Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 07-09-2021

Perosotan Purchasing Manager Index!

H. Bambang Eka Wijaya

MAIN perosotan, anak-anak naik dari tangga belakang, lantas merosot ke depan. Main perosotan replikasi Purchasing Manager Index (PMI), naik dari bekakang mencapai 56,1 Mei 2021, lalu ke depan merosot pada Juni menjadi 53,5 dan Juli kandas di 40,1.

Pada PMI, skor 50 menjadi balans permintaan (ekspektasi) dan penawaran ekspor manufaktur. Saat skor PMI Indonesia mencapai 56,1 permintaan meroket produksi kewalahan memenuhinya. Saat itu terjadi, ekonomi kuartal II-2021 juga berada di puncak perosotan. Tatapi permintaan itu tumpas hingga jauh di bawah pada Juli, menjadi 40,1.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono di Komisi XI DPR (30/8), merosotnya PMI itu menjadi salah satu dari tiga indikator pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 melambat. Dua indikator lainnya, ekspor Juli 2021 yang turun 4,53% (mtm), dan impor Juli 2021 turun 12,2% (mtm). Jadi main perosotan itu simultan dalam pertumbuhan ekonomi, setelah naik ke puncak pada kuartal II-2021, pada kuartal berikutnya merosot.

Mengenai kemerosotan PMI, karena masalah permintaan atas ekspor produk manufaktur kita sepenuhnya tergantung mekanisme pasar di luar negeri, dapat dikatakan masalahnya nyaris sepenuhnya di luar kendali kita. Sebab bisa jadi, ketika PMI kita mencapai 56,1 pada Mei 2021, di luar sedang terjadi spill over (luberan) permintaan yang tak terpenuhi oleh pasar global.

Kalaupun ada kelemahan di dalam negeri yang harus dicek dan perlu diperbaiki, yaitu masalah kualitas produksi dan harganya yang lebih mahal hingga bisa kalah bersaing dengan produk negara lain.

Sedangkan kemerosotan ekspor dan impor, sesuai catatan BPS, terjadi karena digelarnya PPKM mengatasi Covid-19 yang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga, pelambatan ekonomi yang diakibatkannya menjadi sebuah konsekuensi logis. Diharapkan, kebijakan seruoa tak perlu dilakukan lagi ke depan, agar pertumbuhan bisa lebih laju dan lancar.

Namun, kemerosotan ekspor dengan PMI yang buruk, jauh di bawah 50, perlu mendapat perhatian khusus untuk kembali menaikannya. Kelemahan produk manufaktur kita di pasar global adalah langkanya promosi. Hanya produk makanan olahan, dari Indofoid, Mayora, dan sejenisnya serta beberapa produk kopi yang melakukan promosi di luar negeri.

Sedangkan ekspor produk manufaktur lainnya, seperti mengirim tuyul -- gentayangan mencari uang (pembeli) sendiri di luar negeri tanpa promosi; jangankan promosi produk, branding pun tidak. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 06-09-2021

Rakyat Demen Aman, bukan Amandemen!

H. Bambang Eka Wijaya

DEMEN dalam kamus jelata berarti suka, senang. Demen aman berarti suka kondisi aman, jauh dari segala ancaman. Lain hal amandemen, apalagi terhadap UUD 1945, menurut Sekjen Partai Nasdem Jhony G. Plate harus tanya dulu rakyat; berarti referendum.

Plate membantah keras bahwa pertemuan para ketua umum dan sekjen partai koalisi plus PAN dengan Presiden Jokowi di Istana pekan lalu membahas rencana amandemen UUD 1945.

Ia membantah lebih keras lagi bahwa di balik rencana amandemen UUD untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara tersembunyi agenda mengundurkan pemilu sampai 2027. Sehingga, jabatan presiden, DPR, DPD dan MPR juga diperpanjang sesuai pemilu. Bahkan ia menyebut isu tersebut hanya halusibasi Benny K. Harman.

Sementara Benny K. Harman dari Partai Demokrat yang juga pengelola Badan Pengkajian MPR mencium "bau harum" amandemen itu di Gedung Parlemen, Senayan.

Menurut dia aneh, masalah amandemen belum ada pembahasan di badan pengkajian MPR, tahu-tahu muncul dalam pidato resmi ketua MPR 16 Agustus. Lalu disambut dalam pidato ketua DPD, dan mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan yang sama.

