabang olahraga yang menjadi tambang emas Indonesia di Asian Games, belum dipertandingkan di Olimpiade. Salah satunya pencak silat, padahal di Asian Games menyumbang 14 emas. Oleh karena itu, bersama bulu tangkis sebagai cabang olahraga yang sejak 1992 telah meraih emas bagi Indonesia, cabang olahraga lainnya harus bekerja keras lebih efektif untuk meraih prestasi di Olimpiade. Untuk itu, latihan fisik dan teknik maksimal sekalipun belum cukup karena pesaing dari negara maju selain latihan fisik dan teknik, juga didukung peralatan teknologi olahraga. Teknologi itu, selain kelengkapan alat-alat seperti yang ada di pusat kebugaran, juga dalam bentuk tambahan kemampuan fisik meski tidak sampai bersifat doping. Semua peralatan teknologi itu mendukung para atlet untuk memiliki stamina dan mental bertanding lebih besar, berlari atau berenang lebih cepat, melompat lebih tinggi atau lebih jauh, mengangkat beban lebih berat, dan lainnya. Semua itu bukan dilakukan dalam waktu singkat—kalau di Indonesia hanya sepanjang waktu training center menjelang suatu event—tetapi dilakukan sejak penemuan bakat, dibina secara kontinu dan tersistem, sampai si atlet menjadi bintang. Artinya, meskipun kini tidak mungkin lagi dilakukan seefektif itu, para atlet cabang olahraga Olimpiade harus menjalani program sejenis sepenuhnya hingga tiba event dunia itu. Selanjutnya.....

LAMPUNG sebagai lintasan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dari luar negeri lewat pantai sepanjang Pulau Sumatera, amat rawan sebagai pasar rembesan dan jaringan penyalah guna. Oleh karena itu, wajar jika Lampung menambah perisai berupa peraturan daerah (perda) untuk mengurangi dampak buruk narkoba di daerahnya. Jelas berat tugas aparat hukum mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik itu Badan Nasional Narkoba Provinsi (BNNP) maupun unit antinarkoba di kepolisian. Sebab, menurut Budi Waseso (Buwas), sewaktu menjabat ketua BNN tahun lalu, Indonesia dijadikan pasar narkoba oleh pemasok dari 11 negara dengan perputaran uang narkoba sebesar Rp72 triliun setiap tahun. (Jawapos, 13/4/2017) Oleh karena itu, tidak aneh kalau pasokan yang tertangkap oleh aparat penegak hukum sering jumlahnya cukup besar, puluhan kilogram hingga berbilang ton. Dan yang luar biasa, di Indonesia harga narkoba itu jauh lebih mahal dari emas. Harga narkoba jenis sabu-sabu, menurut Buwas, bisa Rp2 juta per gram, sedangkan emas saat ini hanya Rp600 ribu per gram. Karena harganya yang amat mahal itu, para bandar pemasok besar di luar negeri pun selalu melakukan perubahan bentuk dan warna untuk mengelabui petugas. Akibatnya, jenis narkoba terus berkembang hingga kini telah lebih dari 800 jenis. Pembaruan jenis narkoba itu selain untuk mengelabui petugas, juga memperlambat proses tindakan aparat hukum. Sebab, setiap menemukan sesuatu yang baru, aparat harus membuktikan lebih dahulu secara laboratoris bahwa barang tangkapan tersebut adalah narkoba. Pendekatan hukum dengan tambahan perda melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam memberantas narkoba itu perlu segera diselesaikan perdanya, juga jika dilihat dari pendekatan pasar. Sebab, menurut hukum pasar, dengan pasokan (supply) yang arusnya cukup besar dilihat dari yang tertangkap petugas, tetapi harganya amat tinggi, layak diduga bahwa sebenarnya itu bisa terjadi akibat demand-nya yang cukup tinggi. Demand yang tinggi itu bisa diselubungi gaya hidup sok tertib dan rapi, dengan kehidupan mapan yang serba-teratur. Contohnya di Ibu Kota, yang sering tertangkap menyalahgunakan narkoba dari kalangan ekonomi mampu, antara lain artis. Demand yang sedemikian hanya bisa diungkap dengan tes narkoba (urine, darah, dan rambut) terhadap semua warga. Ini jelas tidak berlebihan demi menyelamatkan masa depan bangsa dari penghancuran moralitasnya lewat masifnya penyalah guna narkoba. Selanjutnya.....

