"BERULANG-ULANG mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, mengingatkan semakin terpuruknya bangsa kita sehingga kian tertinggal dari bangsa-bangsa lain yang sebelumnya di belakang kita, terjadi akibat semakin lemahnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat negara dan bangsa!" ujar Umar. "Pancasila sebagai pandangan hidup dan landasan mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa disepakati para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia pada 1 Juni 1945--hari ini genap berusia 65 tahun!"

"Cita-cita kemerdekaan bangsa yang berlandaskan Pancasila itu dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, ...membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial!" sambut Amir. "Realitasnya, pemerintahan negara belum sepenuhnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia!"

"Contoh belum terlindunginya segenap bangsa Indonesia itu terlihat pada mereka yang tak punya sejengkal tanah pun selalu digusur tanpa solusi memberinya tempat untuk hidup tenteram bersama keluarganya! Jutaan TKI teraniaya tanpa perlindungan negara memadai!" timpal Umar. "Juga penganggur dikencundangi dari hak konstitusionalnya--setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan!"

"Demikian pula perlindungan terhadap tumpah darah Indonesia, di mana hutan banyak ludes oleh pembalak liar, maupun kekayaan laut diserobot illegal fishing!" tegas Amir. "Belum lagi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, justru menempatkan buruh sekadar alat produksi yang digaji rendah dengan di lain pihak harga produk pertanian rakyat ditekan agar buruh yang bergaji rendah mampu memenuhi kebutuhannya! Alhasil, kebijakan pemerintahan negara masih belum berubah dari prakemerdekaan, berpihak pada kaum kapitalis penguasa modal dan teknologi! Belum lagi realitas lebih 90 persen pengelolaan kekayaan alam di sektor pertambangan kita dikuasai asing!"

"Karena itu, sudah saatnya reorientasi nilai-nilai dan pengamalan Pancasila guna segala sesuatu bisa kembali diletakkan pada posisi semestinya!" tegas Amir. "Untuk memulai usaha itu, ormas Nasional Demokrat dua hari ini mengadakan simposium nasional! Diharapkan, secara bertahap pola pikir bangsa bisa dikembalikan ke jalan ideal Pancasila, mencapai cita-cita kemerdekaan!" ***

Selanjutnya.....

"DI Jakarta dalam April-Mei ini terjadi sembilan kali tabung gas elpiji meledak, baik ukuran 3 kg maupun 12 kg! Sembilan orang tewas, 22 luka bakar! (Kompas, [29-5]) Terakhir ledakan terjadi di Apartemen Royal Tower Riverside, Jakarta Utara!" ujar Umar. "Itu menunjukkan ledakan gas bukan cuma terjadi di rumah warga biasa yang mungkin kurang pengetahuan, tetapi juga di hunian elite!"
"Secara sederhana penyebab kecelakaan beruntun itu mudah disimpulkan, kurangnya pengawasan kualitas tabung gas di pasaran!" sambut Amir. "Namun di balik itu sesungguhnya ada hal yang prinsip perlu diperhatikan dan diwaspadai, justru sebelum kecelakaan serupa terjadi di Lampung!"
"Masalah apa yang prinsip itu?" potong Umar.

