Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 22-08-2019
6 Dari 10 Warga AS Yakin
Tahun Depan akan Resesi!
H. Bambang Eka Wijaya

HASIL poling Washington Post-ABC News memperlihatkan 6 dari 10 warga AS yakin resesi ekonomi akan terjadi tahun depan. Sekitar 43% responden berpendapat, kebijakan perdagangan telah meningkatkan peluang resesi tersebut.
Jumlah itu lebih dari dua kali lipat dari 16% responden yang mengatakan kebijakan Trump telah mengurangi kemungkinan resesi ekonomi. Sementara 34% lainnya mengatakan kebijakan Trump tidak membuat perbedaan.
Ketakutan akan terjadinya resesi telah menguasai sebagian besar spektrum politik, di tengah laju pertumbuhan yang melambat dan munculnya pembalikan kurva imbal hasil pasar obligasi AS pada bulan lalu.
Pasar saham telah berputar-putar beberapa pekan terakhir, dengan beberapa investor melihat perkembangan pasar obligasi bulan lalu sebagai pertanda resesi.
Trump telah mengambil pendekatan yang tidak menentu dalam menanggapi gejolak ekonomi. Misalnya menyerang Ketua The Federal Reserve Jerome Powell yang dipilihnya sendiri, mengambang dan kemudian meninggalkan rencana untuk pemotongan pajak baru, dan bimbang antara memuji atau mengecam Presiden Tiongkok Xi Jinping di tengah perang dagang yang meningkat.
Keyakinan mayoritas warga akan terjadinya resesi itu diperkuat kenyataan defisit anggaran pemerintah AS untuk tahun fiskal 2019 hingga menyentuh level 1 triliun dolar AS, pertama kalinya terjadi dalam 7 tahun terakhir.
Menurut CNBC yang dikutip Kompas.com (13/9/2019), angka tersebuf dilaporkan oleh Departemen Kauangan AS. Total defisit anggaran pemerintah AS meningkat menjadi 1,07 triliun dolar AS pada Agustus 2019. Pemerintah AS terakhir mengalami defisit level itu pada 2012, sebesar 1,1 triliun dolar AS.
Meningkatnya kekhawatiran resesi ekonomi itu membuat tingkat dukungan terhadap Trump menjelang pilpres tahun depan juga menurun. Menurut survei terbaru Washingion Post-ABC News yang dikutip Kompas.com (11/9/2019) angkanya turun menjadi 38%, dari 44% pada survei awal Juni 2019.
Namun Trump berkilah setiap pembicaraan tentang perlambatan ekonomi sebagai sekadar ungkapan politik.
"Ekonomi kami kuat, negara kami hebat, kami belum pernah berada di posisi yang lebih baik," kata Trump dalam video yang diposting di Twitter, Sabtu pekan lalu. Ia melanjutkan, "Kepada semua warganegara Amerika, saya mengucapkan satu kata sederhana: Selamat."
Sedang mengenai poling Post-ABC terakhir, Trump mentweet, "Poling ABC/Washington Post adalah poling terburuk dan paling tidak akurat..." ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 21-09-2019
Drone, Jadi Senjata Ampuh Houthi!
H. Bambang Eka Wijaya

SERANGAN drone ke kilang minyak Saudi Arabia, Aramco, di Abqaiq Kurais, Sabtu (14/9/2019) mengakibatkan produksi minyak Arab Saudi anjlok separoh, 5,7 juta barel per hari (bph). Kerusakan kilang tersebut menyulut naik harga minyak dunia, bisa hingga 100 dolar AS per barel.
Pemberontak Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone (pesawat nirawak) itu. Berdasarkan berita TV yang mereka kelola, Al Masirah, seperti dikutip AFP hari itu, Houthi mengaku melakukan serangan dalam skala besar. "Operasi itu melibatkan 10 drone," lapor Al Masirah.
Pemerintah Saudi melalui kementerian dalam negeri menyatakan, serangan yang terjadi pada pukul 04.00 itu menyebabkan kebakaran. Kerusakan akibat serangan itu menunjukkan semakin canggihnya pemberontak Houthi meningkatkan kualitas drone sebagai senjata yang ampuh.
