EKONOM Faisal Basri menyatakan ekonomi Indonesia tidak dikuasai asing. Hal ini karena penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) di Indonesia relatif kecil. Persentase rata-rata FDI di Indonesia hanya sekitar 5% dari keseluruhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). "Indonesia peranan asingnya dalam PMTB secara rata-rata tidak pernah lebih dari enam persen. Bandingkan dengan Malaysia yang selalu dua digit," ujar Faisal Basri, Selasa (2/10/2018). Menurut data investasi dunia United Nation Conference on Trade and Depelovment (UNCTAD), persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total PMTB pada tahun 2005—2016 berkisar antara 5,6% dan 5,7%. Angka itu lebih kecil dibanding dengan negara tetangga sekawasan. Seperti Malaysia yang rata-rata FDI terhadap total PMTB untuk periode yang sama berkisar antara 13,6% dan 14%. Vietnam bahkan lebih besar lagi, yakni 20,4% dan 23,2%. "Angka tersebut kecil sekali. PMTB merupakan investasi asing dalam bentuk fisik, misalnya dalam bentuk bangunan atau pabrik," jelas Faisal Basri. Bahkan dalam kurun 2000—2004, rata-rata FDI terhadap PMTB di Indonesia sempat minus 3,3%. Itu berarti perusahaan asing yang berada di Indonesia memindahkan sebagian fasilitas produksinya ke negara lain. "Jadi jauh api dari panggang kalau Indonesia dinilai dikuasai asing," tegas Faisal. (Kompas.com, 3/10/2018) Di luar persentase FDI terhadap PMTB, asumsi ekonomi Indonesia dikuasai asing sebelumnya dikaitkan dengan realitas lebih 80% sektor pertambangan Indonesia dikuasai asing. Hal ini masih terjadi saat Jokowi-JK terpilih. Tapi selama empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK, dominasi asing tersebut diakhiri. Dalam pertambangan minyak dan gas (migas), sedikitnya 12 wilayah kerja pertambangan (blok) sudah diambil dari pihak asing dan diserahkan sepenuhnya ke Pertamina. Ke-12 blok tersebut antara lain Hulu Mahakam, offshore North West Java, East Kalimantan, Sanga-Sanga, Blok Tuban, hingga Blok East Natuna. Awal tahun depan, juga Blok Rokan di Riau, penyumbang produksi minyak terbesar di Indonesia. Di sektor pertambangan emas, tembaga dan mineral, saham mayoritas PT Freeport dan Newmont kini sudah dikuasai Indonesia. Dengan demikian klop, baik dari FDI terhadap PMTB maupun pertambangan, dominasi asing telah berakhir. Anehnya, pengambilan Blok Rokan dari pihak asing disambut tuntutan sekelompok mahasiswa di Riau, agar Jokowi mundur dari presiden. *** Selanjutnya.....

