ATAS arahan kiai karismatik KH Maimoon Zubair atau Mbah Moen, sekitar 600 ulama, habaib, dan cendekiawan muslim dari seluruh Indonesia menggelar Multaqo Ulama di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Multaqo Ulama ini bertema Untuk kemaslahatan bangsa. Hadir antara lain Abuya Muhtadi, Tuan Guru Turmudzi Badruddin, Nazarudin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), KH Manarul Hidayah, Masykuri Abdillah, Habib Salim Jindan, Kiai Anwar Iskandar, Gus Muwafiq, serta Ketua Umum PB NU Said Aqil Siraj. KH Manarul Hidayah yang membacakan delapan pasal rekomendasi Multaqo Ulama. Mengutip Tribunnews.com (4/5/2019) isinya sebagai berikut: Pertama, Multaqo menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa. Kedua, mengajak umat Islam di Indonesia untuk menyambut bulan Ramadan 2019 dengan meningkatkan ukhuwah Islamiah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah, dan tindakan melawan hukum atau inkonstitusional. Sehingga, kita masuk Ramadan dalam keadaan suci dengan berharap mendapat ampunan Allah swt dan kemenangan di Idulfitri. Ketiga, mengimbau umat Islam di Indonesia bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persatuan di atas perbedaan selama dan sesudah Ramadan sehingga mampu menjalankan ibadah secara khusyuk dan penuh berkah. Keempat, menghindari provokasi pihak yang tak bertanggung jawab selama dan sesudah bulan suci Ramadan, yang dapat menghilangkan pahala berpuasa Ramadan yang dilipatgandakan Allah swt. Kelima, mengajak umat Islam Indonesia untuk menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah NKRI, sebagai pengejawantahan hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah, karena hal tersebut sangat jelas diajarkan dalam tradisi agama Islam. Keenam, umat Islam di Indonesia agar tidak terpancing aksi-aksi inkonstitusional langsung maupun tak langsung karena bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarahkan ke bughat atau pemberontakan. Ketujuh, mengajak umat Islam untuk fastabikhul khairat, berlomba dalam kebaikan guna meningkatkan kekuatan ekonomi umat dalam berpartisipasi dalam masyarakat dunia melalui era digital, big data, dan berjaringan teknologi. Kedelapan, kegiatan multaqo akan dilakukan terus-menerus mengawal implementasi kesepakatan hari ini.*** Selanjutnya.....

IMPOR minyak mentah dan kondensat PT Pertamina (persero) tercatat turun hingga 50% sepanjang Januari hingga April 2019. Hal ini terjadi akibat dilakukannya penyerapan minyak mentah dan kondensat produksi domestik bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan volume impor minyak mentah dan kondensat Pertamina pada periode Januari hingga April 2019 sekitar 25 juta barel. Angka ini turun drastis dibandingkan periode yang sama 2018 sekitar 48 juta barel. "Penurunan ini juga berdampak pada penurunan nilai biaya impor sebesar 1,4 miliar dolar AS atau ekuivalen lebih dari Rp20 triliun," ujar Fajriyah dikutip Kompas.com, Kamis (2/5). Penyerapan minyak mentah dan kondensat produksi domestik itu oleh Pertamina sesuai peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri. Dalam aturan tersebut dinyatakan PT Pertamina dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri. Demikian pula kontraktor atau afiliasinya wajib menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina dan/atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, disertai iktikad baik dari para kontraktor (KKKS), Pertamina bisa membantu mengurangi impor minyak sehingga berdampak pada penguatan cadangan devisa negara. Hingga minggu ketiga April 2019, lanjut Fajriyah, Pertamina telah melakukan kesepakatan untuk pembelian minyak dan kondensat dalam negeri sebanyak 137 ribu barel per hari yang berasal dari 32 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Pembelian minyak dan kondensat domestik yang paling berpengaruh adalah bagian dari eks PT Chevron Pacific Indonesia untuk jenis Duri dan SLC, yang jumlahnya mencapai 2 juta—3 juta barel per bulan. "Dengan pasokan tersebut saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor minyak mentah jenis heavy dan super heavy dan hanya mengimpor jenis light dan medium crude," kata Fajriyah. Perkembangan baru ini tentu menggembirakan karena besarnya nilai impor BBM tahun lalu telah mengakibatkan defisit neraca perdagangan. Dengan langkah baru ini secara berturut Februari dan Maret 2019 neraca perdagangan RI berbalik menjadi surplus. Ini mendukung pengurangan impor BBM lewat program pemanfaatan biodiesel sawit (B20) dan penaikan PPH impor 1.147 barang konsumtif. *** Selanjutnya.....

