"EKSPOR Indonesia Agustus 2010 sebesar 13,71 miliar dolar AS, naik 29,99% dari Agustus 2009, terdiri dari nonmigas 11,8 miliar dolar AS, dicatat sebagai rekor sepanjang sejarah!" ujar Umar. "Rekor sebelumnya Desember 2009, 13,35 miliar dolar AS. (Kompas, 30-10) Hal terpenting tentu rekor itu dijadikan poros terbangunnya momentum kebangkitan ekonomi bangsa, dengan mendorong multiplier effect positifnya lewat menekan ekses negatif mabuk sukses seperti euforia konsumtif menghamburkan devisa di kalangan elite bangsa!"

"Kendali ekses 'booming devisa' pada elite bangsa itu selama ini buruk, hingga stimulannya bagi kesinambungan peningkatan ekspor itu sendiri tak maksimal, apa lagi pada peningkatan kualitas pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat!" timpal Amir.

"Dibanding emerging country BRIC—Brasil, Rusia, India, China—pertumbuhannya rata-rata di atas 8% per tahun dan cadangan devisa jauh di atas 100 miliar dolar AS, jubelan mobil kelas menengah ke atas yang memacetkan Jakarta lebih banyak dari di Rio de Janeiro dan Sao Paulo, Moskow, New Delhi dan Mumbai, Beijing dan Shanghai!"
"Devisa untuk CKD (completely knock down) mobil rakitan dan built up, asesori elite dari koleksi Rolex sampai kristal Eropa negeri kita dari situ terlihat lebih besar dari negeri BRIC—padahal cadangan devisa kita jauh di bawahnya!" tegas Umar. "Itu yang perlu kendali! Das sollen-nya, bagaimana membalik gejala itu dengan menekankan orientasi elite pada devisa dan rekor ekspor difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat!"

"Tahap pertama tentu prioritas pada partisipan, warga yang terlibat produksi ekspor dan produsen bahan bakunya!" timpal Amir. "Ironis, saat elite tepuk dada bangga ekspor mencapai rekor sepanjang masa, buruh demo upahnya jauh dari cukup, petani sawit menjerit harga TBS-nya dibayar rendah—meski CPO penentu rekor ekspor!"

"Kunci untuk itu pada elite—pemimpin, politisi—pembuat aturan, pengontrol, pengendali birokrasi negara dan masyarakat, dari berorientasi hanya pada kepentingan pribadi dan kekuasaannya jadi serius berorientasi pada usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat!" tegas Umar.

"Kalau orientasi untuk kepentingan rakyat itu cuma pseudomatis—seolah-olah saja—sedang sikap efektif elitenya tetap berorientasi kepentingan pribadi dan kekuasaannya, rekor ekspor yang dicapai justru mempertajam ketimpangan sosial—dengan sebagian besar kenikmatan elite dan peningkatan simbol kekuasaannya berasal dari hasil rampokan dana publik yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat!"

Selanjutnya.....

"TENTU prihatin berbagai bencana silih berganti merundung bangsa kita!" ujar Umar.

"Namun, bencana lebih simultan menyengsarakan rakyat seantero negeri sebenarnya adalah korupsi, yang berdasar indeks persepsi korupsi (IPK) 2010 Transparency Internasional (TI) pemberantasan korupsi di negara kita jalan di tempat pada IPK 2,8 ranking 110 bersama Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo, dan Kepulauan Salomon!"

"Simultannya korupsi sebagai bencana di seantero negeri implisit dalam pernyataan Wakil Ketua KPK M. Jasin dalam peluncuran IPK 2010, stagnannya pemberantasan korupsi disebabkan sistem hukum dan politik di Indonesia masih korup!" timpal Amir. "Kata Jasin, 'Anggota DPR, DPRD dan pemilu kepala daerah harus umbar duit!' (Kompas, 27-10) umbar duit itu terjadi di seantero negeri, dengan konsekuensi, korupsi untuk menarik kembali duit yang diumbar merebak di seantero negeri pula!"

"Stagnannya IPK Indonesia 2010 pada 2,8, jelas berpengaruh pada target Presiden SBY untuk mencapai IPK Indonesia 5,0 pada 2015 seperti ia sampaikan dalam RPJM 2010!" tegas Umar. "IPK 5,0 itu pada 2010 diduduki Lituania dan Makao!"

