Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 08-01-2021

Swasembada Kedelai Seperti Keledai!

H. Bambang Eka Wijaya

PROGRAM swasembada kedelai ternyata mirip keledai, ditarik maju malah mundur. Bukannya swasembada yang tercapai, kedelai malah langka, harganya naik dari Rp6.000 jadi Rp9.500/kg. Perajin tahu-tempe Jabodetabek pun mogok produksi sejak tahun baru 2021.

Swasembada kedelai ditargetkan Presiden Joko Widodo pada priode pertama berkuasa untuk tercapai dalam tiga tahun. Kedelai masuk daftar komoditas pangan prioritas dalam Nawacita bersama dengan padi dan jagung atau Pajale.

Menurut berita Kompas.com 9 Desember 2014, Presiden Jokowi mengklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan. Menteri Pertanian priode 2014-2019 dijabat oleh Amran Sulaiman.

"Saya sudah beri target menteri pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," tegas Jokowi saat memberi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada akhir 2014.

Realitasnya, impor kedelai justru terus meningkat. Di tahun 2018 misalnya, impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, pada 2019 naik menjafi 2,67 juta ton. Dan pada 2020, berdasar data BPS impor kedelai Januari-Oktober telah mencapai 2,11 juta ton.

Sementara kedelai produk domestik yang ditargetkan swasembada masih jauh dari mencukupi konsumsi nasional. Pada 2019, menurut data BPS total produksi kedelai domestik sebanyak 982.598 ton, tak mencapai 1 juta ton, padahal kebutuhan dalam negeri yang diisi oleh impor lebih dari 2,6 juta ton.

Mulyono, pejabat yang mengurusi kedelai di Kementerian Pertanian dikutip Kompas.com (4/1/2021) mengatakan, masih sulitnya Indonesia untuk swasembada kedelai karena semakin rendahnya minat petani untuk menanam kedelai.

Minat petani semakin rendah karena harga jual kedelai di tingkat petani sangat rendah, kata Mulyono.

Pemerintah melalui Permendag Nomor 7/2020 telah mebetapkan harga acuan pembelian kedelai di tingkat petani Rp8.500/kg. Tapi Mulyono menyayangkan, bleid itu tak terealisasi dengan baik. Akibatnya petani malah beralih ke komoditas lain.

Terombang-ambing akibat ketergantungan yang fatal terhadap kedelai impor agaknya tak segera berakhir. Sebab, menurut Mulyono, anggaran untuk mendorong peningkatan produksi kedelai domestik relatif terbatas. Untuk tahun 2021, anggaran untuk pengembangan kedelai dalam negeri hanya cukup untuk 125.000 hektar.

Padahal luas panenan kedelai di Amerika Serikat menurut Sumarno dari Badan Litbang Pertanian, mencapai lebih 28 juta hektar per tahun. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 07-01-2021

KPAI, PJJ Hanya Melayani Anak Kaya!

H. Bambang Eka Wijaya

KOMISIONER Komisi Perlindungam Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) hanya melayani anak-anak kaya.

Ia katakan itu dalam rapat virtual bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) membahas pelaksanaan kembali proses belajar mengajar secara tatap muka, Minggu.

"Tapi yang lebih memilukan sebenarnya adalah PJJ ini hanya melayani anak-anak kaya, anak-anak keluarga menengah ke atas. Sementara mereka yang menengah ke bawah, yang tidak punya alat daring, yang mungkin kuota tidak punya. Dikasih kuota gratis tapi HP-nya masih jasul kok, enggak bisa juga," ujar Retno. (Kompas-tv, 3/1)

KPAI mendukung rencana dilaksanakannya kembali proses belajar mengajar secara tatap muka mulai bulan Januari ini.

Kegiatan belajar memgajar secara tatap muka bisa dilakukan dengan catatan dilaksanakan secara bertahap dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Retno, jika PJJ diteruskan maka anak akan lebih terdampak secara psikologis.

Namun ia mengingatkan agar belajar tatap muka dimulai perlahan, di wilayah yang sudah siap infrastrukturny,  dengan waktu belajar lebih singkat dan jumlah peserta didik maksimal 25%.

