KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di era Orde Baru (Orba) pada data Transparency International terendah di ASEAN. Pada 1998, skor IPK Indonesia 20, di bawah Filipina 33, Thailand 30, Malaysia 53. Singapura, sudah jauh di atas negara kawasan. "Kami memerinci datanya mulai tahun 1998, mohon maaf, Corruption Perception Index (CPI) kita terendah di ASEAN, Vietnam di atas kita, Thailand di atas kita, Malaysia di atas kita, Brunei di atas kita," kata Agus dalam pidato pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Bagi yang mengalami era Orba tentu ingat keluarga pejabat (anak-istri-menantu-ipar) menguasai proyek di seputar pejabat. Orang lain hanya jadi subkontraktor dengan membayar fee sebesar laba proyek, subkontraktor cuma cuci piring pesta mereka. Namun seiring perkembangan, lanjut Agus, IPK Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi sekalipun belum ideal. "Kalau melihat rilis terakhir dari Transparency International kita itu mencapai skor 37, memang tahun 2016—2017 sejajar dari skor 37 menjadi 37 lagi. Tapi kalau dibandingkan negara lain, seperti Malaysia yang dulu tahun 98 sudah 53 malah turun jadi 47, Filipina yang mencapai 33 kemudian naik 36 di tahun 1999, sekarang turun," ujar Agus. Dibanding dengan negara lain yang penduduknya banyak, skor IPK Indonesia naik 17 poin, Vietnam 10 poin, Argentina 9 poin, Nigeria 8 poin, dan Tiongkok yang pakai hukuman mati 6 poin. "Kita menyaksikan CPI Indonesia mencapai pertumbuhan paling tinggi di dunia," tegas Agus. (Kompas.com, 4/12) Sementara Presiden Jokowi di acara KPK itu menegaskan, banyaknya penangkapan dan pemenjaraan pelaku korupsi bukan indikator keberhasilan. Keberhasilan bangsa yang antikorupsi menurut Jokowi, "...diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tindak pidana korupsi." Jokowi memastikan pemerintah terus melakukan berbagai upaya memberantas korupsi. Misalnya, dengan menyediakan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat, hingga e-budgeting. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi. Misalnya, Perpres No 54/20+018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Lalu PP No 63/2018 tentang Tata Cara Pelakaanaan Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan bagi yang Membantu Pemberantasan Korupsi. Dengan berbagai langkah tersebut, Jokowi yakin Indonesia akan mencapai kondisi ideal antikorupsi. Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjaniian Kerja (PPPK). Aturan ini membuka peluang untuk mengikuti seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer, termasuk guru, yang menurut UU telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah menyadari saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan. "Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," ujar Moeldoko. (Kompas.com, 3/12/2018) Ia mengatakan tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK mengikuti proses seleksi sesuai dengan merit system. Seleksi berbasis merit prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN. "Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi profesional," kata Moeldoko. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan PP Manajemen PPPK salah satu aturan pelaksanaan dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini juga ditujukan sebagai payung hukum untuk merekrut para profesional masuk birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding dengan CPNS. "Kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut," ujar Yanuar. Menurut Yanuar, PPPK memiliki kewajiban dan hak keuangan sama dengan ASN yang berstatus PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Namun, PPPK tak mendapatkan pensiun layaknya PNS. Dengan keluarnya PP ini, diharapkan proses rekrutmen guru honorer yang berusia di atas 35 tahun segera dilakukan. Dengan begitu kecenderungan penelantaran guru honorer segera diakhiri. Penelantaran seperti honornya ditahan pemda tiga hingga enam bulan karena uangnya diprioritaskan untuk membayar tagihan kontraktor, tidak perlu terjadi lagi. Sekaligus pihak pemda juga diringankan bebannya dari menyiapkan honor mereka karena sudah resmi masuk daftar gaji yang ditanggung Pemerintah Pusat. Harkat dan martabat guru honorer pun, sesuai dengan kewajiban dan hak keuangannya, terangkat menjadi setara dengan PNS. Selanjutnya.....