"Meski tahun ini jalan di tempat, bukan berarti target itu tak bisa dicapai, asalkan Presiden dan aparat hukum serius, bersama seluruh rakyat melancarkan gerakan nasional memberantas korupsi!" timpal Amir. "Gerakan nasional itu diawali kampanye menyadarkan rakyat sebagai korban bencana nasional korupsi! Pesan yang intens—terus-menerus—disampaikan, jika rakyat menerima umbaran duit dalam pemilu atau pilkada, sama dengan menggadai hak-haknya meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena dana untuk kesejahteraannya yang jauh lebih besar dikorupsi sebagai ganti duit yang ia terima! Tepatnya, terima duit dalam pemilu dan pilkada itu menyandera keluarganya dalam kemiskinan!"

"Dari sisi Presiden, selain menggenjot Satgas Mafia Hukum, tak perlu basa-basi lagi pada lembaga hukum subordinatnya—kejaksaan dan kepolisian—seperti selama ini hingga pemberantasan korupsi jadi lamban!" tegas Umar. "Polisi dan jaksa agar mengakomodasi partisipasi rakyat memberantas korupsi! Jika ada warga menyampaikan informasi, ditampung dan ditindaklanjuti, bukan seperti selama ini, diadang dan diusir lewat bentrokan hingga terkesan polisi dan jaksa prokoruptor!"

"Banyak hal lagi bisa dilakukan dalam gerakan nasional memberantas korupsi! Terpenting ada goodwill!" timpal Amir. "Lain hal jika dilakukan setengah hati, sekadar ada koruptor ditindak lewat proses tebang pilih!"

Selanjutnya.....

SEORANG pengembara melintasi punggung bukit, melihat dua hal kontras! Di sisi kanan desa tegalan rumahnya bagus-bagus, sedang sisi kiri dengan sawah irigasi rumahnya kebanyakan justru geribik! Ia belokkan kuda ke kanan, barisan rumah dibelah jalan desa yang lebar, sudah diaspal.

"Jalan ini dulu tanah warga, diminta pemimpin agar diserahkan sukarela untuk jalan!" tutur warga. "Lalu tanah bengkok disetujui untuk pasar, tempat warga desa-desa sekitar menjual hasil bumi dan belanja kebutuhan hidupnya! Jadi, selain berkebun karet, kopi, kakao, dan pisang, kami dagang di pasar! Anak-anak sekolah di kota, pulang buka toko dan servis elektronik, bengkel motor, mobil, tambal ban, penjahit tempahan, kodian (konveksi) plus bordir dan sulam, salon, tukang cukur, tukang perabotan kayu, dan lainnya!"

"Modalnya dari mana?" tanya pengembara.

"Pemimpin kami memfasilitasi pendirian bank rakyat di pasar sini!" jelas warga.

"Namanya capital-reform, sejak generasi kakek kami bangun desa agropolitan—selain bertani, warganya dagang dan usaha jasa!"
Dari situ pengembara ke seberang bukit! Desanya dibelah irigasi, galian irigasi jadi jalan tanggul!

"Pemimpin selalu kami pilih pekerja keras!" tutur warga. "Di zaman kakek, pemimpin ikut gotong royong membangun bendungan dan irigasinya! Kini, gotong royong apa saja, mengerjakan sawah, pesta atau kemalangan, pemimpin jadi teladan!"

"Sejak kakek, berarti sudah tiga generasi!" timpal pengembara. "Kalian semua masih bertani?"

"Iyalah!" jawab warga. "Semua punya tanah warisan kakeknya, dulu dua hektare! Kalau saya, ayah bersaudara tiga orang, lalu aku bersaudara empat orang!"

"Berarti dari warisan ayahmu dua per tiga hektare dibagi empat, kau dapat 1.665 meter persegi per orang!" tebak pengembara. "Dengan irigasi, cuma bertanam padi!"

"Setahun panen dua kali!" tegas warga bangga. "Hasilnya cukup untuk makan keluarga kami!"

