DIREKTUR Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarif Hidayat mengungkap fakta yang didapatnya dari para kepala daerah yang menjadi pesakitan di KPK, mahar politik yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah paling kecil Rp10 miliar. "Nilainya cukup kaget juga saya dengar dari bupati, wali kota yang ditangkap (KPK). Paling kecil Rp10 miliar," kata Syarif dalam Seminar Nasional Mencari Pemimpin yang Bersih dan Berhikmat di Lemhannas. (Kompas.com, 2/2) Kata Syarif, adanya mahar politik mendorong pejabat daerah melakukan korupsi. Pasalnya, para pejabat daerah kerap merasa tidak cukup atas gaji mereka. Sementara, para pejabat ini harus mengembalikan "modal" saat mengikuti pilkada. Oleh karena itu, Syarif menilai harus ada pembenahan dalam sistem pencalonan kepala daerah. Hal lain yang harus dibatasi adalah perihal transaksi tunai. Menurut Syarif, pemerintah harus melakukan pembatasan terhadap transaksi tunai. Alasannya, dari pengalaman OTT yang dilakukan KPK, hampir seluruh uang hasil tindak kejahatan korupsi diterima dalam bentuk tunai. "Kami butuh dukungan dari pemerintah untuk pembatasan transaksi tunai. Ketika tidak ada pembatasan transaksi tunai, OTT-OTT akan selalu terjadi," ujar Syarif. Ia menambahkan pembenahan sistem yang masif dapat memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Pada 2018 IPK Indonesia 38 poin, meningkat satu poin dari 2017 pada 37 poin. Tertinggal dari IPK Malaysia 45 poin, dan Singapura 85 poin. Fakta yang diangkat Syarif mengejutkan. Mahar politik calon kepala daerah paling kecil Rp10 miliar itu, dengan gaji resmi kepala daerah Rp8 juta per bulan, berarti mahar politik itu setara dengan gajinya selama 1.250 bulan—alias 104 tahun! Sedemikian beratnya beban calon kepala daerah, wajar jika diasumsikan bisa menjadi pendorong tindak pidana korupsi untuk memikulnya. Pembenahan sistem yang masif seperti saran Syarif, bukan pula berarti pengalihan pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD, karena jika begitu hubungan dengan penerima mahar tetap terjalin. Jadi tak ada jalan lain, kecuali KPK didukung polisi dan jaksa makin agresif melakukan OTT, sampai orang enggan jadi calon kepala daerah dengan sistem yang sekarang. Hingga suatu saat nanti, pihak pengusung yang mencari calon kepala daerah untuk mereka dukung tanpa mahar. Maka itu, mahar politik itu hanya bisa dihentikan dengan OTT KPK yang lebih masif.*** Selanjutnya.....

RISET evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2018 menghasilkan 96% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan e-warong (warung yang menjadi agen melayani transaksi KPM) menyatakan puas atas pelaksanaan program tersebut. Sejumlah indikator menunjukkan KPM dan e-warong merasakan proses BPNT makin mudah dan nyaman hingga mereka merasakan manfaat positif dari pelaksanaan BPNT. Survei dilaksanakan lembaga independen Microsave Consulting atas kerja sama Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), dilakukan Oktober—Desember 2018. "Survei tersebut melibatkan sekitar 2.398 KPM dan 779 e-warong. Responden tersebar di 93 kota/kabupaten di 25 provinsi seluruh Indonesia," jelas peneliti senior Mivrosave Consulting Elwyn Sansius Panggabean saat memaparkan hasil survei. (Kompas.com, 28/1/2019) "Selain itu, data menunjukkan bahwa bantuan nominal BPNT sebesar Rp110.000 per bulan yang diterima KPM telah pula membantu sekitar 12%—29% kebutuhan pangan setiap keluarga," tambah Elwyn. Menteri Sosial Agus Kartasasmita yang hadir pada pemaparan tersebut mengatakan tingkat kepuasan KPM dan e-warong yang tinggi itu senada dengan data angka kemiskinan BPS yang turun menjadi single digit, yakni 9,82% pada Maret 2018 dan 9,66% pada September 2018. Penurunan angka kemiskinan itu pada 2019 diharapkan lebih efektif lagi. Karena selain BPNT yang kian lancar, KPM juga mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada 2019 ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp38 triliun dari Rp19 triliun pada 2018. Selain bantuan tetap bagi setiap KPM Rp550 ribu per tahun, bantuan setiap komponennya dinaikkan dua kali lipat; anak balita/ibu hamil/lansia jadi Rp2.400.000, anak SD Rp900.000, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta. Sehingga jika dalam satu keluarga punya balita/ibu hamil, punya seorang lansia, seorang anak SMP, KPM itu akan menerima (550 ribu + 2,4 juta + 2,4 juta + 1,5 juta) Rp6.850.000 per tahun. Jumlah itu diterima empat tahap, Januari, April, Juli dan Oktober. Penurunan angka kemiskinan juga dilakukan dengan pengendalian harga bahan makanan. Menurut Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, inflasi bahan makanan berhasil terus ditekan hingga Januari 2019 menurut data BPS inflasi 1,98%, dibanding 2014 inflasi 11,43%. (Lampost.co, 1/2/2019) Dari berbagai upaya tersebut intinya keluarga harapan diringankan beban hidupnya, dan diangkat posisinya dari bawah garis kemiskinan. *** Selanjutnya.....