AGUSTUS 2018 Presiden AS Donald Trump melakukan tekanan ekonomi ke Turki hingga mata uang lira kehilangan sepertiga nilainya. Lalu, mulai 4 November 2018, Trump memblokade ekspor migas Iran. Ini membuat harga minyak dunia naik mencapai 84 dolar AS per barel, diperkirakan nantinya bisa kembali tembus 100 dolar. Harga minyak acuan Brent untuk perdagangan berjangka Senin (1/10) meningkat 1,57 dolar AS atau 1,9% menjadi 84,36 dolar AS per barel pada pukul 13.21 waktu AS. Brent sempat menyentuh level tertinggi selama empat tahun pada 84,73 dolar AS per barel. Sedangkan harga minyak mentah berjangka untuk West Texas Intermediate (WTI) naik 1,66 dolar AS per barel atau 2,3% menjadi 74,91 dolar AS per barel. Angka ini tertinggi sejak perdagangan Juli lalu. Dikutip dari CNBC, para investor telah melihat adanya kemungkinan harga minyak mentah akan meningkat, bahkan akan menyentuh 90 dolar AS per barel pada Oktober ini. Faktor pendorong meningkatnya harga minyak dunia adalah blokade AS terhadap ekspor migas Iran mulai 4 November 2018. Tekanan AS ini dirancang untuk memangkas ekspor minyak mentah dari negara produsen minyak terbesar kedua di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) ini. Trump tampak mengacak-acak ekonomi dua negara Islam yang kuat. Turki, yang mengordinasi dunia Islam/OKI menekan Israel saat memindah ibu kota ke Jerusalem. Sedang Iran paling dicemaskan mampu dan berani menyerang Israel. Selain itu, Trump memecah belah antarnegara Islam. Untuk blokadenya terhadap ekspor migas Iran, Trump menyempatkan hari Sabtu (29/9/2018) untuk mengatakan kepada Raja Arab Saudi mengenai cara menjaga kecukupan pasokan minyak mentah di pasar dengan benefit buat Saudi mengisi kekosongan pasar. Diperkirakan sekitar 1,5 juta barel per hari dari pemangkasan produksi Iran mulai 4 November, harga minyak akan meroket dengan harga 100 dolar AS per barel. Hal ini mungkin sekali terjadi jika investor meragukan kemampuan Arab Saudi menutupi kekurangan dari pemangkasan produksi Iran. (Kompas.com, 2/10/2018) Meroketnya kembali harga minyak dunia keuntungan besar bagi Arab Saudi, yang keuangan negaranya sempat repot ketika harga minyak anjlok ke bawah 40 dolar AS per barel. Juga AS, yang dengan minyak serpihnya kini memproduksi minyak lebih 10 juta barel per hari, dan mengekspor sebagiannya. Sedang rakyat negara-negara miskin yang tak punya minyak, tambah sengsara karena pendapatan nasionalnya terkuras untuk impor minyak. Selanjutnya.....

TREN harga barang-barang kebutuhan pokok berlanjut terus turun, pada September 2018 terjadi deflasi 0,18%. Berdasar pada data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi September tersebut menyusul deflasi pada Agustus 2018 sebesar 0,05%. Deflasi yang bertahan bulan ke bulan itu menunjukkan hasil kerja para pejabat dalam tim penanggulangan inflasi di seluruh daerah, kabupaten/kota di seantero negeri. Jadi kalau ada pihak yang menyebut harga barang-barang kebutuhan pokok melambung, jelas hoaks dan mengecilkan jerih payah jajaran tim pengendali inflasi se-Tanah Air. Faktanya, "Secara umum menunjukkan adanya penurunan harga. Di daerah perdesaan mengalami deflasi yang lebih dalam, 0,59%," ujar Kepala BPS Suhariyanto, Senin. (Kompas.com, 1/10/2018) Deflasi yang cukup dalam di kawasan perdesaan ini menunjukkan beban ekonomi warga desa makin ringan dengan harga barang-barang kebutuhan pokok yang secara umum cenderung terus turun tersebut. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari semakin baiknya jaringan infrastruktur sehingga distribusi logistik berjalan lancar dengan biaya yang semakin murah pula. Hal ini sekaligus memberi pertanda, masalah logistik yang sebelumnya merupakan faktor krusial dalam perekonomian Indonesia, tampak mulai mendapatkan jalan keluar. Suhariyanto menjelaskan posisi September ini jauh lebih baik dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. BPS mencatat, September 2017 terjadi inflasi 0,13%, dan September 2016 mengalami inflasi 0,22%. Untuk inflasi tahun kalender 2018 (September 2018 terhadap Desember 2017) tercatat sebesar 1,94% (ytd). Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun (September 2018 terhadap September 2017) sebesar 2,88% (yoy). "Masih ada tiga bulan, kita harapkan inflasi akan kembali terkendali sehingga target 3,5% bisa terpenuhi," ujar Suhariyanto. Deflasi yang meringankan beban ekonomi warga perdesaan utamanya terjadi pada kelompok bahan makanan, tercatat 1,62%. Kelompok ini menyumbang pada deflasi September 2018 sebesar 0,35%. Kemudian menyumbang deflasi komoditas yang dikonsumsi rakyat sehari-hari, antara lain daging ayam ras (0,13%), bawang merah (0,05%), ikan segar (0,04%), telur ayam (0,03%), dan berbagai sayuran (0,01%). Meski secara keseluruhan deflasi, terdapat sejumlah produk pabrikan yang harganya naik, seperti minuman, mi instan, rokok keretek dan filter, sandang, serta obat-obatan. Hal ini jelas perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ke depan. Selanjutnya.....