"Syukurlah! Selamat tinggal!" timpal pengembara beranjak dari generasi baru petani guram dengan tanah di bawah 0,5 hektare itu. Ia simpulkan, beda kedua desa terletak pada kepemimpinannya! Pada desa yang miskin meski pemimpin bekerja keras, tapi kurang efektif, warganya tergantung pada sawah yang setiap generasi makin sempit!
Kepemimpinan desa yang makmur lebih efektif, bekerja pintar—kerasnya pada kreasi menumbuhkan inovasi warga—sejak awal sudah memanfaatkan modal dan teknologi mengikuti perkembangan zaman! Warganya jadi lebih maju! Jadi, pemimpin tidak cukup hanya bekerja keras, tapi jauh lebih penting lagi, bekerja efektif dan kreatif! ***

Selanjutnya.....

"PULAU Pasaran yang padat penduduk di Teluk Lampung dari seberang selalu terlihat kesibukan warganya, tiga bulan terakhir ini tampak lesu!" ujar Umar. "Ternyata, 200-an warga pulau itu yang berusaha sebagai perajin ikan asin jenis teri, cumi, dan udang kering terpukul cuaca ekstrem sehingga sulit mendapat bahan baku, selain curah hujan yang tinggi mengganggu produksinya yang mengandalkan panas matahari! Hanya usaha 50-an warga bertahan, produksi turun 75 persen dari 400 ton per bulan jadi 100 ton!" (Metro TV, [26-10])

"Berarti mayoritas warga Pulau Pasaran dalam kesulitan ekonomi!" sambut Amir. "Tiga bulan tak produksi hingga tanpa penghasilan! Dari setiap keluarga setiap tiga hari sebelumnya menjual dua kuintal ikan asin, kini jadi nol!"

"Itu kesulitan ekonomi beraspek kemanusiaan yang menuntut perhatian dari pengelola dana publik berlabel pos bantuan!" tegas Umar. "Lalu para pihak yang berkewajiban dalam membina UKM, perlu turun menyiasati rehabilitasi usaha perajin ikan asin itu untuk bangkit kembali pascakrisis cuaca ekstrem, Februari 2011. Tanpa bantuan siasat memulai kembali usaha, perajin akan jatuh ke cekaman pengijon yang memeras cucuran keringat di terik jemuran ikan asinnya!"

"Rehabilitasi usaha para perajin itu diperlukan untuk memulihkan posisi ikan asin Pulau Pasaran yang mutunya baik hingga menguasai pasar di kota-kota Sumatera, bahkan teri dan cumi asinnya terkenal di Singapura dan Malaysia!" timpal Amir. "Teri dan cumi asin Pulau Pasaran bersaing ketat dengan produk Thailand dan Vietnam yang kian mendesak dengan kualitas sekelas harganya lebih rendah berkat dukungan kelembagaan di negerinya! Jika perajin Pulau Pasaran dilepas bersaing sendiri, tanpa dukungan fasilitas seperti yang diperoleh pesaingnya, tak sukar ditebak akhir nasibnya!"

"Kita bicara 'koyo iyo-iyo o kae'—seolah pasti ada yang peduli pada nasib perajin ikan asin Pulau Pasaran!" tegas Umar. "Bahkan sejauh ini banyak orang yang dalam tugasnya bertanggung jawab pada nasib mereka tak tahu seberapa penting pangsa ikan asin Pulau Pasaran di pasar nasional dan internasional! Hingga jika pangsa itu akhirnya hilang, orang-orang tersebut tak merasa kehilangan! Tanpa kecuali itu kehilangan atas salah satu 'supremasi' Lampung!"

"Kewajiban kita mengingatkan dengan lisan!" timpal Amir. "Jika gagal karena warga Pulau Pasaran hanya diperlukan saat pemilu atau pilkada, tahap berikutnya berusaha dengan hati, berdoa semoga perajin ikan asin Pulau Pasaran selalu diberkahi rahmat-Nya!" ***

Selanjutnya.....

"SUMPAH Pemuda membuktikan, pemuda sebagai pemandu arah langkah bangsa!" ujar Umar.

"Itu diekspresikan dengan visi intelektual mereka yang bertentangan dengan sistem dominan—penjajah—pada zamannya! Karakter itu tercermin dalam realitas kekinian bangsa dengan dinamika pemuda bervisi intelektual itu diaktualisasikan mahasiswa! Bedanya, sistem dominan sekarang pemerintahan merdeka bangsa sendiri, justru sebagai buah cita-cita perjuangan generasi Sumpah Pemuda 1928!"

