PELANTIKAN gubernur dan wakil gubernur Lampung pekan ini dironai optimisme bahwa pembangunan Provinsi Lampung siap lepas landas. Awam pun dengan mudah bisa melihat kemajuan yang nyata, utamanya di bidang infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara. Selain jalan tol yang telah tembus dari ujung selatan ke ujung utara provinsi, bahkan bablas sampai Palembang, Pelabuhan Bakauheni punya tujuh dermaga. Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan samudera internasional, telah dilengkapai fasilitas bongkar-muat modern dan SDM yang mampu melayani kapal peti kemas 2,5 kali dari panjang lapangan bola (261 meter), MV Balthazar Scukter, selesai dalam 24 jam. Bahkan juga siap melayani muatan curah kering ataupun cair. Jauh lebih signifikan lagi bagi langkah maju provinsi ini adalah pasokan listriknya. Pada masa Lebaran Idulfitri barusan, total daya pasok listrik di Lampung sebesar 998 mw. Dengan beban puncak 791 mw, menurut General Manager PLN Lampung Pandapotan Manurung, pasokan listrik Lampung memiliki reserve margin sebesar 207 mw atau sekitar 26% cadangan daya. (rri.co.id, 27/5:2019) Pokoknya tak ada lagi barier psikologis atau rasa minder untuk menawarkan peluang penanaman modal kepada investor. Apalagi kepada investor manufaktur yang menggarap dari barang mentah hingga jadi produk layak pajang di etalase, Lampung menjadi tempat paling tepat. Sebab, Lampung merupakan gudangnya bahan baku produksi pertanian dan perkebunan untuk industri pengolahan. Sikap buruh di Lampung juga mendukung, asal hak-haknya terpenuhi, relatif tenang bekerja. Tak seperti di Jabodetabek, meski hak-haknya terpenuhi masih demo menuntut yang lebih lagi. UMP 2019 Lampung Rp2.241.269, cukup bersaing dengan UMP DKI Jakarta Rp3.940.972. Dengan berbagai fasilitas meringankan biaya operasional yang mendukung usaha menjadi jauh lebih efisien itu, Lampung amat tepat bagi tempat merelokasi industri, utamanya yang berorientasi ekspor. Apalagi, dwelling time kapal di Panjang tak tak terlalu lama seperti di Tanjung Priok. Persiapan yang harus segera dimatangkan adalah lokasi industrial estate yang ditangani betul-betul istimewa dengan kesiapan semua fasilitasnya. Penciptaan lapangan kerja baru sektor industri di Lampung amat mendesak, untuk mengurangi kemiskinan yang masih lebih tinggi dari tingkat nasional, utamanya di pertanian dan perdesaan. Dengan infrastruktur sebagai landas pacunya, industrial estate bisa menjadi daya pendorong lepas landas. *** Selanjutnya.....

