Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 20-04-2021

Pancasila dan Bahasa Indonesia 'Hilang'!

H. Bambang Eka Wijaya

PROTES masyarakat ramai mengarah ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) karena Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib hilang dari kurikulum pendidikan dalam PP tersebut.

Mendikbud Nadiem Makarim pun buru-buru mengunggah video dirinya mengatakan akan segera mengajukan revisi atas PP tersebut.

"Kami di Kemendikbud akan segera mengajukan revisi PP SNP ini terkait  substansi kurikulum wajib agar tidak terjadi mispersepsi lagi," kata Nadiem dalam video yang diunggah Jumat (16/4/2021).

PP SNP, kata Nadiem, dibuat merujuk UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Ketika PP dirumuskan naskah dalam kebijakan itu sama persis dengan UU Sisdiknas.

"Masalahnya adalah tidak secara eksplisit PP tersebut mengacu pada UU Nomor 12/2012 tentang Dikti, di mana ada materi kuliah wajib Pancasila, Bahasa Insonesia dan selanjutnya. Jadi ada mispersepsi masyarakat dengan PP ini," jelas Nadiem.

Pancasila dan Bahasa Indonesia, menurut Nadiem, masih menjadi muatan wajib dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Masih menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi, tegasnya.

Bahkan menurut Nadiem, Pancasila dan Bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di Indonesia, dan itu terlihat dalam seluruh objektif program merdeka belajar yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari tranformasi pendidikan.

Dari penjelasan N9adiem tampak ada yang kurang pas dalam penyusunan PP SNP. Di Kemendikbud, ini kali kedua terjadinya kekeliruan dalam penyusunan kebijakan baru. Pertama, pada penyusunan 'Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, yang didalamnya tak ada frasa agama.

Padahal, baik konstitusi maupun UU Sisdiknas mewajibkan suatu distem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (UUD 1945, Pasal 31 ayat 3).

Jadi, setelah kehilangan frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, kini kehilangan Pancasila dan Bahasa Indonesia pula dalam SNP, layak mengundang kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan adanya hal yang kurang beres di kalangan perencana sistem pendidikan nasional.

Kalau setiap kali pura-pura tidak sengaja dan kemudian berusaha merevisi kesalahannya, suatu ketika akan bisa menjadi bencana saat terjadi kesalahan yang berakibat fatal. Cara-cara seperti mencari kesempatan dari kealfaan masyarakat itu, jelas bukan hal yang baik di dunia pendidikan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 19-04-2021

Target Batubara Naik Jadi 625 Juta Ton!

H. Bambang Eka Wijaya

MENTERI Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif 6 April menaikkan target produksi batubara tahun 2021 sebanyak 75 juta ton, total menjadi 625 juta ton dari target semula 550 juta ton.

Dalam Kepmen ESDM Nomor 66/2021 disebut peningkatan target 75 juta ton batubara itu untuk ekspor dan tidak dikenakan kewajiban pasar dalam negeri.

Peningkatan ini bisa dibaca untuk memacu pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Untuk meningkatkan kinerja ekspor memang paling praktis lewat komoditas batubara. Harganya sedang bagus, mendekati 100 dolar AS per ton.

Peningkatan produksinya juga relatif lebih mudah, karena tinggal keruk saja. Itu karena batubara yang dieksplotasi sekarang berada di permukaan, cuma membuka tanah penutupnya satu sampai dua meter. Tudak seperti eksploitasi batubara zaman Belanda, harus digali dengan terowongan puluhan meter di bawah tanah, seperti Tambang Ombilin.

Dengan kemudahan pengerukannya itu, lebih dari satu dekade terakhir produksi batubara Indonesia seriap tahun mencapai 500 juta ton, dengan ekspor satu juta ton per hari. Sisanya untuk PLTU dalam negeri.

Cara ekspornya juga mudah dan murah, yakni hanya dimuat tongkang terbuka bermuatan 10.000 ton sampai 50.000 ton, ditarik kapal tunda.