Bahkan, lebih efektif dari bom bunuh diri yang digunakan Al Qaeda menyerang kilang tersebut 2006, meledak saat baru mendekati fasilitas itu, membunuh dua satpam.
Fasilitas Abqaiq sekitar 60 km dari markas Aramco di Dhahran, merupakan lokasi fasilitas penyulingan terbesar yang selalu menjadi incaran teroris di masa lalu. Ternyata, fasilitas keamanannya berhasil ditembus drone yang dikendalikan Houthi dari Yaman.
Anjloknya produksi minyak Arab Saudi hingga 50% akibat serangan drone itu, membuat harga minyak mentah langsung melonjak 10 dolar AS menembus 60 dolar AS per barel. Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo menyebut, skenario terburuk akibat peristiwa itu bisa membuat harga minyak dunia tembus 100 dolar AS. (Kompas.com, 16/9/2019)
"Kilang Abqaiq mungkin adalah fasilitas paling krusial bagi pasokan minyak dunia," ujar Jason Bordoff, pendiri Pusat Kajian Energi Global Universitas Columbia, New York. Ia juga memprediksi melonjaknya harga minyak sebagai respon atas serangan itu dan pemangkasan produksi akan berlangsung lama. Beberapa negara perlu menggunakan cadangan darurat minyak mereka.
Namun, International Energy Agency (IEA) dikutip detik.com (16/9/2019) menyebut dampak pemangkasan pasokan terbilang kecil, yakni 5% dari pasokan minyak dunia. "Untuk saat ini, pasar masih dipasok dengan stok komersial yang cukup," jelas IEA.
Houthi terus meningkatkan serangan drone setelah Mei lalu menyerang dua stasiun pompa minyak pipa utama timur-barat Arab Saudi. Serangan drone juga menyasar pangkalan udara dan fasilitas Saudi lainnya, sebagai balasan atas pemboman Saudi ke area Houthi di Yaman. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 20-09-2019
Gambut itu Potret 'Silent Majority'!
H. Bambang Eka Wijaya

GAMBUT itu potret masyarakat lapisan bawah yang tak banyak bicara sehingga lazim disebut dengan 'silent majority' (mayoritas yang diam) hidup di bawah permukaan. Ketika gambut terbakar, dari Riau ke Sumsel dan semua provinsi Kalimantan, sepanjang September 2019 ini belum berhasil dipadamkan.
Kenapa gambut bisa terbakar? Karena ada percikan api penyulut di bagian gambut yang kering, terutama ketika potensi penyulut itu kurang diperhatikan atau tidak dipedulikan maupun tak diisolir secara baik.
Kalau gambut terbakar hangus, warga 'silent majority' juga demikian, seperti yang terjadi pada kerusuhan massal Mei 1998 di mana ratusan warga lapisan bawah tewas dalam mal-mal yang terbakar di Jakarta.
Apa pemicu 'warga gambut' pada 1998 terbakar? Tiada lain pemicunya adalah ketidakpedulian elite penguasa terhadap 'warga gambut' yang memang dibungkam atau dibisukan aspirasinya. Lantas bagaimana kalau aspirasi 'warga gambut' itu justru nyaring dilantunkan seperti era reformasi sekarang ini?
Sama saja, kalau teriakan aspirasi mereka dicuekin, seperti terkait pelemahan KPK yang tak kunjung dihentikan, gambut kering bisa terbakar.
Itu tercermin di lirik lagu Silent Majority yang ditulis Akimoto Yasushi dalam bahasa Jepang (sairento majoritii) dinyanyikan vokal grup Keyakizaka46, yang terdiri dari 22 remaja putri kelahiran era transisi Generasi Milenial ke Generasi Z (1995-2000). Di lagu itu generasi muda sebagai silent majority, dan orang dewasa jadi penguasa.
Terjemahan Kairi10969 (furahasekai.net); Persimpangan dibanjiri orang-orang/Mau pergi ke mana? (Terbawa hanyut)/Memakai pakaian serupa/Dengan ekspresi serupa.
Bagai kebingungan dalam kerumunan/Aku berjalan (Tanpa Ragu)/Agar berbeda dengan seseorang/Apa yang sedang kuragukan?
