Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 07-04-2021

Kematian Covid Memuncak, Sehari 427!

H. Bambang Eka Wijaya

ANGKA kematian akibat Covid-19 di Tanah Air memuncak Minggu 4 April 2021, meninggal dalam sehari sebanyak 427 orang. Ini tercatat sebagai rekor jumlah kematian tertinggi kedua selama pandemi Covid-19, rekor tertinggi 476 kematian terjadi 28 Januari 2021.

Kematian sebanyak Minggu lalu menambah jumlah kematian sejak Maret 2020 menjadi 41.669 orang. Jumlah terbanyak meninggal 4 April lalu di Provinsi Banten yakni 338 orang, konsekuensi dari angka penularan baru sehari di Banten sebanyak 3.501 kasus.

Dengan itu Provinsi Banten untuk sementara menjadi episentrum baru Covid-19 dengan angka penularan baru di semua provinsi sebanyak 6.731 kasus. Dengan tambahan itu total kasus di Tanah Air secara kumulatif selama pandemi menjadi 1.534.255 kasus.

Sedangkan angka kesembuhan bertambah 9.663 orang, sehingga total kesembuhan mencapai 1.375.877 kasus.

Dengan Provinai Banten menjadi episentrum pandemi Covid-19, Provinsi Lampung sebagai tetangga dekatnya harus ekstra waspada menjaga pelintas batas provinsi.

Mungkin sudah tidak memadai lagi hanya dengan mencegat pelintas batas di Bahauheni. Karena, kalau ditemukan hal yang fatal, agak sukar menghalaunya untuk berputar kembali ke Pulau Jawa.

Tak ada cara lain, Satgas Covid-19 Provinsi Lampung harus mengurim tim penyaring pendatang di pintu masuk Pelabuhan Merak. Kepada pelintas yang masalahnya bisa mengancam keamanan warga Lampung terksit Covid-19, pelintas terseebut langsung dihalau kembali ke Jawa.

Bersamaan itu, pelaksanaan program 3T -- Testing, Tracing, dan Treatment di dalam wilatah Provinsi Lampung digiatkan. Itu sejalan dengam semakin efektifnya pelalsanaan vaksinasi terhadap warga. Sementara implementasi protokol kesehatan di semua kegiatan masyarakat diperketat.

Masalahnya, jika dibandingkan jumlah penularan baru dan kematian yang terjadi di Banten Minggu lalu, untuk 3.501 kasus penularan baru dalam sehari, jumlah kematiannya mencapai 338 orang. Tingkat kematian hampir 10%, berarti Covid-19 yang merebak di Banten itu cenerung lebih mematikan.

Karena itu, kewaspadaan berlapis perlu dilakukan. Maksudnya, selain Satgas Provinsi mengawal ketat pintu-pintu masuk ke wilayah provinsi kita, Satgas Kabupaten/Kota menyaring ketat pintu masuk kabupaten/kota masing-masing. Tak boleh lengah sedikit pun,  yang dihadapi virus yang tak terlihat.

Terakhir, semua keluarga menjaga anggota keluarganya untuk tetap menaati protokol kesehatan, agar terhindar dari penularan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 06-04-2021

Nyanyian Pilu Ratu Kecantikan Myanmar!

H. Bambang Eka Wijaya

RATU kecantikan Myanmar Han Lay Sang di podium kontes Miss  Grand Internatonal mengungkap penderitaan rakyat negerinya di bawah junta milite, ia mengimbau bantuan dunia lewat menyanyikan "Heal the World".

"Saat saya berdiri di panggung ini, lebih dari 100 orang tewas. Saya sangat sedih atas kematian mereka," ujar Miss Grand Myanmar 2020 yang mahasiswi ekonomi Universitas Yangon berusia 22 tahun itu di podium Miss Grand Internasional, Bangkok, dipetik the diplomat.com (1/4/2021).

Ia sejenak tertegun di podium, menyeka air mata yang meleleh di pipinya berlumur celak dan bedak. "Rakyat di Myanmar turun ke jalanan untuk memperjuangkan demokrasi. Saya juga menginginkan demokrasi di negeri kami. Tolong bantu Myanmar. Kami membutuhkan segera bantuan internasional," pintanya.

