Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 06-02-2020
Di Bumi Bangsa Anti-Imperialisme!
H. Bambang Eka Wijaya

BUMI Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah tempat tumpah darah para pahlawan bangsa menentang kolonialisme-imperialisme sejak kedatangan VOC Abad 16.
Darah Sultan Hasanuddin, Pattimura, Teuku Umar, Tjut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Raja Sisingamangaraja XII, Radin Inten II dan lain-lain serta pengikutnya, telah menjiwai sang bumi dengan semangat anti-imperialisme. Itu membuat negeri ini jadi bumi yang tandus bagi setiap benih imperialisme yang coba ditanam di sini.
Bayangkan, dalam priode 2014-2019, telah dibuat 16 paket kebijakan untuk memuluskan investasi asing masuk ke negeri ini, tapi pada 2019 yang mestinya masa panen kebijakan tersebut, Menkeu Sri Mulyani justru menemukan kontribusi investasi pada PDB hanya 4,74% terhadap pembentukan modal tetap bruto (PMTB). (m.kontan.co, 29/1/2020)
Sebelumnya pada 2018, menurut data United Nation Conference on Trade and Development (UNTAD, 12/6/2019), Penanaman Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia hanya sebesar 6,7% dari PMTB, itu pun hengkang (outward) 2,5%. Jadi efektifnya hanya 4,2%.
Demikianlah tandusnya bumi bangsa ini bagi benih-benih imperialisme. Utamanya imperialisme modern yang digambarkan Bung Karno dalam "Indonesia Menggugat" (1930):
Bung Katprno mendefinisikan imperialisme sebagai nafsu atau sistem yang menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri lain. Imperialisme tidak hanya dijalankan dengan bedil atau meriam, tetapi juga dengan 'putar lidah', 'cara halus-halusan', dan penetrasi damai.
Ada dua jenis imperialisme berdasarkan  cara akumulasi keuntungannya, yakni imperialisme tua dan imperialisme modern. Imperialisme tua sebagaimana East India Company (EIC) dan VOC, ditopang dengan cara-cara akumulasi primitif, perampasan dan kekerasan. Sedang imperialisme modern, yang mulai merambah Indonesia di abad 19 dan 20, berbasiskan pada liberalisasi investasi, perdagangan bebas, dan komersialisasi tanah.
Salah satu cirinya adalah menjadikan Indonesia sebagai tempat atau lapangan usaha bagi penanaman modal asing. Tapi dari fakta-fakta empiris kurun terakhir terbukti, Indonesia telah menjadi bumi tandus bagi investasi asing langsung (FDI). Sehingga, investor lebih cenderung 'hit and run' di pasar saham dan obligasi.
Namun, kini pemerintah menyiapkan Omnibus Law untuk menyuburkan bumi pertiwi yang tandus bagi investasi asing itu. Bagaimana hasilnya, sejarah kelak membuktikan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung  Post Rabu 05-02-2020
700 Investor Beraset 4 Triliun Dolar!
H. Bambang Eka Wijaya