Kamu memiliki kebebasan untuk hidup dengan caramu/Jangan dibuat khawatir oleh orang-orang dewasa/Jika menyerah sejak awal/Untuk apa kita dilahirkan?/Saat bermimpi, terkadang kita merasa kesepian/Berjalan tanpa ada siapa pun/Semua takkan dimulai meski dunia dipenuhi orang-orang/Apakah tak apa hanya dengan kata "Ya"?/Mayoritas orang diam.
Seorang presiden dari suatu negara/Telah berkata (salah paham) bahwa/Orang-orang tidak angkat bicara/Jika mereka setuju.
Memilih itu hal penting/Jangan hanya menyerahkannya pada orang lain/Jika tidak bergerak/Takkan tersampaikan kata "Tidak!"
Realitas sejarah, ketika warga gambut kering terbakar, silent majority berkata "Tidak!", rezim Orba tumbang. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampumg Post Kamis 19-09-2019
KPK, Akhir Riwayat Superbody!
H. Bambang Eka Wijaya

UNTUK membasmi korupsi yang pada awal era reformasi didaulat sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilahirkan sebagai lembaga independen yang 'superbody', tidak bisa diintervensi kekuasaan mana pun termasuk presiden dan unsur pemerintah.
Eksistensi KPK dalam sistem ketatanegaraan sebagai lembaga yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif) tersebut diteguhkan  dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. (Hukumonline.com, 11/2/2018)
Namun, pada 2017 merebaklah berita anomalik ketua MK yang sedang berusaha memproses perpanjangan masa jabatannya bertemu dengan anggota Komisi III DPR yang juga sedang butuh menekuk lutut KPK untuk bisa dijadikan objek Hak Angket DPR.
Faktanya, dalam kasus tersebut Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi etik kepada ketua MK dimaksud yang terbukti melakukan pertemuan dengan anggota Komisi III DPR tanpa surat undangan resmi. Di balik saksi etik itu keluarlah buahnya: putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017 yang mengubah eksistensi KPK, menempatkan lembaga antirasuah itu sebagai lembaga eksekutif khusus yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, sehingga bisa menjadi objek Hak Angket DPR.
Itulah awal kalau mau disebut sebagai pelemahan terhadap KPK, bahkan dengan perubahan jati diri KPK secara eksistensial dari kodrat kelahirannya sebagai makhluk yudikatif menjadi makhluk eksekutif, dengan segala konsekuensinya.
Sebagai lembaga yudikatif yang independen, semula KPK bertanggung jawab kepada publik, check and balance (pengawasan dan keseimbangan) dilakukan oleh publik utamanya lewat pers, sedangkan secara sistemik yudikatif lewat praperadilan. Kasus praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Poernomo yang mengalahkan KPK, masih berlaku dalam sistem KPK sebagai yudikatif.
Namun kemudian setelah MK mengubah eksistensi KPK, posisi KPK sebagai lembaga eksekutif pun dipermasalahkan check and balance-nya, seolah pengawasan publik dan sistemik praperadilan tak lagi cukup. Memang, sebagai lembaga eksekutif di bawah presiden KPK kini tak punya lagi kesaktian superbody produk reformasi.
Sebaliknya, dengan eksistensi kekiniannya  KPK dengan mudah dijadikan ajang 'konspirasi' pemerintah dan DPR untuk mempreteli segala kesaktian istimewanya. Sampai akhirnya, harus mau ditempatkan di bawah dewan pengawas yang harus memberi izin tertulis kepada KPK setiap mau menangkap tangan korupator. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Ost Rabu 18-09-2019
Ada Pula Penikmat Rupiah Lemah!
H. Bambang Eka Wijaya

RUPANYA ada pula orang yang menikmati lemahnya kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS, hingga mereka justru mencemaskan terjadinya penguatan pada rupiah. Hal itu terungkap dari ucapan Menko Perekonomian Darmin Nasution ketika pekan lalu rupiah menguat sampai Rp13.914/dolar AS.
Darmin meminta kepada para eksportir untuk tidak mengkhawatirkan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurut dia, nilai tukar rupiah masih dalam level kompetitif.
"Ya arahnya memang begitu. Jangan begitu, belum apa-apa sudah khawatir," kata Darmin dikutip detik.com (13/9/2019).