BESOK (14/6), jadwal Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan sidang perdana sengketa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, berdasar gugatan pasangan calon presiden/calon wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tergugatnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan pasangan Jokowi/Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait. Sidang MK tidak diragukan lagi bakal ramai karena pihak penggugat sejak jauh hari sudah mempromosikan materi gugatannya, terutama materi temuan terakhir yang bakal disusulkan sebagai tambahan berkas gugatan yang oleh tim pengacaranya diunggulkan bisa memenuhi tuntutan mereka agar pasangan Jokowi/Ma'ruf Amin didiskualifikasi. Materi tersebut seperti disebut Bambang Widjojanto dari tim 02 yakni temuan bahwa nama Ma'ruf Amin masih ada dalam daftar Dewan Syariah BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Menurut UU Pemilu, semua jabatan di lembaga negara, pemerintahan, dan BUMN/BUMD harus dilepas oleh setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Posisi Ma'ruf Amin di lembaga Syariah itu sebenarnya bersifat ex--officio saat menjabat ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Artinya, ketika ia mundur dari jabatan ketua umum MUI saat mendaftar sebagai cawapres, semua posisi yang terkait dengan jabatan ketua umum MUI demi hukum terlepas dari Ma'ruf Amin. Namun sampai ditemukan tim 02, nama Ma'ruf Amin masih dipajang lembaga syariah tersebut di laman website-nya. Oleh karena itu, materi ini bakal menjadi bahan perdebatan yang seru di persidangan MK. Di pihak terkait, tim pasangan 01 lewat Sekjen PPP Asrul Sani menyatakan kompetensi MK mengadili sengketa Pilpres diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018, terbatas hanya menangani pokok perkara hasil perselisihan (penghitungan suara) pemilihan umum (PHPU), bukan yang lain-lain. Oleh karena yang diajukan tim 02 dalam materi gugatannya hal lain-lain, bukan PHPU, maka tim 01 sejak awal meminta MK membuat putusan sela menolak gugatan 02 tersebut. Selain itu, mengenai materi gugatan yang diajukan penggugat telah ditetapkan jadwal pengajuan dan perbaikan/penyempurnaannya, sehingga tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi saat persidangan dilakukan. Jika MK teguh menjalankan aturan tersebut, temuan baru tim 02 tidak bisa diajukan untuk persidangan MK. Berbagai masalah yang bisa diperdebatkan itu membuat sidang MK menarik diikuti. *** Selanjutnya.....

DI tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan meluasnya perang dagang AS-RRC ke AS-Meksiko dan ruwetnya Brexit hingga PM Theresa May mundur, peringkat daya saing global Indonesia justru melonjak 11 tingkat dari peringkat 43 pada 2018 menjadi peringkat 32 pada 2019. Lonjakan peringkat daya saing Indonesia itu diumumkan di Lousanne, Swiss, 28 Mei 2019, oleh International Institute for Management Development (IMD), dengan penegasan lonjakan tersebut tertinggi di Asia-Pasifik. Menurut IMD, Indonesia merupakan negara dengan kenaikan daya saing terpesat di kawasan Asia. Ini terjadi berkat peningkatan efisiensi di sektor pemerintahan, perbaikan infrastruktur dan kemudahan berusaha. Seiring itu, melengkapi kado Lebaran buat bangsa Indonesia, lembaga pemeringkat investasi global Standard & Poor's menaikkan Indonesia satu tingkat lagi di atas investment grade dari BBB-yang telah diberikan Mei 2017, menjadi BBB dengan outlook stabil. Peningkatan serentak peringkat daya saing dan peringkat investasi tersebut merupakan pengakuan masyarakat internasional terhadap sehatnya perekonomian Indonesia berdasar bukti berupa data-data nyata ditinjau lewat kriteria-kriteria universal, dan itu membawa dampak positif secara langsung terhadap perekonomian Indonesia. Rupiah yang pada akhir Mei masih tertekan di kisaran Rp14.400/dolar AS, dalam sepekan pada Sabtu (8/6:09.00) menguat sekitar 2% ke posisi Rp14.222/dolar AS. Diharapkan, jika ekses perang dagang tak memburuk amat, rupiah bisa tembus di bawah Rp14 ribu/dolar AS pada medio Juni. Demikian pula halnya, dampak positif langsung terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Sabtu (1/6) ditutup pada level 6.209,12, naik 2,5% dibanding penutupan pekan sebelumnya. Pada periode sama, kapitalisasi pasar BEI juga naik 2,59% menjadi Rp7.071,08 triliun dari Rp6.892,45 triliun. Bahkan, rata-rata nilai transaksi harian BEI melesat 51,44% menjadi Rp11,54 triliun dari pekan sebelumnya Rp7,62 triliun. (Bisnis.com, 1/6) Lebih menarik lagi, kondisi positif ekonomi Indonesia pada Ramadan itu menurut survei pemantauan harga BI di akhir Mei 2019 hanya terjadi inflasi 0,47% (mtm) atau 3,1% (yoy). Sedangkan dana asing yang masuk sejak awal 2019 sampai akhir Mei mencapai Rp112,98 triliun. Itu terdiri dari Rp56,01 triliun ke obligasi dan Rp57,48 triliun ke saham. (Kompas.com, 31/5) Dari semua itu, tampak ekonomi Indonesia sehat dan maju. *** Selanjutnya.....