JAUHKAN atas kamu fitnah orang-orang keji di antara kamu, ketahuilah siksa Tuhan amat pedih. Demikian pesan guru mengaji yang selalu terngiang di hati. Fitnah yang mana? Fitnah yang berseliweran dalam hidup kita. Salah satunya, menjelang Ramadan ini fitnah kepada para petugas di TPS serta penyelenggara Pemilu 2019 yang dituduh melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Bagi yang mengamati proses para pekerja di TPS, baik itu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), para saksi dari parpol, dan panwaslu, mereka telah bekerja tulus, sungguh-sungguh, dan jujur. Setiap kertas suara dibuka, dilihat, dan diterawang petugas KPPS dan para saksi serta panwas, ditonton warga pemilih setempat. Untuk semua itu, kecuali akibat kealpaan sebagai sifat asasi manusia, bisa dipastikan tidak ada kecurangan. Apalagi yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif, sungguh jauh panggang dari api. Karena itu, mereka pekerja pemilu kali ini dengan beban tugas lima kali lipat dari biasanya amat kecewa dengan fitnah mereka curang. Dalam kelelahan oleh beban tugas lima kali lipat itu, bukannya rasa puas oleh penghargaan atas jerih payah mereka yang dituai, tapi malah fitnah keji. Ratusan petugas KPPS tak sanggup menerima kenyataan difitnah keji sehingga meninggal dunia. Ribuan orang lainnya menderita sakit. Hal serupa dialami banyak petugas pengawas pemilu dan aparat kepolisian. Kesungguhan kerja yang sama dilakukan para petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK). Mereka bekerja bersama para saksi dari parpol dan panwas. Sehingga, dapat dipastikan, mereka tidak mudah melakukan kecurangan. Seorang anggota PPK membuat catatan yang dipetik FB Ketua KPU Bandar Lampung: Proses rekapitulasi/pleno di kecamatan adalah tahapan selanjutnya setelah diawali proses pemilihan serta perhitungan di TPS, semua dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan jujur karena semua saksi parpol dan panwas hadir. Kerja kami sangat melelahkan, sampai ada teman kami yang sakit bahkan meninggal dunia. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam proses demokrasi di negara ini. Kalau ada yang bilang curang, sama saja kalian tidak menghargai pengorbanan kami. Bagaimana mau curang, mulai dari perhitungan sampai input data di sistem PPK diawasi satu per satu oleh para saksi Parpol. Hasil jerih payah mereka inilah yang akan dijadikan keputusan resmi KPU. Maka itu, di bulan Ramadan ini mari kita bersihkan hati dari fitnah keji itu. Selanjutnya.....