Dengan eksploitasi lebih 500 juta ton setahun itu, sebenarnya bisa digolongkan sudah gila-gilaan, karena jumlah lebih setengah miliar ton itu tidaklah sedikit. Tapi dengan alasan stoknya di bumi pertiwi cukup untuk 100 tahun tak ada yang peduli.

Padahal batubara juga bahan bakar fosil, seperti migas ada batasnya dan bisa habis. Contohnya, kita kini sudah menjadi net importir migas. Untuk batubara juga terkesan warisan leluhur itu hanya untuk generasi kita, hingga kita keruk sebanyak bisa dilakukan. Padahal, bangsa ini masih akan hidup semiliar tahun lebih lagi. Ingat, bumi kita telah berusia 4,5 miliar tahun.

Lantas, apakah generasi penerus bangsa akan kita warisi kondisi bumi yang malah jadi sumber bencana? Karena, pembukaan muka tanah untuk pengerukan batubara lebih 500 juta ton  per tahun itu menyisakan kerusakan alam yang terus semakin luas: pemicu bencana iklim yang kian ganas.

Sedangkan hasil ekspor batubara itu, meski angkanya secara statistik menopang kinerja ekonomi, tapi uangnya dikuasai segelintir oligarki taipan batubara, karena royalti untuk negara pada pemegang IUP hanya 2% sampai 7% dari harga per ton. Cuma sekitar 30% penambang non-IUP yang kena royalti 13,5%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 18-04-2021

Helikopter Seberat 1,8 Kg

Menjelajah Planet Mars!

H. Bambang Eka Wijaya

HELIKOPTER Ingenuity milik NASA seberat 1,8 kg yang mendarat di Mars 18 Februari 2021 bersama robot penjelajah Perseverance, lolos melewati malam pertama di planet beku bersuhu minus 90 derajat Celcius.

Helikopter seharga 85 juta dolar itu lolos dalam usaha pertananya bertahan usai memisahkan diri dari Perseverance berkat baterai tenaga surya sebagai sumber daya dan pemanas melindungi peranti elektronis dari kebekuan. Selanjutnya bersiap melakukan penerbangan perdana Sabtu pekan lalu.

"Ini petama kali Ingenuity berada sendirian di pemukaan Mars," kata Mimi Aung, manajer proyek Ingenuity di Jet Proulsion Laboratory NASA, kutip Sains.Kompas dari Phys (8/4/21).

Dengan berhasil melewati malam Mars yang beku menjadi pencapaian luar biasa bagi helikopter NASA tersebut.

"Kami sekarang mendapat konfirmasi jika Ingenuity memiliki insulasi, pemanas, energi yang cukup di baterainya untuk bertahan di malam yang dingin. Ini kemenangan besar bagi tim dan kami bersemangat mempersiapkan Ingenuity untuk uji terbang pertama," lanjut Aung.

Dalam beberapa hari berikutnya, Ingenuity menjalani tes pada bilah rotor (baling-baling) dan motornya.

Degan semuanya berjalan lancar dan baik, Jet Propolsion Labotpratory NASA melakukan penerbangan pertama Ingenuity paling lambat 11 April 2021.

Dengan begitu helikopter Ingenuity menjadi pesawat pertama yang mencoba penerbangan bertenaga dan terkontrol di planet lain.

Ingenuity akan mencoba terbang di atmosfir yang lebih padat dari Bumi, yang membuat gaya angkat lebih sulit.

Pertama ingenuity akan naik satu meter per detik ke ketinggian tiga meter. Helikopter kemudian terbang selama 30 detik dan membali turun ke permukaan planet.

Ingenuity direncanakan mengambil foto beresolusi tinggi saat terbang dari Kawah Jazero, Mars. Misi rangkaian penerbangan helikopter pertama di Mars akan berlangsung selama 30 sol Mars atau 31 hari Bumi.

"Jadwal penerbangan tersebut akan memberikan pencapaian data yang menarik," kata Teddy Tzanetos wakil kepala operasi Ingenuity.

