PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) menutup pelayanan publik (shutdown) sejak Sabtu 22 Desember 2018 karena APBN belum disahkan parlemen akibat Fraksi Demokrat menolak masuknya anggaran membangun pagar di perbatasan Meksiko yang diajukan Presiden Trump sebesar 5,6 miliar dolar AS. Shutdown berkepanjangan, hingga akhir pekan lalu belum jelas kapan berakhirnya. Demi pemerintahan bisa kembali berjalan, Fraksi Demorat mengajukan usul RUU APBN Sementara, yang di dalamnya tidak ada anggaran pagar. Namun, Fraksi Republik di Senat menolak usul itu dan menyebutnya sebagai "pertunjukan sampingan". Shutdown pemerintahan atau penutupan sebagian pelayanan publik itu menyangkut sembilan kementerian yang terdampak dengan pegawai lebih satu juta orang tidak menerima gaji selama penutupan. Yakni, Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perumahan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Meski demikian, Kementerian Pertahanan dan Kantor Pos tidak terkena dampak shutdown karena memiliki pendanaan terjamin. Museum, kebun binatang, dan pengelolaan taman-taman kota termasuk kena dampak shutdown. The National Park Service menangguhkan semua layanan nondarurat, termasuk layanan untuk pengunjung seperti toilet umum, sampah, pemeliharaan jalan, dan layanan pendukung lainnya. Sebanyak 21 ribu karyawan harus cuti. Sementara taman-taman masih bisa diakses masyarakat, sehingga kondisinya memburuk. Tumpukan sampah tampak di taman-taman, seperti di Gedung Putih. (Kompas.com, 3/1) Termasuk korban shutdown beberapa pasang pengantin yang melakukan acara pernikahan akhir Desember. Ada pasangan yang menyebut pernikahan mereka tidak sah karena staf biro pernikahan ibu kota cuti. Restoran dan berbagai toko banyak yang menawarkan diskon kepada karyawan pemerintah untuk membantu meringankan pengeluaran mereka selama shutdown. Chef terkenal Jose Andres, bahkan memberikan roti isi gratis bagi karyawan pemerintah dan keluarga mereka di restoran miliknya di area Washington DC. Pagar baja tinggi dan kokoh sepanjang lebih 3.000 km di perbatasan dengan Meksiko yang akan dibangun itu merupakan janji kampanye Trump untuk keamanan nasional, utamanya dari penyusupan imigran negara-negara miskin di selatan. Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nancy Pelosi menyebut pembangunan pagar itu tindakan amoral, negara yang didirikan oleh kaum imigran memagari diri dari imigran.*** Selanjutnya.....

SETELAH terpuruk hingga 420 dolar AS per ton akhir November 2018, harga crude palm oil (CPO/minyak sawit mentah) mencoba bangkit pada lelang pertama Bursa Derivatif Malaysia di 2 Januari 2019. Untuk kontrak Maret 2019, harga CPO menjadi 2.167 ringgit Malaysia atau setara 522 dolar AS/ton dengan kurs 4,15 ringgit/dolar AS. Naiknya harga CPO pada awal tahun itu menurut CNBC Indonesia (2/1), didominasi sentimen positif dari India. Hari terakhir 2018 (31/12), Pemerintah India mengumumkan pemotongan bea impor CPO dari negara-negara Asia Tenggara yang efektif berlaku 1 Januari 2019. Bea impor minyak sawit mentah turun dari 44% ke 40%, untuk hasil olahan minyak sawit turun dari 54% ke 45%. Tarif baru tersebut jelas dinikmati kiriman hasil olahan minyak sawit milik Unilever Oleochemical Indonesia, Bakrie Sumatera Plantations, dan Procter and Gamble (P&G), yang dimuat kapal Wan Hai 505 berbobot 50 ribu ton yang berangkat dari Pelabuhan Kuala Tanjung menuju India 28 Desember 2018. Turunnya bea impor CPO dan hasil olahannya itu diharapkan mampu mendongkrak naik kembali harga tandan buah segar (TBS) petani di Tanah Air. Dasarnya, India merupakan negara dengan jumlah impor CPO terbesar di dunia, mencapai 15,5 juta ton per tahun. Dengan bea impor yang makin murah, sewajarnya jika permintaan akan meningkat. Namun, para pedagang seperti dilansir Reuter memprediksi, kenaikan harga CPO akibat potongan bea impor India tidak akan berlangsung lama. Alasannya, cadangan CPO di Asia Tenggara masih tinggi. Malaysia mencatatkan cadangan CPO dari Mei hingga November 2018 sebesar 3,01 juta ton. Sementara Indonesia, cadangan CPO naik 30,47% (yoy) menjadi 4,41 juta ton. Meningkatnya cadangan CPO kedua negara produsen terbesar di dunia itu karena peningkatan produksi. