"PEMILU tinggal 19 hari lagi, pelaksanaannya di Lampung layak dianggap mengkhawatirkan!" tukas Umar. "Tanpa kecuali Bawaslu optimistis pemilu tetap berjalan meski Ketua KPU dicopot, masalahnya tak sebatas itu! Tapi juga, karena dua anggota KPU Provinsi itu dicopot terkait kesalahan dalam merekrut anggota KPUD tujuh kabupaten/kota, tentu semua itu harus dibereskan juga!"

"Itu dia!" timpal Amir. "Sebagai konsekuensinya, juga harus dilakukan pembersihan tujuh KPUD dari para anggota hasil kesalahan rekrutmennya! Perombakan tujuh dari 11 KPUD di Lampung, yang prosesnya bersamaan dengan perombakan KPU Provinsi, dalam waktu amat pendek sekaligus di puncak kesibukan lembaganya menyelenggarakan pemilu itu, terbayang kondisi yang tak mustahil--kalang-kabut menangani tugas yang bertumpuk-tumpuk! Ditambah lagi kerepotan akibat kurang lancarnya distribusi sarana pemilu, serta tetap dipakainya surat suara salah cetak!"

"Maka itu, dengan tetap menghormati optimisme Bawaslu tentang pemilu tetap berjalan, suatu ancang-ancang mengatasi jika kondisi kritis tiba-tiba terjadi juga harus disiapkan!" tegas Umar. "Tak boleh terjadi saat mendadak jeblok semua pihak cuma bengong, padahal risiko kegalauan pemilu bisa menyulut situasi jadi chaos!"

"Cuma, siapa yang harus mempersiapkan ancang-ancang gawat darurat bagi kondisi kritis pemilu itu?" sambut Amir. "Sebab, pemerintah dalam hal ini gubernur, serta aparat polisi dan militer tak boleh mencampuri pemilu! Mereka hanya bisa menangani di luar msalah teknis pemilu, seperti mencegah situasi chaos dan sejenisnya!"

"Tentunya dari pihak KPU dan Bawaslu sendiri!" tegas Umar. "Meski menurut UU penggantian pada setiap anggota KPU dan KPUD sudah tersistem, kalau waktunya kejepit di puncak kesibukan di sekitar hari 'H', di balik persiapan yang tidak serbarapi pula, suatu kemungkinan terjadinya kondisi kritis harus tetap diantisipasi!"

"Pokoknya harus dihadapi dengan kesadaran dan kesiapan, kita sedang menyelenggarakan pemilu dengan KPU yang bermasalah!" timpal Amir. "Tak layak gegabah semua akan berjalan baik dengan sendirinya, apalagi dengan persaingan sengit di antara peserta pemilu--partai, caleg DPRD, DPR, dan DPD yang jumlahnya tidak sedikit! Apalagi pemilu kali ini harus menghitung perolehan suara setiap caleg, jauh lebih repot dari sebelumnya yang cuma menghitung perolehan suara partai!"

"Itu dia!" sambut Umar. "Harapan kita sih, segala sesuatunya berjalan baik-baik saja, pemilu sukses! Walau begitu, juga harus realistis jika dengan perangkat penyelenggara yang sekarang pilkada di Lampung Utara saja harus dilalui dengan masalah-masalah yang ruwet, konon lagi pemilu legislatif dengan skala pekerjaan yang jauh lebih besar dan menuntut ketelitian lebih tinggi!"

Selanjutnya.....

"ISU kecurangan sistematis membayangi pemilu legislatif yang tinggal 20 hari lagi!" ujar Umar. "Penyulutnya, kasus coblos ulang di Pilgub Jatim, dengan modus mengkloning nama pemilih--satu nama bisa muncul di banyak TPS lain! Bukti-bukti sudah di tangan polisi tapi pengusutan dihentikan atas perintah dari atas sehingga kapoldanya yang diganti mengundurkan diri dari kepolisian!"

"Modus pengkloningan nama pemilih itu menurut Sekjen PDI-P Pramono Anung dilakukan dengan canggih, sehingga orang yang penguasaan IT--information technology--nya terbatas tak bisa menyingkap!" sambut Amir. "Sebuah nama yang dikloning saat database di-reset tak muncul karena terkunci oleh salah satu huruf, hanya terbuka jika kuncinya diklik beberapa kali!"

