BANYAK kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sistem pemilihan langsung disalahkan karena menguras kocek kontestan. Ketika terpilih, si kepala daerah harus mengembalikan modal pilkada. Jalan pintas untuk itu, lewat korupsi. Maka, untuk menekan korupsi ada yang usul kepala daerah kembali dipilih DPRD, bukan lagi pemilihan langsung oleh rakyat. Tampak dalam kontroversi antara korupsi dan demokrasi, orang menggunakan logika terbalik: Demokasi harus diamputasi untuk mengatasi korupsi. Artinya, keyakinan mereka, korupsi bisa dihabisi jika demokrasinya invalid. Pilihan berdasar keyakinan sedemikian jelas konyol. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh rakyat diwujudkan dengan rakyat memilih langsung pemimpinnya untuk memimpin daerah atau negara. Tentu pengamalan demokasi itu tak bisa direduksi atau dikorting, apalagi diamputasi. Hak rakyat itu mutlak harus diamalkan secara utuh dan sepenuhnya. Di sisi lain, korupsi itu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Itu penyakit para elite yang tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu melanggar hukum. Pemimpin yang seharusnya menjadi teladan dalam ketaatan terhadap hukum, malah melanggar hukum. Jadi harus siap konsekuensinya. Pelanggaran hukum ini harus ditindak tegas. Tak ada toleransi untuk melindunginya, apalagi menyalahkan musababnya. Pada bagian penyebabnya itu jika ada pelanggaran hukum harus diluruskan. Misalnya, pembelian suara pemilih dengan berbagai cara yang menguras koceknya. Pemilihan kepala daerah adalah proses mencari pemimpin bijaksana. Kalau ternyata tidak bijaksana, sudah puluhan kepala daerah dipenjarakan karena korupsi untuk dana kampanye, tapi dia tetap mengulang perbuatan yang buruk itu, jelas dia tidak bijaksana. Berarti memang dia tak pantas jadi kepala daerah. Karena itu, korupsi yang merusak sendi-sendi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara hingga merugikan masyarakat bangsa itu, harus dibasmi tuntas sampai akar-akarnya. Tangkap sampai habis semua koruptor yang jelas orang-orang tak bijaksana, tapi merebut posisi yang sebenarnya bukan tempat mereka. Semua lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif, harus bersih dari orang-orang yang duduk di tempat yang salah itu. Setelah semua koruptor dan jaringannya selesai dibasmi, yang tersisa tentu suatu generasi bersih yang antikorupsi. Korupsi berakhir saat demokrasi telah berjalan seutuhnya dan sepenuhnya sebagai pemerintahan oleh rakyat. Ada saatnya. Selanjutnya.....

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jumat (7/12/2018) menyetujui resolusi menyerukan kepada Israel untuk mengakhiri penjajahan atas wilayah Palestina dan menegaskan kembali dukungan PBB untuk solusi dua negara. "Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut, 156 negara mendukung resolusi, enam negara menolak, dan 12 negara abstain. Resolusi berhasil diadopsi," kata Ketua Majelis Umum PBB Maria Espinosa, seperti dikutip Sindonews.com dari Sputnik (8/12/2018). Enam negara yang menolak adalah Amerika Serikat (AS), Israel, Australia, Liberia, Kepulauan Marshall, dan Nauru. Resolusi mewujudkan perdamaian komprehensif, adil, dan abadi di Timur Tengah itu disponsori Irlandia. Pengadopsian resolusi itu sebagai perjuangan PBB dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres pekan lalu mendesak Israel dan Palestina menyelesaikan konflik mereka dengan mendukung resolusi dua negara. Resolusi dua negara, Israel dan Palestina sama-sama berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat, merupakan resolusi PBB sejak awal. Namun, belakangan dikesampingkan Presiden Trump dalam dukungannya pada pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem. Israel sejak 1967 telah