PEKAN ini, 8—14 Oktober 2018, pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia berlangsung di Bali. Peserta semula diperkirakan 19.000 orang, akhirnya membengkak lebih 32.000 orang dari seluruh dunia. Mereka, kepala negara, gubernur bank sentral, menteri keuangan dan perekonomian, ahli ekonomi, dan pengusaha. Sebagai tuan rumah pertemuan para penentu perekonomian dan moneter serta para investor dunia, Indonesia bisa menarik arti penting dari penyelenggaraannya. Kalau selama ini semua lembaga pemeringkat utang dunia melabeli Indonesia Layak Investasi, pertemuan IMF-Bank Dunia menjadi ajang pembuktian kepada dunia bahwa Pemerintah Indonesia mampu mengelola negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu sekalipun. Selain arti yang prinsip tersebut, dengan sebagian besar tamu di luar undangan resmi membayar sendiri akomodasinya di Bali, hasil studi Bappenas dengan jumlah tamu 19.000 menciptakan lapangan kerja 32.700 dan menghasilkan devisa setara Rp1,5 triliun, mendorong pertumbuhan ekonomi Bali 6,54%. Dengan jumlah tamu yang lebih besar, jelas arti ekonominya juga akan lebih besar. Lebih dari itu, Chatib Basri, mantan Menkeu era SBY, menyebut manfaat ideal pertemuan IMF-Bank Dunia bagi Indonesia. "...Kita bisa memperjuangkan ide kita di forum-forum itu," tegasnya. Menurut Chatib, IMF mendukung Indonesia dalam memperhatikan kondisi perekonomian. (detik-finance, 7/10/2018). Pentingnya arti pertemuan IMF-Bank Dunia itu tampak dari anggarannya yang sudah disahkan DPR sejak awal 2017 sebesar Rp855,5 miliar. Menurut staf khusus presiden Adita Irawati, sejak persiapan telah dilakukan penghematan biaya acara itu hingga 40%. Adita menambahkan pada dasarnya sebagian besar anggaran penyelenggaraan pertemuan IMF-Bank Dunia untuk pembenahan bandar udara di Bali, bukan semata untuk acara itu. "...Artinya itu juga bermanfaat untuk jangka panjang, tidak hanya saat acara," tambahnya. (Kompas.com, 6/10/2018) Sukses sebagai penyelenggara pertemuan IMF-Bank Dunia yang dihadiri para penentu kebijakan ekonomi dan investor menjadi peluang penting. Khususnya untuk memberi kesan istimewa pada peserta yang selama ini menggeneralisasi Indonesia dalam jajaran emerging market. Dengan kesan istimewa itu, Indonesia mereka istimewakan sebagai tujuan investasi, tidak lagi disamakan dengan emerging market lainnya. Kesan istimewa itu tak boleh dirusak oleh siapa pun dengan cara apa pun. Selanjutnya.....