APLIKASI buatan anak muda Indonesia yang disebut menggunakan teknologi artificial intelligence (AI/kecerdasan buatan) hadir untuk membantu umat Islam beribadah. Kecerdasan aplikasi bernama Umma ini sajian kontennya bisa dipersonalisasi sesuai penggunanya. "Misi kami adalah membantu pengguna untuk bersama-sama menjadi muslim yang lebih baik (khairu ummah) melalui pemanfaatan teknologi. Aplikasi kami dikembangkan untuk menjawab kebutuhan kaum muslim akan informasi seputar Islam yang tepercaya dalam satu wadah," kata CEO dan Co-Founder Umma, Indra Wiralaksmana, dalam keterangan resmi dikutip detik-net (27/4/2019). Umma menawarkan sejumlah fitur yang menunjang umat Islam beribadah, seperti waktu salat dan penunjuk arah kiblat yang bisa digunakan di mana pun berbasis GPS. Juga ada fitur Alquran dan terjemahan yang dilengkapi kumpulan rekomendasi ayat-ayat dengan berbagai tema kehidupan. Adapun untuk fitur konten pada Umma terdiri atas beragam artikel serta berbagai video kajian dan ceramah ustaz yang telah diverifikasi dan dimoderasi. Konten aplikasi Umma telah diisi lebih dari 80 ustaz dan ulama populer di tengah masyarakat yang siap berbagi informasi kepada para pengguna. Fitur yang khas dalam Umma adalah fitur komunitas. Fitur ini dimoderasi untuk memfasilitasi pengguna Umma membentuk komunitas yang berasal dari beragam latar belakang untuk berdiskusi maupun melakukan tanya jawab dengan ustaz pembina grupnya. Fitur komunitas ini berbeda dengan platform lainnya. Melalui fitur komunitas Umma mendorong umat Islam Indonesia untuk saling bahu-membahu berbuat kebaikan pada sesama melalui diskusi positif. "Lebih dari satu tahun kami telah memfasilitasi terbentuknya 80 komunitas baru dan akan terus bertambah," jelas Indra. Aplikasi Umma bisa diunduh secara gratis di Google Play Store atau Apple App Store. Dari penjelasan pengelola Umma tertangkap kesan adanya perbedaan fitur komunitas Umma dengan platform lain. Yakni, diskusi di fitur komunitas Umma difasilitasi moderasi dari pihak Umma dan dipandu ustaz atau ulama pembimbing. Jadi, kemungkinannya beda dengan diskusi di ruang komunitas platform lain yang tidak dimoderasi sehingga bisa ngawur, bebas caci maki dan berujar kebencian. Hal seperti itu mungkin tidak bisa dilakukan di Umma karena ada moderasi yang mengarahkan pembicaraan dan bimbingan ustaz untuk menjaga fokus diskusi berorientasi pada peningkatan kualitas beragama dan beribadah. *** Selanjutnya.....

PROGRAM Business Development Service (BDS) yang memberi pelatihan dan bimbingan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh 27 instansi (21 BUMN dan 6 instansi terkait) dikoordinasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membantu transformasi UMKM menjadi sektor formal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 27 pimpinan instansi dan DJP, berharap kerja sama ini akan memperluas jangkauan UMKM yang mendapat layanan BDS. Ia mengatakan UMKM adalah kategori usaha yang paling mendominasi perekonomian Indonesia jika dilihat dari sisi jumlahnya. "Walaupun dari sisi kegiatan ekonomi tidak besar, UMKM mempunyai nilai tambah dalam menciptakan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat," kata Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, untuk bisa meningkatkan kapasitas UMKM, pemerintah telah memberi banyak bantuan. Ini antara lain program kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra-mikro (Umi), bantuan dana bergulir, dan lain-lain. Dalam rangka membantu transformasi UMKM menjadi sektor formal, Kementerian Keuangan melalui DJP juga menjalankan program DBS dengan memberikan program pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi keuangan lainnya. Itu sudah dirintis DJP sejak 2015. Dan kini dilakukan perluasan dan penajaman materi pelatihan dan bimbingan terkait spesialisasi 27 instansi dan BUMN. "Pada akhirnya, pelaku UMKM akan tumbuh lebih pesat dan makin berdaya saing dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi. Pemerintah senantiasa hadir untuk membantu masyarakat kecil yang hendak melakukan usaha. Sudah saatnya Indonesia menjadi negara maju yang lepas dari kemiskinan," tandas Sri Mulyani. Berbagai skill dan pengetahuan kewirausahaan memang masih sangat dibutuhkan para pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan skala usahanya. Kehadiran BDS yang ditangani 27 instansi sesuai dengan spesialisasinya, amat membantu transformasi UMKM menjadi sektor formal. Yakni, kegiatan usaha yang manajemennya terorganisasi efektif secara administratif dan operasional. Dengan berkembangnya kegiatan UMKM menjadi sektor formal, selain lembaga usahanya efektif dalam administrasi pemerintahan, perbankan, dan relasi ekonomi industri/perdagangan, kesejahteraan para pekerjanya terpenuhi sesuai dengan standar formal. Tahapan itu akan menghantar UMKM menjadi perusahaan formal yang besar dan mampu bersaing bukan hanya di daerah, tapi