"Luar biasa canggihnya!" entak Umar. "Tapi kalau begitu ruwet prakteknya, kok disebut sistematis?"

"Sistematis pada kasus tersebut lebih terkait teknisnya, memainkan 'sistem' operasi komputer daftar pemilih tetap--DPT!" jawab Amir. "Tapi, kecanggihan teknis itu justru menjadi lebih kecil peluang peniruan modusnya! Paling berbahaya sebetulnya kecurangan sistematis yang dilakukan dengan modus tradisional, apalagi gejalanya juga cenderung sudah dicoba-coba pada berbagai pemilihan kepala daerah--pilkada!"

"Modus tradisional seperti apa?" kejar Umar.

"Pada DPT terakhir nama para pendukung calon tertentu di suatu kawasan hilang, sekaligus tak tersedia formulir undangan buat mereka!" tegas Amir. "Dengan demikian, para pendukung tersebut tak bisa memberikan suara buat calon favoritnya karena secara sistematis mereka digolputkan!"

"Kalau itu sudah sering terjadi, termasuk di desa tetangga kita!" tukas Umar. "Lalu agar perubahan jumlah DPT tak mencolok, nama orang yang sudah mati atau pindah, juga anak-anak, muncul sebagai penggantinya!"

"Munculnya nama orang mati, pindah, dan anak-anak itu untuk menutupi jejak, seolah-olah itu cuma human error, bukan suatu modus yang terencana!" tegas Amir. "Maka itu, jauh lebih berbahaya kecurangan sistematis yang dilakukan dengan modus-modus tradisional, terutama yang sudah dicoba dan gejalanya berhasil pula! Lebih berbahaya karena relatif mudah ditiru!"

"Kalau begitu kecurangan gaya kuno juga perlu diwaspadai!" timpal Umar. "Mulai kecurangan dalam perjalanan kotak suara, sampai rekapitulasi suara di berbagai tingkat, harus diberi perhatian lebih khusus oleh para peserta pemilu--parpol dan caleg! Jangan sampai, pada hitungan awal sesuai angka dari para saksi partai dan calegnya unggul, dalam rekap resmi malah jadi juru kunci!"

"Pokoknya, segala bentuk kecurangan mengusik ketenangan banyak pihak!" tegas Amir. "Ini tentu sangat menyedihkan dibanding dengan tahapan gemilang demokrasi yang telah dicapai Pemilu 1999 dan 2004! Kenapa demokrasi kita tiba-tiba mundur demikian jauh?"

Selanjutnya.....

"BARU jadi anggota panwascam saja sibukmu gak ketulungan!" tukas Umar. "Apa sih arti garis-garis merah dan bayangan yang kau gambar itu?"

"Garis merah itu aneka ancaman langsung pada pemilu legislatif!" jawab Amir. "Pertama akibat kurangnya sosialisasi, di TPS bisa terjadi beda persepsi antara petugas KPPS dengan para saksi dan warga tentang batal dan sahnya suara! Ketentuan contengan lebih dari satu sah sesuai dengan perppu terakhir belum dipahami warga, juga cara-cara dan aturan baru dalam pemilu kali ini!"

"Soal itu bisa mengundang adu urat leher di TPS!" timpal Umar. "Lebih lagi kalau kalangan saksi tak dibekali pedoman standar yang seragam!"

"Masalah saksi lebih seru lagi!" tegas Amir. "Di Lampung terdapat 204 PPK, 2.344 PPS, 14.786 TPS dengan 5.351.733 pemilih! Untuk 14.786 TPS, per saksi Rp100 ribu, setiap parpol harus menyediakan uang saksi Rp1.478.600.000 alias nyaris Rp1,5 miliar! Itu dikalikan 38 partai, ditambah dikali 58 calon DPD! Total uang saksi kalau semua TPS diisi semua partai Rp66 miliar lebih, sedang dari calon DPD Rp82 miliar lebih!"

