Artikel Halaman 12, Lampung Post Minggu 07-03-2021

Shansa, Kota Baru di LCS

Seluas 17 Kali New York!

H. Bambang Eka Wijaya

UNTUK memperkuat klaimnya atas wilayah sengketa di Laut China Selatan (LCS), RRT dalam ekspansi teritorialnya membangun kota Shansa, seluas 8.000 mil persegi atau 17 kali New York City di Pulau Woodly yang kaya migas, kata laporan US Naval War College.

Sebagian besar Kota Shansa adalah wilayah laut, termasuk Kepulauan Paracel yang diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, serta Kepulauan Spratly, yang berbagai bagiannya diklaim oleh Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

"Dulunya merupakan pos terdepan terpencil, Pulau Woodly telah menjadi pusat kegiatan yang ramai," kata laporan yang ditulis pakar tentang Tiongkok Zachary Haver untuk Institut Studi Maritim War College seperti dilaporkan Bloomberg News. (CNBC-Indonesia, 21/2/2021)

Pulau ini sekarang menawarkan infrastruktur pelabuhan yang diperluas, desalinasi air laut, dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, sistem peradilan yang berfungsi, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan penerbangan charter ke dan dari daratan.

Selain itu, Shansa juga dilapodkan siap untuk menarik wisatawan dan beberapa perusahaan untuk membuka cabangnya di kepulauan itu.

Hal itu jelas membuktikan klaim Tiongkok di wilayah itu tidak main-main. Klaim yang dinamakan sembilan garis putus-putus itu telah menjadi potensi konflik global.

Baru-baru ini Tiongkok juga menetapkan Undang-Undang baru mengenai penjaga keamanan maritim negara itu. UU itu disebut akan membantu penjaga pantai Tiongkok untuk lebih memenuhi tugas dan kewajiban mereka.

Dalam UU itu, armada laut mereka bisa saja menembak kapal asing di wilayah itu karena aturan mengizinkan "semua cara yang diperlukan" untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing.

Hal itu membuat benerapa negara yang mengklaim LCS serta beberapa rival tradisional Tiongkok meradang. Filipina menyatakan siap memperkuat armada lauthya. Sementara Amerika Serikat meluncurkan dua kapal induknya, USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz untuk menghalau Tiongkok dari perairan itu dalam misi "pembebasan navigasi".

Laksamana Muda Doug Verissimo, komandan Roosevelt Carrier Strike Group, menyatakan operasi tersebut untuk menjaga perdamaian.

"Melalui operasi seperti ini, kami memastikan bahwa kami mahir secara taktis untuk menghadapi tantangan menjaga perdamaian dan kami dapat terus mejunjukkan kepada mitra dan sekutu kami di kawasan bahwa kami berkokitmen untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 06-03-2021

Setahun Pandemi, Tewas 99 per Hari!

H. Bambang Eka Wijaya

HINGGA 1 Maret 2021 pandemi Covid-19 genap setahun di Indonesia, jumlah korban meninggal sebanyak 360.325, dengan 365 hari dalam setahun per hari rata-rata tewas akibat wabah tersebut sebanyak 99 orang.

Tingkat kematian yang cukup masif. Bahkan pada pekan terakhir, dari 23 Februari hingga 1 Maret 2021, dalam sepekan jumlah kematian 1.634 orang, rata-rata 233 orang per hari. Lebih dua kali lipat dari rata-rata per hari dalam setahun.

Kematian merupakan muara dari semua proses penanganan wabah, dari testing, tracing, treatment atau perawatan. Jumlah kematian yang tinggi mencerminkan kualitas fasilitas serta pelayanan pengobatan dan perawatan.

Dengan itu saatnya pemerintah mengevaluasi penanganan Cobid-19 secara komprehensif. Meskipun vaksinasi telah berjalan, penurunan angka kematian harus diupayakan semaksimal mungkin, untuk menghormati dan menjaga hak hidup setiap warga negara. Apa gunanya penurunan angka positif baru kalau nyatanya jumlah yang meninggal tetap tinggi akibat banyak orang terinfeksi tak terjaring testing, sehingga pengobatannya tak tepat waktu. 