Kekhawatiran para eksportir terhadap penguatan rupiah karena akan mengganggu nilai jual produk ekspor mereka. Jika rupiah menguat, nilai ekspor dalam mata uang dolar AS menjadi lebih mahal.
"Kan kita itu kan setahun, awal 2018 kurs kita itu Rp13.400 atau Rp13.500, masa sekarang Rp14.000 atau dekat-dekat 13.900 sudah khawatir, ngerti enggak? Kalau sudah Rp13.400 atau Rp13.300, boleh khawatir," ungkap Darmin.
Pada penutupan pasar akhir pekan lalu mata uang rupiah memang menguat 0,43% dan menjadi terkuat kedua di Asia setelah yuan. Peluang penguatan rupiah terbuka oleh tren kebijakan moneter global yang cenderung melonggar. Hari itu, Bank Sentral Uni Eropa (ECB) menurunkan suku bunga acuan 10 basis poin menjadi -0,5%.
Lebih dari itu, Presiden ECB Mario Draghi dan dewan gubernurnya juga memutuskan untuk menjalankan kembali program pembelian surat-surat berharga alias quantitative easing sebagai stimulus ekomomi.
"Kami memperkirakan suku bunga acuan akan tetap rendah seperti sekarang atau bahkan lebih rendah lagi sampai kami memperkirakan inflasi mendekati 2%. Dewan juga memutuskan untuk memulai kembali program pembelian aset senilai 20 miliar euro per bulan mulai 1 November. Kami memperkirakan program ini akan terus berlangsung selama mungkin dan baru mengakhirinya sebelum suku bunga acuan mulai dinaikkan," keterangan tertulis ECB dikutip CNBC (13/9/2019).
Kebijakan pelonggaran moneter yang mungkin relatif panjang itu, bisa membantu rupiah lepas dari tekanan ketidakpastian global. Apalagi kalau tweet Trump ke The Fed agar mengikuti langkah ECB segera menurunkan suku bunga acuan bisa mendorong The Fed lebih cepat dari jadwal penurunan suku bunga acuannya.
Dengan suku bunga minus dipertajam di Eropa dan pelonggaran moneter diikuti The Fed, rupiah dengan imbal hasil obligasi pemerintah 7,25% bisa menjadi 'safe haven' bagi investor dari kawasan itu. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 17-09-2019
Ada Peserta BPJS Mau Enak Sendiri!
H. Bambang Eka Wijaya

BPJS Kesehatan terpaksa menaikkan iuran cukup signifikan mulai tahun depan, karena ada bahkan banyak peserta yang mau enaknya sendiri. Mereka mendaftar masuk BPJS ketika butuh layanan pengobatan yang berbiaya mahal, tapi setelah sembuh tak mau lagi membayar iuran.
Akibatnya prinsip gotong royong tak terpenuhi karena saat giliran orang lain yang butuh dan harus dibantu biaya pengobatannya, mereka ingkar dari kewajiban membayar iuran. Mereka yang mau enaknya sendiri itu kebanyakan dari peserta mandiri/peserta bukan penerima upah (PBPU).
"Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan PBPU/peserta mandiri hanya 53,7%. Sejak 2016 sampai dengan 2018, besar tunggakan iuran PBPU/peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp15 triliun," rilis Kemenkeu dikutip CNBC Indonesia (12/9/2019).
Rasio klaim PBPU/peserta mandiri 2018 mencapai 313%. Total klaim PBPU/peserta mandiri mencapai Rp27,9 triliun, sementara total iuran yang dikumpulkan hanya Rp8,9 triliun.
Dengan rasio klaim yang sebesar itu, menurut Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu Nurfransa Wira Sakti, harusnya usulan kenaikan iuran peserta golongan tersebut kenaikannya bisa melebihi 300%. Tapi usulan kenaikan diajukan Menteri Keuangan untuk peserta mandiri kelas 1 dan 2 hanya 100%, dan kelas 3 hanya sebesar 65%. Untuk peserta mandiri kelas 3 ini besar iurannya sama dengan iuran untuk 96,6 juta warga kurang manpu yang ditanggung pemerintah.
