Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 07-08-19
Cuitan Trump Sulut Koreksi Global!
H. Bambang Eka Wijaya

CUITAN Presiden Donald Trump di Twitter (1/8/2019) menyulut koreksi pasar saham global, tanpa kecuali Wall Street. Indeks Nikkei rontok 2,1%, Hang Seng jatuh 2,02%. IHSG Jumat pagi tersengat 0,71%, bahkan rupiah yang lama parkir di level 13.900/dolar AS, kembali ke level Rp14.100/dolar AS.
Setelah gencatan perang dagang sejak pertemuan Trump dengan Xi Jinping di sela KTT G20 diJepang akhir Mei 2019, hingga Trump mengizinkan perusahaan AS kembali berbisnis dengan Huawei, tiba-tiba akun Twiter Trump (1/8/2019) megumumkan:
AS akan mengenakan bea masuk baru sebesar 10% bagi produk impor asal Tiongkok senilai 300 miliar dolar AS yang hingga kini belum terdampak perang dagang. Bea masuk baru tersebut bisa dinaikkan hingga di atas 25%. Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 September.
Menurut CNBC (2/8), Trump mengumumkan itu seusai pertemuan dengan Menteri Kauangan Steven Mnuchin dan Kepala Perwakilan Dagang Lighthizer terkait hasil negosiasi di Shanghai pekan ini. Negosiasi pada hari kedua, Rabu (31/7/2019) diakhiri lebih cepat dari jadwal, lansir Reuter.
Kedua pihak sama-sama tidak mengumumkan langkah konkret apa pun yang akan diambil guna mempercepat tercapainya kesepakatan dagang. Bahkan berbeda pernyataannya. Pihak AS menyebut Tiongkok kembali berkomitmen untuk membeli produk agrikultur AS dalam jumlah yang lebih besar. Sedang pihak Tiongkok menyebut kedua pihak menduskusikan hal tersebut tanpa komitmen apa pun.
Tiongkok kemungkinan besar akan membuat langkah balasan dengan mengenakan bea tambahan terhadap produk-produk made in USA.
Selain memukul IHSG dan Rupiah, cuitan Trump itu juga mengimbas ke harga CPO, komoditas penghasil devisa terbesar Indonesia, yang langsung anjlok 0,29%, menjadi MYR2.058/ton untuk kontrak pengiriman Oktober. Dengan kurs 1 MYR ke rupiah sebesar Rp3.338,50, berarti harga CPO per ton menjadi Rp6.870,633. Sedang dengan kurs 1 dolar AS MYR4,16, sama dengan 685 dolar AS/ton.
Pelemahan harga CPO terjadi akibat terseret turunnya harga minyak kedelai hingga 0,29% pada perdagangan Kamis (1/8/2019). Memanasnya kembali perang dagang AS-Tiongkok membuat pelaku pasar khawatir terhadap peningkatan stok minyak kedelai di AS.
Memanasnya kembali perang dagang AS-Tiongkok mengimbas secara multidimensi perekonomian Indonesia, yang ekspornya terbesar terkait rantai pasok ke Tiongkok. Sedangkan impor pangan RI tertinggi dari AS, lebih 10 juta ton gandum dan lebih 2 juta ton kedelai per tahun. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 06-08-19
Bantu Petani, Naikkan HPP Gabah!
H. Bambang Eka Wijaya

KALAU pendapatan buruh setiap tahun naik sesuai pertumbuhan ekonomi tambah inflasi, sekitar 8%, petani beda. Pendapatan petani setagnan pada HPP Gabah dan Beras sesuai Inpres Nomor 5/2015 yang sampai Agustus 2019 ini belum berubah, yakni per kg gabah kering panen (GKP) Rp3.700, gabah kering giling (GKG) Rp4.600, dan beras Rp7.300.
Jadi, kalau selama empat tahun ini pendapatan buruh sudah naik sekitar 32%, petani segitu terus. Akhir Mei 2019, seluruh pemangku kepentingan di industri beras melakukan FGD di Hotel Aryaduta untuk memperbaiki HPP gabah dan beras. Tapi hingga kini hasilnya belum dirilis.