Karena itu, layak disesalkan jika benar seperti diakui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden Kamis (18/2/2021) bahwa jumlah testing memang sangat memengaruhi besar kecilnya penambahan kasus Covid-19. Pernyataan itu terkait dengan penurunan signifikan kasus baru pekan terakhir. (Kompas.com, 20/2/2021)

Itu mengindikasikan penurunan angka kasus baru terjadi akibat mengecilnya jumlah testing, bukan berkat PPKM seperti ditegaskan epidemiolog Dicky Budiman. Ini berbahaya jika angka kematian tetap tinggi, karena penularan baru tak terjaring testing bahkan virusnya kian merebak di masyàrakat. Itu terlihat pada kembali penuhnya pasien Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta.

Itu berarti dalam memasuki tahun kedua pandemi Covid'19 tak perlu tergesa menghibur diri dengan rekayasa penurunan angka infeksi baru lewat mengurangi jumlah testing. Semakin banyak orang terinfeksi yang terjaring testing swab PCR semakin baik, karena semakin banyak pula orang yang mendapatkan pertolongan tepat waktu.

Vaksinasi tak harus menurunnkan testing untuk berburu virus dalam masyarakat, agar tidak lebih banyak lagi korban tewas sebelum tingkat kekebalan kelompok (herd immunity) tercapai. Hindarilah kehilangan nyawa warga bangsa akibat wabah dengan cara apa pun semaksimal mungkin. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 05-03-2021

Kontaminasi Korupsi Kolam Birokrasi!

H. Bambang Eka Wijaya

KETIKA kolam terkontaminasi merkuri, semua ikan dalam kolam tak ada yang luput dari kontaminasi. Demikian pula kolam birokrasi, jika terkontaminasi korupsi, semua pejabat dalam kolam terkontaminasi, yang tak tahan segera menggelepar dan terjaring KPK.

Dengan asumsi demikian korupsi bukanlah tabiat kekuasaan. Tapi suatu situasi lingkungan kekuasaan yang membuat di luar kesadaran para pejabat tersebut telah terkontaminasi virus korupsi. Jika tak mampu mengatasi gejalanya, ia segera menggelepar dijaring KPK.

Banyak pejabat yang bahkan telah digiring KPK masih belum sadar bahwa dirinya telah terkontaminasi virus korupsi. Contohnya Gubernur Sulsel NA, sampai di Gedung Merah Putih pun tetap teguh menyatakan, ia sama sekali tak tahu menahu apa yang dilakukan Edy Rahmat (Sekretaris Kadis PUPR) yang kena OTT menerima uang miliaran rupiah itu.

Begitulah orang yang terkontaminasi. Seperti warga Minamata Jepang, saat terkontaminasi merkuri di awal 1950-an setelah makan ikan dari teluknya yang terkontamonasi, mereka tiba-tiba lumpuh layu hingga ada yang cacat seumur hidup.

Demikian pula virus korupsi, kontaminasinya bisa membuat orang menjadi cacat moral sosial-politik seumur hidupnya.

Layak disimak, makhluk apakah sebenarnya virus korupsi yang mengkontaminasi tanpa kecuali intelektual berintegritas seperti NA?

Kita coba lihat dari kecenderungan kaum intelektual Eropa Abad 19 dan 20 lewat kaca mata Julien Benda (1867-1956). Dalam bukunya yang terkenal Pengkhianatan Kaum Intelektual (1927), Benda menyesalkan para intelektual tersebut yang pragmatis.

Akibatnya, mereka sering kehilangan kemampuan untuk bernalar tanpa pamrih. Ini mendorong peningkatan impuls "realisme" alias "yang kongkrit aja deh". Maka jadilah dominasi dunia material, yang oleh para intelektual dijadikan "realisme integral" berisiko menghasilkan peradaban yang berorientasi materislistik.

Di zaman Benda, disebut berkhianat para intelektual itu ketika mereka diam, atau bahkan bekerja dalam sistem dan sekaligus mendukung kekuasaan politik dan militer yang rasis dan menindas warganya.