Mantan pemain basket tingkat universitas dan fasih berbahasa Inggris, Tionghoa, dan Shan ini bersikap kontras dibanding sejumlah kontestan dari negara otoritarian lainnya yang mengadvokasi bahwa perempuan tidak harus bicara tentang politik.

Ia memuji keberanian para demonstran di jalanan, terutama perempuan yang ditembak mati militer. "Saya berbagi kesedihan seperti semua di Myanmar," ujarnya. "Kita harus memenangkan revolusi!" tegasnya.

Saat dia naik panggung Miss Grand International di Bangkok Sabtu 27 Maret, datang berita dari perbatasan jalanan seantero negeri Myanmar hari itu berlumuf darah. Sedikitnya, 114 orang demontran tewas saat itu di seluruh negeri dibantai militer, ketika para jenderal menggelar makan malam mewah.

Kepada wartawan Han Lay Sang menjelaskan situasi di Myanmar. "Saat ini rakyat Myanmar tak bisa menghentikan militer. Kami mengharap bantuan komunitas internasional. Kami membutuhkan bantuan PBB," ujarnya.

Di Myanmar, kata Han Lay, siapa saja bisa mati kapan saja dibunuh militer. Bukan hanya mereka yang bergerak di jalan-jalan, tapi mereka yang sedang tidur juga.

Militer Myanmar bukan lagi hanya menyerang demonstran, lanjutnya, tapi juga meneror dan menyerang warga di seluruh negeri. Aparat berseragam datang malam hari menembaki rumah penduduk, lalu pergi dengan meninggalkan korban tewas, dua, tiga, sampai empat orang.

Saya khawatir pada masa depan dan generasi kami," lanjut Han Lay Sang. Ia mencemaskan keselamatan dirinya jika kembali ke Myanmar.

Militer mengumumkan penangkapan para selebriti papan atas dunia hiburan, dan model yang mendukung demonstran. Kini mereka menghadapi tuntutan tiga tahun penjara. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 05-04-2021

KPK 'Kuat', Bisa SP3 Sjamsul Nursalim!

H. Bambang Eka Wijaya

BUKTI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi lebih kuat sebagai hasil dari revisi UU KPK adalah, KPK untuk kali pertama dalam sejarah bisa merilis Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim.

Kewenangan KPK mengeluarkan SP3 dalam revisi UU KPK terbukti menjadi kekuatan baru KPK, yang amat bermanfaat ketika KPK mandul dalam menangani suatu kasus seperti kasus Sjamsul Nursalim.

Sejak menetapkan Sjamsul Nursalim sebagai tersangka, KPK tak bergasil menghadirkan Sjamsul untuk pemeriksaan. Bahkan pada 30 Juni 2019, KPK memasukkan Sjamsul Nursalim (dan istrinya Itjih Nurnsalim) dalam daftar pencarian orang (DPO). KPK juga mengirim surat ke Polri perihal DPO tersebut.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, Sjamsul dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Juni 2019, sebagai pihak yang diperkaya dengan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI senilai Rp4,85 triliun yang dikeluarkan oleh BPPN 2017.

KPK telah dua kali memanggil kedua tersangka namun tidak hadir di KPK. Surat pemanggilan tersangka dikirim ke lima alamat berbeda di Indonesia dan Singapura. KPK juga minta bantuan KBRI Singapura dan Corrupt Practices Bureau (CPIB) Singapura.

KPK minta KBRI mengumumkan panggilan itu di papan pengumuman kantor KBRI Singapura.

Namun dalam perjalanan kasusnya, mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa memperkaya Sjamsul Nursalim Rp4,85 triliun melalui SKL yang dirilisnya, dibebaskan oleh MA. Sebelumnya Syafruddin divonis pengadilan tingkat pertama 13 tahun penjara, diperkuat PT menjadi 15 tahun penjara. KPK mengajukan PK, tapi ditolak MA.

Maka tak ada upaya hukum lain lagi, sehingga dakwaan terhadap Sjamsul dan istri pun selesai. SP3 KPK menjadi formalitasnya, yang oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata disebut sebagai kepastian hukum.