Hal ini sesuai hasil survei FSGI bersama KPAI yang menemukan lebih banyak guru setuju belajar tatap muka dibuka Januari 2021. Survei itu dengan responden sebanyak 6.000 orang guru. Alasannya, materi pelajaran selama ini sangat sulit disampaikan dengan metode PJJ.

Sementara di Lampung, berdasar klarifikasi Disdikbud Provinsi, hanya sekolah di Lampung Tengah yang lolos untuk menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka pada Januari ini.

"Dari 15 daerah hanya Lampung Tengah yang melampirkan rekomendasi wilayah dari Sinas Kesehatan setempat," ujar Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah Tommy Efra. Meski untuk tiga kecamatan yakni Terbanggi Besar, Way Pengubuan, dan Terusannunyai belum diperbolehkan karena masih ada yang harus dibereskan.

Sementara Pemkab Lamtim menyusul Pemkot Bandar Lampung dan daerah lain menunda proses KBM tatap muka sampai waktu yang belum ditentukan.

Namun demikian, Lampung Barat sudah lebih dahulu melakukan KBM tetap muka mulai Senin (4/1). Menurut Ketua MKKS SD setempat, Darlin yang juga Kepsek SDN 1 Hanakau, persetujuan untuk KBM tatap muka itu dari Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 kabupatennya sudah diterima sekolah 30 Desember lalu.

Dari 15 kecamatan di Lambar,14 yang melakukan KBM. Kecamatan Belalau ditunda karena baru ada pesta. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8. Lampung Post Rabu 06-01-2021

Covid-19 Justru Kian Tak Terkendali!

H. Bambang Eka Wijaya

PENULARAN Covid-19 di Indonesia kian tak terkendali. Rekor rasio kasus positif (positivity rate) Covid-19 dilansir Kompas.id (3/1/2021) mencapai 29,46% pada Jumat (1/1/2021). Itu berarti 1 dari setiap 3 orang yang diperiksa terkontaminasi Covid-19.

Angka positivity rate itu didapat dari jumlah penambahan kasus sebanyak 8.072 dari pemeriksaan terhadap 27.401 orang.

Adapun dalam sepekan terakhir dari rata-rata 34.164 orang yang diperiksa ditemukan 7.310 kasus positif yang menunjukkan rasio kasus positif sebesar 21,4%.

"Positivity rate (rasio kasus positif) idealnya di bawah 5%. Kalau lebih dari 10% artinya situasi pandemi tidak terkendali akibat tes, lacak, dan isolasi tidak memadai. Kalau lebih dari 20%, artinya selain penyebaran tidak terkendali juga dudah terjadi outbreak besar. Sangat serius," ujar epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman.

Dicky mengatakan, saat ini banyak warga yang tertular, padahal sudah menerapkan protokol kesehatan dan tinggal di rumah. Situasi ini terjadi di banyak negara lain, seperti di New York, AS,  saat puncak gelombang pertama.

Studi epidemiologi yang dilakukan menunjukkan, penularan di dalam rumah bisa terjadi jika tingkat penularan sangat masif.

"Positivity rate di atas 20% berarti virusnya ada di mana-mana dan orang yang membawanya umumnya tidak menyadari telah terinfeksi," jelas Dicky. Kemungkinan penularan bisa berasal dari anggota keluarga yang sering keluar.

Kemungkinan lain berdasarkan penelitian, penularan bisa terjadi dalam ekevator walaupun di sana tidak ada orang lain. Juga ada penularan melalui kamar mandi dan saluran limbah.

Dengan tingkat penularan seperti saat ini, setiap orang harus beranggapan bahwa orang lain di luar rumah telah membawa virus.

Protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) amat penting, tetapinp itu tidak bisa memutus rantai penularan jika tidak didukung peningkatan tes, lacak, dan isolasi.