Di Abad 21 situasi dan kondisinya jauh berbeda. Intelektual menjadi elite yang membeli kekuasaan, kemudian melakukan berbagai korupsi dengan kekuasaan tersebut.

Di barisan lain, mereka mendegradasi intelektualitasnya menjadi "profesional", yang nyatanya hanya sekelas tukang yang menjual keahliannya pergi pagi pagi pulang petang untuk pemuasan kebutuhan materialnya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 04-03-2021

Pasien Covid RS Wisma Atlet Penuh Lagi!

H. Bambang Eka Wijaya

SAAT vaksinasi berjalan lancar, justru seluruh tower 4, 5, 6, dan 7 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta dipenuhi kembali pasien Covid-19. Sabtu 27/2/2021 jumlah pasien yang dirawat mencapai 4.459 orang. Lebih 70% kapasitas ranjang RS Wisma Atlet terisi.

Sehari sebelumnya, Jumat, masuk pasien sebanyak 200 orang. Dengan itu,  sejak RSD Wisma Atlet beroperasi 24 Maret 2020, sudah lebih dari 65.500 pasien Covid-19 tercatat dirawat di RSD Wisma Atlet. (MetroTV, 28/2)

Perkembangan itu berbeda dari  keterangan Airlangga Hartarto saat memperpanjang PPKM jadi 22 Februar - 8 Maret 2021 bahwa telah terjadi penurunan penularan Covid-19 yang signifikan.

Pernyataan Airlangga itu ditanggapi epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, yang mengingatkan adanya potensi jebakan PPKM -- PPKM yang tidak diimbangi dengan penguatan penanggulangan pandemi Covid-19 yang sifatnya fundamental, yakni testing, tracing dan treatment.

"Selama itu tidak kuat dan kurangnya behaviour dari masyarakat dan 5M, ya segala jenis pengetatan ini akan terus menguras resources kita," kata Dicky. (Kompas.com, 20/2)

Hal tersebur bisa membuat pandemi Covid-19 di Indonesia akan semakin lama dan berpotensi membahayakan negara khususnya di sektor sosial ekonomi.

Untuk itu, ia kembali menekankan agar pemerintah melakukan evaluasi berbasis sains.

Terkait penurunan angka kasus infeksi dalam beberapa waktu terakhir, Dicky menilai bukan dampak dari PPKM, melainkan turunnya jumlah testing.

"Saya tidak melihat itu karena yang menjadi data saat ini adalah angka kematian yang tinggi. Kalau angka kematian tinggi, kasus itu meningkat. Testing juga menurun," ujarnya. "Jadi PPKM ini tidak signifikan berdampak," tambahnya.

Angka kematian Covid-19 di Indonesia cenderung masih tinggi. Seperti pada update Minggu (28/2) tercatat 195 orang meninggal dalam sehari, sehingga jumlah kematian sejak Maret 2020 menjadi 35.981 orang.

Senada dengan Dicky, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid'19 Wiku Adisasmito menyebut penurunan tajam kasus infeksi sejak pekan sebelumnya itu akibat dari angka testing yang merosot tajam.

Bisa diduga, karena vaksinasi telah berjalan, maka kegiatan testing untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 pun bisa dikurangi. Maklum, biaya swab PCR cukup mahal, sekitar Rp900 ribu per sampel. Bayangkan jika setiap hari harus melakukan testing lebih 50 ribu sampel.

Namun akibatnya, pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet penuh kembali. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 03-03-2021

Mesakne, Bahlil Keluhkan Investor PHP!

H. Bambang Eka Wijaya

MESAKNE. Itu ungkapan Jawa bagi orang yang layak dikasihani. Seperti Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluhkan investor pemberi harapan palsu (PHP) sepanjang koferensi pers yang ia gelar pekan lalu. (detikcom, 24/2)

Pasalnya, para pengusaha tak kunjung merealisasikan investasinya, padahal sudah mendapatkan insentif libur bayar pajak (tax holiday).