KABAR gembira! Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas mengelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2020 pada 5-7 Februari ini di Jakarta. Hadir sekitar 700 investor asing dengan aset kelolaan 4 triliun dolar AS.
Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri mengatakan, pertemuan ini merupakan showcase untuk investor asing yang berniat menanam modal di Indonesia khususnya di sektor riil.
"Kami mendukung program pemerintah di sektor riil. Dan peluang bertumbuh dari sisi investasinya pun lebih sustainable untuk pertumbuhan ekonomi," kata Andry.
Pada 2020 terdapat beberapa sektor yang potensial untuk berinvestasi, antara lain sektor manufaktur, pariwisata, infrastruktur, dan pendidikan. "Sektornya masih sangat beragam. Sektor yang defensif seperti tourism dan ekspor oriented seperti manufaktur dan otomotif harus kita dorong lebih tinggi," kata Andry.
Sementara Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim menyajikan peluang investasi di pasar saham. Setidaknya telah ada 54 emiten blue chip asal RI yang telah terdaftar di forum itu guna menggaet investor. (Kompas.com, 27/1)
MIF 2020 jadi perintis momentum investasi masif di priode kedua Presiden Jokowi yang memulai dengan membuat Omnibus Law investasi, cipta lapangan kerja dan perpajakan. Forum ini pun menjadi media efektif bagi sosialisasi rencana pemerintah tersebut kepada investor.
Dalam sosialisasi itu sebaiknya juga disampaikan hal-hal terkait realitas dunia usaha di Indonesia, baik yang praktis seperti perburuhan, maupun yang strategis seperti skema Jokowi mencapai income per kapita rakyat Indonesia Rp27 juta per bulan pada tahun 2045.
Pentingnya hal itu disampaikan di forum ini agar mereka tak terkejut baik dalam penjajakan lapangan maupun saat realisasi investasinya kelak menemukan beban tidak ringan yang harus ikut dipikulnya. Seperti dalam perburuhan, realitasnya dengan sistem yang kini berlaku di Indonesia, upah buruh naik lipat dua setiap delapan tahun.
Contohnya, pada 2012 UMP Jakarta Rp2,2 juta; pada 2020 di level Rp4,4 juta. Maka, pada 2028 jadi Rp8,8 juta, 2036 jadi Rp17,6 juta, dan 2044 jadi Rp35,2 juta. Kalau suami-istri bekerja dan punya anak satu orang, skema pendapatan per kapita Jokowi tercapai.
Untuk merekrut semua angkatan kerja yang ada perlu investasi asing sebanyak mungkin. Lewat pendidikan rakyat dibuat siap mental untuk menjadi "bangsa koeli, koeli dari bangsa-bangsa lain". Begitulah imperialisme modern versi Bung Karno dalam "Indonesia Menggugat" (1930). ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 04-02-2020
Mencetak Lulusan Jadi Alat Produksi!
H. Bambang Eka Wijaya

DUNIA pendidikan dewasa ini sedang diformat menjadi mesin materialisme yang mencetak lulusannya menjadi alat produksi dalam sistem ekonomi kapitalisme liberal.
Pemangkasan masa kuliah S-1 dari 8 semester menjadi 5 semester untuk memberi kesempatan buat mahasiswa magang di luar prodinya, dan penghapusan Direktorat Kesenian yang memayungi seni peran (teater), sastra, seni tari, seni rupa, dan seni tradisi dari nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan komponen dari mesin materialisme tersebut.
Tulisan ini mengacu pada kuliah umum Joko Widodo di Universitas Negeri Manado (Kompas.com, 10/5/2014) tentang Trisakti Bung Karno. "Ada tiga pilar bangsa yang kita punya. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Jokowi.
Mengenai berkepribadian dalam kebudayaan, Jokowi mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah banyak diserbu kebudayaan asing sehingga kebudayaan asli Indonesia tergerus.
Malangnya, ketika kekuasaan Jokowi di priode kedua, seni budaya nasional yang menjadi akar kepribadian bangsa itu semestinya diperkuat secara at all cost, tapi malah digerus sendiri oleh kekuasaan negara.
Hal itu terjadi lewat penghapusan Direktorat Kesenian dari nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal direktorat tersebut mewadahi sejumlah seni budaya nasional yang merupakan akar kepribadian masyarakat bangsa.
Menurut budayawan Radhar Panca Dahana dalam "Sakratul Maut Seni Budaya" (Kompas, 21/1/2020), direktorat tersebut diganti menjadi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru.
Apakah dengan begitu berarti kepribadian masyarakat bangsa kita mau ditukar dengan kepribadian Barat lewat banjirnya film dan musik mereka di era digital ini? Serta lewat media baru masyarakat kita yang hidup rukun damai dalam keberagaman budaya ingin diubah jadi masyarakat conflict-oriented, sebagaimana kecenderungan kuat dari ideologi di balik media (sosial) baru?
Penyingkiran seni budaya itu bukan mustahil justru sebagai penyempurna upaya menjadikan manusia Indonesia sebagai barisan alat produksi dalam sistem industri  kapitalisme liberal.
Artinya, baik sistem pendidikan maupun seni budaya yang difasilitasi negara, semua menjadi kesatuan mesin pencetak manusia sebagai alat produksi.
Banyak teori mengungkap hadirnya barisan manusia suatu bangsa jadi alat produksi terjadi akibat kecelakaan sejarah. Tapi di negeri kita celaka, karena hal itu terjadi by disign. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 03-02-2020
Perdangkal Galian Ilmu Mahasiswa!
H. Bambang Eka Wijaya