Gejala naiknya tingkat penularan juga terjadi di Lampung, yang dengan 115 kasus positif baru pada Sabtu (2/1/2021), provinsi ini masuk 10 daerah tertinggi penularan atau laju penambahan kasus Covid-19. Sebanyak 38 dari kasus baru di Lampung itu hasil tracing (pelacakan).

Sepuluh daerah penularan tertinggi itu terdiri dari: DKI Jakarta 1.894, Jawa Barat 1.167, Jawa Tengah 971, Jawa Timur 723, Sulawesi Selatan 590, Yogyakarta 291, Banten 246, Kalimantan Timur 213, Bali 165, dan Lampung 155 kasus. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 05-01-2021

2021, Tahun Pemulihan Demokrasi!

H. Bambang Eka Wijaya

SELAIN pemulihan dari pandemi dan ekonomi, 2021 juga harus dijadikan tahun pemulihan demokrasi. 2020 sebagai lanjutan akhir 2019 yang represif dipuncaki insiden menewaskan 6 lasksr FPI dan pembubaran FPI, harus tutup buku diganti lembaran baru yang demokratis.

Kondisi represif yang cukup mencekam hingga 79,6% warga menyatakan takut menyatakan pendapat ditemukan dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan 24-30 September 2020.

"Survei mejunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyatakan pendapat (79,6%)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers. (Tempo.co, 25/10/2020)

"Survei itu juga menunjukkan mayoritas publik setuju, aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.

"Aparat dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pendalat politik dengan penguasa, sebesar 57,7%. Publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, semakin takut warga menyatakan pendapat, semakin sulit warga berdemonstrasi, dan aparat dinilai semakin semena-mena, maka kepuasan atas kinerja demokrasi semakin tertekan," ujar Burhanuddin.

Kondisi tekanan represif itu senada yang tercermin di variabel kebebasan berekspresi dan  menyatakan pendapat dalam Indeks HAM RI 2020. Dari nilai 1 terburuk dan 7 terbaik, variabel tersebut hanya mendapat nilai 1,7, merosot dari tahun sebelumnya 1,9.

Kondisi dan nilai seburuk itu dalam kinerja demokrasi, belum termasuk tewasnya 6 laskar dan pembubaram FPI. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah menutup buku 2020 tersebut dengan membuka lembaran yang sama sekali baru mulai 2021.

Seperti main layang-layang, benangnya harus diulur dan ditarik. Kalau terlalu ditarik terus, bisa terlalu tegang dan benangnya bisa putus atau layangnya koyak.

Maksudnya, supaya lembaran baru 2021 diisi suasana baru yang mengurangi pendekatan represif guna menurunkan kondisi ketegangan dalam masyarakat. Ibarat main layang, saatnya mengulur benang, demi layang terbang lebih tinggi lagi.

Lebih dari itu, kinerja demokrasi yang kondusif hingga partisipasi rakyat efektif dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa, menjadi prakondisi yang mutlak bagi mendukung pemulihan ekonomi. Sebaliknya jika kinerja demokrasi gagal sehingga ketegangan dan kegaduhan berlanjut dan meningkat. Konflik pun silih berganti, tak ada habisnya. ***

  

Selanjutnya.....

Atikel Halaman 8, Lampung Post Senin 04-01-2021

Polisi Maya, Berburu Mimpi Buruk!

H. Bambang Eka Wijaya

MAYA  berasal dari bahasa Sansekerta artinya ilusi. Menurut Google, dalam bahasa India artinya kreatif. Lalu dalam bahasa Jawa berarti lembut. Dalam Bahasa Indonesia sama, juga berarti ulusi, bayangan, tak nyata atau tak tampak jelas.

Pokoknya, seperti arti lain maya dalam Bahasa Indonesia menurut Google, maya itu kondisi hidup tenang. Tapi dunia maya atau ilusi yang paripurna adalah alam mimpi. Maka itu, media siber di Indonesia yang disebut dunia maya, meskipun semestinya juga sebuah dunia ilusi yang tenang dan kreatif, seperti mimpi dia 

 liar dari impian indah sampai mimpi buruk.