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan peningkatan produksi bulanan 2,04% menjadi 4,51 juta ton pada Oktober 2018. Sementara produksi bulanan CPO Malaysia meningkat menjadi 1,96 juta ton pada Oktober 2018. Dengan harga baru CPO 522 dolar AS/ton, jika terealisasi pada kontrak Maret 2019, pungutan ekspor CPO yang sekarang "dinolkan" akan berlaku lagi pada kriteria 500—549 dolar AS/ton sebesar 25 dolar AS/ton dan turunan 1 senilai 10 dolar AS/ton dan turunan 2 sejumlah 5 dolar AS/ton. Sekalipun pengusaha inti atau pabrikan harus memenuhi pungutan ekspor pada harga CPO yang mepet itu, diharapkan tetap memberikan harga yang baik untuk TBS petani.*** Selanjutnya.....

INDONESIA negeri rawan bencana, tiada hari tanpa gempa bumi. Menurut Daryono, kepala bidang informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sehari bisa terjadi lebih dari 10 gempa. Itu karena wilayah Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu Eursia, Indoaustralia, dan Pasifik, yang setiap saat bisa terjadi tumbukan antarlempeng. "Dari tumbukan ini terimplikasi adanya sekitar enam tumbukan lempeng aktif yang berpotensi memicu terjadinya gempa kuat," ujar Daryono. "Wilayah Indonesia juga sangat kaya dengan sebaran patahan aktif atau sesar aktif. Ada lebih dari 200 yang sudah terpetakan dengan baik dan masih banyak yang belum terpetakan sehingga tidak heran jika wilayah Indonesia itu dalam sehari lebih dari 10 gempa yang terjadi," tambahnya. (Kompas.com, 7/8/2018) Patahan aktif tersebut, antara lain patahan besar Sumatera yang membelah dari Aceh sampai Lampung, sesar aktif di Jawa, Lembang, Yogyakarta, di utara Bali, Lombok, Sumbawa, NTT, Sulawesi, Sorong, dan Memberamo. Patahan Palu Koro penyebab gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah September 2018. Kerawanan itu dilengkapi dengan posisi Indonesia di cincin api (ring of fire) dengan 127 gunung berapi aktif berbentuk tapal kuda sepanjang 40 ribu km yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sekitar 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api tersebut. Sewaktu Surono masih aktif di Badan Geologi Kementerian ESDM, pengamatan kegiatan gunung api dilakukan, juga dengan bekerja sama dengan LIPI, Kemenristek, Japan Science and Technology (JST), dan JICA (juga Jepang) yang melakukan penelitian tentang gempa, tsunami, serta gunung api. Salah satu hasilnya, ada lima juta jiwa warga yang hidup di wilayah rentan bencana gunung api, yang harus mendapat perhatian khusus. Mungkin hasil-hasil penelitian mereka perlu disimak ulang untuk menghadapi tantangan kegempaan dan kegunungapian ke depan. Betapa buta terlihat petugas yang bertanggung jawab, dalam hal ini ketika Anak Krakatau memicu tsunami 22 Desember 2018. Padahal dari rangkaian penelitian yang ada, petunjuk sebenarnya sudah tersedia. Salah satunya hasil penelitian bahaya tsunami Gunung Anak Krakatau oleh Giachetti, Paris, Kelfoun, dan Ontowirjo dari Clermont Universite yang dipublikasi The Geological Society of London (2012), yang menyebutkan adanya 0,280 km3 dinding Anak Krakatau yang rawan longsor dan bisa memicu tsunami. *** Selanjutnya.....