MAKAN malam Presiden AS Donald Trump dan Presiden RRT Xi Jinping di Buenos Aires Sabtu (1/12/2018) membuahkan kesepakatan meredam eskalasi perang dagang antara kedua negara. Kedua kepala negara setuju untuk tidak mengenakan tarif tambahan di sektor perdagangan setelah 1 Januari 2019. Berita itu menurut CNBC ditulis Bloomberg Minggu (2/12/2018) mengutip dari laporan televisi nasional Tiongkok, CGTN. "Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat untuk menjaga perang dagang mereka dari eskalasi dengan janji menahan sementara pengenaan tarif baru," tulis Bloomberg. Sementara itu, penasihat Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan kepada wartawan, pertemuan itu berlangsung sangat baik. Pertemuan makan malam itu berlangsung lebih lama dari rencana, yakni lebih dari dua jam. Sebelumnya CNBC Internasional melaporkan Xi Jinping mengatakan kerja sama adalah pilihan terbaik bagi Tiongkok dan AS. Sedang Trump sebelum makan juga mengatakan diskusi pada poin tertentu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kedua negara. Kesepakatan AS-RRT meredam eskalasi perang dagang ini jelas merupakan kabar baik bagi negara-negara berkembang yang beberapa bulan terakhir ini terimbas perang dagang tersebut. Salah satunya Argentina, tuan rumah KTT G20, yang kurs mata uangnya terhadap dolar AS terdepresiasi lebih 40%, hingga IMF mengucurkan batuan sebesar 850 miliar dolar AS untuk memulihkan ekonominya. Sedangkan Indonesia, kurs mata uang rupiah sampai akhir Oktober 2018 sempat terdepresiasi lebih 10% (ytd) terhadap dolar AS. Namun sepanjang November 2018 rupiah kembali bangkit dan menguat dramatis dari 15.200 per dolar AS menjadi Rp14.300 per dolar AS pada 30 November 2018. Bahkan, jika kondisi eksternal dan internal kondusif, bank sentral yakin dalam 2019 nilai rupiah kembali ke fundamentalnya, Rp13.500 per dolar AS. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Buenos Aires mengingatkan posisi Indonesia akan tetap hati-hati dengan komitmen para pemimpin negara mengenai ketegangan perang dagang yang sedang terjadi. Trump menginginkan ekonomi negara-negara lain lebih baik untuk menjadikan ekonomi AS lebih kuat. Sedang Xi Jinping menyatakan perdagangan menguntungkan semua pihak, karena itu menjaga hubungan antarnegara menjadi kepentingan bersama. Komitmen itu, menurut Sri, political language yang normatif. Itu mengindikasikan keharusan semua pihak meriset kembali kebijakannya pada kesepakatan dagang multilateral. Selanjutnya.....

PADA peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 2—3 Desember di Bekasi, Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Penyandang Disabilitas. Kartu ini selain sebagai identifikasi penyandang cacat, juga untuk mengakses fasilitas publik seperti gratis naik kereta api commuter, naik bus kota milik BUMN/BUMD seperti Trans Jakarta, dan jaminan sosial tertentu. Peluncuran kartu tersebut sejalan dengan tema HDI 2018, Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas. Tahap pertama kartu ini dibagikan kepada para disabilitas di Jawa, selanjutnya ke semua daerah sebagai gerakan peduli pada kebutuhan para penyandang disabilitas. Dalam acara yang dihadiri ribuan penyandang disabilitas itu, juga diserahkan berbagai alat bantu bagi disabilitas, seribu unit kursi roda, alat bantu dengar, dan lain-lain. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto menyatakan, kartu yang dibagikan mulai dari Pulau Jawa kepada tujuh ribu penyandang disabilitas yang terdata di Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos, rencananya juga dapat digunakan untuk memperoleh potongan harga di toko ritel. "Pada 2019, ditargetkan semua benefit tersebut bisa direalisasikan," ujar Edi. Namun, untuk menjadikan Indonesia negeri ramah disabilitas, itu saja jelas belum cukup. Suatu gerakan nasional ramah disabilitas yang komprehensif harus dicanangkan, untuk dilaksanakan seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Contoh negeri ramah disabilitas, salah satunya Jepang. Semua jalan di kota-kota negeri itu di kiri dan kanannya diberi lajur untuk disabilitas yang diberi batas pemisah dari jalan besarnya, kendaraan bermotor tak bisa nyelonong ke lintasannya yang juga digunakan pejalan kaki dan sepeda. Lajur disabilitas itu rata sepanjang jalan, tingginya juga sama dengan jalan utama, sehingga ketika di zebra cross harus menyeberang, pengguna kursi roda dan tongkat putih tidak mengalami kesulitan. Lajur itu tembus dari kawasan permukiman, pertokoan, dan perkantoran hingga stasiun KA dan halte bus. Selain itu, dalam KA maupun bus terdapat kursi khusus untuk disabilitas, bersama wanita hamil, manula, dan orang sakit. Jadi, kalau Indonesia mau jadi negeri ramah disabilitas, banyak hal harus dilakukan. Semua trotoar jalan yang lebih tinggi dari jalan dan gerbang rumah atau toko warga, harus dibongkar, diratakan agar disabilitas dengan kursi roda dan tongkat putihnya nyaman melintas. Sekaligus, bersih dari lapak pedagang dan parkiran kendaraan bermotor. Selanjutnya.....