Jadi alasan kenaikan iuran ini memberatkan warga yang kurang mampu tidak benar. Karena, warga kurang mampu, yakni warga miskin dan hampir miskin sebanyak 96,6 juta orang iurannya sudah ditanggung APBN (Penerima Bantuan iuran/PBI). Sisanya, ditanggung Pemda (APBD/Jamkesda) sebanyak 37,3 juta orang, uangnya juga dari dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer dari APBN. Jadi total peserta JKN yang iurannya ditanggung negara sebanyak 133,9 juta orang.
Contohnya di Lampung, 772.512 orang kurang mampu yang lolos dari pendaftaran untuk PBI, ditampung dalam Jamkesda yang iuran BPJS Kesehatannya dibayar Pemda Kabupaten/Kota maupun Pemprov.
Dengan demikian tidak tepat jika warga kurang mampu dijadikan alasan untuk keberatan atas kenaikan iuran BPJS, karena sudah lebih dari lima kali lipat jumlah warga miskin yang 25,14 juta, yakni 133,9 juta orang 'kurang mampu' telah ditanggung negara iuran BPJS Kesehatannya. Sehingga, masalah utamanya adalah bagaimana mendisiplinkan warga yang sebenarnya mampu tapi mau enaknya sendiri saja. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 16-09-2019
Honda Produksi 1 Skutik 5,5 Detik!
H. Bambang Eka Wijaya

KEBUTUHAN sepeda motor jenis skuter matik (skutik) di Indonesia masih amat besar. Untuk memenuhinya, pabrik perakitan sepeda motor Astra Honda Motor (AHM) di Cikarang, Jawa Barat, mampu memproduksi 9.700 unit skutik per hari, atau prosesnya mampu memproduksi per unit skutik dalam waktu 5,5 detik.
Model skutik Honda yang diproduksi di Cikarang antara lain Honda Vario, BeAT, Scoopy, dan Genio. Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), kontribusi skutik mencapai 84,6% dari total penjualan tahunan pada 2018.
"Pada hari kerja (Senin-Jumat), dalam satu hari plant Cikarang mampu memproduksi hingga 9.700 unit, di mana setiap 5,5 detik jadi satu motor," kata Dodi Sutriadi, General Marketing Plant Division AHM Cikarang, dikutip Kompas.com (10/9/2018).
"Ada dua bagian yang beroperasi di plant ini, yakni Timur dan Barat. Konatribusinya yang memiliki empat line bisa produksi sekitar 6.700 unit sehari, sedangkan satunya 3.000 unit," jelasnya.
Dalam satu bulan (22 hari kerja), ada 213.400 unit skutik yang diproduksi di pabrik tersebut. Setiap tahunnya AHM Cikarang bisa membuat 2.560.800 unit motor. Kontrihusi terbesar jenis BeAT. Skutik terbarunya Genio, produksi tahunanya mencapai 580.000.
Selain di Cikarang, AHM punya dua pabrik sepeda motor lainnya di Sunter, Jakarta, dan Karawang, Jawa Barat. Total produksi sepeda motor dari ketiga pabrik AHM pada 2018 sebanyak 4.759.202 unit atau 74,6% dari pangsa pasar sepeda motor di Indonesia. Selebihnya Yamaha 1.455.088 unit (22,8%), Suzuki 89.508 unit (1,4%), Kawasaki 78.982 (1,2), dan TVS 331 unit.
Total penjualan sepeda motor di Indonesia pada 2018 sebanyak 6.383.111 unit. Penjualan 2018 ini naik 8,4% dari 2017 dengan penjualan sebanyak 5.886,103 unit.
Menyimak penjualan sepeda motor di Tanah Air yang setiap hari terjual lebih dari 18 ribu unit, dengan pembeli sepeda motor mayoritas dari kalangan menengah bawah, bisa disebut ekonomi Indonesia tidaklah buruk. Dengan pertumbuhan penjualan 8,4% per tahun, tampak daya beli masyarakat cukup tinggi, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional tahun itu 5,17%.
Tingginya daya beli hingga mampu memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk kredit kendaraan bermotor harus melunasi down payment (DP) dalam skema tertentu. Meski pertumbuhan hanya 5%, daya beli ditopang oleh inflasi yang rendah, hanya sekitar 3%. Dibanding kurun lampau, meski pertumbuhan 6%, tapi inflasi 8,6%: daya beli di bawah tingginya inflasi. ***

Selanjutnya.....