Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Sinabung, Amuk Sang Pendiam!


"SINABUNG, tampak berdiri gagah dari jalan raya Berastagi-Kabanjahe, gunung dengan prisma kepundan utuh, tak punya kawah, 400 tahun diam seribu bahasa!" ujar Umar.

"Sinabung pendiam terutama dibanding Sibayak, tetangganya, dekat Bandar Baru—perbatasan Deli Serdang dan Tanah Karo—yang justru sangat aktif! Kawah Sibayak yang menganga selalu mengepulkan asap, di kakinya banyak mata air panas belerang menyembur! Maka aneh, kalau justru Sinabung yang meletus Minggu malam lalu!"

"Sinabung yang tenang membuat pengawas gunung api terlena, tak memantau aktivitasnya dalam jangka waktu lama!" sambut Amir. "Tapi justru amuk dadakan sang pendiam itu mengingatkan pada masalah jauh lebih serius—terbukanya kembali jalur cincin api lama oleh desakan lempeng Australia ke lempeng Eurasia di wilayah Sumatera sejak gempa besar dan tsunami—
disusul gempa-gempa berikutnya!"

"Masalah jauh lebih serius akibat terbukanya kembali cincin api lama oleh rentetan gempa itu pasti kemungkinan ikut terbukanya jalur cincin api Supervolcano Toba!" tegas Umar. "Jika hidupnya kembali cincin api atas Sinabung yang tenang saja kita bisa kecolongan, bukan mustahil pula untuk kecolongan pada Supervolcano Toba! Padahal, tak terbayangkan betapa dahsyatnya jika kecolongan pada Supervolcano Toba, yang saat meletus debunya menutup permukaan bumi dari sinar matahari berbilang tahun lamanya!"

"Karena itu, kita tak cukup hanya prihatin dengan realitas buruknya manajemen informasi bencana (MI, [30-8]) pada meletusnya Sinabung!" timpal Amir. "Lebih dari itu, pengalaman buruk tersebut harus dijadikan cambuk bagi bangsa kita untuk membenahi dan meningkatkan kualitas informasi tentang gunung api kita—terutama karena kita hidup di sekitar cincin api tersebut!"

"Konon lagi kita di Lampung, bagian dari jalur cincin api itu! Krakatau dan Anak Krakatau sangat aktif! Gunung Tanggamus juga aktif! Lalu Gunung Rajabasa, meski pendiam mirip Sinabung, di kakinya banyak mata air panas belerang, isyarat kaitannya dengan cincin api tak bisa disepelekan!" tegas Umar. "Ungkapan para ahli asing tentang dorongan lempeng Australia ke Eurasia bisa mengaktifkan kembali cincin api lama, tentu layak diwaspadai! Untuk itu, alangkah baik jika sistem informasi gunung api bisa diandalkan! Dengan itu sejauh mana ancaman bencana bisa diketahui dan diantisipasi lebih dini! Bukan sebaliknya, saat terjadi justru dibuat bingung oleh manajemen informasi bencana yang buruk!"

Selanjutnya.....

Hati-hati Kalau Bagi Sembako!


"PADA 10 hari terakhir Ramadan biasanya banyak orang membagi-bagi paket sembako pada warga miskin! Namun beberapa tahun terakhir momen kemurahan hati itu sering berubah menjadi bencana. Banyak perempuan tua dan anak-anak terinjak-injak, bahkan ada yang tewas!" ujar Umar. "Maka itu, siapa pun mau bagi-bagi zakat, baik paket sembako maupun dalam bentuk lain, supaya berhati-hati agar niat baik tidak berubah menjadi petaka!"

"Apalagi akhir pekan lalu juga terjadi kejadian yang sama di Tulungagung dan Bekasi. Banyak yang terinjak-injak dan pingsan dalam pembagian sembako gratis!" timpal Amir.

"Di Tulungagung, 4.000-an warga miskin berdesakan saling dorong untuk mendapat paket sembako yang dibagi Pemda! Di Bekasi, banyak yang menerobos hingga berebut sebelum sembako dibagikan oleh yayasan yang memberi bantuan! Akibatnya, selain banyak yang terinjak-injak, banyak pula yang tak kebagian!"