Di zaman Orde Baru dahulu, HPP gabah dan beras nyaris setiap tahun ditinjau dan HPP baru berlaku setiap 1 Februari. Tapi di Orde ini empat tahun HPP belum ditinjau. Bukan berarti Orde ini lebih buruk dari Orde Baru, tapi yang pasti lebih lamban menyesuaikan HPP gabah.
Dengan lamanya HPP gabah tak disesuaikan, bukan hanya petani yang menderita tertinggal kereta harga kebutuhan yang tak henti melata. Bulog juga repot dalam penyerapan gabah petani berpatokan HPP.
Sebab, harga pasar gabah juga nyatanya ikut melata. Pada akhir April 2019, BPS mencatat pembelian oleh pedagang ke petani untuk GKP rata-rata Rp5.114/kg. Bayangkan betapa "ngoyo" Bulog mencari GKP berharga Rp3.700/kg.
Mungkin dapat juga, untuk sebagian yang kualitasnya dihindari tengkulak, atau petani yang terdesak kebutuhan tapi kelamaaan menunggu tengkulak datang karena orang Bulog nongkrong di tempatnya. Untung saja beras sejahtera (Rastra) dialihkan ke bantuan pangan nontunai (BPNT) sehingga penerima bantuan kini bebas memilih beras yang disenangihya, tak terpaksa harus menerima beras Bulog apa pun kualitasnya. Sehingga, penyerapan Bulog berkurang sekalipun tak menjadi masalah serius.
Jadi, nasib petani masih sedikit tertolong oleh mekanisme harga di "pasar petak umpet", saat orang Bulog berada di Barat tengkulak membeli beras petani di Timur, dan seterusnya. Begitu prosesnya sehingga petani bisa mendapatkan harga lebih baik dari HPP, dengan disparitas harga Rp5.114 - Rp3.700 = Rp1.414, atau sekitar 38%.
Ternyata, tak jauh beda dengan persentase kenaikan upah buruh selama 4 tahun. Karena itu, alangkah baiknya kenaikan HPP gabah dan beras dilakukan setiap tahun setara kenaikan tahunan upah buruh.
Harga beras ditekan untuk meringankan buruh di sektor industri. Dengan kenaikan setara itu jadi impas, buruh tak terbebani kenaikan harga beras. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 05-08-19
'Republik Dalang' Versus Realitas!
H. Bambang Eka Wijaya
KI Dalang wayang kulit setiap membuka cerita menggambarkan negeri yang makmur dengan murah sandang, pangan, dan papan. Konsep dalang ini diadopsi para politisi saat kampanye untuk mewujudkan Republik murah sandang, pangan dan papan.
Bisa dibayangkan, agar sandang murah maka gaji buruh pabrik tekstil dibayar serendah mungkin. Lokasi pabriknya juga dicari di daerah yang upah minimum kabupaten (UMK)-nya terendah.
Sedangkan untuk murah pangan, maka harga produksi pangan ditekan dan dikendalikan pada level terendah. Akibatnya, para petani tanaman pangan tak mendapatkan harga hasil panennya sesuai nilai riilnya, tapi pada harga yang dipatok pada level terendah. Lebih jauh lagi, karena harga produknya dipatok terendah, maka buruh tani pun yang banting tulang di sawah mendapatkan gaji terendah pula, dibanding jenis pekerjaan lain.
Kemudian papan (rumah) yang murah, dengan harga bahan bangunan yang mahal untuk bisa mewujudkan rumah murah maka gaji kuli bangunan yang jadi korban ditekan habis. Tanpa kecuali, kuli bangunan itu tergolong pekerjaan 'spesialis' sehingga di Jepang gaji per jamnya tinggi.
Demikian salah satu gambaran kondisi 'Republik Dalang', di mana kehidupan masyarakatnya terutama buruh pabrik, buruh tani, dan kuli bangunan itu digaji sangat rendah, hanya mampu membeli makanan murah atau kalau jajan sekelas warteg, dan tinggal di rumah murah sekelas RSSS. Padahal, sandang, pangan dan papan murah itu dalam 'Republik Dalang' justru sebagai gambaran negeri yang makmur.