Tak heran helikopter seberat 1,8 kg itu dianggap sebagai konsep yang bisa merevolusi eksplorasi. Itu karena Ingenuity bisa bergerak lebih cepat, serta menjelajah medan terjal lebih baik daripada wahana penjelajah Perseperance.

Penerbangan Ingenuity, helikopter pertama di Mars, bertepatan dengan peringatan 60 tahun penerbangan luar angkasa manusia pertama yang dilakukan oleh Kosmonout Soviet Yuri Gagarin 12 April 1961. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 17-04-2021

Ironi Menuju Indonesia Emas 2045!

H. Bambang Eka Wijaya

SEBUAH video menampilkan sederet artis Dian Sastro dan kawan-kawan viral di media sosial, dirilis Change.org dengan tagar #darurat iklim. Isinya mengajak masyarakat menyelamatkan Indonesia Emas 2045, dengan mengatasi ancanan terbesarnya: pemanasan global.

Ironisnya, petisi yang dilansir Foreign Policy Community of Indonesia itu, menurut Change.org, dipicu oleh pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait rencana pemerintah menargetkan nol emisi karbon pada 2070 -- bukan 2050.

Dengan tidak menargetkan nol emisi karbon di tahun 2050, peningkatan suhu bumi akan mencapai 3 sampai 4 derajat Celcius -- suhu terpanas sepanjang sejarah umat manusia di planet yang sudah berusia 4,5 miliar tahun.

Ini resep untuk banjir yang semakin melanda kepunahan hampir 40% spesies tumbuhan, kerusakan sekitar 90% terumbu karang, dan belum lagi persediaan air yang akan berkurang drastis, serta kekeringan dan kekurangan pangan yang akan terjadi.

Untuk mengatasi ancaman itu, pemerintah harus menetapkan nol emisi karbon pada 2050, bukan 2070.

Formulanya: turunkan 50% emisi karbon di tahun 2030 (saat ini ditargetkan hanya 29%), dan turunkan 50% lagi di tahun 2040, lalu targetkan nol emisi di tahun 2050. Ini satu-satunya cara agar suhu dan kondisi bumi bisa terkendali.

Semua langkah pemerintah harus disesuaikan untuk mencapai target nol emisi karbon, kalau tidak 24 tahun ke depan anak cucu kita hidup di bumi yang panas dan sengsara. Padahal, impian kita pada 100 tahun bangsa kita merdeka itu adalah tercapainya Indonesia Emas, kehidupan yang adil-makmur sejahtera.

Tatget KLHK nol emisi karbon pada 2070 tentu antara lain dengan realitas deforetasi versi KLHK per tahun 465,5 ribu hektar pada 2019, naik 5,2% dari 2018. Artinya, kalau realitas deforestasi lebih luas, maka waktu nol emisi karhon bisa mundur lebih lama. Ancaman bencana jadi lebih berat.

Angka deforestasi KLHK itu beda dengan data tambahan luas lahan sawit. Data Base OJK (2017) meneybut lahan sawit 2016 seluas 11,67 juta hektar, data Kementan 2021 seluas 16,38 juta hektar, artinya deforestasi untuk sawit per tahun 940 ribu hektar.

 Belum lagi deforestasi pertambangan yang mengeruk 500 juta ton batubara setiap tahun, berapa luas pula hutan penutupnya dibuka setiap tahun.

Di Lampung, semua Hutan Register terfoto dari satelit ijo royo-royo, itu bukan daun meranti atau merbau, tapi daun singkong. Maksudnya, target nol emisi karbon bisa lebih jauh. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 16-04-2021

Kurang dari 10% UMKM Mendapat KUR!

H. Bambang Eka Wijaya

SEBANYAK 6,11 juta debitur telah mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai akhir 2020 dengan realisasi penyaluran Rp197,04 triliun. Jumlah debitur itu kurang dari 10% dari total 64 juta pelaku usaha UMKM, untuk 2021 target penyalurannya ditingkatkan jadi Rp253 triliun.

Peningkatan jumlah debitur KUR itu diperlukan untuk mengembalikan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi ke PDB sebelum pandemi 61,1%. 