juga nasional dan internasional. *** Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo menyegarkan kembali gagasan memindah Ibu Kota RI dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ke provinsi mana idealnya Ibu Kota dipindahkan, Presiden bersama sejumlah menteri rapat terbatas menyimak hasil kajian yang ditugaskan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. "Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, melainkan bicara mengenai Pulau Jawa," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (1/5). Dari data yang dia terima, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai angka 57% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara di Sumatera ada 21%, dan di Kalimantan 6%. "Nah, ini (di Kalimantan) masih 6%, masih 6%. Sulawesi 7%. Papua, Maluku 3%. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%," kata Jokowi. (detik-news, 29/4/2019) Jokowi mengatakan dia lebih tertarik alternatif memindahkan Ibu Kota di luar Pulau Jawa. "Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata Jokowi. Tiga alterrnatif itu dikemukakan Bambang Brodjonegoro. Pertama, harus mengubah peruntukan wilayah sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas. "Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," kata Bambang. Alternatif kedua, memindahkan pusat pemerintahan di wilayah yang dekat dengan Jakarta. Ini dilakukan Malaysia memindah pusat pemerintahannya ke Putrajaya. Misalnya seputaran Jabodetabek. Kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya, jelasnya. Dan alternatif ketiga memindahkan Ibu Kota di luar Pulau Jawa. Hal ini dilakukan Brasil yang memindahkan pusat pemerintahan ke Brasilia yang dekat kawasan Amazon. Kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne. Presiden Jokowi menegaskan pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh, luas, dan jangka panjang. "Kita harus bicara tentang kepentingan lebih besar dan kepentingan visioner jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," tegas Jokowi. Memindahkan Ibu Kota jelas bukan hanya memindah kantor dan para pegawainya. Malinkan pasti menciptakan sebuah new center of excellence. Dari kediaman presiden, gedung parlemen, lengkap dengan bandara internasional untuk tamu negara. Dan pasti diikuti swasta dengan pembangunan hotel bintang dan segala fasilitas kelas atas.*** Selanjutnya.....

WAKIL Ketua Umum Pantai Amanat Nasional (Waketum PAN) Bara Hasibuan meyakini gagasan people power ala Amien Rais tak akan diikuti oleh masyarakat termasuk kader dan simpatisan PAN sendiri. Oleh karena itu, ia meyakini gerakan masyarakat karena menolak hasil Pemilu 2019 tidak akan terwujud. "Saya pikir itu (gagasan people power) sudah layu sebelum berkembang, menurut saya," kata Bara Senin. (Kompas.com, 29/4/2019) Bara mengakui sebagai pendiri sekaligus Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais masih memegang pengaruh yang strategis. Namun menurut dia, imbauan Amin agar pendukung Prabowo-Sandi bergerak apabila Pemilu 2019 curang tak akan terealisasi. Sebab, Bara melihat fakta bahwa memang tak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini. Pernyataan Bara senada dengan penilaian calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, yang yakin Pemilu 2019 berjalan adil dan jujur. Dalam hal ini ia mengaku tak ada perbedaan prinsip dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. "Enggak ada (perbedaan persepsi), saya enggak punya perbedaan pandangan yang prinsip dan strategis terhadap Pak Prabowo. Saya meyakini bahwa pemilu ini jujur dan adil," kata Sandiaga Uno saat mengunjungi GOR Radio Dalam, tempat penghitungan suara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu. (Kompas.com, 25/4/2019) Selain itu, lanjut Bara Hasibuan, penghitungan manual atau real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga hasilnya tidak jauh berbeda dengan hitung cepat yang dihasilkan sejumlah lembaga. Hingga Senin (29/4/2019), pukul 07.15, data yang masuk mencapai 405.374 TPS dari total 813.350 TPS, atau mencapai 49,84% dari total TPS, cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dengan 56,19%. Sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianato-Sandiaga Uno mendapat suara 43,81%. "Sekarang proses konstitusionalnya terus berjalan di KPU. Hitung manual KPU juga konsisten dengan hasil quick count," kata Bara. Selain itu, Bara juga tidak melihat pernyataan Amien Rais soal people power itu diamini oleh para pendukung Prabowo-Sandi yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN). "Ketua Umum juga tidak pernah mengeluarkan statement yang mendukung hal tersebut. Sudah tidak ada lagi suara-suara seperti itu," kata Bara. Sebaliknya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan justru telah bertemu Preiden Joko Widodo di Istana pada Rabu, sepekan usai hari coblosan Pemilu 2019. (detik-news, 24/4/2019). *** Selanjutnya.....