Di sisi lain realitasnya, di negeri makmur itu orang membeli sandang (pakaian serta asesorisnya) memilih branded (bermerek) terkenal yang harganya jelas mahal. Masyarakat makmur itu risih memakai pakaian murahan nonbranded, apalagi yang dibeli di Pasar Tempel.
Dalam hal pangan juga, masyarakat negeri makmur itu bukan hanya memilih makanan yang bukan jenis murahan, bahkan memilih restoran juga berebut pesan di tempat terbaik, yang tarif menunya serba mahal. Dengan kemampuan masyarakatnya memilih makanan terbaik itulah, Singapura yang tak punya sawah sepetak pun menjadi negara Terbaik I Dunia untuk Ketahanan Pangan.
Juga untuk papan, pilihan terbaik itu yang harganya mahal baik itu apartemen di gedung yang menjulang ke langit, maupun rumah tapak yang bangunan dan tanahnya cukup luas, 10 kali lebih luas dari RSSS.
Demikianlah kontroversi gambaran makmur 'Republik Dalang' yang dikampanyekan para politisi versus realitas zaman now! ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 04-08-19
Apple Beli Modem 5G
Intel Seharga Rp13 T!
H. Bambang Eka Wijaya
SAAT produsen smartphone Tiongkok (OPPO, Huawei, dan Vivo) mendapat lampu hijau dari pemerintahnya untuk memasarkan produk 5G di negeri Tirai Bambu dengan modem Balong buatan Huawei, barulah Apple tergopoh-gopoh mengakuisisi bisnis modem 5G dari Intel senilai 1 miliar dolar AS, setara Rp13 triliun.
Isu sebelumnya pernah beredar, penangkapan seorang eksekutif Huawei oleh Kanada atas permintaan AS, tujuannya untuk menghambat kemajuan teknologi 5G Huawei mendahului AS, khususnya Apple. Bahkan perang dagang juga disulut Trump, isunya untuk membendung dominasi teknologi Huawei yang 'lebih maju' di negeri Paman Sam.
Isu-isu tersebut akhirnya mendapat konfirmasi dari Presiden Trump sendiri. Ketika sikapnya melunak dalam perang dagang, hal penting pertama yang ia tegaskan adalah perusahaan AS boleh kembali berbisnis dengan Huawei.
Dengan akuisisi tersebut sebanyak 2.200 karyawan Intel akan pindah ke Apple. Selain itu, Apple juga akan mengambil alih kekayaan intelektual dan perlengkapan dari Intel. Apple dan Intel mengumumkan akuisisi ini dan prosesnya diperkirakan selesai akhir 2019.
Namun demikian, menurut CEO Intel Bob Swan, yang diserahkan ke Apple hanya bisnis modem smartphone. Intel tidak serta merta kehilangan bisnis modem, dan selanjutnya fokus pada pengembangan teknologi 5G untuk PC, Internet of Thing, mobil tanpa awak, dan lain-lain.
Upaya akuisisi bisnis modem ini disebut sebagai langkah Apple untuk mengembangkan 5G di iPhone, yang bisa dikatakan terlambat. Sebab, saat ini sudah cukup banyak vendor Android yang lebih dahulu melahirkan smartphone 5G.
Menurut Gene Muster, analis pengamat Apple, pengembangan modem Apple akan berlangsung hingga tiga tahun. SVP Hardware Technology Apple, Johny Srouji mengatakan, akuisisi ini akan menguntungkan Apple dalam percepatan produksi.
Mereka juga lebih leluasa mengintegrasikan modem dengan chipset iPhone untuk memperkaya fitur di iPhone.
"Akuisisi ini membantu mempercepat  pengembangan kami untuk produk di masa mendatang dan memungkinkan Apple lebih berbeda di masa yang akan datang," jelas Srouji dilansir KompasTekno dari The Verge (26/7/2019).
Soal jaringan 5G, Tiongkok menjadi negara pertama yang secara nasional sudah siap mengoperasikannya. Beberapa pabrikan lokal bahkan sudah mendapat izin untuk menjual ponsel 5G di rumah sendiri. Izin itu didorong oleh kenyataan, Mei lalu, Oppo, Huawei dan Xiaomi telah lebih dahulu merilis ponsel 5G di Swiss. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Sabtu 03-08-19
Regulasi Daerah Hambat Investasi!