"Sikap pemimpin yang menghabisi pilihan atau alternatif lain bagi warganya demi memaksakan kehendaknya semata!" tegas Amir. "Peralihan dari minyak tanah ke gas prosesnya amat menonjolkan sikap tersebut! Peledakan beruntun tabung gas itu menunjukkan kurangnya kesiapan warga dalam perubahan itu! Di lain pihak, justru terjadinya beruntun di Ibu Kota yang seharusnya menjadi contoh baiknya pengawasan kualitas tabung dan pengamanan dari risikonya, jadi bisa dikatakan bahkan di kalangan pelaksana kebijakan sendiri ternyata juga belum siap!"
"Untuk itu pembuat kebijakan dengan enteng menyatakan pemakaian semua energi ada risiko! Listrik lewat tegangan arus pendek, minyak tanah kompor meledak!" timpal Umar. "Tapi dibanding dengan ledakan gas beruntun terakhir ini, terbukti risiko ledakan gas lebih dilematis! Risiko-risiko lain itu mungkin tak terjadi di apartemen mewah seperti dialami ledakan gas terakhir!"
"Masalah kedua bersifat prinsip adalah disiplin!" tegas Amir. "Di satu pihak disiplin petugas jajaran pegawasan mutu terbukti bekerja tidak efektif! Di sisi lain disiplin di kalangan penyalur, yang tidak memeriksa dengan baik komponen safety valve di perangkat penyaluran gas! Satu keluarga di Bataranila Sabtu lalu menemukan per pada safety valve tabung gasnya lemah sehingga bocoran gas menyengat di ruangan! Untung cepat ketahuan hingga semua aliran listrik dipadamkan dan tabung gasnya dilarikan keluar!"
"Secara prinsip pula, produsen dan penyalur setiap menyerahkan barang ke konsumen--meski tabung isi ulang--seharusnya berstandar barang baru dalam paket sempurna!" timpal Umar. "Tapi apa boleh buat, ledakan-ledakan itu terjadi justru membuktikan, di pihak produsen dan penyalur juga sebenarnya belum siap! Semua itu hanya akibat pemaksaan kehendak sang pemimpin!"

Selanjutnya.....

"ALKISAH tentang seseorang yang merasa gerah hidup di negeri sendiri hingga memilih tawaran kerja di mancanegara dan meninggalkan jabatan penting dalam pemerintahan negerinya! Sebelum bertolak dia wanti-wanti kepada bangsanya agar mewaspadai kartel politik, alias kolusi penguasa-pengusaha!" ujar Umar. "Masih terngiang pesan sang tokoh di telinga bangsanya, Mahkamah Agung negeri itu memutus perkara pajak senilai 1,65 miliar dolar AS untuk kemenangan pengusaha--mengalahkan pihak negara yang menggugatnya!"

"Kolusi penguasa-pengusaha dalam kartel politik yang dipimpin pengusaha pantas dicemaskan sang tokoh! Apalagi kasus pajak senilai 1,65 miliar dolar AS itu terkait tugasnya sewaktu menjabat di pemerintahan negerinya!" sambut Amir. "Betapa risau warga bangsanya menalari pesan tokoh itu, ketika menyadari kartel politik yang dimaksudnya menguasai lebih 75 persen suara di parlemen! Apa pun keinginan kartel, tak sulit mewujudkannya! Bisa saja terkait kepentingan pribadi pimpinan kartel! Namanya juga kartel, orientasi pada kepentingan pimpinan lazim dapat prioritas!"

"Apakah ada masalah lain yang dicemaskan warga bangsanya dengan determinasi kartel di parlemen negerinya?" tanya Umar.

"Salah satunya terkait tanggung jawab bos kartel atas nasib ribuan warga di suatu wilayah negeri itu, sudah empat tahun rumah bersama harta bendanya tenggelam lumpur panas semburan dari galian perusahaan bos tersebut, ganti ruginya baru dibayar 20 persen sedang sisanya tinggal janji!" tegas Amir. "Guna mengatasi luapan lumpur negara telah mengeluarkan lebih empat miliar dolar AS, digunakan untuk meninggikan ruas jalan tol, memindah rel KA, membuat tanggul agar lumpur panas tak terus meluas! Sedang pihak bos perusahaan itu tenang saja, tak peduli jeritan derita ribuan korban lumpur! Nah, yang dikhawatirkan bangsanya, dengan determinasi kartel yang dia pimpin di parlemen, dengan satu kedipan saja tanggung jawab perusahaannya atas korban
lumpur bisa dialihkan menjadi tanggung jawab negara melalui putusan parlemen!"

"Bagaimana cara mengalihkannya?" kejar Umar.

"Gampang sekali!" tegas Amir. "Cukup hanya lewat satu putusan parlemen yang sudah didominasi 75 persen lebih oleh kartel itu menyatakan kasus lumpur panas itu bencana nasional! Maka demi hukum beralihlah tanggung jawab perusahaan tersebut menjadi beban negara!"