Karena itu, jika pemerintah pada 2021 ini menurut Mahfud MD akan menghadirkan polisi siber, polisi maya, tak ayal lagi nantinya polisi-polisi itu akan gentayangan di alam mimpi, memelototi impian setiap orang untuk berburu mimpi buruk. Gambarannya dari Maffud kira-kira, barang siapa malamnya mimpi buruk, melihat pejabst yang hidungnya mancung jadi pesek, pagi harinya dia sudah ditangkap.

Selain fakta impiannya yang sudah direkam polisi sebagai bukti, saksi ahli juga dihadirkan apakah impian tersebut benar, bahwa pejabat yang diimpikan itu hidungnya pesek? Ketika oleh saksk ahli ditegaskan bahwa hidung pejabat dimaksud tidak pesek, maka si pemimpi kena pasal ujaran kebencian atau  jungto fitnah. Ia pun jadi tersangka dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Akibatnya kalau sekarang saja penjara sudah overkapasitas lebih 200%, nantinya kalau polisi maya sudah aktif berburu mimpi buruk, harus diprioritaskan proyek membangun gedung penjara baru.

Sekarang saja rakyat sudah takut bicara, apalagi mengeritik pejabat karena banyak yang sudah dijebloskan ke penjara dengan dakwaan ujaran kebencian atau fitnah karena pandangan atau pendapatnya berbeda dengan  penguasa. Indikatornya, skor komponen kebebasan mengemukakan pendapat dalam Indeks HAM RI 2020 yang hanya 1,7 dari nilai 1 terburuk dan 7 terbaik.

Dengan aktifnya polisi maya berburu mimpi buruk penduduk, Indeks HAM itu bisa lebih merosot lagi hingga ke skor minus, atau terjadi resesi mimpi. Pasalnya rakyat jadi tak bisa tidur, takut kalau tertidur mendapat mimpi buruk, padahal mimpi buruk itu liar, di luar kendali dirinya.

Konon lagi mimpi buruk itu bukan hanya yang liar di dunia ilusi, tapi lebih sukar dihindari lagi yang datang dari alam realitas hidup sehari-hari yang penuh kegetiran, terjebak serba kekurangan dan ketidakadilan, baik dalam hukum maupun sosial ekomomi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post  Minggu 03-01-2021

Vaksin Baru Izin Darurat

Virus Varian Baru Hadir!

H. Bambang Eka Wijaya

SEJUMLAH vaksin Covid-19 baru mendapat izin penggunaan darurat dari WHO, virus Corona varian baru dikenal dengan B.1.1.7 yang 70% lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya hadir di Inggris dan kini merebak hingga Singapura dan Jepang.

Vaksin yang telah mendapatkan izin  penggunaan darurat dari Badan Kesehatan Dunia itu produk Pfizer-BioNTech, Sinovac, Moderna, dan AstraZeneca.

Dikutip Sains.Kompas dari ABC Kamis (24/12/2020), empat perusahaan yang telah membuat vaksin mengklaim produknya efektif terhadap varian baru virus Corona yang teridentifikasi di Inggris, yang lebih menular di kalangan anak-anak.

Direktur Eksekutif BioNTech Jerman, Ugur Sahin, mengatakan vaksin virus Corona yang dikembangkan bersama Pfizer AS akan tetap bisa bekerja menghadapi barian baru virus Corona.

"Secara keilmuan, besar kemungkinan respon imun yang dibuat oleh vaksin ini bisa juga mengatasi mutasi yang ada," kata Ugur.

Diperlukan waktu setidaknya dua minggu lagi, kata Ugur, hasil studi dan pengumpulan data untuk mendapatkan jawaban yang jelas.

Demikian pula vaksin Covid-19 CureVac yang dikembangkan Moderna dari Jerman dan AstraZeneca dari Inggris yang dikembangkan sebagai upaya perlindungan dari virus SARS-CoV-2 juga dinilai akan efektif terhadap varian baru virus yang sangat menular itu.

Meskipun, seperti dilansir Reuter, saat ini pebelitian sedang dilakukan untuk menyelidiki dampak mutasi dari munculnya varian baru virus Corona di Inggris.