"Kejadian terakhir itu menunjukkan kemiskinan masif belum berkurang, atau bisa jadi justru semakin parah!" tegas Umar. "Disesalkan tentu Pemda Tulungagung, tak memberi contoh bagaimana cara membagi paket sembako yang baik! Seharusnya Pemda tak mengumpulkan warga miskin sedaerah tingkat dua di Kantor Pemda yang pasti crawded! Lebih tepat disalurkan lewat kecamatan, lalu kecamatan minta kepala desa membuat daftar warga miskin dan mengirim paket sembako sesuai dengan daftar itu ke kepala desa!"

"Dengan begitu bisa dihindari bencara pembagian sembako, sekaligus lebih tepat sasaran!" timpal Amir. "Namun, masalahnya tak sesederhana itu! Di era kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah ingin menunjukkan betapa besar perhatian dirinya kepada rakyat miskin, hingga makin besar jumlah warga miskin yang berumpul di kantor Pemda, makin berhasil pula sang kepala daerah membangun citra politik kerakyatan!"

"Politik citra yang memanipulasi kemiskinan itulah inti masalahnya, bukan hanya di daerah, bahkan juga tak kalah serius di tingkat nasional!" tukas Umar. "Karena dengan begitu kemiskinan bukan merupakan sasaran sebenarnya dari kerja pemerintah untuk pengentasannya, tapi malah dieksploitasi atau digoreng sebagai sarana peningkatan citra kerakyatan pemimpin!"

"Namun demikian, dalam rangka membantu kaum miskin, kita tak harus mempermasalahkan motivasi seseorang atau suatu lembaga dalam melakukan bagi-bagi sembako!" timpal Amir. "Terpenting, bagaimana agar paket sembako bisa dibagikan secara tertib dan aman, tidak malah membuat warga miskin menderita terinjak-injak!"

Selanjutnya.....

Belajar Konflik dari Malaysia!

"SEJAK kasus Sipadan-Ligitan Malaysia dimenangkan Mahkamah Internasional sebagai pemilik kedua pulau itu, dalam konflik selanjutnya dengan Indonesia negeri jiran itu selalu unggul selangkah!" ujar Umar. "Itu terlihat dari kasus Ambalat yang disulut gertakan kapal perang Malaysia, Indonesia cuma bisa defensif! Lalu terkait kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) di negeri itu, Indonesia selalu menempatkan tangan di bawah!"

"Lebih parah dalam penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) RI oleh polisi Malaysia di perairan Indonesia, aparat negara kita ditelanjangi dan diperlakukan sama dengan penjahat, pembebasannya dibarter tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia! Jadi, pejabat negara kita disetarakan maling dari Malaysia!" sambut Amir.

"Sudahlah begitu, menghadapi protes rakyat Indonesia bukannya pemimpin Indonesia berinisiatif membuat langkah sebanding dengan aspirasi yang meruyak di dalam negeri, justru Menlu Malaysia yang membuat shock therapy—mengeluarkan travel warning agar warga Malaysia membatasi kunjungan ke Indonesia!"

"Dalam kasus terakhir itu, Indonesia bukan lagi cuma kalah selangkah, malah seribu langkah!" timpal Umar. "Seharusnya Indonesia yang menyerang dengan shock therapy, tapi malah keduluan Malaysia! Para pejabat tinggi kita cuma sibuk debat kusir untuk membenarkan tindakan masing-masing! Pokoknya tak ada yang salah dengan mereka—para pejabat kita—itu, meski secara de facto kita semakin direndahkan oleh Malaysia!"

"Dengan posisi lebih dahulu 'kaki kita terinjak' demikian bisa dibayangkan bakal seperti apa pertemuan Menlu Indonesia dengan Menlu Malaysia di Kinabalu, Serawak, 6 September 2010!" tegas Amir. "Tentu pertama memberi tahu 'kaki kita terinjak', lalu minta tolong kaki yang menginjak diangkat dulu! Istilahnya, kita kalah setting, termasuk setting tempat pertemuan di wilayah Malaysia—bukan di tempat netral, Singapura misalnya! Dan karena kalah setting, tujuan pertemuan menyampaikan tuntutan rakyat Indonesia agar Malaysia meminta maaf telah memperlakukan pejabat Indonesia seperti penjahat, bisa-bisa malah terbalik court, justru kita yang disuruh meminta maaf!"