PEMERINTAH bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memacu percepatan pengembangan pariwisata sebagai andalan penerimaan devisa untuk mengatasi current account deficit (CAD). Pada kuartal II 2018 CAD mencapai 8 miliar dolar AS atau 3% dari PDB, naik dari 5,7 miliar dolar AS atau 2,1% pada kuartal I. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019, dengan penerimaan sebesar 17,6 miliar dolar AS. Angka tersebut naik dari 14 miliar dolar AS tahun sebelumnya. Target jangka panjang, pada 2025 sebanyak 25 juta wisatawan mancanegara dengan penerimaan 28 miliar dolar AS. Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara menambahkan percepatan pengembangan pariwisata itu juga sebagai stabilisasi nilai tukar rupiah yang hingga saat ini masih terdepresiasi terhadap dolar AS. Kamis (30/8) posisi rupiah pada Rp14.600 per dolar AS,atau melemah 7,04% secara year yo date (ytd). Menurut Mirza, pariwisata bisa menjadi salah satu cara stabilisasi nilai tukar selain peningkatan ekspor. Sebab untuk menstabilkan nilai tukar saat ini, pemerintah perlu menambah devisa negara dalam waktu singkat. "Yang penting kalau mau kurs stabil, harus menambah devisa. Kalau mau menambah devisa masuk, bisa dengan meningkatkan ekspor dan pariwisata," ujar Mirza. (Kompas.com, 30/8) Dia juga menekankan posisi rupiah yang melemah terhadap dolar AS masih lebih baik jika dibanding dengan nilai tukar negara-negara lain. Mata uang Swedia, krona, melemah terhadap dolar AS sepanjang 2018 ini sebesar 10%. Dolar Australia juga terdepresiasi 7% terhadap dolar AS. Sejauh Indonesia mengelola perekonomian dengan hati-hati, tegasnya, pelemahan rupiah tidak akan seekstrem Argentina atau Turki yang terdepresiasi hingga 40% (ytd). Untuk mendorong percepatan tersebut, pemerintah menyalurkan dana alokasi khusus untuk daerah-daerah yang memiliki potensi wisata sebesar Rp213,2 miliar. Dana ini untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan masyarakat lokal selaku pengusaha di bidang pariwisata. Selain itu, menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, juga akan dialokasikan untuk dana dukungan operasional rutin tourist information center. Sedang untuk pembangunan fisik, pemerintah mengalokasikan dana Rp1 triliun di tahun 2019. Pembangunan infrastruktur pariwisata diprioritaskan. Jadi, upaya mengatasi CAD sekaligus mempercepat peran pariwisata sebagai andalan meraih devisa. Selanjutnya.....

KALAUPUN ada orang yang paling jarang memikirkan kemandirian energi di negeri kita, mungkin dia itu adalah direktur utama (dirut) Pertamina. Buktinya, sepanjang dua dekade ini negeri yang dahulu anggota pengekspor minyak (OPEC), kini menjadi pengimpor untuk separuh dari konsumsinya. Itulah salah satu penyebab kenapa defisit neraca berjalan (current account deficit) kuartal II 2018 menyentuh 3% dari PDB. Itu, terjadi ketika harga BBM yang diimpor melonjak dari kisaran 50 dolar AS/barel, menjadi 70-an dolar AS/barel. Karena itu, wajar jika ketika menetapkan Nicke Widyawati sebagai dirut Pertamina, Presiden Joko Widodo perlu menekankan tugas khusus sang dirut baru agar membawa Pertamina menuju kemandirian energi. Untuk mencapai kemandirian energi itu, sebelumnya penerintah telah mengambil alih Blok Mahakam dari pengelola asing yang habis masa kontrak kerjanya dan menyerahkan itu kepada Pertamina untuk mengelolanya. Sama halnya dengan Blok Natuna, kemudian Blok Rokan (Riau) yang tahun depan masa kontrak kerja pengelola dari AS berakhir. Juga diserahkan pengelolaannya ke Pertamina delapan wilayah pengembangan (WP) hasil eksplorasi baru, termasuk Blok Masela. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dengan terpilihnya Nicke sebagai dirut diharapkan Pertamina segera mereformasi dan berbenah diri. Karena Pertamina sekarang mendapat penugasan yang luar biasa untuk menggarap blok-blok yang dipercayakan pemerintah demi mencapai target peningkatan produksi mencapai satu juta barel per hari (bph). (detik.com, 29/8) Untuk mencapai kemandirian energi dimaksud, selain meningkatkan produksi hingga setara konsumsi, yang harus diprioritaskan adalah investasi membangun banyak kilang baru di dalam negeri. Karena selama ini produksi dari dalam negeri juga harus diolah di luar negeri, sehingga biayanya tinggi. Memang perlu waktu, kerja keras dan keberanian untuk mencapai tingkat produksi dan pengolahan yang menjamin kemandirian energi. Tapi jika itu tercapai, bukan saja harga BBM bisa lebih sesuai bagi rakyat, melainkan juga dari proses produksinya itu sendiri bisa mengembalikan modal yang dipakai untuk itu, juga menghasilkan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang pasti dengan digarap sendiri blok-blok migas yang ada serta pengolahannya itu akan menampung lebih banyak tenaga kerja anak negeri sekaligus meningkatkan skill mereka menangani sumber-sumber kekayaan alam negeri tercinta. Selanjutnya.....