menduduki wilayah Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, serta menolak mengakui Palestina sebagai negara merdeka yang independen secara politik dan diplomatik. Selama beberapa dekade itu Palestina telah berkonflik dengan Israel. Pada Juli 2018, 29 warga Palestina tewas, 17 di antaranya perempuan dan anak-anak, akibat bentrokan dengan tentara Israel di perbatsan Jalur Gaza. Lalu 30 November 2018 setidaknya 40 warga Palestina terluka dihujani gas air mata secara masif oleh tentara Israel saat mereka salat Jumat berjemaah di lapangan yang diklaim masuk wilayah yang diduduki Israel dekat Ramallah, Tepi Barat. Penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina ditindas Yahudi Israel itu mengundang simpati yang luas dan kuat dari masyarakat internasional, dibuktikan dengan voting Jumat lalu di Majelis Umum PBB, dari keseluruhan anggota PBB hanya enam negara (termasuk AS dan Israel sendiri) yang memihak mereka. Dukungan luas masyarakat internasional itu akan membantu usaha Indonesia mendesak dunia untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. Lobi untuk itu akan lebih intensif dengan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) PBB mulai 1 Januari 2019 ini. Peluang emas bagi Indonesia menjadi sponsor Palestina merdeka! Selanjutnya.....

JURU bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menelepon wartawan Associated Press (AP) Niniek Karmini, seperti dikutip The Washington Post (7/12/2018) mengklaim sebagai pelaku serangan terhadap pekerja trans-Papua di Nduga, menuntut agar Pemerintah Indonesia mau berunding untuk kemerdekaan Papua. Sambom menegaskan mereka tak butuh trans-Papua, tapi mereka butuh kemerdekaan. Ia juga mengklaim TPNPB punya 29 komando daerah operasi masing-masing beranggota 2.500 orang. Ia mengancam akan terus melakukan serangan gerilya secara hit and run. Perjuangan OPM di tingkat internasional memakai nama Papua Barat. Kapolri Tito Karnavian mengestimasi kekuatan kelompok bersenjata itu tak lebih dari 50 orang dengan 20 pucuk senjata. Sekarang pasukan TNI dan Polri dalam jumlah lebih besar dari kelompok separatis itu sudah menguasai wilayah sekitar Nduga memulihkan keamanan. Namun demikian, tetap perlu diantisipasi ancaman serangan OPM itu bersifat laten. Dan bukan hanya di wilayah Papua, melainkan juga wajib diwaspadai di daerah lain di Tanah Air. Sebab, pada hari mereka melakukan serangan yang menewaskan puluhan pekerja trans-Papua 1—2 Desember, di Surabaya juga ada kelompok orang mengibarkan bendera OPM bintang kejora, hingga tempatnya dikepung massa berbagai ormas. Selain itu, bintang kejora juga dikibarkan di Vanuatu, negara yang menjadi sponsor perjuangan Papua Barat merdeka. Ancaman serangan hit and run OPM ini laten karena mereka frustrasi. Sejak 30 September 2017, PBB telah menolak petisi kemerdekaan Papua Barat dengan menyatakan tidak akan mengambil langkah apa pun untuk melawan Indonesia. (Tempo.co, 6/12/2018). Namun, situs abc.net.au September 2018 memberitakan Vanuatu akan terus melakukan lobi ke sejumlah negara untuk mengumpulkan dukungan agar Papua Barat bisa menentukan masa depannya sendiri. Vanuatu diketahui berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik, namun dipastikan Vanuatu tak akan mendapat dukungan dari Papua Nugini. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato, September lalu menegaskan tidak akan mendukung isu Papua Barat yang diajukan Vanuatu ke PBB. Sebab, Papua Barat masih merupakan bagian integral dari Indonesia. Papua Nugini di bawah kebijakan luar negerinya tidak akan menganggu hal itu. "Kami keberatan, jadi Papua Nugini tidak akan dan tidak mendukung tindakan apa pun yang diambil Vanuatu, jadi kami menolaknya," tegas Pato. Selanjutnya.....