"Bukan mustahil, kalau gaya diplomasi Indonesia dalam konflik dengan Malaysia tidak berubah!" timpal Umar. "Untuk itu tampak, kita justru harus belajar dari Malaysia supaya bisa unggul dalam konflik! Yaitu, membuat langkah skak lebih dulu, bukan diskak melulu! Hanya dengan itu negara besar ini tak selalu tangan di bawah dalam konflik dengan negara kecil!"







Selanjutnya.....

Hukuman Mati Ancam 345 WNI!


"NASIB WNI di Malaysia kian buruk, 345 orang (angka KBRI) atau 177 orang (angka Kementerian Tenaga Kerja) terancam hukuman mati terkait pembunuhan, narkoba, dan pemilikan senjata api!" ujar Umar. "Berkat tekanan media, pekan ini (24-8) Presiden SBY membentuk tim bantuan hukum diketuai Menlu Marty Natalegawa untuk mengusahakan keringanan bagi WNI yang terancam pidana mati!"

"Adanya tim memberi harapan bisa dapat keringanan!" sambut Amir. "Namun, hubungan RI-Malaysia sedang tegang terkait dengan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia di perairan RI dan diperlakukan selayak penjahat! Ini menyulut kemarahan warga Indonesia, termasuk anggota DPR dan elite di luar pemerintahan, kerja tim itu diperkirakan tak semulus diharapkan!"

"Sikap pihak Malaysia atas WNI terancam hukum mati bisa saja jadi lebih alot akibat tekanan besar dari dalam negeri Indonesia terkait kasus tiga petugas DKP!" timpal Umar. "Hal itu tak terlepas dari stereotipe orang Malaysia yang cenderung memandang rendah orang Indonesia dengan menjuluki Indon! Itu pula penyulut amarah orang Indonesia pada aparat Malaysia yang acap memperlakukan orang Indonesia tak manusiawi!"

"Amarah warga Indonesia pada Malaysia yang mendidih tergambar pada desakan tokoh-tokoh di luar pemerintah agar RI memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia, jelas merepotkan pemerintah RI dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan Malaysia!" tegas Amir.

"Tentu pemerintah tak layak ikut emosional karena setiap langkahnya dinilai bangsa-bangsa sedunia! Namun, kalau mengambil langkah bertentangan dengan amarah yang membara di dalam negeri, pemerintah bisa terjepit di dalam negeri! Sekarang saja langkah pemerintah terkait dengan Malaysia di dalam negeri dicap sangat lembek!"

"Maka itu, pemerintah tak bisa menafikan tekanan dalam negeri, sekaligus harus tetap menjaga tak mencederai tata krama antarbangsa!" timpal Umar. "Untuk itu, pemerintah harus memilih langkah tegas terkeras yang masih dibenarkan tata krama antarbangsa! Dengan langkah itu, aspirasi dalam negeri tersalur! Kepada Malaysia, keangkuhannya diberi pelajaran dengan penilaian terburuk di mata bangsa-bangsa sedunia!"

"Dengan itu bisa diharap keringanan buat WNI yang terancam hukuman mati, justru sebagai kunci perbaikan wajah Malaysia dari penilaian terburuk di mata bangsa-bangsa sedunia!" tegas Amir. "Masalahnya, mampukah Pemerintah RI mengubah kebiasaan lembek dan ragu dengan yang tegas dan terhormat di mata bangsa-bangsa sedunia?"

Selanjutnya.....

Rampok Mengganas, Polisi Kedodoran!


"RAMPOK bersenjata api Agustus ini mengganas di sejumlah kota, sasarannya bank, nasabah bank, dan toko emas!" ujar Umar. "Di Bank CIMB Niaga Medan, gerombolan 16 perampok bersenjata AK 56 dan pistol FN, menewaskan seorang anggota Brimob dan melukai dua satpam, menggondol Rp400 juta lebih!"

"Di sisi lain, polisi kedodoran dalam menangkal maupun mengungkap kasusnya!" sambut Amir. "Untuk kasus yang menewaskan polisi di Medan itu, hingga sepekan sejak kejadian (18-8), juru bicara Polda Sumut kepada Metro TV (24-8) menyatakan belum berhasil mengidentifikasi para pelakunya!"