Sebelumnya pengusaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan insentif. Sekarang, giliran insentif diberikan malah tak kunjung berinvestasi.

"Kalau dulu kan pengusaha selalu mengatakan urus izin susah, meminta insentif susah. Tetapi sekarang mulai terbalik nih, negara sudah memberikan izin, insentif sudah dikasih, kemudian eksekusinya (dari pengusaha) yang belum jalan," kata Bah6lil dalam konferensi pers.

Pihaknya pun memanggil para pengusaha yang telah mendapatkan insentif atas permohonan izin investasinya tapi tak kunjung merealisasikan investasinya.

"Nah, sekarang ini kita lagi memanggil dan mengecek apa masalah dari perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka belum menjalankan investasinya," ujar Bahlil.

Bahkan saking kesalnya pada para investor pemberi harapan yang tak kunjung merealisasikan investasinya itu, Bahlil mengancam bakal mencabut insentif libur bayar pajak bagi perusahaan yang tidak kunjung merealisasikan investasi.

Bahlil pantas kesal dan kecewa pada para investor yang sudah mengurus izin dan mendapat insentif tapi tak kunjung merealisasikan investasinya.

Soalnya, sepanjang tahun Bahlil menjadi Kepala BKPM (2020), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan investasi dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif, minus 4,95%.

Padahal, dua tahun berturut sebelumnya, 2018 dan 2019, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 30%, di posisi kedua setelah konsumsi rumah tangga yang selalu di atas 55%.

Pada 2018, PMTB tumbuh 6,67%, dengan kontribusi ke PDB sebesar 32,29%. Pada 2019 pertumbuhan PMTB turun menjadi 4,45%, namun kontribusi ke PDB naik jadi 32,33%.

Iklim politik yang demokratis pada priode pertama Jokowi menunjang kondisi investasi sehingga kontribusinya ke PDB selalu di atas 30%. Demokrasi lebih sesuai dengan modal (kapital) yang condong lebih suka liberal. Tapi priode kedua cenderung tidak demokratis lagi, segala ditangani negara (etatis), meski ada UU pro-investasi, masih harus diuji kontribusinya ke PDB apa mampu di atas 30%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12 Lampung Post, 2 Maret 2021

Kesopanan Warganet Indonesia Terburuk!

H. Bambang Eka Wijaya

INDONESIA mendapat peringkat terbawah di antara negara-negara ASEAN untuk kesopanan warganet berkomunikasi di intetnet. Anomali dari semboyan kita sebagai bangsa ramah, di internet kesopanan warganet kita justru paling buruk!

Demikian laporan terbaru Digital Civility Index 2020 yang dirilis Microsoft. Ini indeks tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya.

Warganet Indonesia, menurut hasil riset ini, menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, paling tidak sopan di wilayah ini. Dengan poin 76 di mana semakin tinggi angkanya tingkat kesopanan semakin rendah, tingkat kesopanan warganet Indonesia merosot delapan poin.

Peringkat teratas Asia Tenggara ditempati warganet Singapura dengan skor 59, sekaligus di peringkat empat global.

Disusul Malaysia di peringkat kedua dengan 63 poin. Diikuti Filipina dengan poin 66, dan Thailand di posisi empat dengan 69 poin. Sedangkan Vietnam setingkat di atas Indonesia dengan skor 72 poin.

Microsoft tidak mencantumkan dalam DCI negara Asia Tenggara lainnya.

Ada tiga hal yang mempengaruhi risiko kesopanan di Indonesia. Faktor utama adalah hoaks dan penipuan yang naik 13 poin ke angka 47%.

Lalu faktor kedua ujaran kebencian yang naik 5 poin menjadi 27%. Ketiga faktor diskriminasi sebesar 13%, turun dua poin dibanding tahun lalu.

Celakanya, kemunduran tingkat kesopanan warganet Indonesia itu paling banyak didorong pengguna usia dewasa hingga sebanyak 68%. Sementara usia remaja disebut tidak berkontribusi dalam mundurnya tingkat kesopanan digital di Indonesia 2020.