"Begitu mudah?" entak Umar. "Pantas sang tokoh cemas pada kartel politik berupa kolusi penguasa-pengusaha, hingga pergi jauh dari negerinya!"

Selanjutnya.....

"UNTUK mengurangi subsidi BBM dalam APBN, pemerintah berencana mencabut subsidi BBM untuk sepeda motor! Kebijakan ini akan diuji coba mulai Agustus 2010 di Pulau Jawa!" ujar Umar. "Konsumsi BBM jenis premium untuk motor 15%, sisanya 85% untuk mobil. Tanpa subsidi, berarti pengendara motor harus membeli BBM dengan harga internasional setara di Singapura, Rp6.000 sampai Rp6.500 per liter!"

"Orang-orang di lingkaran kekuasaan memang pintar menambah beban hidup rakyat kecil hingga kian sengsara!" sambut Amir. "Bayangkan betapa semakin berat derita tukang ojek, pedagang kecil penjaja keliling, pegawai dan karyawan rendahan, warga pinggiran yang mendominasi pengguna motor! Sedang warga kelas menengah dan atas yang bermobil, justru tetap diberi subsidi BBM!"

"Kebijakan menambah beban pada mayoritas rakyat kelas bawah itu pendekatan Orde Baru dengan asumsi korban kebijakan itu hanya the silent majority--mayoritas bisu!" tegas Umar. "Contoh yang berlangsung dari zaman ke zaman adalah kebijakan menekan harga gabah dan beras milik petani! Penekanan harga beras berlangsung sistematis melalui kendali harga dari Bulog, guna mendukung sektor industri yang tidak efisien, hingga cuma bisa bertahan lewat menekan gaji buruh serendah mungkin! Dengan gaji sangat rendah, kaum buruh hanya mampu bertahan hidup dengan beras murah!"

"Tapi sektor industri tak kunjung bisa efisien karena terbelit birokrasi yang korup nyaris di semua lini!" timpal Amir. "Akibatnya, sektor industri tak kunjung efisien untuk memberi pertumbuhan ekonomi sebanding pengorbanan petani yang menyuplai beras murah! Beda dengan negeri-negeri maju, melindungi petani dengan menjaga harga produk pertanian tetap tinggi di dalam negeri dengan subsidi sarana produksi yang berlimpah! Seperti di Jepang, harga beras 300 yen per kilogram (sekitar Rp30 ribu), sisa produksinya dibeli negara dan dilempar ke pasar internasional dengan harga sangat rendah!"

"Itu dia!" sambut Umar. "Setelah sekian lama petani dikorbankan demi kepentingan industrialis kaya raya, kini giliran tukang ojek yang harus memikul beban demi kelas menengah dan atas tetap bisa menikmati subsidi BBM!"

"Tapi, pencabutan subsidi BBM motor ini menjadi penguji asumsi apakah rakyat kelas bawah masih mayoritas bisu!" tegas Amir. "Jika asumsi itu benar, terbukti pembangunan demokrasi sejauh ini belum berhasil membuat rakyat bangkit dan mengakhiri posisinya sebagai mangsa dari kepentingan kelas menengah dan atas!" ***

Selanjutnya.....

"MASALAH kelebihan cetak 116.583 surat suara oleh KPU Bandar Lampung belum selesai, muncul isu salah satu kandidat bagi-bagi mobil kepada sejumlah anggota KPU!" ujar Umar. "Karena lima hari lagi memasuki bulan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada), bukan mustahil rangkaian kasus itu berlarut menjadi beban moral penyelenggara pilkada! Hal itu jelas bisa mempengaruhi kredibilitas KPU, terutama atas hasil penghitungan suara yang ditanganinya!"

"Maka itu, KPU provinsi harus bertindak cepat mengatasi masalahnya, sampai benar-benar clear, agar kekisruhan pelaksanaan pilkada Bandar Lampung bisa dicegah secara dini!" sambut Amir. "Pertama, kalau Dewan Kehormatan (DK) yang dibentuk masih kesulitan aturan main dan kriteria salah-benar atau etis-tidaknya tindakan anggota KPU, lebih tepat jika KPU provinsi meng-endorce kasusnya ke proses hukum! Dengan proses hukum, status subjek hukum bisa lebih cepat dipastikan, KPU provinsi punya dasar menetapkan langkah penyelamatan pilkada Bandar Lampung! Kedua, melakukan klarifikasi isu bagi-bagi mobil! Tanpa klarifikasi, isu akan terus merebak hingga akhirnya mengganggu pelaksanaan pilkada!"