"Dari nilai rupiahnya itu, hampir pasti kehadiran saksi dari peserta pemilu bisa compang-camping!" timpal Umar. "Kurangnya saksi di TPS, dan pengawal kotak suara dari TPS ke PPS, PPK, dan KPU kab./kota, membuat beralasan kecemasan para pimpinan pusat partai bisa terulangnya manipulasi DPT seperti di Pilgub ulang Jatim, maupun hal-hal lain di lapangan!"

"Hal yang mudah mengundang keributan adalah hak melaporkan kecurangan hanya pada panwas di semua tingkat!" lanjut Amir. "Para saksi dan warga yang biasa melakukan protes spontan di TPS, bisa sewot ketika protesnya dianggap sepi!"

"Bisa tersinggung harga dirinya!" timpal Umar.

"Saat harga dirinya tak dihormati, orang bisa sukar dikendalikan!" tukas Amir. "Hal itu bisa diredam dengan penyaluran masalahnya kepada pemantau independen! Namun dalam pemilu kali ini, gairah lembaga pemantau terasa kurang! Pemilu sebelumnya, relawan Forum Rektor sudah di lapangan sebelum kampanye! Kini tak terlihat!"

"Lebih dari itu, pemilu sebelumnya emosi massa segera terkesiap setelah sorenya ada hasil quick count! Pengetahuan cepat atas hasil pemilu bisa meredam emosi terhadap pemilu untuk segera beralih pada hal lain!" sambut Umar. "Tapi kali ini, hasil quick count tak bisa disiarkan langsung, menunggu pergantian hari! Artinya, disiapkan waktu panjang bagi eskalasi ketegangan!"

"Kurang efektifnya peran peredam konflik dari komponen civil society--lembaga pemantau dan quick count--itulah bayang-bayang kelabu di balik ancaman langsung bergaris merah di gambarku ini!" tegas Amir. "Harapan kita, aneka ancaman itu hanya prakiraan terburuk yang perlu diantisipasi agar semua pihak berusaha menghindarinya sehingga pemilu berjalan tertib dan aman!"

Selanjutnya.....

"BANGUN! Subuh!" entak nenek membangunkan kakek. "Kalau berangkat jangan lupa bontotnya dalam kresek di meja dapur!"

"Memangnya aku harus ikut kampanye partai apa, disiapkan bontot segala?" sambut kakek.

"Bukan kampanye! Buat apa repot membuat bontot untuk orang kampanye!" jawab nenek. "Kau lupa, ya? Hari ini 18 Maret, Hari 'H' pembagian BLT--bantuan langsung tunai! Kalau tak bawa bontot dan air minum, nanti semaput dan terinjak-injak jubelan orang yang berebut ke depan! Iklimnya juga sedang tak ramah, kalau tidak hujan, panasnya terik bukan kepalang!"

"Membagi BLT-nya kok masa kampanye?" tukas kakek. "Kan kasihan parpol yang giliran kampanye, massanya malah berkumpul di kantor pos, bukan di lapangan!"

"Katanya sih karena duitnya ada sekarang, jadi dibagi saat ini pula!" sambut nenek. "Tapi jumlahnya tak sebanyak sebelumnya, BLT I Rp300 ribu, dan BLT II Rp400 ribu. Kali ini cuma untuk dua bulan, Rp200 ribu! Jumlah penerimanya juga berkurang, dari 19 jutaan, jadi 18,6 juta RTS!"

"RTS, apa pula itu?" potong kakek. "Biasanya kan RTM--rumah tangga miskin!"

"Huruf S itu singkatan kata sangat!" jelas nenek. "RTS, rumah tangga sangat miskin, miskin, dan agak miskin!"

"Informasimu lengkap sekali, dari mana?" tanya kakek. "Tak punya radio, televisi, apalagi koran!"

"Informasi getok tular setiap petan--perempuan desa duduk berbanjar mencari kutu kepala perempuan di depannya! Termasuk infromasi bisik-bisik!"

"Informasi bisik-bisik seperti apa?" bisik kakek, latah.