"Ekspresi mahasiswa sebagai aktualisasi karakter pemuda itu orientasinya masih on the track pada hakikat cita-cita generasi 1928, mewujudkan kemerdekaan sebagai gerbang emas mencapai masyarakat adil-makmur!" sambut Amir. "Di sisi lain, pemerintah yang belum bisa mengujudkan masyarakat adil-makmur itu, karena tak bisa lepas dari orientasinya pada kepentingan kekuasaan, langkah menuju cita-cita itu terseok dalam tarik-menarik berbagai kepentingan di dalam dan luar kekuasaan, bahkan dalam dan luar negeri, malah menyatakan kondisi kini yang masih jauh dari ideal cita-cita generasi 28 itu juga on the track!"

"Celakanya, visi mahasiswa untuk mengatrol langkah bangsa ke arah idealnya itu diposisikan pemerintah justru sebagai oponen!" tegas Umar. "Setiap gerak mahasiswa bukan isi visinya yang disimak, tapi fisiknya yang diadang pasukan bertameng dan baju mirip astronout! Akibatnya, mahasiswa pun jadi terbiasa bergesekan fisik, bukan asah gagasan dengan pemerintah! Aneh, pemerintah yang merasa superteknokratik terkesan memandang pemikiran mahasiswa cuma utopi anak bawang, dengan konsekuensi fatal, pemuda sang pemandu langkah bangsa itu malah dikebelakangkan!"

"Sikap pemerintah yang keukeuh 'tak bersama kita bisa' terhadap mahasiswa itu jelas membuat konteks prioritas langkah pemerintah lepas dari katrol pemandu langkah bangsa!" ujar Amir. "Tanpa katrol pemandu itu, langkah pemerintah terbelit kasus yang muncul tumpang tindih, kasus yang satu belum selesai muncul kasus lain hingga nyaris tak ada kasus terselesaikan secara tuntas! Eksesnya, langkah pemerintah terseok keberatan beban kasus yang membelitnya, bangsa pun kian jauh tertinggal dari kemajuan bangsa-bangsa lain!"

"Dari uraian itu bisa dipahami, jika bangsa ini ingin lebih enak melangkah, pemerintah harus merubah persepsinya terhadap pemuda, terutama mahasiswa!" tegas Umar. "Persepsi kembali ke semangat Sumpah Pemuda 1928, menempatkan pemuda sebagai pemandu langkah bangsa!"

Selanjutnya.....

"KENAPA bangsaku tak henti dirundung bencana?" Umar bicara terbata-bata dengan mata berlinang. "Cedera korban tabrakan kereta api di Pemalang yang menewaskan puluhan orang belum sembuh, Wasior banjir bandang! Polemik penyulut bencana Wasior antara pemerintah dan LSM belum usai, gempa 7,2 SR diikuti tsunami melanda Mentawai menewaskan lebih 100 jiwa, 500-an orang hilang! Bantuan untuk korban Mentawai belum sampai, Gunung Merapi meletus, lebih 13 ribu warga harus diungsikan! Apa yang salah dengan bangsaku?"

"Bertubi-tubinya bencana menyergap kita harus disikapi dengan sabar dan pasrah diri pada-Nya!" sambut Amir. "Jangan tanyakan apa atau siapa yang salah! Cobaan justru datang untuk menguji iman orang-orang yang tak bersalah! Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat pula ujian yang diberikan, sesuai ketinggian derajatnya!"

"Ujian?" timpal Umar. "Ujian 'kan untuk naik kelas atau masa akhir belajar! Kok ujian terus, naik kelas atau masa akhir belajarnya kapan? Sementara alam, peranti ujian itu, mengamuk kian ganas!"

"Alam marah karena dijadikan kambing hitam terus-terusan!" tegas Amir. "Di Wasior dikatakan banjir bandang penyebabnya bukan illegal logging (kesalahan manusia), tapi faktor alam, akibat curah hujan yang sangat tinggi! Bahkan Jakarta banjir dan macet total seharian Senin lalu, kata gubernurnya tak ada yang salah di pihaknya, karena penyebabnya faktor alam, curah hujan yang tinggi sekali! Pokoknya alam, alam, dan alam yang disalahkan, bagaimana tak mengamuk?"