Namun setelah pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha UMKM mengalami kesulitan. Sesuai hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 10-26 Juli 2020, sebanyak 69% pelaku usaha UMKM membutuhkan bantuan modal, tapi mengalami kesulitan dalam administrasi untuk mendapatkan pinjaman.

Karena itu, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya lewat siaran pers Senin (12/4) meminta semua pihak terkait dalam program penyaluran KUR untuk berperan aktif menyiapkan calon debitur KUR di daerahnya.

Utamanya para pejabat Dinas Koperasi dan UKM di provinsi, kabupaten dan kota, diharapkan mengupload daftar calon cebitur binaannya yang potensial ke SIKP agar bisa diakses para penyalur KUR.

"Selain itu, pihak yang terkait juga aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM untuk mengakses KUR maupun pasca-menerima KUR. Kemudian dinas terkait juga diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR di wilayahnya," tulis Eddy.

Dia juga berharap, penyalur KUR berkomitmen untuk mencapai target dalam penyaluran KUR dan berkoordinasi dengan dinas koperasi dan UKM setempat untuk mempercepat penyaluran KUR.

Sementara pihak penjamin KUR diharapkan bisa membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan yang dimiliki UMKM dan koperasi.

Dalam siaran pers itu terkesan Eddy agak kesal pada dinas terkait yang cenderung lamban menyiapkan calon penerima KUR yang potensial di daerahnya, padahal sesuai survei BPS di lapangan masih lebih banyak UMKM yang butuh tambahan modal.

Padahal, pemerintah sedang berusaha memacu percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), dengan keberpihakan yang nyata kepada UMKM. Mungkin sudah saatnya, para kepala darah turun dari menara gadingnya ikut membantu menyiapkan calon potensial penerima KUR.

Sekaligus membereskan semua kesulitan yang dialami UMKM dari memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan pinjaman, dan realisasi relaksasi yang dibutuhkan UMKM uktuk tetap bisa bernafas. Semestinya pejabat daerah yang rewel soal kendala yang dihadapi UMKM. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 15-04-2021

BI Optimistis Ekonomi Tumbuh 4,8-5,3%!

H. Bambang Eka Wijaya

MESKIPUN pada kuartal I 2021 masih tumbuh negatif, Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis tahun ini ekonomi Indonesia bakal tumbuh 4,8%-5,3%. Ia tak khawatir dengan proyeksi IMF 2021 ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,3%.

"Kami lebih optimustis dari IMF sebab sinergi yang telah kita jalankan cukup kuat dan ekspor kita juga bagus," ujarnya dalam Sarasehan Pemulihan Eonomi di Jakarta, Jumat. (WE Online, 11/4/2021)

Menurut dia, sinergi yang kuat itu dilakukan baik dari sisi ekspor, inflasi, rasio kredit macet (non-performing loan) perbankan, pemberian stimulus ekonomi, program vaksinasi, dan mendorong penyaluran kredit.

Perry yakin, melalui sinergi kuat, ditambah dengan vaksinasi, stimulus fiskal, stimulus moneter, stimulus OJK, dukungan Komisi XI DPR, perbankan, hingga dunia usaha, pemulihan ekonomi Indonesia akan berjalan sesuai harapan.

"Kita pastikan semua policy BI mendukung pertumbuhan ekonomi dengan sinergi bersama pemerintah dan seluruh stakeholder," tegasnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di tempat terpisah mengatakan, agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa terealisasi, pemerintah berkomitmen untuk lebih mendorong pemulihan ekonomi sekaligus tetap melakukan penanganan Covid-19 secara ketat.

Pemerintah menjadikan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri tahun 2021 ini sebagai momentum untuk mengungkit ekonomi di kuartal-II 2021, dengan tetap menjaga pengendalian pandemi Covid-19, ujarnya.