KULIAH dahoeloe diukiskan menggali ilmu. Ilmu yang digali dari tempat yang dalam, atau ilmu yang dalam, bernilai tinggi. Sedang ilmu yang dangkal, hasil galian di tempat dangkal, dinilai rendah, cetek.
Setiap lubang galian ilmu disebut program studi (prodi), ditetapkan luas dan dalamnya dengan limitasi (pembatasan) atau disiplin ilmu yang ketat. Dengan disiplin itu, semakin lama menggali ilmu, akan semakin banyak ilmu yang didapat, semakin dalam galiannya sesuai yang ditetapkan, tinggi pula nilai atau kualitas ilmunya.
Dalam tradisi universal kurikulum (berasal dari kata 'curere', berlari cepat) standar itu harus dipenuhi dengan kerja keras dosen dan mahasiswa. Lama menggali ilmu dan mengolahnya hingga selesai S-1 dengan kedalaman ilmu yang standar perlu waktu delapan semester. Tradisi ini universal, tak pernah dipermasalahkan.
Namun kini, oleh kebijakan bernama "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka", masa menggali ilmu itu dipangkas dari delapan semester menjadi lima semester. Dua semester dari potongan itu digunakan mahasiswa untuk belajar di luar prodinya.
Jadi, penggalian ilmu oleh mahasiswa yang seharusnya mencapai kedalaman selama delapan semester itu dihentikan saat semester lima, kemudian mahasiswanya menggali ladang orang lain, di luar prodinya.
Secara nyata terjadi pendangkalan penggalian ilmu oleh mahasiswa, dari delapan semester jadi lima semester, sehingga ilmu mahasiswa juga jadi lebih dangkal.
Ketika mahasiswa kembali ke prodinya untuk menyusun skripsi dan ujian, bisa jadi fokusnya terhadap materi prodinya yang teralihkan selama dua semester itu menjadi ambyar, fokusnya kurang tajam.
Itu terjadi akibat salah persepsi, banyaknya pengangguran diasumsikan karena pendidikan tinggi di Indonesia kurang kegiatan ekstra kurikuler. Sehingga, perlu dibuat dua semester untuk itu. Padahal, link and match dengan dunia industri telah dibuat sejak Mendikbud Wardiman, 1993-1998.
Namun yang sebenarnya terjadi, bukan lulusan pendidikan tinggi tak mampu beradaptasi pada dunia kerja, tapi sektor industrinya yang mengalami Deindustrialisasi, lapangan kerja sektoralnya menciut.
Bisa dipahami betapa kecewa Jokowi lima tahun berkuasa, tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya turun 0,53%, dari 5,81% pada Februari 2015 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Namun, mengatasi itu perbaikan mestinya di sektor industri agar menambah serapannya terhadap tenaga kerja, bukan malah mengobrak-abrik sistem pendidikan nasional. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 03-02-2020
Perdangkal Galian Ilmu Mahasiswa!
H. Bambang Eka Wijaya