MEMICU perang dagang dengan menaikkan tarif impor dari negara-negara sekutu dan rival dagang, justru AS kedodoran dengan defisit perdagangan pada Oktober 2018 naik 1,7% jadi 55,5 miliar dolar AS (Rp806 triliun). Defisit didorong impor yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, kata Departemen Perdagangan AS. Ini ironi perang dagang yang disulut Trump dengan tujuan mempersempit defisit yang dia sebut penyebab hilangnya pekerjaan di dalam negeri. Defisit perdagangan barang dengan Tiongkok, lawan utama perang dagangnya, juga naik 2% menjadi 38 miliar dolar AS karena ekspor utama seperti kedelai mengalami penurunan. Jumlah itu disesuaikan secara musiman. Bila tak disesuaikan, defisit perdagangan barang AS-Tiongkok mencapai rekor sepanjang masa sebesar 43,1 miliar dolar AS. Demikian CNBC mengutip AFP (7/12/2018). Washington dan Beijing menetapkan tarif tinggi bea masuk terhadap barang-barang kedua negara senilai lebih dari 300 miliar dolar AS dan mengunci kedua negara dalam konflik pahit yang sejauh ini mengguncang industri dan menurunkan laba perusahaan. Dua kekuatan ekonomi dunia itu awal Desember di Argentina menyepakati gencatan senjata 90 hari sembari menyelesaikan keluhan Trump tentang praktik perdagangan yang tidak adil. Defisit AS yang justru meningkat pada era perang dagang terjadi akibat warga Amerika membeli lebih banyak obat dan produk otomotif dari luar negeri serta berlibur lebih banyak, mengambil manfaat dari penguatan mata uang dolar AS. Nilai aktivitas perjalanan yang dilakukan warga Amerika meningkat hingga 200 juta dolar AS dan membuat impor jasa AS mencatat rekor 46,9 miliar dolar AS. Defisit barang juga mencetak rekor tertinggi mencapai lebih dari 78 miliar dolar AS. Impor barang dan jasa AS juga mencapai rekor tertinggi, naik 1,5% menjadi 266,5 miliar dolar AS. Impor kendaraan juga mencapai level tertinggi di 31,8 miliar dolar AS. Untuk periode Januari—Oktober 2018, total defisit perdagangan AS naik lebih dari 11% dibanding dengan periode sama tahun lalu. Ekspor kedelai AS yang disasar bea masuk balasan Tiongkok turun lagi 800 juta dolar AS pada Oktober. Ekspor pesawat terbang dan suku cadang, yang juga sensitif dalam perdagangan, turun 600 juta dolar AS. Perang dagang yang disulut Trump merontokkan harga saham Wall Street, hingga perusahaan teknologi Facebooks, Google, Apple, Amazon kehilangan nilai sahamnya lebih 20%. Setelah gencatan senjata, bursa Wall Street pulih kembali. Selanjutnya.....