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat refleksi akhir tahun tulis tangan yang ia share ke WAG karyawan Kemenkeu, tanggal 31 Desember 2018. "Seluruh jajaran Kemenkeu yang saya cintai dan banggakan," ia tulis pesannya. "Tahun 2018 baru saja kita lalui. Alhamdulillah, tugas pengelolaan APBN dan keuangan negara telah kita tunaikan dengan baik. 2018 bukan tahun yang mudah: ekonomi global, harga komoditas, arus modal, dan nilai tukar bergejolak. Suku bunga global dan dalam negeri mengalami kenaikan; perdagangan global masih lesu dan tidak menentu, dan ancaman kejahatan perpajakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan ilegal terus mengancam.” "Bencana alam menimpa di beberapa daerah, dan Kemenkeu juga mengalami musibah tewasnya 21 jajaran Kemenkeu dalam kecelakaan pesawat. Semua itu dapat menjadi alasan kita untuk patah semangat.” "Namun kita dan Indonesia tidak pernah menyerah! Indonesia bahkan menjadi tuan rumah event internasional bergengsi: Asian Games dan Para Games, dan pertemuan tahunan IMF/World Bank yang semuanya berjalan dan berhasil sukses. Dunia menghargai dan menghormati Indonesia.” "APBN 2018 kita tutup dengan capaian sangat baik. (1) Penerimaan negara baik pajak, bea cukai, dan penerimaan bukan pajak tumbuh tinggi dan sehat, terima kasih pada seluruh jajaran yang mengelola penerimaan negara. (2) Belanja negara juga terealisasi dengan baik, di pusat maupun daerah. (3) Pembiayaan mengalami kontraksi, dengan defisit APBN sebesar 1,72% dari PDB, jauh lebih rendah dari angka UU APBN 2018 sebesar 2,19%. (4) Keseimbangan primer adalah sebesar Rp4,1 triliun, ini surplus keseimbangan primer sejak 2011. Prestasi!” "Kita akan terus menjaga APBN dan keuangan negara secara profesional, hati-hati, dan bertanggung jawab. Kita terus melakukan pembiayaan inovatif baik melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha/swasta maupun dengan blended finance, agar partisipasi swasta dan masyarakat terus meningkat, sehingga mereka ikut memiliki proses dan proyek pembangunan.” "APBN dan kebijakan fiskal telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat: membantu keluarga miskin untuk makan, sekolah, kesehatan, mendukung operasi sekolah dan madrasah, 2018." Demikian refleksi akhir tahun Sri Mulyani kita kutip, untuk mendapat gambaran tentang keuangan negara langsung dari orang pertama yang bertanggung jawab mengelolanya. Segala hoaks atau pelintiran masalah keuangan negara bisa ditepis dengan informasi langsung dari sumbernya.*** Selanjutnya.....