"Pelaku dalam jumlah besar itu seharusnya lebih mudah dilacak!" timpal Umar. "Tapi karena dari cara memegang senjata mereka profesional, masuk bank pakai helm dan sarung tangan hingga tidak ada sidik jari, membuat polisi sulit mengungkapnya!"

"Bukan cuma di Medan!" tegas Amir. "Juga di Kelapa Gading Jakarta (4-8), toko emas Pontianak (6-8), tiga toko emas Pasar Puteran, Bukit Duri, Jakarta (6-8); Pegadaian Buleleng, Bali (9-8); dua kantor pemerintah Tasikmalaya, Jabar (15-8); dua karyawan koperasi Jatidana, Semarang (16-8); toko emas Klaten, Jateng (19-8); Koperasi Telkom Tanjung Priok, Jakarta (20-8); SPBU Cirebon; dan nasabah BRI Denpasar, Bali (23-8). Dari semua itu hanya satu yang berhasil digagalkan massa—bukan polisi—perampokan nasabah bank di Dwi Sartika, Cawang (23-8). (Kompas, 24-8) Sedang polisi 20 hari baru menemukan satu rampok toko emas Bukit Duri di Ambarawa. (Lampost, 25-8)

"Dari sebaran dan frekuensi kejadian, ditambah kualitas kejahatan dan besarnya hasil rampokan—ratusan juta rupiah dan berkilo-kilo emas—terlihat terjadinya lonjakan drastis kejahatan mengancam masyarakat tanpa diimbangi antisipasi kepolisian yang memadai!" timpal Umar. "Apa penyebab polisi sempat kecolongan sedemikian fatal, jelas layak dicari tahu! Namun, sembari memberi waktu polisi untuk itu, juga mengungkap semua kasus dan meningkatkan penangkalan terhadap ancaman serupa, ada baiknya warga meningkatkan kewaspadaan dari gangguan penjahat di lingkungan masing-masing!"

"Tepatnya sishankamrata—sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta—digerakkan lagi! Jika kewaspadaan rakyat diaktifkan secara fisik lewat ronda malam, gerak penjahat makin sempit!" tegas Amir. "Diperkuat kesadaran pengusaha setiap membawa uang dalam jumlah besar minta pengawalan polisi, kesempatan perampok juga direduksi! Hanya jika semua peluang bisa ditutup, lonjakan kejahatan bisa diturunkan! Tapi kuncinya tetap pada kemampuan polisi mengungkap kasus dan meringkus pelakunya!" ***

Selanjutnya.....

Klaim Penguasa Vs Pembuktian-Nya!


SEORANG korban banjir naik ke bubungan rumah. Saat helikopter SAR datang, ia menolak bantuan itu. Tapi setelah air melampaui bubungan dan merendam tubuhnya seleher, ia sambut helikopter yang kembali menolongnya.

"Kau tadi menolak bantuan karena yakin air akan surut?" tanya relawan.

"Bukan karena yakin air akan surut!" jawab korban. "Tapi, amat yakin akan datang pertolongan-Nya!"

"Pertolongan-Nya seperti apa?" kejar relawan.

"Mungkin suatu keajaiban!" jelas korban. "Tapi sepeninggal kalian aku sadar, aku manusia biasa tak mungkin mendapat keajaiban seperti nabi! Pertolongan-Nya pasti yang masuk akal hamba awam, seperti lewat helikopter kalian! Maka itu, aku menyesal sekali menolak bantuan kalian tadi yang pasti tak lepas dari kuasa-Nya!"

"Memang, kalau Dia tak menghendaki pasti kami tak melihatmu yang tampak seperti cumplung—kelapa sisa tupai—terapung di permukaan air!" tegas relawan. "Kami bersyukur, atas kehendak-Nya bisa melihatmu dan memberi pertolongan!"

"Tapi banjir yang menelan rumahku?" tanya korban.

"Salah sendiri membuat rumah di delta sungai!" jawab relawan. "Juga mengingatkan penguasa yang selalu mengklaim kerjanya serbasukses, termasuk dalam merehabilitasi kerusakan alam, padahal perusakan hutan di hulu tak bisa mereka hentikan sepenuhnya! Seperti kau katakan tadi, akal hamba awam bisa menalari jalaran sebab-akibat kehendak-Nya! Klaim penguasa yang hanya demi pembenaran tindakan sendiri bisa ketanggor pembuktian-Nya! Itu berlaku dalam segala hal!"