ADA sebuah tradisi pada media arus utama (mainstream) di Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsanya yang heterogen. Yakni, tradisi tabu terhadap isu yang cenderung mengeksploitasi sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antatgolongan) karena hal itu rentan menyulut konflik yang bisa mengakibatkan perpecahan bangsa. Bahwa tradisi itu hidup dan kuat memandu para pengelola media arus utama dalam menjalankan profesinya, terlihat pekan lalu pada pilihan mereka untuk tidak menonjolkan penyajian sebuah berita yang bisa dinilai mengeksploitasi sentimen agama. Untuk kewajban mereka terhadap kaidah universal memenuhi hak rakyat untuk tahu (people right to know), mereka tetap memuat berita tersebut tetapi tidak secara mencolok. Ada yang memuat di halaman dalam, atau cukup di laman online dalam konvergensi penerbitan mereka. Betapa kuat tradisi tabu terhadap isu yang berbau sentimen SARA itu bisa dilihat, lebih dari 80% media arus utama di negeri ini melakukan hal yang sama, menghindari penonjolan berita dimaksud. Di luar pengelola media arus utama mungkin sukar memahami tradisi ini, sehingga dengan mudah menuduh terkooptasi ini atau itu. Tapi, bagi pengelola media arus utama, tradisi ini bukanlah hal murahan karena orientasinya luhur demi menjaga keutuhan bangsa dan menghindarkan rakyat dari jebakan konflik. Justru sebaliknya, para pengelola media arus utama itu memandang murahan perilaku mereka yang mengeksploitasi sentimen SARA untuk mencapai tujuan. Apa pun tujuan itu, secara nyata mereka berusaha mencapainya dengan tanpa sungkan mengorbankan rakyat dalam jebakan rawan konflik dan tidak peduli pada akibatnya, perpecahan bangsa. Orientasi tradisi tabu terhadap isu SARA yang luhur demi keutuhan bangsa itu demikian kuat pada pengelola media arus utama, terbentuk oleh perjalanan panjang perjuangan pers nasional mengemong bangsa. Setiap muncul tantangan, tradisi itu merespons tegas. Tegasnya respons itu mengingat heterogenitas bangsa harus dijaga agar senantiasa jauh dari ancaman perpecahan. Banyaknya suku menuntut upaya pencegahan dini dari Balkanisasi. Banyaknya sekte atau aliran agama menuntut kewaspadaan dari konflik sektarian atau Syrianisasi. Adanya penganut agama maupun warga suku yang dominan harus dijauhkan dari Talibanisasi, kelompok dominan menindas minoritas yang lemah. Dengan orientasi luhur menjaga keutuhan bangsa, tradisi tabu isu SARA pada media arus utama itu perlu dukungan dari segenap elemen bangsa. Selanjutnya.....

MANUSIA akan menghadapi bencana besar yang disebabkan oleh interaksi berbagai peristiwa alam yang disebabkan peningkatan suhu bumi, kata Erik Franklin, pakar Lembaga Biologi Kelautan Universitas Hawaii. "Semua ini sedang terjadi sekarang dan akan terus bertambah gawat," kata Franklin kepada AFP. Tingkat karbondioksida, gas metana, dan gas rumah kaca lainnya yang dihamburkan ke atmosfer telah memicu berbagai bencana alam yang menimbulkan kesengsaraan pada manusia. Pemanasan suhu bumi memicu musim kemarau yang panjang, gelombang panas, dan kebakaran hutan seperti yang kini terjadi di California. Sebaliknya, di kawasan yang biasanya lebih basah, justru terjadi hujan lebat dan banjir. Di laut, peningkatan suhu memicu badai yang makin besar yang menimbulkan bencana karena permukaan air laut yang terus naik. Tahun lalu negara bagian Florida mengalami musim kering panjang, suhu panas yang mencapai rekor, lebih dari 100 kebakaran hutan, dan badai Michael yang paling kuat pernah menghantam kawasan itu. Kemungkinan menghadapi berbagai bencana alam sekaligus, menurut profesor Camilo Mora dari Universitas Hawaii, bergantung pada apakah manusia bisa mengurangi emisi gas-gas rumah kaca dengan cepat. (Kompas.com, 26/11/2018) Ironisnya, Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari perjanjian iklim Paris 2015 yang ditandatangani 190 negara untuk membatasi emisi karbon. Padahal, AS pemilik cerobong asap pabrik dan emisi karbon lainnya terbesar di dunia. Laporan terbaru dari otoritas AS, National Climate Assessment (AFP, 23/11/2018) menyebutkan perubahan iklim akan menelan biaya ratusan miliar dolar AS setiap tahunnya, kecuali jika ada tindakan drastis yang diambil untuk mengurangi emisi karbon. Disusun oleh lebih dari 300 ilmuwan, penilaian iklim nasional keempat volume II itu sebagai laporan mandat kongres yang lebih dari 1.000 halaman. Isinya menegaskan jika tidak ada upaya mitigasi, perubahan iklim diperkirakan menyebabkan kerugian yang terus meningkat terhadap infrastruktur dan properti AS, serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dampaknya akan meluber ke ranah perdagangan global, memengaruhi harga impor dan ekspor dan bisnis AS dengan luar negeri serta rantai pasokan. Beberapa dampak tersebut telah dirasakan AS, termasuk cuaca ekstrem dan peristiwa terkait iklim. Namun, Trump dan kabinetnya meragukan perubahan iklim, dengan alasan penyebab dan dampaknya belum diketahui pasti. *** Selanjutnya.....