Dengan berbisik pula nenek mengatakan, "BLT dibagi saat kampanye untuk mengingatkan siapa pemimpin yang membagikan uang tersebut! Jika 18,6 juta lebih RTS penerimanya, setiap RTS sata-rata empat jiwa, berarti ada 75 jutaan suara pendukung sang pemimpin dalam pemilu nanti!"

"Wah, itu sudah 50 persen dari total suara dalam pemilu nasional!" entak kakek.

"Ssst, jangan keras-keras bicaranya, itu informasi rahasia!" ujar nenek. "Kalau cuma itungan model ibu-ibu petan begitu bukan rahasia!" tegas kakek. "Anak kecil juga bisa menghitung kali-kali empat seperti itu!"

"Jangan keras-keras suaranya!" potong nenek geram, dan melanjutkan berbisik, "Kalaupun ada sampai 35 persen penerima BLT tak tahu diri, tak berterima kasih pada pemimpin yang membagi dana itu, sang pemimpin masih tetap menang pemilu satu putaran!"

"Huahaha...! Gosip perempuan cari kutu!" kakek terbahak. "Tak masuk itungan pakar politik!"

"Karena pakar tak menerima BLT, tak mengalami bagaimana rasanya menerima BLT saat semua jalan buntu! Lagi pula, kalau tidak karena tempua bersarang rendah, BLT tak dibagi saat kampanye!" ***

Selanjutnya.....

"MATAMU merah, kenapa? Sakit?" tanya Temon.

"Apa iya?" sambut Temin terkejut. "Mungkin gara-gara di bus kota tadi, seorang perempuan hamil tak dapat tempat duduk, sehingga terpaksa berdiri! Tak sampai hati aku melihatnya!"

"Ternyata peka sekali perasaanmu terhadap penderitaan kaum lemah!" timpal Temon. "Lalu kau berikan tempat dudukmu pada wanita itu?"

"Enak aja!" jawab Temin. "Kututup saja mataku pura-pura tidur agar tak berkepanjangan melihat penderitaan itu!"

"Selompret! Rupanya kau tak beda dari para politisi Dewan masa kini! Karena terlalu peka perasaan mereka terhadap penderitaan rakyat, mereka ogah melihat kehidupan rakyat yang penuh penderitaan!" tukas Temon. "Akibatnya, dambaan para politisi Dewan itu sebisa mungkin menjauh dari penderitaan rakyat yang diwakilinya, hingga setiap ada raperda baru mereka buru-buru mengatur jadwal studi banding ke luar daerah!"

"Daripada pedih melihat penderitaan seperti mataku tadi, kan lebih asyik jalan-jalan cuci mata agar lebih cerah membaca isi raperda yang akan dibahas!" sambut Temin. Lagi pula, apa urusan raperda dengan penderitaan rakyat? Selain menangani masalahnya juga cuma memusingkan! Seperti kemiskinan sebagai penyebab penderitaan rakyat di Provinsi Lampung, diberi anggaran pada APBD sekian ratus miliar rupiah pun dalam empat tahun terakhir, ternyata hasil survei BKKBN mencatat angka kemiskinan tambah mencolok, jadi 65 persen!" (Lampung Post, 17-2-2009)

"Kalau cuma dianggarkan, seberapa besar pun angkanya boleh-boleh saja!" tegas Temon. "Tapi kalau ketepatan sasaran anggarannya tak ditengok--apalagi diverifikasi secara fisik--oleh para anggota Dewan karena perasaaannya yang peka tak tega melihat penderitaan rakyat hingga memilih tutup mata dengan pergi studi banding sejauh mungkin, yang terjadi di lapangan justru kepesatan peningkatan jumlah rakyat miskin, menjadi 65 persen itu!"

"Kalau saja para politisi Dewan mengawal setiap sen dana anggaran untuk kemiskinan itu, tidak malah menutup mata dengan pergi jauh studi banding, mungkin dengan dana ratusan miliar selama empat tahun itu banyak rakyat dientaskan dari derita kemiskinan yang mencekamnya!" timpal Temin. "Misalnya, kalau salah satu kriteria miskin dalam survei BKKBN itu rumahnya masih berlantai tanah, dengan setiap keluarga miskin itu diberi 10 sak semen untuk mengubin rumahnya, dengan anggaran sekian ratus miliar rupiah itu bisa puluhan ribu atau bahkan lebih keluarga miskin yang tercoret dari daftar keluarga miskin!"