Menyimak runtunan peristiwa itu, pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut rencana amandemen itu bisa semulus revisi UU KPK dan Omnibus Law, meskipun rakyat tidak setuju. Apalagi amandemen konstitusi adalah hal yang dimungkinkan. Juga anggota DPR dan DPD diuntungkan dengan pengunduran pemilu selama tiga tahun, bisa mendapat dukungan suara bulat.

Sementara pengamat dari Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menimpali, di AS Presiden Roosevelt juga menjabat tiga priode. Ia naik pada masa depresi besar, di akhir masa jabatan kedua pecah Perang Dunia II sehingga tak bisa pemilu. (Kompas-TV, 1/9/2021)

Pokoknya amandemen tinggal maknyus. Tapi Plate bersikeras, amandemen tak ada relevansinya dengan kepentingan rakyat maupun negara. Tidak etis saat rakyat terkapar menderita akibst Covid-19 melakukan amamdenen konstitusi hanya untuk kepentingan elite belaka.

Menurut Pllate, pertemuan kerua umum dan sekjen parpol koalisi dengan presiden itu membahas tiga hal; menyelesaikan mengatasi pandemi, pemulihan ekonomi, dan menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Jadi tidak sedikit pun menyinggung masalah amandenen.

Karena itu, Partai Nasdem berharap semua pihak fokus mengatasi pandemi dan menyukseskan vaksinasi, agar rakyat segera aman dari ancaman virus Covid-19.

Rakyat demen aman! ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 05-09-2021

Eufemisne Bahasa

Kekuasaan Pragmatis!

H. Bambang Eka Wijaya

SEORANG ibu yang harus memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit menitipkan putra balitanya di rumah neneknya.

"Nek, aku mau nyanyi," si cucu memberi tahu.

"Mau nyanyi?" nenek tersentak. "Nyanilah Sayang. Nyanyilah di telinga nenek, nenek pingin dengar," sambut nenek sambil jongkok merendahkan telinganya ke dekat cucunya.

Cucunya berdiri dekat kepala neneknya, lalu mengarahkan "burungnya" ke telinga nenek.

"Apaan ini?" nenek terkejut dan langsung bangkit. Sementara dari "burung" cucunya mancur "nyanyiannya".

Si nenek baru "ngeh", si cucu diajari ibunya penghalusan bahasa, menggantikan kata "kencing" dengan "menyanyi".

Nenek pun menelpon ibu si bocah, "Kau ajari apa anakmu? Bilang mau nyanyi malah mengencingi aku!"

"Maaf, Bu, aku lupa memberi tahu. Dia itu memang kuajari penghalusan bahasa, supaya kalau besar terbiasa dengan bahasa halus, bicaranya tidak kasar," jawab ibu si bocah.

"Sok pintar!" entak nenek. "Tak kau tahu, negara kita ini sekarang kalang-kabut akibat lazimnya penggunaan eufemisme, penghalusan bahasa kekuasaan pragmatis?"

"Kalang-kabut gimana?" kajar ibu bocah.

"Para politisi ramai-ramai merevisi UU KPK, katanya untuk memperkuat KPK, tapi faktanya justru mempreteli sendi-sendi kekuatan KPK. Tes Wawasan Kebangsaan bukan menyatukan sebagai esensi kebangsaan, tapi malah memecah belah bahkan konfliknya melebar ke mana-mana hingga MA dan MK! Semua itu akibat eufemisme bahasa kekuasaan pragmatis," entak nenek berapi-api.

"Sejauh itukah dampak penghalusan bahasa?" sela ibu.

"Ada yang lebih parah lagi!" sambut nenek. "Seorsng bupati di Jawa Timur dijadikan "pengarah pemulasaraan" jenazah Covid-19. Di tengah duka bangsa akibat banyaknya kematian korban Covid, sang bupati bersama Sekda, dan dua pejabat lainnya masing-masing menerima honor pemulasaraan Rp70 juta, berempat jadi Rp280 juta hanya untuk bulan Juli ketika jumlah kematiannya terbesar."

"Pemulasaraan itu apaan sih?" kejar di ibu.