RISET DailySocial.id, blog teknologi asal Jakarta, mencatat dari 2.032 responden yang terlibat, sebanyak 44,19% mengaku tidak yakin mereka punya kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks. Riset ini bekerja sama dengan Jakpat Mobile Survey Palform, menanyakan tentang distribusi konten hoaks dalam platform digital. Hasilnya, masih banyak orang Indonesia yang tidak dapat mencerna informasi dengan sepenuhnya dan benar, tetapi memiliki keinginan kuat untuk segera membagikannya kepada orang lain. Padahal, beberapa informasi bisa membawa banyak interpretasi dan sudut pandang. Sayangnya, kondisi itu dengan kemudahan memakai media sosial yang gratis dan bisa diakses siapa saja, disalahgunakan pihak tertentu sebagai alat menyebar berita bohong alias hoaks yang hingga saat ini telah mencapai tahap memprihatinkan. Ada tiga aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks, yaitu Facebook sebesar 82,25%, WhatsApp 56,55%, dan Instagram 29,48%. Selain 44,19% warga Indonesia yang tak bisa mendeteksi hoaks, 51,03% responden lainnya memilih berdiam diri (dan tidak percaya) ketika menemukan konten hoaks. Riset ini mencatat ada 73% responden yang membaca seluruh informasi secara utuh. Namun, hanya 55% di antaranya yang selalu melakukan verifikasi (fact check) atas keakuratan informasi yang mereka baca. "Hoaks adalah suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat, media, dan pemerintah saat ini. Untuk menanggulangi hoaks, salah satu cara yang dilakukan adalah memahami terlebih dahulu bagaimana persebaran hoaks, khususnya melalui platform sosial yang kita banyak gunakan saat ini," ujar Amir Karimuddin, Chief Editorial & Research DailySosial.id. (litbang.kemendagri.go.id) Riset ini memberi gambaran tentang bagaimana konten hoaks didistribusikan lewat platform digital, serta bagaimana masyarakat menanggapi hoaks itu sendiri. DailySocial berharap hasil risetnya kali ini bisa menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait lain untuk membantu menanggulangi hoaks atau setidaknya meminimalkan dampak informasi hoaks. Masalah hoaks di negeri kita sebenarnya karena ada pihak yang sengaja menyebarkan untuk membuat kondisi yang menguntungkan pihaknya. Malangnya, warga yang tak bisa mendeteksi hoaks menelan itu mentah-mentah sebagai kebenaran. Maka, terjadilah fenomena post truth; yang benar jadi salah dan dituduh curang, sedang yang salah dianggap benar dan dibela sampai rela mengorbankan jiwa. *** Selanjutnya.....