"Maka itu, cukuplah pengalaman buruk rakyat dengan politisi Dewan masa kini itu!" tegas Temon. "Kebetulan menjelang pemilihan umum anggota legislatif, tuntutlah kontrak politik dari caleg, agar ke masa depan mereka serius dalam mengawal setiap sen anggaran untuk mengatasi penderitaan rakyat! Hanya dengan itu sepeka apa pun perasaan politisi akan siap melihat rakyat yang penderitaannya secara gradual terus berkurang! Lain hal kalau ditinggal studi banding terus, kian miris pula para politisi Dewan melihat penderitaan rakyat yang diwakilinya!"

Selanjutnya.....

"HARI ini kampanye terbuka pemilu legislatif dimulai, ibu mau menghadiri kampanye partai apa?" tanya anak.

"Menghadiri kampanye terbuka di lapangan panas terik atau diguyur hujan?" sambut ibu. "Ogah!"

"Bagaimana ibu bisa membuat pilihan tepat kalau tak melihat dan mendengar langsung penampilan para calon anggota legislatif?" kejar anak.

"Aku sudah punya dedekan, kok!" jawab ibu.

"Dedekan seperti buah di pohon ditandai dengan bungkus plastik begitu?" timpal anak.

"Rupanya ibu sambil jalan ke pasar memperhatikan pamflet caleg yang ditempel di pohon-pohon, ya?"

"Bukan itu!" jawab ibu. "Dengan duduk di rumah pun selama ini ndilir--datang dan pergi--caleg yang mempromosikan dirinya! Salah satu dari caleg yang kampanye door to door itu cukup meyakinkan ibu untuk didedeki sebagai pilihan!"

"Pasti ibu diberi uang pengingat!" tukas anak.

"Diberi uang caleg? Tidak sama sekali!" tegas ibu. "Justru yang ibu dedeki itu bukan orang yang memberi kartu nama dengan cetakan bagus! Beda dari yang lain, ia memberikan sepotong kertas kecil berisi nama, nomor urut, dan partai dengan tulisan tangannya sendiri!"

"Apa yang membuat ibu tertarik pada caleg kere itu?" entak anak.

"Kegigihan dia kampanye tanpa modal, sekaligus menunjukkan dia seorang pekerja keras!" jawab ibu. "Ia datang saat hujan masih menyisakan rintik-rintik, membawa payung untuk melindungi anak di gendongannya! Ia terus terang tak punya uang untuk mencetak kartu nama, mencetak pamflet, apalagi pasang spanduk dan baliho yang besar! Sejak daftar caleg tetap keluar, ia berjalan kaki menyambangi setiap pintu rumah yang buka di semua desa sekecamatan dapilnya ini!"

"Wow! Rupanya caleg seperti itu idola ibu!" timpal anak. "Apa dasar pertimbangannya?"

"Terlihat ia melakukan itu dengan ikhlas, menjaga amanah partai yang memberi kepercayaan pada dirinya!" tegas ibu. "Sikap amanah menjaga kepercayaan itu, hal terpenting dimiliki wakil rakyat saat terpilih nanti! Lalu, kegigihan dan semangat kerja keras memperjuangkan amanah itu dengan memaksimalkan apa pun yang bisa dia lakukan, seperti potongan kertas bertulis tangan itu, merupakan model pemimpin yang kita cari--tetap mampu bekerja mencapai tujuan secara tak ada rotan akar pun jadi! Bandingkan dengan para wakil rakyat sekarang, disiapkan rotan masih menuntut gading, itu pun tak mencapai hasil!"

"Itu karena saat kampanye menghabiskan banyak uang, di antaranya lewat utang yang harus dibayar kembali dari hasilnya duduk di lembaga legislatif, wajar menuntut gading buat mengganti modal atau utang kampanye!" tukas anak.