SAAT menutup Rapimnas Kadin 2018 di Solo, Rabu (28/11), Presiden Joko Widodo menjamin relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak menyentuh UMKM. Pemerintah berkomitmen mendorong terus keberlangsungan UMKM, ujar Presiden. "Relaksasi DNI itu penting," kata Jokowi. "Tapi yang berkaitan dengan UMKM saya mendengar suara Kadin dan HIPMI. Dari komunikasi itu saya memutuskan untuk mengeluarkan UMKM dari relaksasi DNI." Tidak masuknya UMKM dalam relaksasi DNI, menurut Jokowi, karena saat ini ada 62 juta unit UMKM yang mempekerjakan 116 juta orang. Kondisi ini menunjukkan mayoritas lebih 80% tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM. Kontribusi UMKM pada PDB Indonesia 60%. Karena itu, pemerintah komitmen berpihak pada UMKM. Jokowi menyebutkan komitmen keberpihakan dirinya pada UMKM juga dilakukan dengan penurunan bunga KUR, dari 23% menjadi 7%. Juga pajak penghasilan, dulunya 1% jadi setengah persen. Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi soal keluhan Kadin atas kebijakan DNI. Pasalnya, hal itu menyangkut seluruh aspirasi dunia usaha dan asosiasi. "...Karena itu, sudah disampaikan Presiden Jokowi bahwa UMKM dikeluarkan dari relaksasi DNI, maka tidak perlu diributkan dan diperdebatkan lagi...," tegas Rosan. (Kompas.com, 29/11) Relaksasi DNI urgen guna meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) menambah kapasitas ekonomi nasional dalam menyerap tenaga kerja dan menampung talenta pekerja terkait kemajuan teknologi. Pengangguran terbuka Indonesia 7,01 juta orang, ditambah angkatan kerja baru setiap tahun 3 juta jiwa harus ditampung. Dalam FDI, menurut data UNCTAD yang dikutip Faisal Basri (Kompas.com, 3/10/2018), Indonesia rata-rata hanya mendapat 5% dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam PDB, ketinggalan dari Malaysia (13,4%) dan Vietnam (24%). Bahkan Singapura, yang penduduknya hanya 5,5 juta, sejak 1990-an setiap tahun menerima FDI 4 kali lipat dari Indonesia. Pada 2015, 2016, 2017, Singapura dengan PDB 2018 sebesar 332,449 miliar dolar AS menerima FDI 62.745,7; 77.454,3; 62.006,0 juta dolar AS. Sedang Indonesia, dengan penduduk 260 juta dan PDB 1,074 triliun dolar AS, pada periode sama, menurut data UNCTAD hanya mendapat FDI 16.641,5; 3.921,3; 23.063,1 juta dolar AS. Ironisnya, Singapura menjadi investor FDI terbesar di Indonesia. Karena itu, demi 7,01 juta penganggur dan 3 juta angkatan kerja baru setiap tahun, wajar kita bersikap proporsional terhadap FDI. Selanjutnya.....

HASIL riset International Institute for Management Development (IMD) mencatat Singapura dan Malaysia sebagai dua negara dengan talenta pekerja terbaik di ASEAN. Riset menggunakan data dan tanggapan dari survei tahunan mereka kepada 6.000 eksekutif perusahaan. Dalam riset kali ini, IMD menilai 63 negara atas pendidikan, pelatihan di tempat kerja, keterampilan berbahasa, biaya hidup, kualitas hidup, pengupahan, serta tarif pajak. Singapura di peringkat 13 dan Malaysia 22. Kemudian, Thailand 42, Indonesia peringkat 45 (naik dua tingkat dari tahun lalu), dan Filipina 55. Posisi teratas negara dengan talenta pekerja terbaik diduduki Swiss, Denmark, dan Norwegia. Sementara peringkat terakhir diduduki Venezuela. Singapura unggul dalam mengumpulkan talenta internasional untuk bekerja di negaranya. Sementara Malaysia berinvestasi dalam pendidikan untuk mengembangkan tenaga kerja terampil di negaranya. (Kompas.com 22/11/2018) Keunggulan talenta pekerja Singapura dan Malaysia dimulai dari pendidikan karena memiliki 7 teratas dari 10 universitas terbaik di ASEAN, menurut QS Universiaty Ranking, dikuasai Singapura dan Malaysia. Sementara Universitas Indonesia di peringkat 9. Urutannya Nanational Univ Of Singapore peringkat satu,, Nanyang Technological