Pengacara Sjamsul Nursalim Otto Hasibuan menyatakan, kliennya telah memenuhi kewajibannya atas dana BLBI selaku pemegang saham pengendali BDNI dengan penyerahan aset kepada pemerintah pada 2004. (detik.news, 19/6/2019)

Menurut Otto itu sesuai dengan laporan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan dalam RDP di DPR tahun 2008.

Sementara pengacara Sjamsul lainnya, Maqdir Ismail mengatakan, kasus Sjamsul Nursalim yang disidik KPK itu sebelumnya pernah diusut kejaksaan, dan pihak kejaksaan telah mengeluarkan SP3.

Jadi, SP3 yang dirilis KPK untuk kasus Sjamsul Nursalim itu adalah SP3 kedua untuk kasus yang sama. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 9, Lampung Post Minggu  04-04-2021

Rekayasa Geo Matahari

Lawan Perubahan Iklim!

H. Bambang Eka Wijaya

MENGHADAPI perubahan iklim yang semakin kritis, studi rekayasa geo matahari di AS berkembang pesat.

Desember 2019, Kongres AS telah memberi National Oceanic and Atmospheric Administration dana 4 juta dolar AS untuk mempelajari teknis geoengineering solar.

Pada Juni 2021, para ilmuwan di Havard berencana menerbangkan balon di atas Swedia dalam eksperimen geoengineering.

Meski, para peneliti tidak akan melepaskan partikel untuk memblokir energi matahari, eksperimen itu akan mengekaplorasi kemungkinan cara melakukannya.

Sementara itu para ilmuwan dari National Academy of Science memfokuskan studi geoengineering solar untuk mendinginkan atmosfer Bumi yang kian terdampak perubahan iklim dan pemanasan global.

Namun para ilmuwan tetap hati-hati dalam penelitian ini, mengingat hal itu bisa menimbulkan konsekuensi yang berisiko dan tidak diinginkan, dikutip Sains.Kompas dari Reuter, Jumat (26/3/2021).

Intervensi skala besar dengan rekayasa geo matahari itu dalam upaya melawan perubahan iklim, kata ilmuwan, akan bisa memengaruhi pola curah hujan, produksi pertanian, dan persediaan pangan di seluruh dunia.

Strategi rekayasa geo matahari yang umum diusulkan yakni pènyemprotan aerosol reflektif ke atmosfer.

Cara ini dilakukan meniru bagaimana awan abu erupsi gunung api, dalam mendinginkan paralel setelah letusan gunung berapi besar.

Strategi rekayasa lain termasuk menipiskan awan yang berada di ketinggian sangat tinggi untuk memungkinkan lebih banyak panas keluar, dan mencerahkan awan di atas laut yang lehih rendah, sehingga diharapkan bisa memantulkan energi matahari tambahan.

Laporan studi ini merekomendasikan penelitian yang dilakukan dengan koordinasi dengan negara lain dan bersama berupaya melakukan mitigasi iklim lainnya, seperti pengurangan gas rumah kaca.

"Kita berada di tengah krisis iklim. Dampak perubahan iklim semakin meningkat, dan tantangan di depan kita adalah membatasi dampak tersebut," kata Peter Frumhoff, direktur sains dan kebijakan di Union of Concerned Scienstist, anggota komite yang terlibat laporan itu.

Laporan ilmuwan tentang rekayasa geo matahari adalah upaya untuk meletakan dasar keputusan yang lebih terinformasi tentang apakah pendekatan ini harus dianggap sebagai bagian dari seperangkat alat dalam menghadapi perubahan iklim.

Frumhoff menekankan, upaya utama dalam menghadapi perubahan iklim agar tetap fokus pada pengurangajpn emisi gas rumah kaca, akar penyebab perubahan iklim. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 03-04-2021

Pemerintah Menolak Sahkan 'PD-KLB'!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMERINTAH melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah membuat langkah tepat dengan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (PD-KLB) yang diajukan Moeldoko dan kawan-kawan. Dualisme PD pun berakhir.