BENCANA tsunami Palu-Donggala dironai tidak berfungsinya sistem peringatan dini (early warning system) karena pendeteksi tsunami di dermaga Palu rusak saat gempa. Sebelum gempa masih berfungsi, tapi setelah gempa berhenti mengirim data ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z. Abidin menyatakan stasiun pasang-surut pendeteksi tsunami di Dermaga Palu didukung dengan daya listrik. "Stasiunnya persis di pinggir laut. Online pakai listrik. Sebelum gempa sebenarnya berfungsi, tetapi begitu gempa komunikasi listrik mati," jelas Hasan. Hasan sendiri tidak tahu nasib stasiun pasang surut itu, apakah hancur akibat gempa dan tsunami. "Yang jelas begitu listrik mati, data berhenti mengalir. Inilah tantangannya kalau alat tergantung listrik. Kita mengandalkan baterai cadangan tetapi ternyata juga tidak berfungsi," ungkapnya. Ketika stasiun pasang surut tak berfungsi, sebenarnya masih ada satu harapan: buoy tsunami yang biasanya dipasang di lepas pantai. "Tapi yang saya tahu kita tidak punya buoy tsunami di Palu. Buoy tsunami juga punya masalah. Banyak yang hilang dicuri," ungkap Hasan. (Kompas.com, 30/9/2018) Dari pengalaman bencana gempa dan tsunami Palu-Donggala tanpa sistem peringatan dini yang efektif bagi warga lokasi bencana, banyak pelajaran bisa dipetik. Akibat listrik selalu mati seketika terjadi gempa, dengan sendirinya peringatan dini itu terganggu dan pesannya tak bisa diterima alat komunikasi warga karena jaringan penyiarannya juga tergantung listrik, ikut langsung terputus. Untuk itu, rakyat harus diberi tahu atau dilatih untuk menjadikan gempa itu sendiri sebagai early warning system. Artinya, begitu ada gempa yang terasa cukup besar getarannya agar semua orang, utamanya yang berada dekat pantai, sesegera mungkin lari mencari tempat yang lebih tinggi untuk mengamankan diri. Idealnya, ada lembaga yang mengoordinasi pelatihan kepada anak-anak sekolah dan warga dekat pantai untuk membangun kesadaran mereka untuk mengamankan diri saat gempa dan menghindar dari ancaman tsunami. Ini dilakukan secara kontinu, sebulan sekali misalnya. Jadi tidak angin-anginan, seperti latihan sejenis yang pernah diberikan usai tsunami Aceh, tapi kemudian melempem. Jangan menunggu data ilmiah disiarkan untuk menyelamatkan diri dari tsunami. Buktinya di pantai Palu, tsunami datang hanya beberapa menit usai gempa. Selanjutnya.....

GUSDURIAN, massa kritis warga Nahdlatul Ulama (NU), telah mendeklarasikan dalam Pemilu Presiden 2019 mendukung pasangan calon nomor satu, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Gusdurian mengikuti dukungan keluarga KH Abdurrahman Wahid yang dideklarasikan putri kedua Gus Dur, Yenni Wahid di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Jalan Kalibata Timur No 12, Rabu (26/9). "Dengan mengucap bismillahirahmanirahim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor satu. Bismillah Presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia," ujar Yenni Wahid. (Kompas.com, 26/9/2018) Yenni memastikan bahwa dukungan tersebut merupakan sikap politik dari keluarga Gus Dur. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ibunya, Sinta Nuriyah Wahid, akan bersikap netral pada Pilpres 2019. "Keluarga Gus Dur saya wakili sikap politiknya. Sikap politik sudah diamanatkan kepada saya," jelas Yenni. Bersama keluarga Gus Dur, sembilan organisasi yang tergabung dalam Konsorsium Kader Gus Dur (Gusdurian) mendeklarasikan dukungan mereka. Sembilan organisasi itu antara lain Barikade Gus Dur, Gerakan Kebangkitan Nusantara (Gatara), Jaringan Perempuan Nusantara, Forum Silaturahim Santri Nusantara, Forum Kiai Kampung Nusantara, dan Forum Alumni Timur Tengah. Sebelum deklarasi dukungan