Iniv (2), Univ Malaya (3), Univ Kebangsaan Malaysia (4), dan posisi kelima Univ Putra Malaysia. Kemudian, Univ Sains Malaysia (6), Univ Teknologi Malaysia (7), Chilalongkorn Univ Thailand (8), Universitas Indonesia (9), dan Univ Brunei Darussalam (10). Sementara ITB di peringkat 11, UGM (14), Unpad (25), IPB (26), dan seterusnya. (Kompas.com, 22/6/2018) Singapura memanfaatkan talenta pekerja asing sebagai sparing memajukan anak negerinya dengan memasukkan banyak perusahaan asing ke negerinya. Investasi asing langsung/Foreign Direct Investment (FDI) Singapura menurut Ceicdata mencapai 17,7% dari PMTB dalam PDB, lebih tinggi dari Malaysia 13,4%. Sementara Indonesia kecil, baru 5%. Dengan elaborasi talenta asing dan anak negeri itu, menurut data BPS terakhir, FDI Singapura terbesar di Indonesia. Indonesia dengan pengangguran terbuka 7,01 juta dan angkatan kerja baru 3 juta jiwa per tahun, bisa meniru Singapura meningkatkan pemanfaatan FDI untuk mengatasinya. Penggalangan FDI perlu digesa, agar hasil pembenahan SMK yang dilakukan Jokowi pada 2019 ada lapangan kerja baru penampungnya. Tanpa perluasan FDI, selama ini terbukti pengurangan jumlah pengangguran lamban. Padahal dengan perluasan FDI, anak negeri menjadi gagah bekerja di perusahaan asing. *** Selanjutnya.....

GEJALA disrupsi di bisnis ritel hingga banyak supermarket tutup di AS, kini menjalar ke bisnis otomotif negeri itu. Industri mobil General Motors (GM) telah memutuskan untuk menutup lima pabriknya di AS dan Kanada, mem-PHK lebih 14.000 pekerjanya. Ke depan, GM beralih memproduksi mobil listrik dan swakemudi. GM berhenti memproduksi sedan seperti Chevrolet Cruze, Cadillac CT6, Buick Lacrosse, menyisakan produksi truk, crossover, dan SUV. Lima pabrik yang ditutup, perakitan di Oshawa, Ontario, Kanada, perakitan di Detroit, perakitan di Warren, Ohio, lalu Baltimore Operation di White Marsh, Maryland, dan Warren Transmission Operations di Michigan. CEO GM Mary Barra mengatakan langkah ini membutuhkan dua kali lipat investasi dalam kenderaan listrik dan swakemudi. Kenderaan listrik baru akan diluncurkan beberapa tahun ke depan, termasuk 5 jenis crossover, 2 minivan, dan 7 SUV. Restrukturisasi besar-besaran ini akan menelan biaya hingga 3,8 miliar dolar AS. (Bisnis, 27/11/2018) Presiden AS Donald Trump dan PM Kanada Justin Trudeau menyatakan kecewa atas putusan GM itu. "Saya tidak senang!" tegas Trump kepada wartawan di Gedung Putih, bicara tentang CEO Mary Barra. "Kau tahu, AS menyelamatkan GM. Keputusannya untuk membawa perusahaan itu keluar dari Ohio tidak baik. Kurasa dia akan segera membatalkannya," ujar Trump. Sementara menurut CNBC (27/11), Trudeau mem-posting tanggapannya di Twitter mendukung para pekerja di perakitan Ontario. "Kemarin saya bicara dengan Mari Barra @GM untuk mengungkapkan kekecewaan saya yang mendalam atas penutupan itu," tulisnya. Juru bicara GM Stephanie Rice lewat e-mail menyebut, "Kami mengumumkan penghentian produksi beberapa produk tertentu yang mengakibatkan sejumlah pabrik tidak akan berproduksi." Perusahaan berencana memotong 15% dari pekerjaannya, sehingga harus mengurangi 25% dari jajaran eksekutifnya, kata Stephanie. Pemotongan akan menghilangkan lebih dari 14 ribu pekerjaan, sekitar 8.100 posisi ahli (white collar) dan lebih dati 6.000 pekerjaan pabrik. Pada 31 Desember, GM masih mempekerjakan 180 ribu orang, 77 ribu di antaranya digaji menurut peraturan. Sekitar 51 ribu karyawan diwakili oleh serikat buruh. Reorganisasi itu diperkirakan menghemat sekitar 6 miliar dolar AS per tahun. Mantan Wakil Dirut GM, Bob Lutz, menyatakan saat ini GM melihat kenyataan yang sulit dalam permintaan mobil. Tindakan cepat menutup beberapa fasilitas itu berorientasi kenyataan. Selanjutnya.....