"Namun, tetap diragukan pilihan langkah tersebut mampu mengatasi masalahnya, yang dari hari ke hari terus berkembang semakin ruwet!" tegas Umar. "Satu kelalaian KPU cukup untuk menjadi kemelut yang membuat pilkada hanya berujung di Mahkamah Konstitusi (MK), menambah kasus pilkada yang 'membanjiri' MK--saat ini saja sudah 24 sengketa pilkada masuk MK! (Kompas, [26-5]) Apalagi ada masalah nyata seperti di KPU Bandar Lampung! Tanpa masalah nyata pun banyak calon yang kalah membawa kasus pilkada ke MK!"

"Apa pun hasil akhirnya setelah melalui proses yang berbelit dan berlarut jika pilkada sampai kisruh, warga pemilih menjadi tidak sreg atau ragu, apakah hak konstitusionalnya berada di tangan-tangan yang bisa dipercaya!" timpal Amir.

"Kecenderungan ke arah itu amat menyedihkan, justru saat demokrasi menjadi tumpuan harapan perbaikan nasib rakyat, orang-orang yang diberi kepercayaan menyelenggarakan prosesnya neko-neko, bukan saja tak menjaga amanah, malah mencemari kepercayaan terhadap dirinya sendiri!"

"Jika ternyata masalah di KPU Bandar Lampung itu tak bisa diselesaikan, tak ada pilihan lain kecuali menerima kenyataan sesuai ajaran leluhur, tak ada rotan akar pun jadi!" tegas Umar. "Betapa malang nasib rakyat, proses demokrasi saja tak bisa mendapatkan yang terbaik!"

Selanjutnya.....

"MEMBAWA bantal kian kemari seperti orang yang rumahnya kebakaran atau kebanjiran saja!" tukas Umar. "Memangnya ada apa?"

"Jaga-jaga kalau ada bos tumbang akibat harga sahamnya di bursa rontok!" jawab Amir.

"Krisis Yunani yang berakibat Uni Eropa harus mem-bailout lebih 1.000 miliar euro, imbasnya ternyata sampai ke negeri kita! Itu terlihat dari terus melorotnya secara signifikan harga saham di Bursa Efek Jakarta--BEJ--dan turunnya kurs rupiah dari mata uang asing dominan!"

"Memangnya apa hubungan bisnis kita dengan Yunani yang signifikan sehingga negara kita bisa terimbas krisisnya?" kejar Umar.

"Hubungannya tsunami effect!" tegas Amir. "Krisis Yunani ibarat gempa di tengah laut, yang retakan lempengnya menganga dan mengisap air laut ke perut bumi! Bailout 1.000 miliar euro itu proses pemenuhannya akan menyedot likuiditas (dana cair) terutama euro, dolar AS, dan poundsterling dari seantero bumi! Di antaranya dari Indonesia--di mana uang yang sebelumnya kurang penting hingga bisa ditempatkan di mana saja paling menguntungkan kini ditarik untuk penyelamatan! Dalam sepekan lalu, aliran dana itu menyedot satu miliar dolar cadangan devisa Indonesia dari 78 miliar dolar menjadi 77 miliar dolar!"

"Bagaimana devisa itu mereka sedot?" kejar Umar.

"Bermula dari dana yang kurang penting ditarik dari pasar modal, menyebabkan harga saham cenderung turun sehingga banyak yang melepas saham dengan akibat harga saham rontok seperti terakhir ini!" jawab Amir. "Sebagai tsunami effect, saat penyedotan itu seharusnya belum berakibat terlalu buruk! Baru setelah penyedotan terhenti, arus dari tempat yang airnya lebih tinggi menyapu kawasan yang baru tersedot dengan tsunami! Karena kita merupakan kawasan yang tersedot, maka harus waspada akan datangnya tsunami yang akibatnya lebih buruk dari saat penyedotan!"