KELOMPOK kriminal bersenjata (KKB) membunuh 31 buruh proyek trans-Papua di Nduga, awal Desember 2018. Para karyawan PT Istaka Karya (BUMN) itu sedang membangun jembatan, dijemput sekitar 50 orang bersenjata, dibawa ke bukit dan dibantai. Jimmi Aritonang, karyawan Istaka Karya yang berhasil meloloskan diri berkisah, 1 Desember itu mereka libur karena ada upacara HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNOPM). KKB melakukan upacara bakar batu menyertakan masyarakat. Kapendam XVII Kolonel Inf Muhamad Aidi menceritakan ini kepada Kompas.com (6/12/2018) menyebut, KKB ke kamp Istaka pukul 15.00 WIT, 25 karyawan di kamp digiring ke kali. Esoknya, 2 Desember, KKB membawa mereka ke puncak bukit, disuruh berbaris jalan jongkok lalu ditembaki. Sebagian pekerja tertembak mati, sebagian lagi pura-pura mati terkapar di tanah. Setelah KKB pergi, 11 pekerja yang pura-pura mati bangkit untuk melarikan diri. Malang, mereka terlihat oleh KKB dan dikejar. Lima orang tertangkap dibunuh KKB, 6 orang lari ke arah Mbua. Dua orang belum ditemukan, 4 lainnya termasuk Jimmi selamat diamankan anggota TNI di Pos Yonif 755/Yalet di Mbua. Pada 3 Desember, pukul 05.00 WIT, Pos TNI Yonif 755/Yalet diserang KKB bersenjata standar militer campuran panah dan tombak. "Rupanya mereka tetap melakukan pengejaran. Serangan diawali lemparan batu ke pos sehingga seorang anggota Yonif 755, Serda Handoko membuka jendela, lalu ditembak dan meninggal dunia," tutur Aidi. Anggota pos membalas tembakan dan terjadi kontak tembak dari jam 05.00 hingga 21.00 WIT. Karena kondisi tidak berimbang dan medan tak menguntungkan, 4 Desember, pukul 01.00 WIT, Danpos memutuskan mundur mencari medan perlindungan. Pukul 07.00 WIT, Satgab TNI-Polri berhasil menduduki Mbua, melakukan penyelamatan dan evakuasi korban. Demikian gawatnya situasi lapangan. Mereka bukan lagi KKB seperti nama buat kelompok begal. Tetapi, mereka pemberontak sparatis yang jelas dan nyata merupakan musuh NKRI. Jadi, kewajiban TNI-Polri untuk membasmi sampai ke akar-akarnya. Gerakan mereka akan makin ganas ketika Papua makin maju karena gerakan mereka kehilangan relevansi. Pembangunan trans-Papua dan berbagai kebijakan pusat seperti BBM satu harga, mulai mewujudkan kemajuan Papua. Pada kuartal II 2018, menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Papua 18,18%, jauh di atas pertumbuhan nasional 5,27%. Untuk itu, TNI-Polri harus tegas membersihkan gangguan terhadap rakyat Papua. *** Selanjutnya.....