"Pertumbuhan ekonomi di kuartal-I 2021 diproyeksikan masih negatif, sehingga untuk dapat kembali ke level pertumbuhan pra-Covid, ekonomi harus tumbuh mencapai 7% di kuartal-II 2021," kata Airlangga.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyusun beberapa kebijakan guna mengoptimalkan peningkatan konsumsi pada Ramadan dan Idul Fitri 2021. Antara lain mewajibkan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan swasta serta Gaji ke-13 dan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Sebelumnya, Rabu (7/4/2021) IMF merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 rata-rata 4,9%. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 IMF memproyeksikan  lebih rendah dari rata-rata global, yakni 4,3%.

Pertumbuhan Indonesia itu juga di bawah rata-rata ASEAN-5, Indonesia, Malaysia,  Vietnam, Thailand, dan Filipina, 4,9%.

Di kawasan ASEAN pertumbuhan tertinggi 2021 terjadj di Filipina 6,9%. Disusul Vietnam dan Malaysia sama 6,5%. Terendah Thailand, 2,6%. Proyeksi tahun depan Indonesia tumbuh 5,8%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 14-04-2021

Konsumsi Ramadan, Picu Pemulihan!

H. Bambang Eka Wijaya

KONSUMSI Rumah Tangga tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi ke produk domestik bruto (PDB) lebih 55%. Survei Bank Indonesia (BI) Maret 2021 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 93,4, naik dari Februari 85,8 dan Januari 84,9.

Itu memberi harapan Konsumsi Rumah Tangga selama Ramadan dan Idul Fitri bisa menjadi pemicu pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, sehingga Indeks Ekspektasi Konsumsi (IEK) optimustik 114,1 meningkat dari bulan sebelumnya 106,5.

Namun demikian, diperlukan daya dorong yang besar bagi konsumsi untuk menjadi pemicu ekonomi melesat keluar dari resesi. Sekadar harapan (IEK) saja, tanpa didukung kekuatan nyata untuk mendorong ekonomi dari kubangan dampak pandemi, bisa mengakibatkan frustrasi.

Konon lagi Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) meski naik ke 72,6 dari sebelumnya 65,1, masih jauh dari kondisi ideal dengan daya dorong optimal, 100. Artinya, diperlukan berbagai intervensi sumber daya untuk memperkuat konsumsi masyarakat agar mumpuni memicu ekonomi keluar dari resesi.

Survei BI Maret 2021 itu juga mencatat porsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi mencapai 74,4%, rekor tertinggi sejak 2012. Peningkatan konsumsi terjadi pada kelompok pendapatan Rp3 juta-Rp4 juta, sebulan. Sedangkan kelompok pendapatan di bawahnya cenderung menurun, pertanda daya beli belum pulih untuk mendorong ekonomi keluar dari resesi.

Oleh karena itu, intervensi bantuan terhadap kelompok berpendapatan lapisan bawah menjadi mutlak diperlukan untuk menjadikan komsumsi Ramadan sebagai pemicu kebangkitan ekonomi nasional.

Distribusi bantuan itu utamanya untuk menutup bolong-bolong bantuan sebelumnya. Conyohnya survei BPS 10-26 Juli 2020 menemukan 69% UMKM dari 64 juta pelaku usaha, butuh bantuan modal.

Lalu mulai Agustus pemerintah menyalurkan Banpres Produktif Rp2,4 juta per pelaku usaha. Oktober Menkop Teten Masduki di Istana menyebut penyaluran itu telah selesai 100% kepada 12 juta UMKM. (jpnn, 7/10/2020)

Jadi, yang butuh bantuan modal 69% dari 64 juta, 42 juta UMKM, yang dapat Banpres 12 juta pelaku usaha. Berarti bolong sekitar 30 juta. Jumlah ini klop dengan hasil survei Asian Developmenr Bank bahwa sebanyak 48% UMKM Indonesia menutup usahanya karena pandemi pada 2020.

Untuk menjadikan konsumsi pemicu pemulihan, selain data UMKM penerima Banpres Produktif, yang belum menerima juga harus disisir. Kalau lebih banyak yang belum menerima, tentu lebih mudah mencarinya. ***

Selanjutnya.....