GAMBARAN suram ekonomi Uni Eropa (UE) dari Mario Draghi, Gubernur Bank Sentral UE akhir Januari 2019 lalu, realitasnya mencuat berupa terjebaknya ke dalam jurang resesi negeri produsen mobil-mobil supermahal Ferrari dan Lamborghini, Italia. Pada kuartal IV 2018 perekonomian Italia terkontraksi (tumbuh minus) 0,2%. Dikutip Kompas.com dari BBC (1/2/2019), berdasar pada data terbaru yang dirilis lembaga statistik Italia Istat, angka tersebut lebih dalam dibanding dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya, 0,1%. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menyatakan kontraksi ekonomi kemungkinan besar berlanjut pada tahun 2019 ini. Sementara itu, data resmi Uni Eropa menyebut pertumbuhan ekonomi di 19 negara anggotanya masih lemah. Pada kuartal IV 2018, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa hanya mencapai 0,2%, sama dengan kuartal sebelumnya. Data tersebut dirilis lembaga statistik Eurostat. Dalam data itu terlihat pula pertumbuhan ekonomi di 28 negara Uni Eropa secara keseluruhan mencapai 0,3% pada kuartal terakhir 2018. Krisis ekonomi Italia sudah berlangsung sejak medio 2018, ditandai dengan pengangguran 28%, terbelit masalah birokrasi dan nepotisme yang rumit, serta buruknya infrastruktur di sebagian wilayah negerinya. Mengutip deuts-welle (26/10/2018), para pengusaha mengatakan Italia tidak lagi kompetitif karena terlalu banyak birokrasi yang rumit. Gian Maria Gros-Pietro, mantan kepala operator jalan tol terbesar Italia mengungkap buruknya birokrasi, makan waktu sangat lama, misalnya, untuk memperoleh izin bangunan. Dan akan memakan waktu lebih banyak jika harus pergi ke pengadilan. "Kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hal-hal di Italia. Dan itu merupakan faktor biaya yang dianggap perusahaan sebagai hambatan untuk berbisnis di Italia," ujar Gros-Pietro. Siapa yang ingin lebih cepat mencapai tujuan harus punya uang lebih banyak. Korupsi dan nepotisme memperlambat perekonomian Italia, kata Tatjana Eifrig, analis pada bank swasta di Roma. Menurut dia salah satu masalah utama yang lain adalah infrastruktur. Semua yang terletak di selatan Napoli, sangat sulit diakses melalui jalan darat. Rupanya, kondisi yang menjebak Italia dalam resesi mirip Indonesia sebelum dibenahi Jokowi dengan deregulasi dan debirokratisasi hingga 16 paket kebijakan, dan membangun infrastruktur utamanya di Kawasan Timur Indonesia. Jika tanpa kebijakan tersebut, jangan-jangan Indonesia mendahului Italia masuk resesi.*** Selanjutnya.....