KULIAH dahoeloe diukiskan menggali ilmu. Ilmu yang digali dari tempat yang dalam, atau ilmu yang dalam, bernilai tinggi. Sedang ilmu yang dangkal, hasil galian di tempat dangkal, dinilai rendah, cetek.
Setiap lubang galian ilmu disebut program studi (prodi), ditetapkan luas dan dalamnya dengan limitasi (pembatasan) atau disiplin ilmu yang ketat. Dengan disiplin itu, semakin lama menggali ilmu, akan semakin banyak ilmu yang didapat, semakin dalam galiannya sesuai yang ditetapkan, tinggi pula nilai atau kualitas ilmunya.
Dalam tradisi universal kurikulum (berasal dari kata 'curere', berlari cepat) standar itu harus dipenuhi dengan kerja keras dosen dan mahasiswa. Lama menggali ilmu dan mengolahnya hingga selesai S-1 dengan kedalaman ilmu yang standar perlu waktu delapan semester. Tradisi ini universal, tak pernah dipermasalahkan.
Namun kini, oleh kebijakan bernama "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka", masa menggali ilmu itu dipangkas dari delapan semester menjadi lima semester. Dua semester dari potongan itu digunakan mahasiswa untuk belajar di luar prodinya.
Jadi, penggalian ilmu oleh mahasiswa yang seharusnya mencapai kedalaman selama delapan semester itu dihentikan saat semester lima, kemudian mahasiswanya menggali ladang orang lain, di luar prodinya.
Secara nyata terjadi pendangkalan penggalian ilmu oleh mahasiswa, dari delapan semester jadi lima semester, sehingga ilmu mahasiswa juga jadi lebih dangkal.
Ketika mahasiswa kembali ke prodinya untuk menyusun skripsi dan ujian, bisa jadi fokusnya terhadap materi prodinya yang teralihkan selama dua semester itu menjadi ambyar, fokusnya kurang tajam.
Itu terjadi akibat salah persepsi, banyaknya pengangguran diasumsikan karena pendidikan tinggi di Indonesia kurang kegiatan ekstra kurikuler. Sehingga, perlu dibuat dua semester untuk itu. Padahal, link and match dengan dunia industri telah dibuat sejak Mendikbud Wardiman, 1993-1998.
Namun yang sebenarnya terjadi, bukan lulusan pendidikan tinggi tak mampu beradaptasi pada dunia kerja, tapi sektor industrinya yang mengalami Deindustrialisasi, lapangan kerja sektoralnya menciut.
Bisa dipahami betapa kecewa Jokowi lima tahun berkuasa, tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya turun 0,53%, dari 5,81% pada Februari 2015 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Namun, mengatasi itu perbaikan mestinya di sektor industri agar menambah serapannya terhadap tenaga kerja, bukan malah mengobrak-abrik sistem pendidikan nasional. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 02-02-2020
2050, Musk Luncurkan
Sejuta Orang ke Mars!
H.Bambang Eka Wijaya

ELON Musk, pendiri SpaceX siap meluncurkan satu juta orang ke Mars untuk menghuni kota yang ia bangun di planet merah itu tahun 2050.
Dilansir Business Insider (17/1/2020), Musk meminta SpaceX membangun 1.000 starship (pesawat antariksa) untuk membawa manusia dan bekal hidup yang diperlukan ke Mars, dalam waktu 10 tahun. Setiap tahun selesai 100 starship.
Jika starship sudah siap, Musk berencana segera meluncurkan tiga armada per hari untuk mengirim siapa saja yang ingin tinggal di Mars. Siapa pun bisa tinggal di Mars tanpa kecuali.
"Siapa pun boleh pergi ke Mars jika mereka mau. Kami menyiapkan pinjaman bagi mereka yang tak punya uang," tulis Musk di Twitter. (Sains.Kompas.com, 20/1/2020)
Jika starship buatan SpaceX terwujud, akan menjadi roket terkuat yang pernah dibuat. Dalam setiap peluncuran bisa membawa beban lebih dari 100 ton dan 100 orang. Jadi, 1.000 starship bisa mengangkut 100 megaton barang ke Mars.
Kelengkapan logistik yang diangkut untuk mendukung kehidupan dan membangun kota permanen di Mars. Dengan 100 orang sekali terbang, peluncuran perdana 1.000 starship akan menghadirkan 100.000 orang penghuni kota baru di Mars.
Menurut Musk, prototipe starship baru bisa dilincurkan sebelum akhir Maret. "Mudah-mudahan dua sampai tiga bulan lagi," twit Musk 27 Desember 2019. SpaceX sebagai produsen starship bisa merancang 20 prototipe berbeda sebelum menentukan rancangan final untuk meluncurkan manusia dan kargo.
Sebelumnya, 7 Februari 2018 SpaceX sukses meluncurkan roket terkuatnya Falcon Heavy yang memuat mobil sport listrik Tesla menuju Mars. Falcon Heavy memiliki tiga booster dan 27 mesin, tenaga pendorongnya setara dengan 18 pesawat Boeing 747.
Mobil Tesla dan Starman (manekin di bangku kemudinya) pada 3 November 2018 telah mencapai orbit Mars setelah 9 bulan Falcon Heavy membawanya dari bumi.
Jarak Mars dari Bumi menurut lembaga antariksa AS, NASA, sekitar 56 juta kilometer. Jika ditempuh dengan pesawat milik NASA, New Horizons, yang berkecepatan laju tinggal landas 58.000 km/jam, melalui rute garis lurus akan menempuh waktu 162 hari. Pada jarak teoretis paling dekat diperlukan waktu 39 hari.
Peneliti NASA David P. Stern menyarankan cara Hohmann Transfer Orbit, usulan ilmuwan Jerman Wolfgang Hohmann 1925. Yakni, pesawat luar angkasa diluncurkan dari bumi melalui lintasan garis elips menuju Mars dan tiba di orbit planet merah itu bertepatan dengan kedatangan Mars di lokasi sama. ***