H. Bambang Eka Wijaya
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai, banyak regulasi yang dibuat pemerintah daerah justru menghambat terhadap masuknya investasi. Karena itu, regulasi yang bisa menghambat investasi harus ditata ulang.
"Kalau ada aturan yang menghambat investasi harus segera direvisi. Sehingga semua aturan benar-benar untuk menarik investasi," ujarnya.
Ia menyebut semua daerah di Indonesia sedang seret investasi. Menurut dia, Presiden Jokowi mengeluhkan sikap aparat pemerintah yang belum satu pandangan tentang pentingnya investasi.
"Jadi banyak yang tidak paham bahwa investasi itu penting. Penting untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Harusnya sikap aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah menarik investasi, bukan menghalangi. Itu yang sebenarnya mejadi kekhawatiran Pak Presiden," kata Bambang. (Kompas.com, 30/7/2019)
Karena itu, lanjutnya, langkah yang perlu dilakukan agar investasi tumbuh adalah melakukan simplifikasi (penyederhanaan) regulasi untuk memudahkan investasi. Utamanya di daerah luar Jawa, karena sejauh ini investasi terbesar terdapat di Pulau Jawa.
Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi sepanjang Semester I 2019 mencapai Rp395,6 triliun, naik 9,4% dibandingkan priode sama tahun lalu sebesar Rp361,6 triliun. Capaian ini 49,9% dari target realisasi investasi 2019 sebesar Rp792,3 triliun.
Realisasi investasi sepanjang Januari-Juni 2019 itu terdiri dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp182,8 triliun dan penenaman modal asing (PMA) sebesar Rp212,8 triliun. Dari realisasi investasi tersebut total penyerapan tenaga kerja sebanyak 490.715 orang.
Dengan serapan investasi yang sedemikian, Indonesia menduduki posisi ke empat sebagai negara terbaik untuk berinvestasi dan berbisnis pada 2019. Peringkat satu Malaysia, kedua Polandia, dan ketiga Filipina.
Peringkat tersebut berdasarkan riset yang dilakukan majalah CEOWORLD atas 11 faktor; seperti tenaga kerja, perlindungan investor, infrastruktur, pajak, kualitas hidup, birokrasi, dan kesiapan teknologi.
Skor investasi dan doing business di Indonesia sebesar 84,4. Skor Malaysia 85,8, Polandia 85,2, dan Filipina 84,6.
Di bawah Indonesia peringkat 5 dan sererusnya Australia, Singapura, India, Republik Ceko, Spanyol, dan Thailand. Sementara Inggris, AS, Tiongkok, dan Jepang berada di peringkat 16, 18, 24, dan 32 di antara negara-negara terbaik di dunia untuk investasi 2019. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 02-08-19
Kasus Novel Kejahatan Sempurna?
H. Bambang Eka Wijaya
APAKAH kasus penyiraman air keras ke mata penyidik KPK Novel Baswedan sebuah kasus kejahatan sempurna, sehingga kemungkinan terungkapnya kecil? Di dunia, banyak kasus kejahatan sempurna yang tak terungkap, bahkan di Amerika dan Eropa meski kemampuan polisi berstandar tinggi.
Kejahatan sempurna banyak jenisnya. Dari jenis kriminal murni, seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan secara terencana, tak meninggalkan jejak atau petunjuk apa pun, sehingga secanggih apa pun polisi dan peralatannya tak berhasil mengungkapnya.
Kedua, kejahatan sempurna terkait kekuasaan, pelakunya terorganisasi di bawah seseorang atau kelompok dengan kekuasaan legal yang merencanakan operasinya untuk sukar dilacak. Kejahatan sempurna jenis ini bisa menjadi bagian dari "power tend to corrupt, absolut power corrupted absolutely".
Para aktor jenis kedua ini bahkan banyak yang yakin kejahatannya takkan terungkap. Mereka, hidup tenang dan terhormat dengan serba mewah, padahal gaji sebenarnya relatif kecil. Bukti kejahatan luar biasa (korupsi) yang ia lakukan sempurna, sampai akhir hayatnya polisi, jaksa, dan KPK tak mencium korupsinya.