"Bagaimana kalau suatu kasus muncul ditutup dengan pembenaran penguasa, lalu muncul kasus lain ditutup lagi dengan pembenaran penguasa, begitu terus hingga masalah-masalah bertumpuk tanpa penyelesaian tuntas?" tanya korban. "Seperti apa pembuktian-Nya?"

"Pembuktian-Nya lewat sunatullah, hukum alam yang berorientasi sebab-akibat!" tegas relawan. "Bertumpuknya kasus tak terselesaikan tuntas itu pada gilirannya menjadi sebab—nyandung dan nyerimpet—
langkah bangsa ke depan! Akibatnya, bangsa ini memikul tumpukan beban berat itu hingga selalu tertinggal dalam pacuan kemajuan dengan bangsa-bangsa lain!"

"Apalagi kalau pertolongan-Nya lewat iklim baik dan panen bagus dinafikan, malah diklaim sebagai sukses penguasa!" timpal korban. "Sedang ketika pembuktian-Nya tiba, iklim labil panenan kurang baik, yang disalahkan alam! Itu mungkin watak umum penguasa, enggan introspeksi karena lebih mudah membuat pembenaran sendiri!"

Selanjutnya.....

Paradoks Retorika dan Kebijaksanaan Terkait Koruptor!


"DALAM pidato di DPR 16 Agustus, Presiden SBY menegaskan bangsa Indonesia harus berjuang melawan korupsi! Ini sejalan pernyataannya terdahulu, untuk menjadikan koruptor sebagai musuh besar bangsa!" ujar Umar. "Namun saat bersamaan, pemerintah memberi potongan hukuman (remisi) pada terpidana korupsi—
empat mantan pejabat BI, serta pengampunan (grasi) pada mantan Bupati Kutai Syaukani Hasan Rais!"

"Itulah paradoks antara retorika—pidato Presiden dengan kebijaksaan pemerintah terkait koruptor!" timpal Amir. "Paradoks itu lebih jelas lagi dengan pernyataan pihak pemerintah, pemberian remisi dan grasi hal biasa, padahal korupsi kejahatan luar biasa--extra ordinary crime!"

"Realitas paradoksal itu disesalkan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid (Kompas, [22-8]), yang menyebut tindakan itu semakin mencederai nurani rakyat yang jadi korban praktek korupsi tersebut!" tegas Umar. "Pengampunan terhadap koruptor itu dinilai Edy Suandi membuktikan pemerintah tak sungguh-sungguh memberantas korupsi!"

"Kebijaksanaan—pengecualian dalam pelaksanaan aturan—
remisi hanya pada empat terpidana koruptor dan grasi pada satu terpidana koruptor, juga tidak memperlakukan sama di muka hukum!" timpal Amir. "Jadi, ketidakadilan juga terjadi pada sesama terpidana korupsi! Artinya, makin banyak dimensi keadilan yang dicederai, kian buruk pula kebijaksanaan!"

"Dihadapkan pada gejala kian maraknya korupsi—
terutama di daerah—di satu pihak, dan kian lemahnya pemberantasan korupsi di lain pihak seperti terlihat di KPK sejak kasus cicak vs buaya, dan di kepolisian dengan penanganan mafia hukum dan pajak yang tak tuntas pada para penyuap Gayus Tambunan serta orang-orang di lingkaran tugasnya, pemberian remisi dan grasi yang pilih kasih itu cuma menambah ruwetnya pemberantasan korupsi!" tegas Umar. "Telaknya, kepercayaan terhadap usaha pemerintah dalam memberantas korupsi bisa kian merosot! Harapan rakyat bagi suksesnya menghabisi korupsi cuma terpenuhi sebatas retorika, sedang dalam tindakan justru sebaliknya!"

"Jika pemberantasan korupsi sudah lain kata dari perbuatan begitu, karena korupsi tak mungkin dihabisi hanya dengan retorika, rakyat cuma bisa memohon pertolongan Allah, agar para koruptor disadarkan untuk menghentikan sendiri korupsi mereka!" timpal Amir. "Ampuni para pemimpin yang tak mampu memenuhi harapan kami, Ya Allah! Hanya pada-Mu tumpuan harapan kami!"

Selanjutnya.....