"Maka itu, yang kampanye menghabiskan uang wajar prioritasnya mencari uang pengganti yang telah dihabiskannya! Maka itu, dia yang kampanye dengan kegigihan dan kerja keras membayarnya kembali dengan kegigihan dan kerja keras pula!" tegas ibu. "Wakil rakyat gigih dan pekerja keras demi menjaga amanah yang dipercayakan pada dirinya itulah idola ibu! Lebih lagi yang bisa bekerja maksimal dengan sarana serbaterbatas! Bukan wakil rakyat yang hanya menghabiskan anggaran rakyat untuk menara gadingnya!"

Selanjutnya.....

"BESOK parpol dan para calegnya mulai kampanye terbuka! Keluarga kami bingung, bukan cara nyontrengnya, tapi dalam membagi suara!" ujar Umar. "Soalnya, keluarga di rumah empat orang, famili dekat yang nyaleg enam orang, beda-beda parpol pula! Kalau diberikan setiap satu suara pada yang empat, tak adil buat yang dua lagi!"

"Supaya fair, kalian hadiri kampanye setiap famili itu! Lalu dinilai sendiri, pada siapa suara masing-masing layak diberikan!" saran Amir. "Hal serupa dialami konstituen parpol di pemilu sistem suara terbanyak ini! Dalam kampanye terbuka partai, sebutlah untuk DPRD kabupaten, pada dapil kecamatan tentu calon parpol dari kecamatan tersebut tampil bareng dan menyatakan dirinya paling baik mewakili parpolnya dari kecamatan itu! Pasti konstituen memilih yang menurut mereka paling layak di antara caleg yang semua menyatakan dirinya terbaik itu!"

"Tapi setiap konstituen punya subjektivitas untuk menilai mana yang terbaik menurut dirinya! Ada yang terpikat cantiknya, ada pula jatuh hati pada kumisnya, dan seterusnya!" timpal Umar. "Karena itu suara konstituen jadi tersebar di semua calon, dengan akibat, meski partainya mendapat suara terbanyak, bisa saja tak satu caleg pun memenuhi syarat minimal perolehan suara!"

"Hal itu bisa terjadi pada semua parpol!" tegas Amir. "Artinya, meski masih ada mekanisme lanjutan untuk menentukan yang terpilih dengan suara terbanyak, nantinya praktis mayoritas anggota legislatif akan duduk dengan dukungan minimal--di bawah syarat jumlah suara! Itu bisa seperti genset dengan kapasitas terpasang kecil, tapi dipasang untuk beban yang besar!"

"Untuk itu jangan salahkan mesin jika nyala listrik politik nantinya byarpet, atau malah kena giliran pemadaman!" potong Umar. "Saat itu terjadi, seperti pemadaman listrik, kelompok kuat yang punya akses atau pengaruh ke pengelola mesin akan selalu lebih diuntungkan, sedang rakyat lemah di pinggiran akan selalu dikorbankan dengan lebih sering kena giliran pemadaman!"

"Dengan demikian, betapa idealnya pun pemilu dengan sistem suara terbanyak ini, tetap saja tidak dengan serta-merta mengubah fitrah politik kaum pinggiran--sekalipun kebutuhan watt-nya kecil, tetap saja selalu tak kebagian!" tukas Amir. "Sebaliknya mereka di center of power--dalam lingkaran pusat kekuasan--dengan watt amat besar pun, selalu dapat berlebihan!"

"Padahal pemerintah selalu dilukiskan seperti listrik, dan pusat kekuasaan seperti power plant--pusat pembangkit listrik! Ketika pembangkit dinyalakan, seluruh jaringan ikut menyala!" timpal Umar. "Kenapa padanan dengan listrik itu terhadap kekuasaan selalu meleset?"

"Salah nenek kita juga!" tukas Umar. "Hasil buah kebunnya yang bagus-bagus selalu dijual untuk dikonsumsi orang kota! Sedangkan buah-buah bongkeng, pisang penyet dan mentimun bungkuk, disisakan untuk dimakan sendiri! Akibatnya, elite kota yang berkuasa pun selalu memberikan pada warga pinggiran yang bongkeng, sedang yang bagus-bagus untuk mereka! Simpulnya, hal itu tidak serta-merta bisa dibalikkan hanya dengan pemilu sistem suara terbanyak!" ***

Selanjutnya.....