RUPIAH tegar memasuki tahun politik 2019 dengan tutup tahun 31 Desember 2018 pada kurs Rp14.455/dolar AS, menguat 0,69% dari pekan terakhir. Itu, menurut Tim Riset CNBC Indonesia (31/12) menempatkan apresiasi rupiah terhadap dolar AS tertinggi dari semua mata uang Asia, juga menguat 0,77% dari poundsterling dan 0,76% dari Swiss frank. Penguatan rupiah sejak akhir November 2018 meninggalkan level Rp15.200/dolar AS ke Rp14.500/dolar AS, depresiasi rupiah turun dari sebelummya di atas 10%. Tepatnya, dari 1 Januari 2018 Rp13.500/dolar AS menjadi Rp14.455/dolar AS pada 31 Desember 2018, depresiasi rupiah terhadap dolar AS sepanjang tahun sebesar 7,81% (ytd). Ini cukup baik untuk emerging market, dibanding dengan Turki dan Argentina yang lebih 20%. Pokok masalahnya, adakah peluang rupiah untuk menguat pada tahun politik? Langkah awal rupiah memasuki 2019 disambut sentimen positif dari bank investasi ternama AS, Morgan Stanley, yang menaikkan status Bursa Efek Indonesia (BEI) dari underweight menjadi overweight. Artinya, pasar saham Indonesia sangat layak untuk dimasuki. Masuknya kembali modal lewat pasar saham, akan mengatasi neraca berjalan dari defisit. Salah satu penyebab pelemahan rupiah karena banyak investor melakukan penjualan bersih selama 2018. Sampai Agustus saja Rp48 triliun keluar dari pasar saham, sebulan berikutnya Rp8,1 triliun. (katadata, 9/11/2018). Apa dasar Morgan Stanley memberi BEI status overweight? Sepanjang 2018 bursa global rontok. Di AS Dow Jones anjlok 5,6%, S&P 500 turun 6,2%, dan Nasdaq 3,9%. Di Eropa, FTSE London kehilangan 12%, DAX Frankfurt turun 18%. Di Asia, Shanghai Indeks merosot 24,6%, Shenzhen Composite anjlok hingga 34,25%, dan Hang Seng Hong Kong ambles 13,61%. Lalu indeks Nikkei Jepang jebol 12,1%. Sedangkan IHSG hanya minus 2,54% sepanjang 2018. Posisi pertahanan terbaik itu ditopang kondisi ekonomi nasional yang kondusif dengan fundamental yang tidak goyah diguncang ketakpastian global dan perang dagang, inflasi rendah. Pe-rating internasional Mody's, Fitch's, dan S&P pun tidak bergeser dari status layak investasi buat Indonesia. Sentimen positif lain bagi rupiah pada 2019 adalah tren penurunan harga minyak dunia. Sejak 3 Oktober hingga 28 Desember 2018 harga minyak jenis brent melorot 39,52%, akibat oversupply. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan tren ini berlanjut di 2019 dengan produksi 101,84 juta bph melewati proyeksi permintaan 101,61 juta bph.*** Selanjutnya.....

INI “zaman now” juga disebut “era post-modern”, segala sesuatu ada standar digitalis yang diakui secara universal, termasuk mengelola negara. Setiap dimensi kehidupan dicatat saksama secara komprehensif baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun badan-badan lainnya yang diakui di level nasional dan internasional. Ada produk domestik bruto (PDB) menghitung semua nilai pendapatan dan pertumbuhan di negeri ini. Ada neraca pembayaran (current account), ada neraca perdagangan yang menghitung semua ekspor dan impor. Ada inflasi, ada indeks demokrasi, ada indeks pembangunan manusia (IPM), bahkan indeks persepsi korupsi, dan lain-lain! Semua itu menunjukkan skala, kapasitas, serta maju-mundurnya negara-bangsa dalam nyaris semua bidang kehidupan. Karena itu, orang tidak bisa seenak perut sendiri, tanpa mengacu pada standar yang ada, menyatakan sesuatu buruk. Misalnya, menyatakan 99% rakyat hidup pas-pasan justru ketika angka kemiskinan tinggal satu digit (terendah sepanjang sejarah). Atau menyebut harga kebutuhan hidup mahal, padahal inflasi terendah dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Artinya, pada “zaman now” dengan audiens kaum milenial yang digitalis oriented, tidak tepat bicara ngawur, asal bunyi, dan provokatif. Tidak bisa lagi bicara asal bentak gaya preman karena kaum milenial juga peka secara humanistik. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang dipimpin Soetrisno Bachir (mantan Ketua Umum PAN) mungkin contoh bagaimana bicara dengan acuan standar, seperti disampaikan Wakil Ketuanya Arif Budimanta saat menyimak kinerja pemerintahan Jokowi sepanjang 2018. (lampost.co, 30/12/2018) Menurut dia, setiap program Jokowi selalu berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rujukannya, selain angka kemiskinan yang 9,82%, turunnya rasio gini (ketimpangan sosial-ekonomi) dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017. Lalu angka inflasi dalam rentang 3,5% yakni 2015 3,35%, 2016 3,02%, dan 2017 3,61%. Juga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dinikmati 182 juta orang. Kemudian, infrastruktur di seluruh Tanah Air, baik jalan, pelabuhan maupun bandara, termasuk 107.958 km jalan desa dan 25.905 ha irigasi yang dibangun dengan dana desa. Reforma agraria, 5 juta sertifikat tanah dibagi ke rakyat pada 2017, pada 2018 lebih banyak lagi, dan itu bukan cuma isapan jempol seperti kata seorang politikus.*** Selanjutnya.....