IDULFITRI selalu dimaknai sebagai hari ketika manusia kembali pada kesucian, segala noda, dusta, dan dosa telah dibersihkan tuntas lewat ibadah Ramadan sebulan penuh. Kembali pada kesucian itu keniscayaan, yang kebenarannya bersifat Ilahiah. Kondisi manusia saat percaya, menerima, dan mengakui kebenaran itu disebut the moment of truth, momentum kebenaran. Sebaliknya, kondisi mereka yang tak percaya dan menolak kebenaran itu disebut zero moment of truth atau kemudian lazim disebut post truth. Jadi, Idulfitri sebagai momentum kebenaran kembali pada kesucian setelah segala noda, dusta, dan dosa dibersihkan, merupakan moment of truth setelah kembali dari kondisi post truth yang sempat dialami. Konteks demikian relevan dengan kecenderungan masyarakat yang sempat nyaris hanyut dalam post truth oleh banjir bandang hoaks yang sengaja disemburkan ke tengah masyarakat era Pemilu 2019. Kembalinya masyarakat dari post truth ke moment of truth pada Idulfitri, layak disyukuri. Sekalipun, mereka yang kembali dari post truth itu masih terbatas, sedangkan mereka yang masih tidak percaya pada kebenaran dimaksud, akibat terbenam dalam post truth, mungkin masih perlu waktu untuk menyadari telah berakhirnya post truth. Orang-orang yang belum kembali dari post truth ke moment of truth kemungkinan karena tidak ada yang mengingatkannya bahwa informasi-informasi yang mereka percayai sebagai kebenaran itu sebenarnya hoaks, prasangka buruk, bahkan fitnah yang selama ini disemburkan secara intens (terus-menerus) oleh pihak tertentu. Karena itu, Idulfitri sebagai momentum silaturahmi antarteman dekat dan keluarga, bisa menjadi kesempatan untuk mengingatkan hal itu. Ketika beberapa teman secara bersama lewat canda ria mengingatkan tentang cara pandang keliru yang bisa membahayakan bangsa dalam perpecahan, sesorang mungkin akan merenungkan cara pandang dan sikapnya. Apalagi kalau dalam skala besar banyak contoh, sikap pandang keliru itu mendapat koreksi oleh sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, langkah polisi melakukan patroli siber dan menindak pelaku penyebar hoaks, ujaran kebencian, prasangka buruk, dan fitnah yang mengadu domba antarwarga dan membenci aparat keamanan itu, juga bisa dipahami masyarakat, yakni tindakan polisi itu demi menjaga ketenteraman masyarakat dan keutuhan bangsa. Idulfitri sebagai moment of truth pun memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat Idulfitri, mohon maaf lahir batin.*** Selanjutnya.....

HARI ini, Senin, 3 Juni 2019, semestinya menjadi hari pertama tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih 2019—2024 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim. Namun, efektifnya tentu menunggu pelantikan yang masih harus disesuaikan dengan jadwal Presiden Joko Widodo. Arinal bukan orang baru di Pemprov Lampung. Ia meniti karier dari bawah sebagai penyuluh pertanian, hingga mencapai jabatan tertinggi di provinsi, sekretaris daerah (2014—2016). Setelah pensiun dari PNS, ia beralih profesi jadi politikus. Dia dipercaya memimpin Partai Golkar sebagai ketua DPD Provinsi Lampung. Pada kedudukan ini ia dicalonkan partainya dalam pemilihan gubernur Lampung tahun lalu. Dan ia memenangi Pilgub Lampumg 2018 itu. Gubernur Lampung 2004—2014 Sjachroedin ZP, yang merupakan mentor Arinal (menarik Arinal dari level kepala dinas di Tingkat II Kota Metro menjadi kepala dinas Tingkat I Provinsi Lampung), menyatakan tidak ada pesan khusus kepada Gubernur baru Lampung Arinal Djunaidi. Alasannya, Arinal pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk memacu kemajuan Lampung. Pengalaman Arinal dari bawah sampai pensiunan sekda, kata Sjahroedin, memberi pemahaman yang mendasar dan mendalam untuk menangani permasalahan di Provinsi Lampung. Sjahroedin yang kini menjabat duta besar RI di Kroasia megatakan itu pada buka puasa bersama Lampung Sai, Forum Komunikasi Masyarakat Lampung (Fokmal) dan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) di Bandar Lampung, Rabu. (Lampost.co, 29/5/2019) Arinal Djunaidi, kelahiran Tanjungkarang, 17 Juni 1956 (genap berusia 63 tahun dua pekanu lagi). Sarjana Pertanian Universitas Lampung (1981) ini, sejak kuliah memang sudah aktif berorganisasi di dunia kemahasiswaan. Ia menjadi ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Unila (1978—1980), dan pengurus Dewan Mahasiswa fakultasnya. Juga di organisasi ekstrakampus, Arinal menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lampung (1981—1982). Bahkan, selama menjadi PNS, ia selalu aktif berorganisasi di dunia usaha dan keormasan. Menjadi wakil ketua HIPMI Lampung (1982—1984), komisaris Gapensi Lampung (1983—1985), wakil ketua KNPI Lampung (1985—1988; 1988—1991), sekretaris umum Persatuan Insinyur Indonesia Lampung (1992—1995; 1995—2015), dan ketua DPD Golkar Provinsi Lampung (2017—sekarang). Dengan karier kepemimpinan di pemerintahan dan kemasyarakatan itu, menjadi tepat bagi Arinal untuk memegang tampuk pimpinan Provinsi Lampung. Selamat datang Gubernur baru! *** Selanjutnya.....