"Nah itu dia! Itu penghalusan dari kata penguburan jenazah korban Covid-19, " jelas nenek. "Para tenaga kesehatan, petugas pemakaman, sopir ambulans, yang seharian kepanasan menahan buang air dalam baju hasmat, para penggali liang lahat yang kewalahan jenazah yang datang antre, dapat honor cuma sauprit. Para pengarah hanya ongkang-ongkang dapat puluhan juta. Semakin banyak orang mati warga semakin sedih, pengarah semakin banyak honornya."

"Mengerikan sekali, eufemisme bahasa kekuasaan pragmatis!" gumam ibu.***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 04-09-2021

Licik, Penguasa Perberat Beban Rakyat!

H. Bambang Eka Wijaya

PENGUASA yang baik selalu berusaha untuk meringankan beban hidup rakyat. Lain cerita yang justru secara licik memperberat beban hidup rakyat, menghilangkan premium ganti pertalite, lalu pertalite diganti pertamax: memperberat beban rakyat nyaris 50%.

Bagi kelompok berpenghasilan menengah ke atas, hal itu tak terasa memberatkan. Tapi bagi warga kelas bawah, apalagi ojek pangkalan dan sopir angkot yang semakin langka penumpang, amat memperberat penderitaan meski cuma bisa menangis dalam hati.

Ternyata itu saja belum cukup. Ada dua hal lagi yang seiring memperparah penderitaan rakyat. Pertama distribusi solar sekarang mulai antre di SPBU. Bayangkan kalau truk harus antre lama, waktu cari uangnya terganggu.

Bukan hanya nenyusahkan sopir truk, tapi juga meningkatkan biaya logistik yang menurut menteri keuangan, biaya logistik Indonesia tertinggi di dunis (24% dari PDB). Dengan memaksa truk sulit mendapatkan solar hingga harus antre, apakah agar biaya logistik Indonesia menjadi tertinggi dunia-akhirat?

Kedua, sudah masuk ke DPR rancangan kenaikan tarip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Alasannya, banyak negara lain sudah kebih dahulu melakukannya. Dengan kenaikan PPN 2%, secara otomatis akan neningkatkan beban hiduo rakyat setara.

Alasan negara lain sudah kebih dahulu menaikkan PPN jadi 12%, sebaiknya tidak dipakai serampangan. Sebab, negara-negara yang lebih dahulu menaikkan PPN 12% itu pendapatan per kapita rakyatnya tinggi. Seperti Singapura dan Jepang di atas 40 ribu dolar. Sedangkan Indonesia rendah, hanya 3.875 dolar AS.

Itu pun, ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih tajam. Lebih 27 juta penduduk konsumsinya di bawah garis kemiskinan Rp465 ribu per bulan. Kalau dibebani PPN 12%, habis sari makanannya tersedot pajak.

Oleh karena itu, sudah saatnya penguasa menyadari kondisi penderitaan rakyat yang amat berat memikul beban akibat kelicikan. Utamanys dengan mengubah perilaku pantang tak hebat menjadi perilaku seadanya alias menyesuaikan dangan situasi dan kondisi (sikon). Lebih-lebih sikon pandemi Covid-19.

Misalnya, sedang susah diterjang pandemi, jangan pula sopir truk dipersusah lagi antre mendapatkan solar. Keterlaluan namanya itu.

Jangan cuma gemar meneriakkan yel atau slogan "Indonesia hebat!", padahal rakyat terseok-seok keberatan memikul beban hidup di pundaknya. Sesuaikan retorika dan kebijakan dengan situasi dan kondisi rakyat yang sedang terkapar akibat pandemi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 03-09-2021

KPK Tiru Nelayan, Tangkap Ikan Kecil!

H. Bambang Eka Wijaya

MUSIM pancaroba gelombang besar, nelayan tradisional dengan peralatan sederhana menangkap ikan kecil di tepian. KPK meniru, usai revisi UU KPK gelombang besar pengaruh koruptor menguat, KPK menyeser kasus kecil seperti pemilihan kepala desa (pilkades).

Setidaknya sudah dua kasus pilkades yang menyedot banyak penyelidik dan penyidik KPK mengendap-endap mengumpul bukti buat melakukan OTT, kasus Nganjuk dan Probolinggo (30/8/2021).

Sementara pada hari yang sama, gelombang besar pengaruh koruptor menerjang KPK, Samin Tan, juragan tambang batubara yang ditangkap KPK di cafe Jalan Thamrin Jakarta, tersangka korupsi terkait kasus mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Eni Maulani, divonis bebas oleh pengadilan.