Pelaku utama (intelektual) serangan terhadap Novel Baswedan bukan mustahil dari jenis ini. Namun, serangan terhadap Novel itu ia lakukan justru karena kejahatan sempurna dalam korupsinya gagal sehingga ia tercokok KPK. Maka, untuk melampiaskan kemarahan akibat kegagalannya itu, ia rancang sesempurna mungkin serangan pada penyidik yang telah menggunakan kekuasaan berlebihan dalam menangani kasusnya, atau tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam laporannya 17 Juli 2019 sebut sebagai exessive use of power.
Dirancang sebagai kejahatan sempurna, serangan terhadap Novel Baswedan tak meninggalkan bukti, jejak atau petunjuk apa pun di tempat kejadian perkara (TKP), kecuali mata novel yang cacat. Karena itu, TGPF memilih out of the box, keluar dari kisaran kejadian perkara, dan mencari petunjuk di tempat lain.
TGPF mencermati sejumlah kasus yang ditangani Novel di seputaran waktu peristiwa penyerangan terhadsp Novel, 11 April 2017 oleh dua pria bersepeda motor.
Ada enam kasus "high profile" yang TGPF simpulkan punya kemungkinan terkait dalam kasus Novel. Petunjuk itu yang TGPF serahkan ke Polri, selanjutnya diserahkan ke Tim Teknis Kasus Novel yang diumumkan 1 Agustus 2019 kemarin untuk menemukan pelakunya.
Hasil kerja tim teknis ini akan membuktikan kasus Novel kejahatan sempurna atau bukan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Pos, Kamis 01-08-19
Stop Intervensi Pemajakan Pertanian!
H. Bambang Eka Wijaya
UNTUK mewujudkan janji Jokowi tahun 2014, mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa menyarankan dihentikannya pemajakan sektor pertanian melalui upaya intervensi untuk menekan harga produk pertanian.
Intervensi harga produk pertanian, baik secara langsung maupun tak langsung, telah menyebabkan transfer pendapatan keluar dari pertanian dalam jumlah sangat besar, rata-rata 46% dari PDB pertanian pada priode 1960-1984 di 18 negara berkembang yang dikaji (Schiff dan Valdes, 1992). Kajian ini kian relevan dengan situasi terkini jika melihat praktik kebijakan pertanian di negara berkembang dan khususnya di Indonesia, tulis Santosa dalam kolomnya "Menuju Indonesia 7.0" (Kompas, 29/7/2019)
Jika ingin pertumbuhan pertanian lebih cepat, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, ia sarankan "pengenaan pajak terhadap pertanian relatif terhadap sektor lainnya harus dihentikan. Intervensi baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan menekan harga produk pertanian juga harus dihilangkan".
Pertumbuhan PDB negara-negara yang paling rendah intervensinya atau justru memproteksi pertaniannya dua kali lebih besar (6,5%) dibandingkan yang memajaki sektor pertanian dengan ekstrem (3,3%). Menghilangkan intervensi serta pemajakan komoditas pertanian berpotensi meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan 1,1%. (Schiff dan Valdes, 1992).
Sebaliknya intervensi dan pemajakan itu menyebabkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian Indonesia selalu jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi, yaitu 3,37% dibandingkan 5,03% (2016), 3,87% dibandingkan,5,07% (2017), dan 3,91% dibandingkan 5,17% (2018). (BPS, Juni 2019)
Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB terus mengalami penurunan dari 15,60% di tahun 2000 menjadi 13,58% (2009) dan 12,81% (2018). Tetapi di sisi lain, sektor pertanian tetap sebagai penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia, yaitu 38,11% dari total 129,36 juta tenaga kerja per Februari 2019.
Untuk melihat nilai nyata yang ditransfer dari sektor pertanian lewat intervensi menekan harga produk pertanian, bandingkan dengan negara yang tak mengintervensi. Di Jepang harga beras kini 435,53 yen atau Rp55 ribu/kg (diksapedia, 27/12/2018), di Indonesia Rp10.500/kg. Nilai nyata yang ditransfer keluar dari pertanian Rp44.500/kg, atau Rp44.500.000/ton.
Kalikan setahun untuk hasil panen 45 juta ton setara beras pada 2018. Andaikan nilai yang ditransfer itu dinikmati petani. ***

Selanjutnya.....