Kebijakan ini bisa dijadikan model (yuris prudensi) buat kebijakan pemerintah dalam mengatasi dualisme partai politik ke depan. Sebelum ini, tak ada standar kebijakan dalam mengatasi dualisme di partai politik.

Kecenderungannya yang acap terjadi, jika timbul dualisme partai politik maka pihak yang ada kedekatan dengan "orang pemerintah" dimenangkan. Penyelesaian cenderung lebih berorientasi pada kepentingan penguasa.

Tapi kali ini tampaknya berbeda. Moeldoko yang datang dari jantung kekuasaan, bahkan kepala staf kantor presiden, justru tidak mendapatkan dukungan pemerintah.

Padahal sebelumnya, kalangan Partai Demokrat sendiri pun dari nada bicaranya telah mencurigai adanya konspirasi dari jantung kekuasaan untuk merebut tampuk kepemimpinan Partai Demokrat untuk. Asumsi begitu terbukti keliru.

Dalam menyelesaikan dualisme partai politik kalu ini pemerintah lugas menerapkan aturan main standar. Dugaan pemerintah akan mendukung kubu KLB jadi keliru. Dengan langkah standar tersebut, kecenderungan orang untuk membelah partai hanya karena punya kedekatam dengan penguasa akan berkurang. Sekaligus diharapkan, penyelesaian dualisme  partai politik dengan cara yang berorientasi pad kepentingan politik penguasa sepert itu bisa diakhiri.

Alasan penolakan pemerintah untuk melakukan penolakan terhadap permohonan pengesahan yang diajukan Moeldoko dan kawan-kawan adalah karena kelengkapan dokumennya tak terpenuhi.

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC," kata Yasonna.

Karen itu, "Pemerintah menyatakan permohonan pengesaahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," tegas Yasonna.

Menurut Yasonna, pihak Moeldoko dan Johni Allen mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.

Mereka juga mengajukan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.

Stelah melakukan pemeriksaan dan verifikasi Kemenkumham meminta mereka melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan kelengkapan itu tidak terpenuhi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 01-04-2021

Militer Myanmar Serangan Udara ke Desa!

H. Bambang Eka Wijaya

GELAP mata gila kekuasaan. Junta militer Myanmar menggelar serangan udara ke desa-desa untuk memaksa warga mengungsi ke hutan. Dilansir Sky News Minggu (28/3/21), tiga warga desa Karen (dekat perbatasan Thailand) tewas, delapan lainnya terluka.

Hal itu diungkapkan David Eubank, pendiri organisasi kemanusiaan Free Burma Rangers. Serangan dari jet tempur itu terjadi Sabtu pukul 20.30 waktu setempat, berlanjut hingga pukul 02.00 keesokan harinya.

"Terdapat sejumlah serangan udara. Tapi yang membuat kami mengernyit adalah tidak ada serangan udara di sana selama 20 tahun terakhir," ujar David dikutip Kompas.com dari Sky News. (28/3)

Media setempat memberitakan, sekitar 3.000 orang dari Negara Bagian Karen menyeberang ke Thailand untuk mengungsi.

Suara tembakan terus terdengar saat pemakaman satu dari 114 korban tewas dalam demonstrasi Sabtu (27/3/2021).

Hari itu akan dikenang sebagai hari paling berdarah sejak junta militer melakukan kudeta 1 Februari 2021. Aparat Myanmar menembaki warga sipil yang di dalamnya termasuk bocah berusia lima dan 13 tahun.

Kudeta dipimpin panglima tertinggi militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sehari sebelum jadwal pelantikan parlemen Myanmar hasil pemilu November 2020. Junta membubarkan pemerintahan konstitusional.

Dalam kudeta itu junta menahan Presiden Win Mynt, penasihat negara Aung San Suu Kyi, ribuan pengurus partai berkuasa NLD yang memenangkan pemilu November 2020 hingga 83%. Bukan hanya itu, tokoh-tokoh masyarakat dan para aktivis juga ikut ditahan.

Kudeta diprotes semua elemen masyarakat sipil dengan demonstrasi memadati jalan-jalan kota besar Yangon dan Ibu Kota Naypydaw hingga kota-kota kecil. 