Perwakilan AstraZeneca mengatakan, melalui vaksinasi dengan vaksin produknya, sistem kekebalan tubuh akan dilatih untuk mengenali berbagai protein spike. Saat terpapar oleh virus sisrem kekebalan bisa menghilangkan protein infeksinya.

Kekhawatiran mutasi virus corona akan lebih menular di kalangan anak-anak menimbulkan kekacauan di Inggris. Itu mendorong gelombang larangan perjalanan yang berdampak pada perdagangan dengan Eropa, serta negara pulau ini semakin terancam isolasi.

Seorang pelajar Singapura yang baru kembali dari Inggris ditemukan terpapar virus Corona varian baru.

Jumat (25/12) Menteri Kesehatan Jepang Norihisa Tamura, dikutip Richard Susilo dari Tribune News menyatakan salah seorang dari rombongan lima warganya yang baru kembali dari Inggris ditemukan terpapar virus Corona varian baru.

Pada hari sama, pengelola Bandara Soekarjoz-Hatta, Jakarta, menutup keluar-masuk pesawat dari Inggris, dan isolasi bagi pendatang dari Singapura dan Australia. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 02-01-2021

RI-Jepang Larang Masuk Semua WNA!

H. Bambang Eka Wijaya

INDONESIA menyusul Jepang melarang masuk semua warga negara asing (WNA) ke negaranya untuk mencegah penularan virus Corona varian (strain) baru yang menurut studi ilmiah 10 kali lebih ganas penularannya dari virus sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Senin (28/12) mengatakan, larangan masuk WNA semua negara ke seluruh wilayah Republik Indonesia itu berlaku 1 - 14 Januari 2021. Pengecualian diberikan hanya kepada pejabat setingkat menteri ke atas.

Sedangkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari luar negeri, harus menunjukkan hasil tes PCR dari negara keberangkarannya paling lama dua hari sebelum berangkat.

Sampai di Tanah Air dites PCR kembali, kalau negatif harus menjalani karantina di tempat yang disiapkan pemerintah selama lima hari. Selesai itu dites PCR ulang, kalau tetap negatif boleh melanjutkan perjalanannya.

Sementara itu, wartawan Tribune News Richard Susilo dari Tokyo melaporkan  larangan masuk terhadap WNA semua negara ke Jepang telah diberlakukan sejak 28 Desember 2020, hingga akhir Januari 2021.

Pengecualian diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap para pemilik Zairyu Card dan Visa Bisnis untuk 3 hari di Jepang yang diterima sebelum 28 Desember.

"Meskipun ada yang diperbolehkan masuk ke Jepang, apabila orang tersebut baru pulang dari Inggris 72 jam (3 hari sebelum kebarangkatan menuju Jepang) harus tes PCR khususnya tes terinfeksi atau tidak varian baru virus Corona, disertai dengan sertifikat hasil tes terbarunya," jelas otoritas kesehatan Jepang.

Penutupan segera Jepang dari pendatang WNA diberlakukan setelah Jumat (25/12) salah seorang dari rombongan lima orang yang baru datang dari Inggris dalam pemeriksaan kesehatan saat masuk ditemukan terpapar virus Corona varian baru.

Saat pertama kali mengumumkan varian baru virus Corona, otoritas kesehatan Inggris menjelaskan jenis Corona ini 70% lebih menular. Varian baru ini pertama kali muncul September dan pada November ada pada 28% kasus Covis-19 di London.

Pada Minggu 9 Desember dilaporkan, lebih dari 62% kasus Covid-19 London berasal dari varian baru.

Kepala penasihat ilmiah Inggris, Sir Patrick Vallance dikutip detikhealth mengatakan, "Jadi, yang diberitahukan di sini adalah bahwa varian baru ini tidak hanya  bergerak cepat, tapi juga bisa meningkatkan kemampuannya dalam menularkan dan menjadi varian yang dominan. Ini mengalahkan mutasi yang lain dalam hal penularan." ***

Selanjutnya.....