Menghadapi gelombang besar pengaruh koruptor yang terbukti bisa menepiskan hasil pengumpulan bukti-bukti yang cukup oleh KPK itu, bisa dipahami kalau KPK akhirnya memilih melipir menyeser kasus kecil sekelas pilkades, agar tak terlihat menganggur. Tampaknya KPK, seperti halnya nelayan dalam menghadapi gelombang besar, tahu diri batas kemampuannya.

Diibaratkan tim sepak bola, kalau KPK sebelum revisi UU-nya bermain di Liga Satu, sekarang ini main di Liga Tiga. Itu pun sering kalah, banyak kasus garapannya di pengadilan  banding atau kasasi dipotong masa hukumannya.

Lemahnya tim KPK hingga terakhir ini bermain di Liga Tiga, karena pemain andalannya sebut saja dalam tanda petik "Messi", "Neymar" dan "Suarez"-nya dipecat. Jadi, dengan pemain dari bangku cadangan, terlalu berlebihan kalau langsung menangkap koruptor kakap sekelas Juliari atau Edhy Prabowo lagi. Jadi harus banyak latihan dengan menangkap kasus pilkades.

Prioritas KPK menyeser teri dan menghindari perburuan kakap ini tentu amat menyenangkan para koruptor pemain besar kelas atas. Karena dengan demikian mereka bisa merasa lebih aman dan nyaman.

Tapi masalahnya kenapa KPK jadi begitu? Jangan-jangan semua itu memang sudah diskenariokan dalam frame besar revisi UU KPK.

Untuk menghindari kesan demikian mapan dan citra KPK semakin kerdil, KPK harus segera menggeser arah haluannya ke tengah samudera rasuah, menaklukkan gelombang sebesar apa pun untuk mengejar dan menangkap ikan-ikan besar.

Urusan pilkades itu limpahkan ke polsek, atau paling tinggi polres sesuai level kewilayahannya. KPK itu lembaga tingkat nasional, hingga harus disesuaikan level garapannya. Pemberantasan korupsi bisa kehabisan waktu kalau KPK terlalu asyik main ikan cupang. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 02-09-2021

Mengangkat Pembunuh Jadi Menantu!

H. Bambang Eka Wijaya

SELISIH pendapat meronai keluarga, karena orang tuanya menyerah pada teror seorang pembunuh dengan rencana mengangkatnya jadi menantu.

"Tak wajar! Seorang pembunuh yang telah menghilangkan jiwa salah satu anggota keluarga kita malah mau diangkat jadi menantu hanya demi mengakhiri terornya," protes putranya.

"Karena hanya dengan cara itu kita bisa mengakhiri terornya ke keluarga kita!" kilah ayahnya. "Tak beda dengan pemerintah yang membuat program transisi dari pandemi menjadi endemi. Endemi itu menjadikan Covid-19 anggota keluarga di rumah kita."

"Nah, itu! Covid-19 telah membunuh lebih 120 ribu warga bangsa kita!" sela putra. "Itu karena sikap pemerintah kita lemah sejak awal dalam menghadapi pembunuh itu."

"Lemah gimana?" entak ayah.

"Di tahap awal, saat virus masih sedikit dan terkonsentrasi di Jakarta, usulan Pemprov DKI untuk melakukan karantina wilayah ditolak pusat yang malah memberlakukan PSBB--yang justru menjadi sarana virus meluas dan tak terkendali hingga sekarang," jelas putra. "Padahal orang tua kandung virus Covid-19 yang lahir di Wuhan, Tiongkok itu, langsung memutus total hubungan keluarga dengan virus tersebut lewat karantina wilayah sampai tuntas."

"Itu karena pemerintah memikirkan ekonomi rakyat yang bisa sangat sulit dengan karantina wilayah" tukas ayah.

"Jawab yang jujur. Karena pemerintah enggan mengeluarkan biaya hidup rakyat seperti kutentuan UU kekarantinaan," tegas putra. "Juga takut pertumbuhan ekonomi terganggu."

"Tapi pemerintah membagikan bergagai bansos secara besar-besaran!" enak ayah.