ini, kedua pasangan capres-cawapres secara bergantian mengunjungi kediaman Gus Dur. Mereka diterima Sinta Nuriyah. Sebelum menyatakan dukungan, Yenni memaparkan hal-hal yang mendasari sikapnya. Menurut Yenni, saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin seperti Gus Dur. Pemimpin yang dapat memahami bahwa seluruh warga negara harus dipenuhi hak dasar dan kebutuhannya tanpa membeda-bedakan. "Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya, bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera," ujar Yenni. "Sosok seperti Gus Dur dan Gandhi adalah sosok pemimpin yang kita butuhkan," ujarnya. Yanni menilai pemimpin yang dipilih dapat menghadirkan keadilan sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan. Jokowi dinilai dapat menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan maupun akses konektivitas bagi masyarakat yang dulunya tidak terjamah. Kondisi bangsa ini sedang susah, karena itu pemimpin yang dibutuhkan adalah orang yang mau ikut gerak, tidak berjarak dan tidak canggung dengan masyarakat. "Dua-duanya berpikir dan bertindak sederhana, namun kaya dalam karya," tegas Yenni. Dengan deklarasi ini, dukungan warga NU akan solid dalam Pilpres 2019. Selanjutnya.....

DALAM Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu, Lampung masuk 15 provinsi yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional. Indeks itu bukan gambaran realitas kegentingan situasi dan kondisi Lampung, tapi mengisyaratkan adanya faktor-faktor yang punya potensi ke arah itu. Faktor-faktor itu seperti adanya gunung berapi, Patahan Semangka di lempeng bumi Lampung, yang bukan merupakan realitas letusan gunung berapi atau gempa dahsyat. Tapi, faktor-faktor tersebut hanya menyimpan potensi yang memungkinkan hal-hal itu bisa terjadi di Lampung. Dalam IKP 2019, selain kerawanan spesifik sesuai dengan potensi situasi dan kondisi suatu daerah, juga terdapat faktor-faktor yang bersifat umum secara nasional. Misalnya kerawanan money politics, cenderung lebih dipicu oleh sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat persaingan bukan hanya antarparpol, melainkan tidak kalah sengit antarcalon se-DP dari partai yang sama. Soalnya, siapa yang paling banyak meraih suara dari partainya, dia yang mendapatkan kursi pertama partainya di DP tertentu. Urutan kedua perolehan suara partainya, belum tentu bisa mendapatkan kursi berikut di DP-nya. Ini yang mendorong potensi money politics secara umum bakal amat rawan. Potensi money politics itu bukan cuma di Lampung, tapi secara nasional. Jadi, tidak perlu dibesar-besarkan seolah cuma Lampung yang rawan money politics. Untuk faktor-faktor kerawanan bersifat khusus dan menempatkan Lampung di atas rata-rata nasional, sebaiknya dipandang sebagai early warning system saja. Sebab, seperti gunung api tidak mesti meletus, bahkan kalaupun meletus seperti Gunung Anak Krakatau, yang terdampak hanya satu kilometer laut di sekelilingnya. Kita yang sehari-hari biasa hidup dengan situasi dan kondisi yang terpotret rawan dalam IKP, tidak merasakannya sebagai ancaman. Malah merasa aneh kalau tidak ada keanekaragaman sosial seperti yang dicemaskan IKP 2019 itu. Namun, adanya IKP 2019 layak disambut baik untuk mengingatkan kita agar lebih waspada bahwa dalam hal-hal yang telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari kita juga ada yang bisa membahayakan kita, seperti kebanyakan makan garam bisa menyulut darah tinggi. Artinya, kerawanan yang terpotret dalam IKP 2019 di Lampung baik dalam konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, konstelasi, maupun partisipasi, kita jaga bersama agar tidak menimbulkan atau menjadi masalah baru. Selanjutnya.....