"Kalau begitu waspadanya harus rangkap!" timpal Umar. "Karena kegoncangan pasar saham terakhir ini juga ada yang menyebut akibat perginya Sri Mulyani! Artinya, kepergian Sri Mulyani yang berpengaruh di pasar keuangan Indonesia itu tak boleh disepelekan, sama tak boleh disepelekannya dampak krisis Yunani! Jika antisipasinya kurang tepat, kedua hal itu bisa menjadi seperti pasangan gempa dan tsunami!"

"Meski begitu tak perlu cemaskan tsunami Yunani!" tegas Amir. "Sebab negeri kita punya bakau sebagai benteng dari tsunami laut dan pedagang informal di kaki lima sebagai benteng dari tsunami ekonomi dunia! Benteng yang digusur kekuasaan seangkuh apa pun selalu bisa bertahan dan terus hidup!"

Selanjutnya.....

"ANDI Mallarangeng kalah di putaran pertama pemilihan ketua umum Partai Demokrat, padahal dia mantan juru bicara presiden pasti terkenal, lalu pasang iklan maksimal di media massa dan media luar ruang--billboard dan baliho!" ujar Umar. "Bukankah dengan begitu popularitas Andi jauh lebih hebat dari Anas Urbaningrum yang memenangkan pemilihan tersebut?"

"Hal itu terjadi sebenarnya akibat ada kesalahan dalam pemaknaan kata populer atau popularitas dalam masyarakat, termasuk pada kubu Andi!" sambut Amir. "Keterkenalan seperti Andi itu lebih tepat ditafsir dengan fame atau famous! Sedang populer artinya rakyat, dan popularitas itu merakyat! Kalau dipakai tafsir ini, mana lebih tinggi popularitas--kemerakyatan--Andi atau Anas? Jawabnya, lebih tepat Anas!"

"Karena selain dari lingkungan keluarga kiai--di Jawa pula--sejak belia Anas aktivis yang mampu mencapai puncak, sebagai ketua umum HMI!" tegas Umar. "Lalu di Partai Demokrat, meski sama-sama sebagai ketua, lewat jaringan keluarga HMI Anas menjadi lebih akrab dengan mayoritas kader partai di daerah! Tepatnya, Anas lebih merakyat dalam masyarakat umum, maupun lebih merakyat di kalangan kader Partai Demokrat! Dari situ bisa disebut popularitas Anas lebih baik dari Andi!"

"Hal terpenting dalam popularitas atau merakyat pada dimensi politik adalah 'tersambung rasa', bukan hanya terkait secara emosional, tapi juga aspiratif di mana kehadiran Anas dianggap mengekspresikan bahkan aktualisasi dari massa maupun kader yang secara excellences Anas artikulasikan kepentingan dan aspirasinya!" timpal Amir. "Itu hal terpenting dari popularitas dalam arti merakyat! Beda dengan terkenal dalam arti famous, tidak terjalin baik secara emosional maupun kepentingan!"

"Lalu popularitas artis, bagaimana?" kejar Umar.

"Popularitas artis banyak yang terjalin dengan sambung rasa, punya kaitan emosional!" tegas Amir. "Bahkan pelawak, terutama yang kritis, tanpa disadari kekritisannya merupakan artikulasi dari perasaan rakyat! Pelawak yang mampu melakukan itu, umumnya popularitasnya tinggi!"

"Kekalahan Andi Mallarangeng di kongres Partai Demokrat dengan demikian bisa menyadarkan banyak orang yang hanya mampu membayar iklan media untuk membuat dirinya terkenal, tidak menjamin popularitasnya berarti dalam politik, jika tanpa dibarengi kedekatan cita dan rasa dengan rakyat serta pembobotan ideologis harapan masa depan yang mengena di hati rakyat!" timpal Umar. "Pokoknya, cuma terkenal tak menjamin mampu menggaet hati rakyat maupun pemilih dalam konteks lain!"

Selanjutnya.....