RUPIAH Kamis (31/1) mencoba masuk dan bertahan di Rp13.000-an per dolar AS sejak siang hingga sore. Setelah pagi dibuka pada kurs Rp14.060/dolar AS, sejak pukul 11.30, rupiah menguat ke level Rp13.970/dolar AS, hingga sore bertahan di Rp13.964/dolar AS. Otot penguatan rupiah hari itu didapat dari pernyataan Gubernur Bank Sentral AS, Jerome Powell, yang mengindikasikan tidak ada lagi kenaikan suku bunga acuan The Fed dalam waktu dekat. "Alasan untuk menaikkan suku bunga telah melemah," ujarnya seperti dikutip Kompas.com menyadur dari CNBC, Kamis (31/1/2019). Itu Powell kemukakan dalam konferensi pers hasil pertemuan dua hari Federal Open Market Comittee (FOMC), Rabu (30/1/2019) waktu AS. Pernyataan tersebut diberikan setelah FOMC memutuskan untuk menahan suku bunga di level 2,25% hingga 2,5%. Anggota komite juga berjanji akan melakukan pendekatan yang lebih sabar untuk menaikkan suku bunga ke depannya. Fed Fund Rate, ujar Powell, berada dalam kisaran normal bagi komite. Penguatan rupiah yang meninggalkan batas psikologis Rp14.000/dolar AS itu, menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, utamanya ditopang oleh derasnya masuk modal asing. Contohnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak pagi dibuka IHSG langsung menguat 47,602 poin atau 0,74%, dengan menembus garis psikologis 6.500, tepatnya di level 6.511.791. "Dengan aliran modal asing yang masuk, supply akan meningkat dan pengaruhnya ke nilai tukar rupiah," ujar Gubernur BI. Masuknya modal asing melalui pasar modal dan Surat Berharga Negara (SBN) maupun obligasi korporasi, diperkuat lagi dengan direct foreign investment (DFI) yang tertarik oleh kondisi ekonomi yang kondusif, sekaligus juga akan memangkas defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD), sisa masalah dari tahun lalu. Hal lain yang meredam gejolak ekonomi global adalah pertemuan di AS pekan ini antara delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Liu He, dengan delegasi AS yang dipimpin Robert E Lighthizer. Pertemuan untuk mencari penyelesaian perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia itu. Bisa dipastikan perundingan itu alot. Tetapi di bawah lampu hijau untuk perbaikan kembali hubungan yang telah disepakati Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Argentina akhir 2018, harapan timbul perang dagang perlahan akan mereda. Diperkuat lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 5%) dan inflasi rendah (3%), penguatan rupiah diharapkan bertahan. Selanjutnya.....

REPUBLIK Indonesia mengukir sejarah baru dalam kancah maritim internasional sebagai negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau traffic separation scheme (TSS). TSS yang berlokasi di Selat Sunda dan Selat Lombok itu diajukan Indonesia ke Sidang Plenary International Maritime Organization (IMO) Sub Committe Navigation Communucation and Search and Rescue (NCSR) ke-6 di London, 25 Januari 2019, dan telah disetujui serta disahkan. Dirjen Perhubungan Laut R Agus H Purnomo menyatakan selanjutnya TSS tersebut akan diadopsi dalam Sidang IMO Maritime Safety Committe (MSC) ke-101 pada Juni 2019 di London. Sebelumnya, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka. Namun, TSS di Selat Malaka berbeda pengaturannya karena dimiliki tiga negara. Sementara TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki kewenangan pengaturannya. Hal itu yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan IMO dan berada dalam alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II. Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan lima negara berdaulat yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut—UNCLOS 1982—sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan. Masih terkait UNCLOS 1982, ALKI merupakan wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage). "Sehingga dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang merupakan ALKI tersebut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Agus. Dengan pengesahan tersebut, Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yakni sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di kawasan TSS yang telah ditetapkan. Menurut data Direktur Kenavigasian, Basar Antonius, 53.068 kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Sunda dalam satu tahunnya dan 36.773 kapal melewati Selat Lombok. Di Selat Sunda, selain terdapat konservasi laut dan Taman Wisata Laut yang dilindungi di wilayah Pulau Sangiang, juga terdapat terumbu karang yang berbahaya bagi pelayaran, yakni Terumbu Koliot dan Terumbu Gosal. *** Selanjutnya.....