TAKSI Bluebird mulai mengoperasikan armada baru mobil listrik sedan. Sementara trans-Jakarta mulai Sabtu (18/5) menguji coba bus listrik di Monas dan kawasan pusat perbelanjaan di Jakarta. Taksi dan bus listrik yang ada di Jakarta umumnya buatan BYD, Tiongkok, tetapi salah satu bus listrik yang diuji coba buatan PT Mobil Anak Bangsa. Kehadiran taksi dan bus listrik itu merupakan era baru transportasi publik yang ramah lingkungan, udara bebas dari emisi karbon, dan hemat belanja solar atau bensin yang sempat membengkak nilai impornya. Setiap unit taksi listrik setidaknya menghemat 25 liter BBM per hari, sedangkan bus bisa 50 liter per hari. Mobil listrik juga hemat biaya operasionalnya. Tidak perlu mengisi solar atau bensin setiap hari. Untuk sedan, pakai baterai BYD Iron Phosphate (Fe) berkapasitas 80 kwh, cukup dicas dua jam untuk pemakaian 400 km. Sementara bus, dicas empat jam untuk jarak tempuh 250 km. Berkat motor listrik tipe AC Synchronous Motor (Brushless), mobil yang dipakai taksi Bluebird itu bisa berlari sampai kecepatan maksimal 140 km/jam. Akselerasi 0—60 km/jam hanya 7,69 detik. Tenaga maksimal mobil sedan listrik 121 daya kuda dengan torsi maksimal 450 Nm. (detikoto, 18/5) Hematnya biaya operasional mobil listrik itu tentu ada kompensasinya. Dalam hal ini harga mobilnya yang relatif mahal. Mobil sedan BYD e6 seperti taksi Bluebird dibanderol 1,89 juta bath di Thailand atau sekitar Rp857 juta. Meski demikian, Bluebird menargetkan pada 2025 armada taksi mobil listriknya jadi 2.000 unit. Saat itu terjadi, Bluebird memperkirakan emisi karbon dioksida (C02) akan dikurangi 21.704.760 kg, itu setara pemakaian bahan bakar minyak 94.909.091 liter. Penggunaan mobil listrik itu, menurut Bluebird, berkaitan dengan program ketahanan dan bauran energi listrik nasional serta mengurangi penggunaan dan subsidi bahan bakar minyak. Uji coba bus listrik Trans-Jakarta baru dilakukan di kawasan terbatas karena masih menyelesaikan administrasi izin operasinya. Bus listrik BYD yang dipakai Trans-Jakarta terdiri atas dua ukuran. Pertama, berukuran sedang dengan kapasitas tempat duduk 18 buah. Satu lagi berukuran besar dengan kapasitas 31 tempat duduk. Sementara bus listrik dari PT Mobil Anak Bangsa memiliki 39 tempat duduk. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan secara teknis ketiga jenis bus listrik itu siap beroperasi di jalanan Jakarta pada Juni 2019, dengan 10 bus. *** Selanjutnya.....