TAHUN 2019 membawa era baru mobilitas masyarakat, transportasi. Di Lampung, era baru itu menyangkut ketiga dimensinya: darat, laut dan udara. Di darat efektifnya jalan tol Bakauheni—Terbanggibesar, selanjutnya tembus ke Mesuji bertemu dengan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) dari Palembang. Di laut ada dermaga eksekutif di Bakauheni, yang mempersingkat penyeberangan ke Merak menjadi hanya satu jam. Di udara, Bandara Radin Inten II statusnya menjadi internasional, selanjutnya bisa menjadi embarkasi jemaah haji dan umrah. Selain membuka peluang bagi penerbangan komersial langsung ke luar negeri, dan sebaliknya menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan asing. Era baru transportasi di Lampung itu tentu merupakan bagian dari era baru transportasi di negeri kita. Begitu mobil warga Lampung melintasi JTTS ke Bakauheni dan menyeberang, di Merak disambut Jalan Tol Trans-Jawa yang tersambung ke Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, hingga Probolinggo sejauh 901,3 km. Tinggal ruas Probolonggo ke Banyuwangi 172 km masih finishing. Era baru infrastruktur transportasi ini di semua provinsi, dengan ruas tol baru atau ruas jalan baru di daerah masing-masing, dari Aceh sampai ke Papua. Selalu ada yang istimewa bagi daerahnya. Seperti di Sumatera Utara, selain selesai ruas JTTS Binjai, Medan, Kualanamu, Tebing Tinggi, kini Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara sudah dikembangkan menjadi pelabuhan kapal raksasa berbobot mati 50 ribu gross tonnage. Namanya menjadi Kuala Tanjung Multipupose Terminal (KTMT), dilengkapi gasilitas kepelabuhanan yang modern dengan sistem IT terintegrasi. Crane-crane besar dan modern melayani bongkar muat, salah satu crane-nya berharga Rp450 miliar. Operasionalnya sudah dimulai 28 Desember 2018, melayani kapal Wan Hai 505 milik Wan Hai Lines, kapal besar panjang 268 meter berbobot 50 ribu GT berkapasitas 4.500 TEUs (peti kemas) menuju India dan Tiongkok. Ini kapal besar pertama yang pernah masuk di seluruh Pulau Sumatera. Jalan tol dan ruas-ruas jalan baru di seantero negeri, bandara-bandara maupun pelabuhan supermodern yang telah selesai dibangun yang menandai era baru transportasi negeri kita, semuanya memperlancar distribusi logistik baik di dalam negeri maupun ekapor. Lancarnya distribusi meringankan beban ekonomi rakyat karena harga barang kebutuhan masyarakat selalu terkendali pada inflasi yang rendah. Itu yang terpenting, selain mobilitas sosial juga menjadi lebih mudah dan lancar.*** Selanjutnya.....