Selanjutnya.....

Artikel, Halaman 8, Lampung Post Sabtu 01-02-2020
Merdeka Belajar, Pendidikan Kerdil!
H. Bambang Eka Wijaya

KEBIJAKAN "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka" Mendikbud Nadiem Makarim yang memangkas masa kuliah mahasiswa S-1 pada prodinya dari 8 Semester jadi 5 Semester, 2 Semester orientasi di luar prodinya, dinilai Darmaningtyas, pengamat pendidikan dari Tamansiswa, sebagai pengerdilan pendidikan.
"Pendidikan nasional akan makin kerdil kalau orientasi studi hanya kerja, kerja, dan kerja. Seharusnya kerja, mikir, dan kerjakan lagi dari yang dipikirkan. Unsur refleksi menjadi penting bagi mereka yang kuliah di universitas yang bertugas mencari kebenaran," ujar Darma saat dihubungi CNN-Indonesia. (25/1)
Dengan kebijakan tersebut, Darmaningtyas menyebut Nadiem tidak mengerti pendidikan tinggi di Indonesia. Mendikbud menyamakan institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang terdiri dari univeraitas, politeknik, institut, dan sekolah tinggi.
"Karena tidak paham pendidikan tinggi, maka diasumsikan semua pendidikan tinggi harus melahirkan manusia pekerja," tukas Darma. Menurut dia, ruang untuk magang tepat jika diberikan kepada politeknik dan institut.
Darma menyayangkan kebijakan jika hanya mengusung orientasi pendidikan ke arah dunia kerja. Sebab, Indonesia juga membutuhkan lulusan-lulusan yang punya kemampuan di bidang ilmu pengetahuan.
Pengerdilan pendidikan dan kebudayaan dengan menghilangkan Direktorat Kesenian dari nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diganti Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru juga diungkap budayawan Radhar Panca Dahana dalam tulisannya "Sakratul Maut Seni Budaya". (Kompas, 21/1) Kebijakan ini menurut Radhar membunuh beberapa cabang kesenian seperti teater (seni pertunjukan), lukis (seni rupa), tari, sastra, dan seni tradisi.
"Saya sungguh gagal paham, bagaimana seni dapat direduksi menjadi tiga bentuk yang notabene baru (teknologi modern) dalam implementasi praktisnya itu? Apa yang diketahuinya soal seni, sejarah, peran, posisi dan fungsinya dalam sejarah kebudayaan, peradaban, sejarah manusia (termasuk dirinya)?" tulis Radhar.
Kalau Darma menuding Nadiem tak mengerti pendidikan tinggi di Indonesia, Radhar menulis lugas, "Pengangkatan seorang tokoh muda, misalnya, yang hampir nihil rekam jejak, karya, kontribusi hingga dukungannya pada seni dan kebudayaan menjadi Menteri yang mengurus hal tersebut adalah kenyataan yang mengecewakan."
Keduanya berkesan, kita menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Dia ahli bidang lain, bukan ahli pendidikan dan kebudayaan. ***

Selanjutnya.....