"Berarti tuntutan ujiannya yang terpenting untuk introspeksi, mengelus dada menanya diri sendiri apa saja yang telah diperbuat hingga jadi begini!" timpal Umar. "Artinya, orang harus berani untuk jujur mengakui bahwa sebenarnya dirinya tidak jujur, terutama ketika menuding alam semata sebagai penyebab segala bencana itu! Jujurlah, ketika memang ada kesalahan manusia, apalagi itu di pihak dirinya, akui kesalahan itu, tidak menuding alam dan alam melulu! Jangan lupa, alam itu sunatullah, ayat-ayat Allah yang justru dalam wujud nyata!"

"Okelah!" tegas Amir. "Kita segenap warga bangsa pasrah menerima bencana itu dan bersimpati pada penderitaan para korban dengan memberi bantuan sesuai kemampuan! Tak mampu dalam bentuk materi, dalam bentuk doa baik lewat salat gaib bagi yang tewas dan doa agar diringankan deritanya bagi korban yang masih hidup!"

"Jangan lupa berdoa agar bantuan kepada korban tidak selalu terlambat!" timpal Umar. "Juga, agar bala bencana dijauhkan dari bangsa kita!" ***

H. Bambang Eka Wijaya

Selanjutnya.....

"GUYON dalang Sudjiwo Tedjo dalam promo acara Najwa Shihab di Metro TV bahwa 'manusia boleh berusaha, Anggodo yang menentukan!' rupanya termakan Kejaksaan Agung, hingga ragu-ragu dan tak jadi mengeluarkan deponeering kasus Bibit-Chandra, meski sudah dinyatakan Jampidsus M. Amari!" ujar Umar. "Guyon itu mengesankan Anggodo amat berkuasa, gugatannya terhadap SKPP kejaksaan atas kasus Bibit-Chandra selalu menang di semua tingkat pengadilan, dari PN sampai PK! Jadi wajar kejaksaan berpikir ulang untuk mendeponir kasus Bibit-Chandra!"

"Deponeering kasus Bibit-Chandra itu, andai tak diurungkan, menjadi revans bagi kejaksaan—membalas kekalahan dari Anggodo!" sambut Amir. "Deponeering itu hak istimewa Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu kasus demi kepentingan umum yang lebih besar! Kepentingan itu berupa amanat Presiden untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan, dibuat berdasar hasil kerja Tim 8 untuk menyelamatkan KPK dari kriminalisasi!"

"Deponeering sebenarnya sudah cukup dasar untuk dikeluarkan Jaksa Agung—Anggodo divonis bersalah oleh pengadilan atas usahanya menyuap pimpinan KPK, bukan seperti dituduhkan dalam kasus Bibit-Chandra pimpinan KPK memeras Anggodo!" tegas Umar.

"Kejaksaan kalah dari Anggodo berkali-kali karena terkesan kurang tulus menjalankan perintah Presiden! Itu, selain akibat kejaksaan sebagai pengarah polisi dalam menjerat Bibit-Chandra di kasus cicak vs buaya (yang dalam vonis MK disebut rekayasa hingga dijadikan dasar mengubah satu pasal UU tentang KPK), kejaksaan juga punya uneg-uneg pada KPK yang melucuti jajaran pimpinannya dalam kasus Urip-Arthalita, serta pemutaran rekaman telepon Anggodo di MK! Akibat uneg-uneg itu kejaksaan menjalankan perintah Presiden dengan cuma mengeluarkan SKPP buat kasus Bibit-Chandra, dan dikalahkan Anggodo di pengadilan!"

"Perjalanan kasus Bibit-Chandra sejak cicak lawan buaya memberi hikmah banyak sekali, menguras dukungan lebih sejuta facebooker pada Bibit-Chandra, merepotkan Presiden dengan Tim 8-nya! Semua itu mencerminkan gemuruh kehendak rakyat memberantas korupsi menjadi pergulatan kepentingan antarlembaga hukum pelaksananya!" timpal Amir. "Terakhir, harapan deponeering bisa menjadi pamungkas segala intrik dan rekayasa menghambat usaha pemberantasan korupsi, tidak jadi kenyataan pula! Pengalaman konyol ini jelas tak bisa dijadikan guru bijaksana bagi bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan—terutama di bidang hukum!"

Selanjutnya.....