KETIKA dunia membahas era Revolusi Industri 4.0 di World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss, pekan ketiga Januari 2019, Perdana Menteri Jepang Sinzo Abe menyampaikan langkah mereka mendahului dunia meninggalkan era Industri 4.0 dan masuk ke Society 5.0, era "super-smart society". Dalam "super-smart society" ini diadopsi semua teknologi baru seperti kecerdasan buatan, robotik, Big Data, dan penggunaan drone. "Esensi Society 5.0 adalah dimungkinkannya kita mendapatkan solusi yang paling cocok secepatnya, yang bisa memenuhi kebutuhan orang per orang," kata Abe. (Beritasatu, 25/1) Misalnya, jasa pengiriman menggunakan drone yang digarap serius oleh Pemerintah Jepang. Jepang menghadapi masalah kurangnya tenaga kerja jasa pengiriman, sementara belanja daring dan volume pengiriman barang terus meningkat hingga tembus 3,9 miliar paket pada 2016. Penggunaan drone solusi mengatasi ini. Dalam Society 5.0, sektor publik dan swasta bekerja sama untuk membangun sistem di mana Big Data bisa diperdagangkan secara aman dan efektif sehingga setiap perusahaan bersedia berbagi informasi dan memungkinkan yang lain membuat produk lebih baik. Contohnya, produsen ban bisa meningkatkan kualitas produknya jika mendapat informasi dari produsen mobil tentang gejala selip di jalan. Masalah utama Jepang adalah populasi yang menua, sekitar 26% penduduk berusia di atas 65 tahun. Akibatnya Jepang kekurangan tenaga kerja produktif dan pesimisme merebak di masyarakat Jepang. Lima tahun lalu, kata Abe, Jepang dianggap sebagai "tembok keputusasaan", tembok pesimisme. "Sejak itu, populasi usia kerja kami anjlok 4,5 juta orang," ujarnya. Pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja dan dilakukan legislasi yang membuka pintu bagi lebih banyak tenaga kerja asing. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan dalam program "womenomics" ini kemudian mencapai rekor tertinggi, 67%. Jumlah tenaga kerja perempuan bertambah 2 juta orang. Juga, jumlah tenaga kerja berusia di atas 65 tahun bertambah 2 juta orang. Digitalisasi tidak lagi terbatas di manufaktur, tetapi merambah semua sektor untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan populasi yang menua. Dalam Society 5.0 bukan lagi modal yang menghubungkan dan menggerakkan segala sesuatu, melainkan data, yang mengurangi kesenjangan sosial. "Inilah abad ketika semua hal terkoneksi, semua teknologi melebur, menandai hadirnya Society 5.0," tegas Abe.*** Selanjutnya.....

DALAM empat tahun ini dilakukan deregulasi dan debirokratisasi melalui belasan paket kebijakan, dan implementasi one single submission (OSS). Di antara hasilnya, peringkat daya saing meningkat dari 50 (2012) menjadi 36 (2018). Juga peringkat ease of doing business naik dari 129 (2011) menjadi 72 (2018). Selama empat tahun itu pula, pemerintah menghentikan gejala deindustrialisasi dengan mendorong proses reindustrialisasi. Antara lain melalui berbagai BUMN industri strategis seperti PT INKA, PAL, Dirgantara Indonesia, Pindad, Barata Indonesia, dan Krakatau Steel, telah mampu menembus pasar Internasional. Jika mampu ekspor berarti kegiatan produksi di sektor industri terus berjalan dan lapangan kerja tentu kian terbuka. Sepanjang 2015—2017, industri unggulan nasional mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti industri makanan dan minuman tumbuh rata-rata 8% per tahun, industri kimia, farmasi, dan obat 5,87%, serta industri mesin dan perlengkapan 6,06%. Ekspor industri manufaktur pada semester I-2018 mencapai 71,6% dari total ekspor. Tenaga kerja sektor industri meningkat 17% dari 15 juta orang pada 2014 menjadi 18 juta orang pada 2018. Pemerintah juga telah mengembangkan 13 kawasan industri sepanjang 2015—2018. Laporan Bank Dunia 2017, Indonesia menempati urutan kelima negara dengan kontribusi industri manufaktur tertinggi, yaitu 20,5%. Empat negara lainnya adalah Tiongkok (28,8%), Korea Selatan (27%), Jepang (21%), dan Jerman (20,6%). Media asing itu juga menyebut ada masalah dalam ketenagakerjaan di Indonesia, tenaga kerjanya belum terampil malah menuntut upah yang tinggi. Realitasnya, porsi tenaga kerja formal justru meningkat. Pada Agustus 2014 porsi pekerja formal mencapai 40%, meningkat menjadi 43% pada Agustus 2018. Ini menggambarkan kualitas tenaga kerja makin membaik. Porsi tenaga kerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu turun dari 22,7% dan 8,4% pada Agustus 2014, menjadi 22% dan 6,6% pada Agustus 2018. Produktivitas tenaga kerja Indonesia juga terus meningkat. Menurut data ILO, produktivitas pekerja periode 2014—2018 tumbuh sebesar 1.408 dolar AS atau 18%. Ini lebih baik dari periode 2009—2013 yang naik 1.122 dolar AS atau 17%. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan upah minimum sebagai komitmen mendorong produktivitas yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku industri. Rata-rata upah minimum provinsi (UMP) secara nasional sepanjang 2014—2019 naik 60%. (Habis) Selanjutnya.....