"Akhirnya, malah jauh lebih besar dari kalau melakukan karantina wilayah. Bahkan berlanjut dengan Bansos skala nasional hingga sekarang," ujar putra. "Pertumbuhan yang dicemaskan terganggu juga tumpas jadi kontraksi minus 5,32%. Padahal, Tiongkok yang memutus hubungan dengan anak kandungnya tumbuh positif dua digit."

"Sudah terlanjur jangan sesali," harap ayah.

"Bukan disesali, tapi dijadikan pelajaran untuk melangkah ke depan lebih baik," jawab putra. "Kita tidak harus menyerah karena dunia begitu kita ikut begitu. No way! Bung Karno membawa RI keluar dari PBB, menunjukkan kita punya prinsip dan pendirian yang kuat. Jadi kita tidak mengangkat pembunuh jadi menantu."

"Kalau begitu kita harus melakukan Restorasi Indonesia yang Sejati'" sambut ayah. "Singkirkan sikap lembek yang mudah menyerah pada keadaan itu, diganti sikap pantang menyerah mengusir musuh bangsa dalam segala bentuknya!' ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 01-09-2021

Zero Sum Game Bansos versi Petruk!

H. Bambang Eka Wijaya

PETRUK mendapat tugas dari ayahnya, Kiai Bodronoyo, untuk mengambil jatah bantuan sosial (bansos) langsung tunai ke bank. Uang itu harus dia bagi proporsional kepada Gareng dan Bagong. Ia berjanji pada ayahnya, tidak akan mengambil lebih dari nol.

Maka, setelah dana bansos Rp600 ribu untuk satu bulan di tangannya, ia kantongi satu nol. Sisanya setelah dia ambil satu nol, Rp60 ribu, diserahkan ke Gareng. "Zero sum game" versi Pertruk, memainkan tak lebih dari satu nol.

"Zero sum gane, Truk?" sambut Gareng saat menerima uang Rp60 ribu dari Petruk. Gareng sudah faham tentang cara main Petruk. Itu disambut Petruk dengan anggukan.

Dapat anggukan itu, Gareng juga mengambil satu nol dari uang tersebut dan menyerahkan sisanya ke Bagong, Rp6.000.

"Alhamdulillah!" Bagong dengan gembira menerima uang dari Gareng, dan langsung ke warung membeli kerupuk untuk lauk makan siang.

Kekenyangan makan nasi betlauk kerupuk, Bagong mencari angin di gardu hansip depan rumah. Melihat Bagong buka baju di pos hansip, seorang reporter yang sedang meliput bansos mampir.

"Sudah terina bandos, Gong?" tanya reporter.

"Sudah! Lumayan, bisa beli kerupuk!" jawab Bagong jujur.

"Cuma untuk beli kerupuk?" kejar reporter.

"Betul!" jawab Bagong tegas. "Untuk lebih jelas, tanya ke Petruk yang mengurus bansosnya."

Reporter masuk ke rumah menemui Petruk. "Kata Bagong bansos kalian cuma cukup untuk beli kerupu?" ia tanya Petruk.

"Memang!" jawab Petruk sanrai.

"Kerupuk satu truk?" kejar reporter.

"Kerupuk lauk sekali makan," tegas Petruk. "Ayo simak hitungannya."

Reporter pun duduk di seberang meja berhadapan dengan Petruk.

"Silahkan catat," ujar Petruk memulai. "Satu rumah tangga di Indonesia, rata-rata berisi empat jiwa. Ayah-ibu tambah dua anak. Uang bansos Rp600 ribu untuk satu bulan setiap keluarga. Satu bulan 30 hari. Coba hitung."

Reporter tersentak, dan langsung menghitung. "Satu bulan Rp600 ribu, bagi 39 hari, sehari jadi Rp20 ribu, dibagi untuk ermpat orang anggota keluarga, setiap orang satu hari mendapat Rp5 ribu," reporter menarik napas.

"Nah kalau Anda setiap hari dapat Rp5 ribu, cukup untuk apa?" entak Petruk.

"Beli kerupuk!" jawab reporter dengan tawa meledak. "Ternyata Bagong betul, mensyukuri dapat bansos untuk membeli kerupuk buat lauk makan nasi."

"Bagong betul. Kami rakyat jelata bersyukur mendapat bansos, bisa beli kerupuk unutuk lauk makan," jelas Petruk. "Kami puas dengan makan kerupuk, dan merasa hidup kami bahagia." ***

Selanjutnya.....