Lima dati 10 responden mengaku pernah terlibat perundungan, di mana 19% responden mengaku sebagai target perundungan. Milenial adalah generasi yang paling terpukul akibat perundungan dengan persentase 54%.

Namun demikian ada juga sisi baiknya. Selama pandemi, empat dari 10 responden mengaku tingkat kesopanan digital di Indonesia membaik. Hal itu didorong oleh rasa kebersamaan yang lebih besar saat pandemi dan melihat warganet saling tolong-menolong secara online.

Laporan yang dikutip Kompas.com (25/2/2021) menyebut nilai empati di Indonesia naik 11 poin. Di Indonesia, media sosial menjadi kontributor terbesar dalam mempengaruhi tingkat kesopanan digital. Kontribusinya sebesar 59%.

Kemudian berita di media massa menjadi kontributor kedua dengan persentase 54%. Lalu lembaga pemerintah kontribusi tingkat kesopanan digitalnya sebesar 48%, diikuti oleh lembaga pendidikan dengan 46%, dan lembaga agama 41%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 01-03-2021

Falsifikasi dalam Keadilan Restoratif!

H. Bambang Eka Wijaya

REVISI UU ITE diserukan wartawan Lampung saat diskusi di Warta Kopi, Juli 2020. Disarankan, agar UU ITE dilengkapi pasal falsifikasi, sejenis "hak jawab" dalam UU tentang Pers.

Kini peluang merevisi UU ITE dibuka Presiden Jokowi. Bahkan Presiden minta kepolisian selektif dalam penggunaan UU ITE.

Arahan Presiden itu ditindaklanjuti Kapolri dengan SE dan ST ke jajarannya, untuk melaksanakan keadilan resoratif, utamanya terkait kasus delik aduan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pemidanaan jadi pilihan terakhir. Legal standing pengadunya harus langsung korban yang bersangkutan. Tidak boleh pihak lain.

Restoratif dari kata restorasi, mengembalikan pada keadaan semula. Contohnya Restotasi Borobudur, memperbaiki kondisi Candi Borobudur yang rusak kembali menjadi seperti sedia kala.

Keadilan restoratif, berarti mengembalikan kondisi pada keadaan sebelum ada peristiwa yang dinilai menyinggung perasaan korban.

Untuk mencapai keadilan restoratif perlu negosiasi antara pelaku dan korban yang dimediasi polisi. Keadilan restoratif tercapai ketika yang salah mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, yang tersinggung atau korban juga bersedia memaafkannya.

Untuk kesiapan bernegosiasi kedua pihak itulah perlunya falsifikasi. Yakni, suatu keniscayaan manusia itu makhluk yang tidak sempurna, sehingga tak luput dari kesalahan, atau kekurangan.

Falsifikasi berasal dari pemikiran Karl R. Popper, ilmu pengetahuan sebagai karya manusia yang tidak sempurna, (suatu ketika) harus bisa dibuktikan salah. Kalau tak bisa (tak boleh) dibuktikan salah itu mitos atau ideologi.

Penerapan falsifikasi dalam keadilan restoratif terkait UU ITE, masalah utamanya penggunaan bahasa dalam komunikasi di ruang publik, tak pula terlepas dari pemikiran Popper.

Menurut Popper diri kita berkembang melalui interaksi yang terus-menerus dengan fungsi-fungsi bahasa yang tinggi, deskriptif dan argumentatif, sebagai proses objektifikasi dunia mental manusia.

 Lewat interaksi deskriptif dan argumentatif yang terus-menerus itu manusia berevolusi menyesuaikan diri hingga lebih spesifik, sebagai persona rasional dan kritis. Interaksi inter-persona rasional kritis itu membentuk masyarakat terbuka yang demokratis.

Merevisi UU ITE dengan keadilan restoratif, berarti pemerintah siap menerima kehadiran masyarakat terbuka yang kritis demokratis, menggantikan masyarakat tertutup kurang demokratis sejak revisi UU KPK yang membungkam partisipasi rakyat. ***

Selanjutnya.....