Namun, demonstrasi damai rakyat itu direspon dengan kekerasan oleh militer. Jumlah korban tewas warga sipil telah mencapai lebih 300 jiwa.

Reaksi masyarakat internasional terhadap mekejaman junta militer Myanmar cukup keras. Namun, DK PBB belum membahas penyelamatan rakyat Myanmar. Mungkin karsna di DK PBB ada Rusia dan RRT yang cenderung dekat militer Myanmar.

Masyarakat internasional mengharapkan ASEAN untuk menghentikan kekejaman muliter Myanmar. Presiden Jokowi (18/3) telah membuat pernyataan keras mendesak militer Myanmar agar segera menghentikan kekerasan dan mengadakan dialog untuk memulihkan stabilitas.

Jokowi minta Sultan Brunei selaku Ketua ASEAN menggelar KTT khusus untuk mencari solusi krisis Myanmar. Sementara militer Myanmar cenderung semakin kejam. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 31-03-2021

Larangan Mudik, 'Lockdown' Nasional!

H. Bambang Eka Wijaya

JIKA larangan mudik Lebaran dilaksanakan secara konsekuen, maka sepanjang 6-17 Mei semua pesawat grounded, semua kapal lego jangkar, semua bus AKAP dikandangkan, mobil pribadi disetop di batas provinsi, kondisinya praktis mirip lockdown nasional.

Berdasar pengalaman saat pertama Pemprov DKI mengusulkan Karantina Wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 ketika mulai merebak, tapi ditolak. Pemerintah pusat malah memberlakukan PSBB. Akibatnya, Covid-19 merebak luas sampai sekarang. Maka, bisa ditebak aturan larangan mudik Lebaran kali ini tak akan bisa dilaksanakan secara lugas.

Artinya, pengalaman itu mencerminkan tak mungkin pemerintah pusat memaksakan suatu kondisi lockdown nasional, karena dampaknya akan fatal bagi perekonomian nasional. 

Kalau pemerintah memilih tindakan itu, bukan baru sekarang dilakukan setelah ekonomi babak belur berkepanjangnan. Tapi sejak kali pertama diusulkan Pemprov DKI.

Apalagi, kalau langkah itu dilakukan sekarang, resesi ekonomi yang seharusnya berakhir pada kuartal dua 2021, bisa mundur lagi. Kalau resesi berakhir setelah kuartal satu 2021 saja, berarti resesi sudah berlangsung satu tahun. Apa mau dibuat lebih berlarut lagi?

Jadi, kemungkinannya mengulang sukses Lebaran tahun lalu. Yakni, memasang barikade di semua jurusan untuk menghadang pemudik, lantas secara adminsstratif dibuat faktor kesulitan seperti untuk lewat barikade harus punys surat izin tertulis dari Pemprov DKI untuk keluar dan masuk Jakarta. Pokoknya dibuat segala aturan untuk mempersulit orang lintas batas provinsi.

Larangan mudik itu praktiknya menjadi lockdown yang diperlonggar karena setiap daerah menerapkan PPKM Mikro tingkst kabupaten/kota. Artinya, sekalipun perjalanan lintas kabupaten/kota dibatasi, kegiatan ekonomi dalam wilayah kabupaten/kota tetap berjalan.

Itu pilihan, agar larangan mudik, meskipun pesawat grounded, kapal lego jangkar, bus AKAP dikandangkan, ekonomi akar rumput tetap menggeliat. Dengan begitu, sekalipun aspek pertumbuhan ekonomi masih agak tertekan, tapi ekonomi rakyat dan pengusaha kecil di pasar tradisional tetap bisa bernafas.

Setiap kebijakan memang ada harganya. Dalam hal kebijakan larangan mudik, berupa konsekuensi terhentinya kegiatan ekonomi sektor tertentu, seperti tranportasi dan segala aspek pendukungnya. Laju pertumbuhan  ekonomi terpaksa kembali melambat.

Dan itu karena virus Covid-19 belum bisa kita kendalikan sepenuhnya meski lebih setahun kita perangi. ***

Selanjutnya.....